Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2010
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB);
Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan BNPB merupakan acuan bagi Unit Kerja dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan persediaan agar memiliki persepsi yang sama sehingga tercipta keseragaman dalam penatausahaan persediaan.
Pedoman Akuntansi Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah seperti tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian talc terpisahkan dari Peraturan
Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian oleh Sekretariat Utama selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 sionucwi aolo KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, 7ii DR, SYAMSUL MAARIF, M.Si. LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : TAHUN 2010 TANGGAL : i3 Januarir aolc) MB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang UU No. 1 Tahun 2004 pasal 44 menyatakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset pemerintah yang berwujud. Barang Milik Negara dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang masuk dalam kategori aset lancar adalah persediaan. Menurut PSAP Nomor 05 disebutkan bahwa persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, Di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) selama ini pengadaan barang yang di antaranya berupa barang persediaan dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I. bails untuk keperluan Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Mengingat hal tersebut diatas dan untuk tert b administrasi, maka peril] dibuat Pedoman tentang Akuntansi Persediaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar terwujud keseragaman dalam pencatatan dan pelaporannya. B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup Pedoman Akuntansi Persediaan ini berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan BNPB yang mengelola persediaan. Pengertian 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
8, Sistem Akuntansi Barang Milik Negara adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan Laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 11. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN. 12. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W, 13. Unit Kerja adalah Sekretariat Utama, Kedeputian, Inspektorat Utama serta Pusat-Pusat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 15, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPBEI, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat eselon I yang melakukan kegiatan - penggabungan Laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat eselon I. E. Sistematika Sistematika Pedoman Akuntansi Persediaan meliputi BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang Iingkup, pengertian, dan sistematika. BAB II ADMINISTRASI PENGELOLAAN PERSEDIAAN yang meliputi Penatausahaan dan Pencatatan Persediaan, serta Formulir-Formulir yang Digunakan. BAB III AKUNTANSI PENGELOLAAN PERSEDIAAN yang meliputi Kebijakan Akuntansi, Siklus Akuntansi Persediaan, dan Proses Akuntansi. BAB IV PELAPORAN PERSEDIAAN yang memuat Penyajian dalam Neraca, dan Pengungkapan dalam CaLK. BAB V PENUTUP BAB II ADMINISTRASI PENGELOLAAN PERSEDIAAN A. Penatausahaan dan Pencatatan Persediaan 1, Penatausahaan persediaan dilaksanakan oleh UAKPB di masing-masing Unit Eselon I sesuai dengan PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 18/KMK.018/1999 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara,
Laporan Persediaan dari masing2 UAKPB (Unit Eselon I) dikirimkan ke UAPB di Sekretariat Utama, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan kompilasi menjadi Laporan Persediaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
--b. Buku Persediaan, 6 Dad pencatatan persediaan dimaksud nantinya menghasilkan: Laporan Persediaan; dan Laporan Masa Mapping seperti pada lampiran I. UAPB t )) UAPPB-E1 . (2L.. Nomor Kartu 14) UAPPB-W )?) Halaman (5) BUKU PERSEDIAAN Kode sub-sub kelompok (ELI) UAKPB );6.) Jenis Barang r8b)„ KODE UAKPB 1 (7) Satuan .(9) No. Urut Tg Ulalan Mac ,, Ha t-,ra,-f .Bel/g p olha ,th,ua, Saida Faraf Jumah War Wt1-r-:)A,t,,t:sr#,.a-- CM) (ii) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 1 PETUNUJUK PENGISIAN BUG PERSEDIAAN No. URAIAN PENGISIAN
UAKPB KODE UAKPB : 1. 7} Subkelon tok Barane Nilai Per .. (8) Kode Mama 44
Keterangan: 1 Persediaan seniias Rp (13) rlalam kondisi resak
.. Mendel-abut Petuaas Penneloia Persediaan Penanggungjawan UAKPB Kepala . ( 16 ). . Nana ..(16)... Kama ,, 71.. NIP : .(16) NIP (7 7) 9 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERSEDIAAN No. URAIAN PENGISIAN
UA:PPB•E1 _.(2) • UAPPB-W .13) .. HASIL MAPPING Semester : ... (4).. Tahun Anggaran: _01.. UAKPB . AS). KODE UAKPB : ...U.), .. Klasifikasi tvlenurut. 5K Menkeu No.18IKMK.01Ri1999 Eagan Perkiraan Standar 'ABM Kode Barang Uraian jurnian Kode Nina Perkiraan Jumlah
Mengetabui, Petugas Pengelafa Persediaan Penanggungjawab UAKPB Kepala ...(16)... 1 Nama : ...06)... llama .(7)... NIP : ...(16) „ . NIP .(17). 11 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL MAPPING No. URAIAN PENGISIAN.
Kode Bararag Dist dengan kode erang
Buku Persediaan
12
Laporan Persediaan a, Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu periode akuntansi untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester;
Laporan Hasil Mapping
a, Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi:
Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ice suatu perlciraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutani biaya penanganan dan biaya_ lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
15
a, Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
cl. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dirniliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan, B. Siklus Akuntansi Persediaan (Flowchart) Akuntansi persediaan oleh UAKPB dapat dilakukan secara 'manual atau menggunakan aplikasi persediaan, maksudnya:
16 tJAPP5-W s d LEAPS)4KP9 Unit Periods EtIlanSH Semestemn Per.ediaan 1 t.ore, law .0,1' SPMISP2D Pens^atat an Laparar. Macp.nr.
Untuk UAKPA yang belum menggunakan aplikasi persediaan, pada setiap akhir semester harus membuat jurnal aset untuk mencatat nilai persediaan berdasarkan Laporan Persediaaan clan Laporan Hasil Mapping yang diterima dari UAKPB. Nilai rupiah yang dicantumkan dalam jurnal adalah nilai rupiah persediaan basil mapping. Jurnal tersebut direkam melalui Aplikasi SAK untuk menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca. Hasil mapping disajikan dalam CaLK. Setiap semester neraca beserta CaLK dikirimkan kepada unit akuntansi keuangan level atasnya. Mekanisme Penatausahaan Persediaan yang berlanjut pada Siklus Akuntansi Persediaan (flowchat) dapat dilihat pada lampiran NIEKANISME PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN 17 SIKLUS AK Li NTANSI PERSEDIAAN I I Semestei or, Semester an ..:: aca Memboat Jurn al persediaon Bald° .ersedia.m unit sesua dan nilai net 1 Eersetha:an JU Mereka, Nita! Pers aan I dossing i -<.rak Nimes Eva' CALK NNista! C. Proses Akuntansi KMK Nomor 18/KMK018/1999 tentang Kodefikasi Barang Mink Negara Setelah UAKPB melakukan inventarisasi fisik, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyesuaikan kode barang persediaan berdasarkan KMK nomor 18/KMK.018/1999 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara, Kode barang persediaan yang tercantum dalam KMK nomor 18//KMK,018/1999 dimulai dengan kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, dan kode sub-sub kelompok. Kode barang persediaan dimulai dengan kode golongan 4 (empat), seperti kode barang persediaan yang tercantum pada halaman berikut ini.
UAKPB membuat mapping data persediaan berdasarkan harga pembelian yang diperoleh dari UAKPA. Hasil mapping tersebut digunakan sebagai dasar penyajian nilai perkiraan persediaan dalam neraca. Format mapping BPS tercantum pada halaman berikutnya, 18 Kode Gal Kode Bidang Kode Kelompok Kode Sub Kelompok Kode SubSub Kelompok Satuan Uraian Sub Sub Kelompok 4 01 02 07 003 Buah •UKU CADANG ALAT PANEN 4 01 02 07 004 Buah SUKU CADANG ALAT PENYIMPANAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN 4 01 02 07 005 Buah SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERTANIAN 4 01 02 07 005 Buah SUKU CADANG ALAT PROSSESING 01 02 07 007 Buah SUKU CADANG ALAI PASKA PANEN 4 01 02 07 008 Buah SUKU CADANG ALAT PRODUKSI 01 02 08 001 Buah SUKU CADANG ALAT BENGKEL BERMESIN 4 01 02 08 002 Buah SUKU CADANG ALAI EENGKEL TIDAK BERMESIN 4 01 03 01 001 Buah ALAI Thus 4 01 03 01 002 Buah TINTA TULIS, TINTA STEMPEL 4 01 03 01 003 Buah PENJEPIT KERTAS 4 01 03 01 004 Buah :PENGHAPUS/KOREKTOR 4 01 03 01 005 Buah BUKU TUNS 4 01 03 01 005 Buah ORDNER DAN MAP 4 01 03 01 007 Buah PENGGARIS 4 01 03 01 008 Buah CUTTER 4 01 03 01 000 Buah PITA MESIN KETIK 4 01 03 01 010 Buah ALAT PEREKAT 4 01 03 02 001 Buah KERTAS VS 4 01 03 02 002 Buah BERBAGAI KERTAS 01 03 02 003 Buah KERTAS COVER 4 01 03 02 004 Buah AMPLOP 4 01 03 02 005 Buah KOP ;S)RAT 4 01 03 03 001 Buah TRANSPARANT SHEET 4 01 03 03 002 Buah TINTA ETAK 4 01 03 03 003 Buah PLAT CETAK 4 01 03 03 004 Buah STENSIL SHEET 4 01 03 03 005 Buah CHENICADBAHAN KIMIA CETAK 4 ' 01 03 03 005 Buah FILM CETAK 4 01 03 04 001 Buah CONTINUOUS FORM 4 01 03 04 002 Buah COMPUTER FILE1TEMFAT DISKET 4 01 03 04 003 • Buah PITA PRINTER 4 01 . 03 04 004 Buah TINTA/TONER PRINTER 01 03 04 005 Buah DISKET 19 MAPPING KLASIFIKAS1 PERSEDIAAN KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET Klasif1kasi Menuiut SK Menkeu No.1 BIKNIK.0 10119nn Bagan Perkicaan Standar AE1NIN Kode Barang liraion Kode Nama Per al 4 Persediaan 1151 Persediaan 11511 Persediaan untuk Bahan 1.01.03.01 Ala! Tails Kantor l Operasional 4.01.03.02 Kertas dan Cover 4.01.03.03 Bahan 115111 Barang KonsumsiCetak ∎ 4.01.03.04 Bahan Komputer 1 4.01.03.06 Alat Listrik 4_01.01.03 Bohan Peledak— .). 115112 Amunisi 4.01.03.05 Perabot Kanter.------ ► 115113 Bahan untuk Pemeliharaan 4.01.02.00 Suku Cadang ' --------- 115114 Suku Cadang Beim diatur dalam SK Menkeu No.18/KMK.018/1999 11512 Persediaan untuk dijuall diserahkan kepada Masyaraka! 115121 Pita Cukal, tvleterai dan leges 115122 Tanah dan Bangunan untuk clinical atau diserahkan kepada Masyarakat 115123 Hewan dan Tanaman untuk dilud atau diserahkan kepada Masyarakal 4.01.01.01 Bahan Bangunan dan Konstruksi -) 4.01.01.02 Bahan Kimia 11513 Persediaan Bahan untuk Proses 4.01.01.04 Bahan Bakar dan Pelumas Produksi 4.01.01_05 "rot Bahan Baku - 115131 Bahan Baku 4.01_01.06 Bahan Kimia Nukijr Belot diatur dalam SK Menkeu No.18(KMK.01011999 115132 Barang dalam Proses 11519 Persediaan Bahan Lainnya Belum diatur dalam SK Menkeu No 181KMK.013,1999 115191 Persediaan untuk tujuan trategisi benaga-jaga 4.020100 Komponen i .1 4.02.02.00 Pipa 115192 Persediaan Lainnya 4.03.01.00 Komponen Be kas dan Pipa Bekas - 20 3 Jurnal Persediaan Jurnal adalah pencatatan transaksi pertama kali dimana satu transaksi akan mempengaruhi dua atau lebih perkiraan, satu sisi sebagai debet dan sisi lainnya sebagai kredit. Satuan kerja membuat jurnal persediaan agar dapat menyajikan nilai persediaan dalam neraca. Bentuk jurnal persediaan sebagai berikut No Uraian Debet Kreciit I Mencatat Nitai aw& persediaan; Jenis Persediaan 'Cadangan Persediaan Xxx Xxx 2t Mencatat penambahan nilai persediaan lents P€rsediaan Cadangan Persediaan Xxx Xxx Men- tat penguran a aria persediaan Cadangan Persediaan Jenis Persediaan xxx xxx Denis-jenis persediaan dalam jurnal standar mengacu kepada klasifikasi persediaan sesuai dengan Bagan Perkiraan Standar. Nilai per jenis persediaan dihitung sebagai berikut: NP =OP x HP Dimana: NP Nilai per jenis persediaan pada tanggal Neraca OP Kuantitas/jumlah persediaan pada tanggal pelaporan (dalam unit) berdasarkan Laporan Persediaan HP Harga pembelian terakhir persediaan (dalam rupiah per unit), berdasarkan faktur pembelian Jurnal persediaan selanjutnya dituangkan dalam formulir jurnal aset (FJA) sebagai dokumen sumber perekaman data. Bentuk format jurnal aset (FJA) dan petunjuknya dapat clittardi- halaman berikut 21 .7. 4.7 a lt Cil To ,- L7 El 0 H a) 0_ , es 0 -3. 7 01 — Ui er, C3 n... '6 tt El 7 0, T5 0 ../. „..._ I En 2' PETUNJUK PENGISIANI FORMULIRJURNAL ASET No. LiRAIAN FENGISIAN
2, Eselon I Diisi dengan Rode dan uraian Eselon i
4, Satuan Kerja DitsI dengan kodeforatan satuan Rena 5, No. Dokumen Diisi dengan ito. dokumen yang ditotapkan untuk Formulir Jurnai Aset. Nomor Born-Mir jurnai Met ditetapRan etch setiap unit akuntansI pembuat Formulir JurnaI As:of dengan menggunakan format "BABTOODOCI dimana BA = Rode 2 digit Kententerian Nagaran:nen-433ga. B = bthan, T = tahun, dan GOIDGO = no. Unit. 6.. Twice] Diis denoan HH tariggal pernbuatan iaporain ebb : — BB -TTTT Tabun Bulan 1- an gg.al
Contoli : otrai-moi s.d 31-01-2001Idanuari
JunTlah kredit thbe•okan darn jumlan debet dengan mernasukkon tanda minus (-1 di-depan jumiah kredit untuk memungkinkan pengambilan jumiall. 15 Dibuot dish :: Tanggal Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan star yang mernbuat Formigir Jurnal Ase!. Tanggal pernbuatan Formulir Jurnal .Aset ditulls pada tempat yang disediakan. Disetujui gbh .: Tanggal Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan !penanggungjawab yang meneliti dan memyetujui Formulir Jusnal Aset. Tanggal penandatanganan Formulir Jurnal Aset ditulis pada tempat yang disediakan.
Tanggal Diisi dengan [lama jelas dan tanda tangan star yang f.nerekarn Torrnutir Jurnal Aset. Tanggal perekaman ForrautirJurnal Aset ditulis pada tempat yang disediakan. 24 Kas di Bendaharawan Dengeluaran <as di Bendaharawan Penerimaan Piu:ang Persediaan Uang Foluka dari I<DJr< Hutang kepada KUN , . Effkiii fig EA gi c Cadanaan Piutang Cadantian Persediaan ASET LANCAR KEWAJIBAN LANCAR MET ETA el-aka 111•111,1•3•nn•n• n•tli. EKUITAS DIINVESTASIKAN n Mesin Ditrorensikpn dat;71) asod BAB IV PELAPORAN PERSEDIAAN A. Penyajian Persediaan dalam Neraca Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Sekretariat Utama BNPB selaku entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja. Laporan Persediaan merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang akan dicantumkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap semester UAKPB membuat Laporan Persediaan beserta data transaksi serta menyerahkan laporan beserta data transaksi tersebut kepada unit vertikal di atasnya untuk dikompilasi, UAKPB juga menyerahkan laporan beserta data transaksi tersebut kepada UAKPA, Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, UAKPA membuat jurnal penambahan/pengurangan nilai persediaan. Berdasarkan jurnal tersebut, akun persediaan disajikan neraca. Contoh penyajian akun persediaan dalam neraca ; 25 B. Pengungkapan Persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa :
Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak dimasukkan sebagai persediaan. 26 BAB V PENUTUP Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan BNPB ini, maka setiap Unit Eselon I telah memiliki pedoman dalam pencatatan dan pelaporan persediaan yang seragam agar Laporan Keuangan BNBP dapat diselesaikan secara tepat waktu, transparan dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (akuntabel), Peraturan ini juga memberi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan khususnya untuk penyajian nilai yang wajar atas persediaan, dan mengungkapkan jenis, volume, kondisi, cumber perolehan dll dari persediaan ke dalam CaLK secara berjenjang di setiap Unit Eselon I selaku entitas akuntansi, untuk disampaikan kepada Sekretariat Utama selau entitas pelaporan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No, 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DR. SYAMSUL MAARIF, M.St 27
Membuka PDF…