DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2011

Nomor: 21
Tahun: 2011
Ditetapkan: 30 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Isi peraturan

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK PERTAMA BMN atas Hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dalam bentuk logistik dan peralatan masa kesiapsiagaan/tanggap darurat kejadian bencana menjadi Barang Milik Daerah sebesar sebagaimana tercantum pada kolom 6 Berita Acara Serah Terima BMN terlampir.

Pasal 2

Dengan adanya serah terima ini maka tanggung jawab pengamanan dan penyediaan biaya operasional serta biaya pemeliharaan atas pemanfaatan dan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Naskah Hibah BMN dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas nama Pemerintah kepada Gubernur/Bupati/Walikota akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara sesuai ketentuan.

Pasal 4

Berdasarkan Naskah Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selanjutnya Gubernur, Bupati/Walikota akan melakukan kapitalisasi BMN sebesar sebagaimana tercantum pada kolom 7 lampiran yang sama. Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan BMN ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran Gubernur/Bupati/Walikota ……….. Nama ……………. Nama ……………. NIP ……………… NIP. ……………… FORMULIR 13.1 DAFTAR BMN HASIL BANTUAN DARI BNPB KE PORVINSI/KABUPATEN/KOTA……………TAHUN ANGGARAN…………. NO Nama BMN Jenis/ Merk/Type Tanggal Perolehan Volume/ Kuantitas Nilai Perolehan/ Kontrak (Rp) Nilai Setelah Kapitalisasi (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah ……….. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran Gubernur/Bupati/Walikota ……….. Nama ……………. Nama ……………. NIP ……………… NIP. ……………… FORMULIR 13.2 BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMINDAHTANGANAN/HIBAH BARANG MILIK NEGARA Hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dalam bentuk logistik dan peralatan masa kesiapsiagaan/tanggap darurat kejadian bencana ………… PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. TAHUN ANGGARAN…… NOMOR: ……………………………… Pada hari ini, ….. tanggal …… bulan ………. Tahun 20… , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama : Jabatan : Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Berdasarkan SK.... Nomor…. Tanggal………. Alamat Kantor : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.Nama : (nama lengkap) Jabatan : Gubernur/Bupati/Walikota …… Alamat kantor : …………………………………………………. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Kedua belah pihak berdasarkan:
1.Surat Pernyataan Bersedia Menerima Pemindahtanganan Hibah BMN
2.Nota Kesepahaman (MoU) Nomor: ………………………. Dan Nomor: ……………….., Tanggal ………………………..
3.Surat Menkeu No …. Tanggal …. tentang Persetujuan Pemindahtanganan/Hibah. Dengan ini menyatakan mengadakan serah terima asset BMN hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dalam bentuk logistik dan peralatan masa kesiapsiagaan/tanggap darurat kejadian bencana ………… ………. Tahun Anggaran …….., dengan ketentuan:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK PERTAMA BMN atas kegiatan pengadaan barang/jasa dalam bentuk logistik dan peralatan masa kesiapsiagaan/tanggap darurat kejadian bencana ………… menjadi Barang Milik Daerah sebesar sebagaimana tercantum pada kolom 6 Berita Acara Serah Terima terlampir.

Pasal 2

Dengan adanya serah terima ini maka tanggung jawab penatausahaan dan pemindahtanganan/hibah dan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Demikian Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan/Hibah BMN dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Kuasa Pengguna Anggaran Gubernur/Bupati/Walikota ……….. Nama ……………. Nama ……………. NIP ……………… NIP. ……………… FORMULIR 13.3 LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMINDAHTANGANAN/HIBAH BARANG MILIK NEGARA HASIL kegiatan pengadaan barang/jasa dalam bentuk logistik dan peralatan masa kesiapsiagaan/tanggap darurat kejadian bencana ………… PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. TAHUN ANGGARAN…… NOMOR: ……………………………… NO Nama BMN Jenis/ Merk/Type Tanggal Perolehan Volume/ Kuantitas Nilai Perolehan/ Kontrak (Rp) Nilai Setelah Kapitalisasi (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah ……….. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Kuasa Pengguna Anggaran Gubernur/Bupati/Walikota ……….. Nama ……………. Nama ……………. NIP ……………… NIP. ……………… Petunjuk pengisian:

1.Diisi dengan nomor urut BMN
2.Diisi dengan nama BMN seperti: a) rehabilitasi/rekonstruksi jalan, jaringan irigasi, bangunan sekolah dst (yang memenuhi syarat kapitalisasi a.I meningkatkan manfaat ekonomi dikelompokkan sebagai Aset Tetap dalam Renovasi BMN). b) Kendaraan, computer, meja dst yang memenuhi kriteria Aset Tetap
3.Diisi dengan Jenis/Merk/Type BMN
4.Diisi dengan tanggal perolehan BMN (Tanggal BAST Pekerjaan Akhir/FHO)
5.Diisi dengan volume/kuantitas BMN seperti: a) panjang, lebar dan tebal jalan yang direhabilitasi/direkonstruksi, dan seterusnya sesuai dengan jenisnya dengan menggunakan satuan yang baku; b) jumlah computer, jumlah meja, jumlah kendaraan dan seterusnya dengan menggunakan satuan yang baku;
6.Diisi dengan nilai perolehan/ kontrak rehabilitasi dan rekonstruksi
7.Diisi dengan nilai perolehan/kontrak rehabilitasi dan rekonstruksi ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh BMN tsb. Catatan: Total nilai BMN berupa konstruksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan BMN yaitu sejak dari perencanaan, konstruksi, pengawasan dan biaya-biaya umum lainnya; Total nilai BMN yang berasal dari pembelian adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan BMN sampai siap digunakan yaitu harga beli BMN, termasuk biaya perjalanan dinas, ongkos angkut, biaya instalasi/uji coba dan biaya konsultasi, surat-surat bukti kepemilikan dll. BMN yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan BMN tersebut. Apabila kontrak perencanaan, pengawasan dan biaya umum lainnya meliputi lebih dari 1 (satu) BMN, maka nilainya dikapitalisasi secara proporsional ke seluruh BMN yang dihasilkan.
8.Diisi dengan lokasi penempatan Barang Milik Negara.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

1.Nama : Jabatan : Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Berdasarkan SK.... Nomor…. Tanggal………. Alamat Kantor : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.Nama : (nama lengkap) Jabatan : Gubernur/Bupati/Walikota …… Alamat kantor : …………………………………………………. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Kedua belah pihak berdasarkan:
1.Surat Pernyataan Bersedia Menerima Pemindahtanganan Hibah BMN
2.Nota Kesepahaman (MoU) Nomor: ………………………. Dan Nomor: ……………….., Tanggal ………………………..
3.Surat Menkeu No …. Tanggal …. tentang Persetujuan Pemindahtanganan/Hibah. Dengan ini menyatakan mengadakan serah terima asset BMN hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dalam bentuk logistik dan peralatan masa kesiapsiagaan/tanggap darurat kejadian bencana ………… ………. Tahun Anggaran …….., dengan ketentuan:

Pasal 1

Pasal 2

1.Diisi dengan nomor urut BMN
2.Diisi dengan nama BMN seperti: a) rehabilitasi/rekonstruksi jalan, jaringan irigasi, bangunan sekolah dst (yang memenuhi syarat kapitalisasi a.I meningkatkan manfaat ekonomi dikelompokkan sebagai Aset Tetap dalam Renovasi BMN). b) Kendaraan, computer, meja dst yang memenuhi kriteria Aset Tetap
3.Diisi dengan Jenis/Merk/Type BMN
4.Diisi dengan tanggal perolehan BMN (Tanggal BAST Pekerjaan Akhir/FHO)
5.Diisi dengan volume/kuantitas BMN seperti: a) panjang, lebar dan tebal jalan yang direhabilitasi/direkonstruksi, dan seterusnya sesuai dengan jenisnya dengan menggunakan satuan yang baku; b) jumlah computer, jumlah meja, jumlah kendaraan dan seterusnya dengan menggunakan satuan yang baku;
6.Diisi dengan nilai perolehan/ kontrak rehabilitasi dan rekonstruksi
7.Diisi dengan nilai perolehan/kontrak rehabilitasi dan rekonstruksi ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh BMN tsb. Catatan: Total nilai BMN berupa konstruksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan BMN yaitu sejak dari perencanaan, konstruksi, pengawasan dan biaya-biaya umum lainnya; Total nilai BMN yang berasal dari pembelian adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan BMN sampai siap digunakan yaitu harga beli BMN, termasuk biaya perjalanan dinas, ongkos angkut, biaya instalasi/uji coba dan biaya konsultasi, surat-surat bukti kepemilikan dll. BMN yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan BMN tersebut. Apabila kontrak perencanaan, pengawasan dan biaya umum lainnya meliputi lebih dari 1 (satu) BMN, maka nilainya dikapitalisasi secara proporsional ke seluruh BMN yang dihasilkan.
8.Diisi dengan lokasi penempatan Barang Milik Negara.