DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013

Nomor: 3
Tahun: 2013
Ditetapkan: 4 Oktober 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana; Mengingat : 1. Undang-Undang N omor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1440 2 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
8.Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/20 13 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971).
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.14403
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
12.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Petunjuk Teknis atau Juknis, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN BAB II PRINSIP, KEBIJAKAN, STRATEGI, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PELAKSANAAN ANGGARAN BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN BAB V www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1440 4 TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAB VII PENGENDALIAN BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2013 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA SYAMSUL MAARIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1440 2 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
8.Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/20 13 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971).
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.14403
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
12.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA.

Pasal 1

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN BAB II PRINSIP, KEBIJAKAN, STRATEGI, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PELAKSANAAN ANGGARAN BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN BAB V www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1440 4 TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAB VII PENGENDALIAN BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN