DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2010

Nomor: 4
Tahun: 2010
Ditetapkan: 13 Januari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_21102._ Nomor 66 Tambahan Lembaran _ Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB);

Pasal 1

Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan BNPB merupakan acuan bagi Unit Kerja dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan persediaan agar memiliki persepsi yang sama sehingga tercipta keseragaman dalam penatausahaan persediaan.

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah seperti tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian talc terpisahkan dari Peraturan

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian oleh Sekretariat Utama selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 sionucwi aolo KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, 7ii DR, SYAMSUL MAARIF, M.Si. LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : TAHUN 2010 TANGGAL : i3 Januarir aolc) MB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang UU No. 1 Tahun 2004 pasal 44 menyatakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset pemerintah yang berwujud. Barang Milik Negara dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang masuk dalam kategori aset lancar adalah persediaan. Menurut PSAP Nomor 05 disebutkan bahwa persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, Di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) selama ini pengadaan barang yang di antaranya berupa barang persediaan dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I. bails untuk keperluan Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Mengingat hal tersebut diatas dan untuk tert b administrasi, maka peril] dibuat Pedoman tentang Akuntansi Persediaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar terwujud keseragaman dalam pencatatan dan pelaporannya. B. Maksud dan Tujuan

1.Maksud Sebagai petunjuk operasional bagi Unit Kerja dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan persediaan agar Laporan Keuangan BNBP dapat diselesaikan secara tepat waktu, transparan dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (akuntabel).
2.Tujuan

a.Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang jenis, volume, dan nilai persediaan yang terdapat di lingkungan BNPB;
b.Mengamankan setiap transaksi persediaan melalui pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan transaksi persediaan yang tertib dan konsisten;
c.Mendukung penyelenggaraan SA1 yang menghasilkan informasi persediaan sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan Pimpinan BNPB. C. Ruang Lingkup Pedoman Akuntansi Persediaan ini berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan BNPB yang mengelola persediaan. Pengertian 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
1. 2.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukimg kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. 3.Entitas Akuntansi adalah unit kerja pemerintah setingkat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. 4.Entitas Pelaporan adalah unit kerja pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. 5.Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
5. 6.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. 7.Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 8, Sistem Akuntansi Barang Milik Negara adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan Laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
7. 9.Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Baran?, 3 16, Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan segiatan penggabungan Laporan BMN dari UAPPB-El , yang penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. 10. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 11. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN. 12. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W, 13. Unit Kerja adalah Sekretariat Utama, Kedeputian, Inspektorat Utama serta Pusat-Pusat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 15, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPBEI, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat eselon I yang melakukan kegiatan - penggabungan Laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat eselon I. E. Sistematika Sistematika Pedoman Akuntansi Persediaan meliputi BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang Iingkup, pengertian, dan sistematika.
8. 2.Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap jenis barang. Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Persediaan disusun Laporan Persediaan, Laporan Persediaan disusun menurut Subkelompok Barang dan dilaporkan setiap semester. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo pada akhir periode pelaporan berdasarkan basil opname fisik. Laporan Persediaan dari masing2 UAKPB (Unit Eselon I) dikirimkan ke UAPB di Sekretariat Utama, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan kompilasi menjadi Laporan Persediaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. 3.UAKPB membuat mapping data persediaan berdasarkan Laporan Persediaan dan harga pembelian terakhir yang diperoleh dari UAKPA. Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada basil proses mapping lclasifilcasi BMN sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 18/KMK,018/1999 dengan perkiraan buku besar neraca, B. Formulir-Formulir yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pencatatan persediaan adalah isebagai berikut
a.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukung lainnya (Faktur, Kuitansi, Kontrak/SPK, Berita Acara Serail Terima); --b. Buku Persediaan, 6 Dad pencatatan persediaan dimaksud nantinya menghasilkan: Laporan Persediaan; dan Laporan Masa Mapping seperti pada lampiran I. UAPB t )) UAPPB-E1 . (2L.. Nomor Kartu 14) UAPPB-W )?) Halaman (5) BUKU PERSEDIAAN Kode sub-sub kelompok (ELI) UAKPB );6.) Jenis Barang r8b)„ KODE UAKPB 1 (7) Satuan .(9) No. Urut Tg Ulalan Mac ,, Ha t-,ra,-f .Bel/g p olha ,th,ua, Saida Faraf Jumah War Wt1-r-:)A,t,,t:sr#,.a-- CM) (ii) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 1 PETUNUJUK PENGISIAN BUG PERSEDIAAN No. URAIAN PENGISIAN
1. 1.UAPB Ns] dengan nama IJAPB
2. 2.UAPPB-El Diisi dengan nama LJAPPB-E1
3. 3.UAPPB-W Diisi dengan nama UAPPB-W
4. 4.Nomor Kartu Diisi dengan nomor kartu
5. 5.Halaman Diisi dengan nomor halaman
6. 6.UAKPB Diisi dengan nama UAKPB
7. 7.KOBE UAKPB Diisi dengan Rode UAKPB 8.a Kode Sub-sub kelompok Diisi sesuai dengan Kiv1K 18 untuk jenis barang (8) 8.b Jenis Barang Diisi dengan jenis (item) Persediaan
8. 9.Satuan Diisi dengan satuan barang
9. 10.No.Urut Diisi dengan nomor urut pencatatan
10. 11.Tgl Diisi dengan tanggal transaksi
11. 12.Uraian Diisi dengan Nama Pemasok atan Unit Pemakai
12. 13.Masuk Diisi dengan iumiah satuan barang persediaan yang masuk
13. 14.Harga BelitRefolehan Diisi dengan I.iarga barang persatuan yang masuk
14. 15.Keluar Diisi dengan itimiah satuan barang persechaan yang keidar
15. 16.Saldo Jiamian Diisi dengan junaah saldo barang persediaan
16. 17.also Niiai Diisi dengan riilai barano persediaan yaitu saldo persediaan dikalikan dengan harga hal IperdIehan teraiihir
17. 18.Paraf DH-rt dengan garat dan nama petugas yang mengelola barang persed oar, 8 UAPB (1) UAPPB-E1 (2) UAPPB-W ' (3) LAPORAN PERSEDIAAN Semester : (4h Tahun Anggaran: .(5) . UAKPB KODE UAKPB : 1. 7} Subkelon tok Barane Nilai Per .. (8) Kode Mama 44

(9)(IO) (11) Jumlah . .(12) . Keterangan: 1 Persediaan seniias Rp (13) rlalam kondisi resak

2.Persediaan sen Rp dalam kondisl usang. .. Mendel-abut Petuaas Penneloia Persediaan Penanggungjawan UAKPB Kepala . ( 16 ). . Nana ..(16)... Kama ,, 71.. NIP : .(16) NIP (7 7) 9 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERSEDIAAN No. URAIAN PENGISIAN
1.NAPS Diisi dengan nama clan kode UAPB
2.UAPPO-E1 Diisi dengan nama dan kode IJAPPB-E1
3.UAPPB-W - Diisi dengan nama clan kode UAPPB-W
4.Semester Diisi dengan semester yang dilaporkan
5.Tabun Anggaran Diisi dengan tahun anggaran yang dilaporkan
6.UAKPB Disidengan nama UAKPB 7, KODE UAKPB Diisi dengan kode UAKPB 8.. Mai Per tanggal Diisi dengan tanggal akhir dad suatu semester
9.Kode SubkeloniDok Barang Diisi dengan subkelompok barang
10.Nama Subkelompok Barang Diisi dengan uratan bidang barang
11.Nilai Diisi dengan Mai persediaan
12.Judah Diisi dengan lurrtlan pada kolom 3
13.Persediaan dalam kondisi rusak Disi dengan total nilai persediaan yang kondisinya rusak
14.Persediaan dalam kondisi - usand Diisi dengan total nilai persediaan yang kondisinya - usann
15.Tempt dan, tanggal Diisi den an ternpat dan tanggal pembuatan laporan
16.Pe.nanggungjavtab UAKPB Diisi dengan nama, NIP dan Linda tangan pengelola persediaan
17.Petugas Pengebla Persecliaan Dist dengan jabatan, mama, NIP dan tanda tangan ipenanggund1aviab UAKPB I I 10 UAPB _.(/). .. UA:PPB•E1 _.(2) • UAPPB-W .13) .. HASIL MAPPING Semester : ... (4).. Tahun Anggaran: _01.. UAKPB . AS). KODE UAKPB : ...U.), .. Klasifikasi tvlenurut. 5K Menkeu No.18IKMK.01Ri1999 Eagan Perkiraan Standar 'ABM Kode Barang Uraian jurnian Kode Nina Perkiraan Jumlah

(8)OW 01) (12) (13) Jumiah f 14) .Jun-qah (14) ": Mengetabui, Petugas Pengelafa Persediaan Penanggungjawab UAKPB Kepala ...(16)... 1 Nama : ...06)... llama .(7)... NIP : ...(16) „ . NIP .(17). 11 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL MAPPING No. URAIAN PENGISIAN.
1. f.IJABB Diisi dengan name DAPB UAPPB-E1 Dist dengan nameJAPPB-E1 3, UABPB-W Diisi dengan nama UAKPB-W A. Semester Diisi dengan semester yang dtlaporkan
  1. 5.Mahun Anggaran Diisi dengan tahun anggaran yang dilaporkan UAKPB Diisi dengan name UAKPB
  2. 7.KODE UAKPB Diisi dengan kodeUAKPB
  3. 3.Kode Barang Diisi dengan kode barang (sr . Sub kelompok) Diisi berdasarkan buku persediaan Uraian Barang Diisi dengan ureian barang
  4. 10.JumIah Diisi berdasa.lkan jumlah c ad buku persediaan sesum dengan kIesifikasi sub-sub kelompok. Kode Bararag Dist dengan kode erang
  5. 12.t_lraian Barang Diisi danger] a an barang
  6. 3.Avolah Diisi dengan jumlah barang
  7. 14.jurnlah Nisi dengan jumfah pada ko[om 'I0 dan kolom 13
  8. 15.Tempat dan iggal Diisi (tengen temoat den iggal pemauatan laporan 16._ Penanggungjawab UAKPB Diisi dengan llama, NIP den tanda tangan pengelote persediaan I Petugas Pengetola Persediaan Diisi dengan a,batara. name, NIP den tanda tangan penanogung NAKED Contoh petunjuk pengisian dan bentuk Buku Persediaan, Laporan Persediaan, dan Laporan Hasil Mapping. Buku Persediaan
2. a.Buku Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap jenis (item) barang. Pada setiap buku persediaan dicantumkan kode dan uraian sub-sub kelompok barang_ untuk harang yang dapat diklasifikasikan sesuai_ SK Menkeu nomor 18/KMK.018/1999; 12
3. b.Buku persediaan diisi setiap ada mutasi barang persediaan, seperti pembelian, hibah dan mutasi penggunaan barang persediaan;
4. c.Setiap akhir tahun perlu diadakan inventarisasi persediaan untuk menentukan kuantitas dari setiap item persediaan dan selanjutnya buku persediaan disesuaikan berdasarkan basil inventarisasi tersebut;
5. d.Buku Persediaan dikelola oleh petugas yang menangani persediaan. Laporan Persediaan a, Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu periode akuntansi untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester;
6. b.Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan diketahui oleh penanggung jawab UAKPB;
7. c.Laporan Persediaan harus memberikan informasi jumlah persediaan yang rusak atau usang. Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi. Laporan Hasil Mapping
8. a.Laporan Hasil Mapping dibuat setiap akhir semester pada suatu periode akuntansi setelah membuat Laporan Persediaan,
9. b.Laporan Hasil Mapping memberikan informasi jumlah nilai serta kuantitas persediaan berdasarkan Laporan Persediaan yang disesuaikan menjadi nilai serta kuantitas persediaan berdasarkan Bagan Perkiraan Standar (PMK nomor 13/PMK,06/2005).
10. c.Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan diketahui oleh penanggung jawab UAKPB, 13
  1. 1.Pengertian Persediaan Secara umum Persediaan adalah merupakan aset yang berwujud yang meliputi: a, Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
11. b.Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
12. c.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
13. d.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi:
14. a.Barang konsumsi;
15. b.Amunisi;
16. c.Bahan untuk pemeliharaan;
17. d.Suku cadang;
18. e.Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
19. f.Pita cukai dan leges;
20. g.Bahan baku;
21. h.Barang dalam proses/setengah jadi;
22. i.Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
23. j.Hewan clan tandinant-tintuk dijual atau diserahkan kepada-nra-syarakat 14 Persediaan untuk tujuan strategic seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  1. 2.Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan basil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ice suatu perlciraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
  2. 3.Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesan
24. a.Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutani biaya penanganan dan biaya_ lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
25. b.Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. 15
26. c.Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
27. d.Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan serta persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
  1. 4.Pengungkapan Persediaan Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa: a, Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
28. b.Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
29. c.Kondisi persediaan; cl. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dirniliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan, B. Siklus Akuntansi Persediaan (Flowchart) Akuntansi persediaan oleh UAKPB dapat dilakukan secara 'manual atau menggunakan aplikasi persediaan, maksudnya:
30. a.Apabila akuntansi persediaan sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi persediaan maka jurnal penyesuaian persediaan akan terbentuk secara otomatis dari sistem aplikasi persediaan. UAKPB me-ngirimkan file data jurnal penyesuaian kepada UAKPA. 16 tJAPP5-W s d LEAPS)4KP9 Unit Periods EtIlanSH Semestemn Per.ediaan 1 t.ore, law .0,1' SPMISP2D Pens^atat an Laparar. Macp.nr.
31. b.Apabila akuntansi persediaan belum menggunakan aplikasi persediaan, maka jurnal penyesuaian persediaan dibuat dengan menggunakan formulir jurnal aset (FJA) oleh UAKPA. Selanjutnya UAKPA merekam data persediaan menggunakan aplikasi SAI tingkat Satuan Kerja. Untuk UAKPA yang belum menggunakan aplikasi persediaan, pada setiap akhir semester harus membuat jurnal aset untuk mencatat nilai persediaan berdasarkan Laporan Persediaaan clan Laporan Hasil Mapping yang diterima dari UAKPB. Nilai rupiah yang dicantumkan dalam jurnal adalah nilai rupiah persediaan basil mapping. Jurnal tersebut direkam melalui Aplikasi SAK untuk menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca. Hasil mapping disajikan dalam CaLK. Setiap semester neraca beserta CaLK dikirimkan kepada unit akuntansi keuangan level atasnya. Mekanisme Penatausahaan Persediaan yang berlanjut pada Siklus Akuntansi Persediaan (flowchat) dapat dilihat pada lampiran NIEKANISME PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN 17 SIKLUS AK Li NTANSI PERSEDIAAN I I Semestei or, Semester an ..:: aca Memboat Jurn al persediaon Bald° .ersedia.m unit sesua dan nilai net 1 Eersetha:an JU Mereka, Nita! Pers aan I dossing i -<.rak Nimes Eva' CALK NNista! C. Proses Akuntansi KMK Nomor 18/KMK018/1999 tentang Kodefikasi Barang Mink Negara Setelah UAKPB melakukan inventarisasi fisik, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyesuaikan kode barang persediaan berdasarkan KMK nomor 18/KMK.018/1999 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara, Kode barang persediaan yang tercantum dalam KMK nomor 18//KMK,018/1999 dimulai dengan kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, dan kode sub-sub kelompok. Kode barang persediaan dimulai dengan kode golongan 4 (empat), seperti kode barang persediaan yang tercantum pada halaman berikut ini.
  1. 2.Mapping BPS Setelah kode barang persediaan disesuaikan dengan KMK nomor 18/KMK,018/1999, UAKPB melakukan mapping atas kode barang persediaan terhadap kode barang sesuai PMK nomor, 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar. UAKPB membuat mapping data persediaan berdasarkan harga pembelian yang diperoleh dari UAKPA. Hasil mapping tersebut digunakan sebagai dasar penyajian nilai perkiraan persediaan dalam neraca. Format mapping BPS tercantum pada halaman berikutnya, 18 Kode Gal Kode Bidang Kode Kelompok Kode Sub Kelompok Kode SubSub Kelompok Satuan Uraian Sub Sub Kelompok 4 01 02 07 003 Buah •UKU CADANG ALAT PANEN 4 01 02 07 004 Buah SUKU CADANG ALAT PENYIMPANAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN 4 01 02 07 005 Buah SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERTANIAN 4 01 02 07 005 Buah SUKU CADANG ALAT PROSSESING 01 02 07 007 Buah SUKU CADANG ALAI PASKA PANEN 4 01 02 07 008 Buah SUKU CADANG ALAT PRODUKSI 01 02 08 001 Buah SUKU CADANG ALAT BENGKEL BERMESIN 4 01 02 08 002 Buah SUKU CADANG ALAI EENGKEL TIDAK BERMESIN 4 01 03 01 001 Buah ALAI Thus 4 01 03 01 002 Buah TINTA TULIS, TINTA STEMPEL 4 01 03 01 003 Buah PENJEPIT KERTAS 4 01 03 01 004 Buah :PENGHAPUS/KOREKTOR 4 01 03 01 005 Buah BUKU TUNS 4 01 03 01 005 Buah ORDNER DAN MAP 4 01 03 01 007 Buah PENGGARIS 4 01 03 01 008 Buah CUTTER 4 01 03 01 000 Buah PITA MESIN KETIK 4 01 03 01 010 Buah ALAT PEREKAT 4 01 03 02 001 Buah KERTAS VS 4 01 03 02 002 Buah BERBAGAI KERTAS 01 03 02 003 Buah KERTAS COVER 4 01 03 02 004 Buah AMPLOP 4 01 03 02 005 Buah KOP ;S)RAT 4 01 03 03 001 Buah TRANSPARANT SHEET 4 01 03 03 002 Buah TINTA ETAK 4 01 03 03 003 Buah PLAT CETAK 4 01 03 03 004 Buah STENSIL SHEET 4 01 03 03 005 Buah CHENICADBAHAN KIMIA CETAK 4 ' 01 03 03 005 Buah FILM CETAK 4 01 03 04 001 Buah CONTINUOUS FORM 4 01 03 04 002 Buah COMPUTER FILE1TEMFAT DISKET 4 01 03 04 003 • Buah PITA PRINTER 4 01 . 03 04 004 Buah TINTA/TONER PRINTER 01 03 04 005 Buah DISKET 19 MAPPING KLASIFIKAS1 PERSEDIAAN KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET Klasif1kasi Menuiut SK Menkeu No.1 BIKNIK.0 10119nn Bagan Perkicaan Standar AE1NIN Kode Barang liraion Kode Nama Per al 4 Persediaan 1151 Persediaan 11511 Persediaan untuk Bahan 1.01.03.01 Ala! Tails Kantor l Operasional 4.01.03.02 Kertas dan Cover 4.01.03.03 Bahan 115111 Barang KonsumsiCetak ∎ 4.01.03.04 Bahan Komputer 1 4.01.03.06 Alat Listrik 4_01.01.03 Bohan Peledak— .). 115112 Amunisi 4.01.03.05 Perabot Kanter.------ ► 115113 Bahan untuk Pemeliharaan 4.01.02.00 Suku Cadang ' --------- 115114 Suku Cadang Beim diatur dalam SK Menkeu No.18/KMK.018/1999 11512 Persediaan untuk dijuall diserahkan kepada Masyaraka! 115121 Pita Cukal, tvleterai dan leges 115122 Tanah dan Bangunan untuk clinical atau diserahkan kepada Masyarakat 115123 Hewan dan Tanaman untuk dilud atau diserahkan kepada Masyarakal 4.01.01.01 Bahan Bangunan dan Konstruksi -) 4.01.01.02 Bahan Kimia 11513 Persediaan Bahan untuk Proses 4.01.01.04 Bahan Bakar dan Pelumas Produksi 4.01.01_05 "rot Bahan Baku - 115131 Bahan Baku 4.01_01.06 Bahan Kimia Nukijr Belot diatur dalam SK Menkeu No.18(KMK.01011999 115132 Barang dalam Proses 11519 Persediaan Bahan Lainnya Belum diatur dalam SK Menkeu No 181KMK.013,1999 115191 Persediaan untuk tujuan trategisi benaga-jaga 4.020100 Komponen i .1 4.02.02.00 Pipa 115192 Persediaan Lainnya 4.03.01.00 Komponen Be kas dan Pipa Bekas - 20 3 Jurnal Persediaan Jurnal adalah pencatatan transaksi pertama kali dimana satu transaksi akan mempengaruhi dua atau lebih perkiraan, satu sisi sebagai debet dan sisi lainnya sebagai kredit. Satuan kerja membuat jurnal persediaan agar dapat menyajikan nilai persediaan dalam neraca. Bentuk jurnal persediaan sebagai berikut No Uraian Debet Kreciit I Mencatat Nitai aw& persediaan; Jenis Persediaan 'Cadangan Persediaan Xxx Xxx 2t Mencatat penambahan nilai persediaan lents P€rsediaan Cadangan Persediaan Xxx Xxx Men- tat penguran a aria persediaan Cadangan Persediaan Jenis Persediaan xxx xxx Denis-jenis persediaan dalam jurnal standar mengacu kepada klasifikasi persediaan sesuai dengan Bagan Perkiraan Standar. Nilai per jenis persediaan dihitung sebagai berikut: NP =OP x HP Dimana: NP Nilai per jenis persediaan pada tanggal Neraca OP Kuantitas/jumlah persediaan pada tanggal pelaporan (dalam unit) berdasarkan Laporan Persediaan HP Harga pembelian terakhir persediaan (dalam rupiah per unit), berdasarkan faktur pembelian Jurnal persediaan selanjutnya dituangkan dalam formulir jurnal aset (FJA) sebagai dokumen sumber perekaman data. Bentuk format jurnal aset (FJA) dan petunjuknya dapat clittardi- halaman berikut 21 .7. 4.7 a lt Cil To ,- L7 El 0 H a) 0_ , es 0 -3. 7 01 — Ui er, C3 n... '6 tt El 7 0, T5 0 ../. „..._ I En 2' PETUNJUK PENGISIANI FORMULIRJURNAL ASET No. LiRAIAN FENGISIAN
  2. 1.Kementetian Nectarai Lembaga Diisi dengan Rode dan uraian kementerian Negaratembada. 2, Eselon I Diisi dengan Rode dan uraian Eselon i
  3. 3.Wilnyah D. is i dengan Rode den uraian wilayahipropinsi. 4, Satuan Kerja DitsI dengan kodeforatan satuan Rena 5, No. Dokumen Diisi dengan ito. dokumen yang ditotapkan untuk Formulir Jurnai Aset. Nomor Born-Mir jurnai Met ditetapRan etch setiap unit akuntansI pembuat Formulir JurnaI As:of dengan menggunakan format "BABTOODOCI dimana BA = Rode 2 digit Kententerian Nagaran:nen-433ga. B = bthan, T = tahun, dan GOIDGO = no. Unit. 6.. Twice] Diis denoan HH tariggal pernbuatan iaporain ebb : — BB -TTTT Tabun Bulan 1- an gg.al
  4. 7.•Tahun Anggaran Diisi dendan pen:ode tahun anguaran yang dilaporkan.
  5. 8.Pe,riodeiBulan Dilei dengan periode, transaksi yang dilanorkan. Contoli : otrai-moi s.d 31-01-2001Idanuari
  6. 9.Keterangan DUsi dengan penietasan mengenai sitat dan transaksi yand di:boat Formulir JUM3iAset.
  7. 10.Jenis Jumal Met Ditsi dendan 6 piIihan iends jurnal aset yang sesuai
  8. 11.No. Li rut Difsi dendan no, uruit transaksi dengan rincian debet ateu kredit I
  9. 12.Kode Perldraan niis Oen Clan 6 (snail!) dIgit untuk Rode nerkiraan 23 No URAIAN PENGISAN
  10. 13.tJraian Nara Re:I,iraan Diisi dengan rare a c-)erkiraor, sesual dengan .0 e peTkiroan pada kolcim 13 Rupiah !Diisi dengan Nmiah Er .1 yang d1-debet atau di,-kre:dit. JunTlah kredit thbe•okan darn jumlan debet dengan mernasukkon tanda minus (-1 di-depan jumiah kredit untuk memungkinkan pengambilan jumiall. 15 Dibuot dish :: Tanggal Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan star yang mernbuat Formigir Jurnal Ase!. Tanggal pernbuatan Formulir Jurnal .Aset ditulls pada tempat yang disediakan. Disetujui gbh .: Tanggal Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan !penanggungjawab yang meneliti dan memyetujui Formulir Jusnal Aset. Tanggal penandatanganan Formulir Jurnal Aset ditulis pada tempat yang disediakan.
  11. 17.Direkam oleh : Tanggal Diisi dengan [lama jelas dan tanda tangan star yang f.nerekarn Torrnutir Jurnal Aset. Tanggal perekaman ForrautirJurnal Aset ditulis pada tempat yang disediakan. 24 Kas di Bendaharawan Dengeluaran <as di Bendaharawan Penerimaan Piu:ang Persediaan Uang Foluka dari I<DJr< Hutang kepada KUN , . Effkiii fig EA gi c Cadanaan Piutang Cadantian Persediaan ASET LANCAR KEWAJIBAN LANCAR MET ETA el-aka 111•111,1•3•nn•n• n•tli. EKUITAS DIINVESTASIKAN n Mesin Ditrorensikpn dat;71) asod Laporan Persediaan merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang akan dicantumkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap semester UAKPB membuat Laporan Persediaan beserta data transaksi serta menyerahkan laporan beserta data transaksi tersebut kepada unit vertikal di atasnya untuk dikompilasi, UAKPB juga menyerahkan laporan beserta data transaksi tersebut kepada UAKPA, Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, UAKPA membuat jurnal penambahan/pengurangan nilai persediaan. Berdasarkan jurnal tersebut, akun persediaan disajikan neraca. Contoh penyajian akun persediaan dalam neraca ; 25 B. Pengungkapan Persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa :
32. a.Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
33. b.Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
34. c.Kondisi persediaan; Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak dimasukkan sebagai persediaan. 26

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_21102._ Nomor 66 Tambahan Lembaran _ Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB);

Pasal 1

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah seperti tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian talc terpisahkan dari Peraturan

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian oleh Sekretariat Utama selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

1.Maksud Sebagai petunjuk operasional bagi Unit Kerja dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan persediaan agar Laporan Keuangan BNBP dapat diselesaikan secara tepat waktu, transparan dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (akuntabel).
2.Tujuan

a.Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang jenis, volume, dan nilai persediaan yang terdapat di lingkungan BNPB;
b.Mengamankan setiap transaksi persediaan melalui pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan transaksi persediaan yang tertib dan konsisten;
c.Mendukung penyelenggaraan SA1 yang menghasilkan informasi persediaan sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan Pimpinan BNPB. C. Ruang Lingkup Pedoman Akuntansi Persediaan ini berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan BNPB yang mengelola persediaan. Pengertian 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
1. 2.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukimg kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. 3.Entitas Akuntansi adalah unit kerja pemerintah setingkat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. 4.Entitas Pelaporan adalah unit kerja pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. 5.Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
5. 6.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. 7.Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 8, Sistem Akuntansi Barang Milik Negara adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan Laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
7. 9.Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Baran?, 3 16, Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan segiatan penggabungan Laporan BMN dari UAPPB-El , yang penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. 10. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 11. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN. 12. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W, 13. Unit Kerja adalah Sekretariat Utama, Kedeputian, Inspektorat Utama serta Pusat-Pusat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 15, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPBEI, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat eselon I yang melakukan kegiatan - penggabungan Laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat eselon I. E. Sistematika Sistematika Pedoman Akuntansi Persediaan meliputi BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang Iingkup, pengertian, dan sistematika.
8. 2.Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap jenis barang. Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Persediaan disusun Laporan Persediaan, Laporan Persediaan disusun menurut Subkelompok Barang dan dilaporkan setiap semester. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo pada akhir periode pelaporan berdasarkan basil opname fisik. Laporan Persediaan dari masing2 UAKPB (Unit Eselon I) dikirimkan ke UAPB di Sekretariat Utama, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan kompilasi menjadi Laporan Persediaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. 3.UAKPB membuat mapping data persediaan berdasarkan Laporan Persediaan dan harga pembelian terakhir yang diperoleh dari UAKPA. Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada basil proses mapping lclasifilcasi BMN sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 18/KMK,018/1999 dengan perkiraan buku besar neraca, B. Formulir-Formulir yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pencatatan persediaan adalah isebagai berikut
a.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukung lainnya (Faktur, Kuitansi, Kontrak/SPK, Berita Acara Serail Terima); --b. Buku Persediaan, 6 Dad pencatatan persediaan dimaksud nantinya menghasilkan: Laporan Persediaan; dan Laporan Masa Mapping seperti pada lampiran I. UAPB t )) UAPPB-E1 . (2L.. Nomor Kartu 14) UAPPB-W )?) Halaman (5) BUKU PERSEDIAAN Kode sub-sub kelompok (ELI) UAKPB );6.) Jenis Barang r8b)„ KODE UAKPB 1 (7) Satuan .(9) No. Urut Tg Ulalan Mac ,, Ha t-,ra,-f .Bel/g p olha ,th,ua, Saida Faraf Jumah War Wt1-r-:)A,t,,t:sr#,.a-- CM) (ii) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 1 PETUNUJUK PENGISIAN BUG PERSEDIAAN No. URAIAN PENGISIAN
1. 1.UAPB Ns] dengan nama IJAPB
2. 2.UAPPB-El Diisi dengan nama LJAPPB-E1
3. 3.UAPPB-W Diisi dengan nama UAPPB-W
4. 4.Nomor Kartu Diisi dengan nomor kartu
5. 5.Halaman Diisi dengan nomor halaman
6. 6.UAKPB Diisi dengan nama UAKPB
7. 7.KOBE UAKPB Diisi dengan Rode UAKPB 8.a Kode Sub-sub kelompok Diisi sesuai dengan Kiv1K 18 untuk jenis barang (8) 8.b Jenis Barang Diisi dengan jenis (item) Persediaan
8. 9.Satuan Diisi dengan satuan barang
9. 10.No.Urut Diisi dengan nomor urut pencatatan
10. 11.Tgl Diisi dengan tanggal transaksi
11. 12.Uraian Diisi dengan Nama Pemasok atan Unit Pemakai
12. 13.Masuk Diisi dengan iumiah satuan barang persediaan yang masuk
13. 14.Harga BelitRefolehan Diisi dengan I.iarga barang persatuan yang masuk
14. 15.Keluar Diisi dengan itimiah satuan barang persechaan yang keidar
15. 16.Saldo Jiamian Diisi dengan junaah saldo barang persediaan
16. 17.also Niiai Diisi dengan riilai barano persediaan yaitu saldo persediaan dikalikan dengan harga hal IperdIehan teraiihir
17. 18.Paraf DH-rt dengan garat dan nama petugas yang mengelola barang persed oar, 8 UAPB (1) UAPPB-E1 (2) UAPPB-W ' (3) LAPORAN PERSEDIAAN Semester : (4h Tahun Anggaran: .(5) . UAKPB KODE UAKPB : 1. 7} Subkelon tok Barane Nilai Per .. (8) Kode Mama 44

(9)(IO) (11) Jumlah . .(12) . Keterangan: 1 Persediaan seniias Rp (13) rlalam kondisi resak

2.Persediaan sen Rp dalam kondisl usang. .. Mendel-abut Petuaas Penneloia Persediaan Penanggungjawan UAKPB Kepala . ( 16 ). . Nana ..(16)... Kama ,, 71.. NIP : .(16) NIP (7 7) 9 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERSEDIAAN No. URAIAN PENGISIAN
1.NAPS Diisi dengan nama clan kode UAPB
2.UAPPO-E1 Diisi dengan nama dan kode IJAPPB-E1
3.UAPPB-W - Diisi dengan nama clan kode UAPPB-W
4.Semester Diisi dengan semester yang dilaporkan
5.Tabun Anggaran Diisi dengan tahun anggaran yang dilaporkan
6.UAKPB Disidengan nama UAKPB 7, KODE UAKPB Diisi dengan kode UAKPB 8.. Mai Per tanggal Diisi dengan tanggal akhir dad suatu semester
9.Kode SubkeloniDok Barang Diisi dengan subkelompok barang
10.Nama Subkelompok Barang Diisi dengan uratan bidang barang
11.Nilai Diisi dengan Mai persediaan
12.Judah Diisi dengan lurrtlan pada kolom 3
13.Persediaan dalam kondisi rusak Disi dengan total nilai persediaan yang kondisinya rusak
14.Persediaan dalam kondisi - usand Diisi dengan total nilai persediaan yang kondisinya - usann
15.Tempt dan, tanggal Diisi den an ternpat dan tanggal pembuatan laporan
16.Pe.nanggungjavtab UAKPB Diisi dengan nama, NIP dan Linda tangan pengelola persediaan
17.Petugas Pengebla Persecliaan Dist dengan jabatan, mama, NIP dan tanda tangan ipenanggund1aviab UAKPB I I 10 UAPB _.(/). .. UA:PPB•E1 _.(2) • UAPPB-W .13) .. HASIL MAPPING Semester : ... (4).. Tahun Anggaran: _01.. UAKPB . AS). KODE UAKPB : ...U.), .. Klasifikasi tvlenurut. 5K Menkeu No.18IKMK.01Ri1999 Eagan Perkiraan Standar 'ABM Kode Barang Uraian jurnian Kode Nina Perkiraan Jumlah

(8)OW 01) (12) (13) Jumiah f 14) .Jun-qah (14) ": Mengetabui, Petugas Pengelafa Persediaan Penanggungjawab UAKPB Kepala ...(16)... 1 Nama : ...06)... llama .(7)... NIP : ...(16) „ . NIP .(17). 11 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL MAPPING No. URAIAN PENGISIAN.
1. f.IJABB Diisi dengan name DAPB UAPPB-E1 Dist dengan nameJAPPB-E1 3, UABPB-W Diisi dengan nama UAKPB-W A. Semester Diisi dengan semester yang dtlaporkan
  1. 5.Mahun Anggaran Diisi dengan tahun anggaran yang dilaporkan UAKPB Diisi dengan name UAKPB
  2. 7.KODE UAKPB Diisi dengan kodeUAKPB
  3. 3.Kode Barang Diisi dengan kode barang (sr . Sub kelompok) Diisi berdasarkan buku persediaan Uraian Barang Diisi dengan ureian barang
  4. 10.JumIah Diisi berdasa.lkan jumlah c ad buku persediaan sesum dengan kIesifikasi sub-sub kelompok. Kode Bararag Dist dengan kode erang
  5. 12.t_lraian Barang Diisi danger] a an barang
  6. 3.Avolah Diisi dengan jumlah barang
  7. 14.jurnlah Nisi dengan jumfah pada ko[om 'I0 dan kolom 13
  8. 15.Tempat dan iggal Diisi (tengen temoat den iggal pemauatan laporan 16._ Penanggungjawab UAKPB Diisi dengan llama, NIP den tanda tangan pengelote persediaan I Petugas Pengetola Persediaan Diisi dengan a,batara. name, NIP den tanda tangan penanogung NAKED Contoh petunjuk pengisian dan bentuk Buku Persediaan, Laporan Persediaan, dan Laporan Hasil Mapping. Buku Persediaan
2. a.Buku Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap jenis (item) barang. Pada setiap buku persediaan dicantumkan kode dan uraian sub-sub kelompok barang_ untuk harang yang dapat diklasifikasikan sesuai_ SK Menkeu nomor 18/KMK.018/1999; 12
3. b.Buku persediaan diisi setiap ada mutasi barang persediaan, seperti pembelian, hibah dan mutasi penggunaan barang persediaan;
4. c.Setiap akhir tahun perlu diadakan inventarisasi persediaan untuk menentukan kuantitas dari setiap item persediaan dan selanjutnya buku persediaan disesuaikan berdasarkan basil inventarisasi tersebut;
5. d.Buku Persediaan dikelola oleh petugas yang menangani persediaan. Laporan Persediaan a, Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu periode akuntansi untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester;
6. b.Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan diketahui oleh penanggung jawab UAKPB;
7. c.Laporan Persediaan harus memberikan informasi jumlah persediaan yang rusak atau usang. Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi. Laporan Hasil Mapping
8. a.Laporan Hasil Mapping dibuat setiap akhir semester pada suatu periode akuntansi setelah membuat Laporan Persediaan,
9. b.Laporan Hasil Mapping memberikan informasi jumlah nilai serta kuantitas persediaan berdasarkan Laporan Persediaan yang disesuaikan menjadi nilai serta kuantitas persediaan berdasarkan Bagan Perkiraan Standar (PMK nomor 13/PMK,06/2005).
10. c.Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan diketahui oleh penanggung jawab UAKPB, 13
  1. 1.Pengertian Persediaan Secara umum Persediaan adalah merupakan aset yang berwujud yang meliputi: a, Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
11. b.Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
12. c.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
13. d.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi:
14. a.Barang konsumsi;
15. b.Amunisi;
16. c.Bahan untuk pemeliharaan;
17. d.Suku cadang;
18. e.Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
19. f.Pita cukai dan leges;
20. g.Bahan baku;
21. h.Barang dalam proses/setengah jadi;
22. i.Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
23. j.Hewan clan tandinant-tintuk dijual atau diserahkan kepada-nra-syarakat 14 Persediaan untuk tujuan strategic seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  1. 2.Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan basil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ice suatu perlciraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
  2. 3.Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesan
24. a.Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutani biaya penanganan dan biaya_ lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
25. b.Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. 15
26. c.Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
27. d.Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan serta persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
  1. 4.Pengungkapan Persediaan Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa: a, Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
28. b.Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
29. c.Kondisi persediaan; cl. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dirniliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan, B. Siklus Akuntansi Persediaan (Flowchart) Akuntansi persediaan oleh UAKPB dapat dilakukan secara 'manual atau menggunakan aplikasi persediaan, maksudnya:
30. a.Apabila akuntansi persediaan sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi persediaan maka jurnal penyesuaian persediaan akan terbentuk secara otomatis dari sistem aplikasi persediaan. UAKPB me-ngirimkan file data jurnal penyesuaian kepada UAKPA. 16 tJAPP5-W s d LEAPS)4KP9 Unit Periods EtIlanSH Semestemn Per.ediaan 1 t.ore, law .0,1' SPMISP2D Pens^atat an Laparar. Macp.nr.
31. b.Apabila akuntansi persediaan belum menggunakan aplikasi persediaan, maka jurnal penyesuaian persediaan dibuat dengan menggunakan formulir jurnal aset (FJA) oleh UAKPA. Selanjutnya UAKPA merekam data persediaan menggunakan aplikasi SAI tingkat Satuan Kerja. Untuk UAKPA yang belum menggunakan aplikasi persediaan, pada setiap akhir semester harus membuat jurnal aset untuk mencatat nilai persediaan berdasarkan Laporan Persediaaan clan Laporan Hasil Mapping yang diterima dari UAKPB. Nilai rupiah yang dicantumkan dalam jurnal adalah nilai rupiah persediaan basil mapping. Jurnal tersebut direkam melalui Aplikasi SAK untuk menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca. Hasil mapping disajikan dalam CaLK. Setiap semester neraca beserta CaLK dikirimkan kepada unit akuntansi keuangan level atasnya. Mekanisme Penatausahaan Persediaan yang berlanjut pada Siklus Akuntansi Persediaan (flowchat) dapat dilihat pada lampiran NIEKANISME PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN 17 SIKLUS AK Li NTANSI PERSEDIAAN I I Semestei or, Semester an ..:: aca Memboat Jurn al persediaon Bald° .ersedia.m unit sesua dan nilai net 1 Eersetha:an JU Mereka, Nita! Pers aan I dossing i -<.rak Nimes Eva' CALK NNista! C. Proses Akuntansi KMK Nomor 18/KMK018/1999 tentang Kodefikasi Barang Mink Negara Setelah UAKPB melakukan inventarisasi fisik, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyesuaikan kode barang persediaan berdasarkan KMK nomor 18/KMK.018/1999 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara, Kode barang persediaan yang tercantum dalam KMK nomor 18//KMK,018/1999 dimulai dengan kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, dan kode sub-sub kelompok. Kode barang persediaan dimulai dengan kode golongan 4 (empat), seperti kode barang persediaan yang tercantum pada halaman berikut ini.
  1. 2.Mapping BPS Setelah kode barang persediaan disesuaikan dengan KMK nomor 18/KMK,018/1999, UAKPB melakukan mapping atas kode barang persediaan terhadap kode barang sesuai PMK nomor, 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar. UAKPB membuat mapping data persediaan berdasarkan harga pembelian yang diperoleh dari UAKPA. Hasil mapping tersebut digunakan sebagai dasar penyajian nilai perkiraan persediaan dalam neraca. Format mapping BPS tercantum pada halaman berikutnya, 18 Kode Gal Kode Bidang Kode Kelompok Kode Sub Kelompok Kode SubSub Kelompok Satuan Uraian Sub Sub Kelompok 4 01 02 07 003 Buah •UKU CADANG ALAT PANEN 4 01 02 07 004 Buah SUKU CADANG ALAT PENYIMPANAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN 4 01 02 07 005 Buah SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERTANIAN 4 01 02 07 005 Buah SUKU CADANG ALAT PROSSESING 01 02 07 007 Buah SUKU CADANG ALAI PASKA PANEN 4 01 02 07 008 Buah SUKU CADANG ALAT PRODUKSI 01 02 08 001 Buah SUKU CADANG ALAT BENGKEL BERMESIN 4 01 02 08 002 Buah SUKU CADANG ALAI EENGKEL TIDAK BERMESIN 4 01 03 01 001 Buah ALAI Thus 4 01 03 01 002 Buah TINTA TULIS, TINTA STEMPEL 4 01 03 01 003 Buah PENJEPIT KERTAS 4 01 03 01 004 Buah :PENGHAPUS/KOREKTOR 4 01 03 01 005 Buah BUKU TUNS 4 01 03 01 005 Buah ORDNER DAN MAP 4 01 03 01 007 Buah PENGGARIS 4 01 03 01 008 Buah CUTTER 4 01 03 01 000 Buah PITA MESIN KETIK 4 01 03 01 010 Buah ALAT PEREKAT 4 01 03 02 001 Buah KERTAS VS 4 01 03 02 002 Buah BERBAGAI KERTAS 01 03 02 003 Buah KERTAS COVER 4 01 03 02 004 Buah AMPLOP 4 01 03 02 005 Buah KOP ;S)RAT 4 01 03 03 001 Buah TRANSPARANT SHEET 4 01 03 03 002 Buah TINTA ETAK 4 01 03 03 003 Buah PLAT CETAK 4 01 03 03 004 Buah STENSIL SHEET 4 01 03 03 005 Buah CHENICADBAHAN KIMIA CETAK 4 ' 01 03 03 005 Buah FILM CETAK 4 01 03 04 001 Buah CONTINUOUS FORM 4 01 03 04 002 Buah COMPUTER FILE1TEMFAT DISKET 4 01 03 04 003 • Buah PITA PRINTER 4 01 . 03 04 004 Buah TINTA/TONER PRINTER 01 03 04 005 Buah DISKET 19 MAPPING KLASIFIKAS1 PERSEDIAAN KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET Klasif1kasi Menuiut SK Menkeu No.1 BIKNIK.0 10119nn Bagan Perkicaan Standar AE1NIN Kode Barang liraion Kode Nama Per al 4 Persediaan 1151 Persediaan 11511 Persediaan untuk Bahan 1.01.03.01 Ala! Tails Kantor l Operasional 4.01.03.02 Kertas dan Cover 4.01.03.03 Bahan 115111 Barang KonsumsiCetak ∎ 4.01.03.04 Bahan Komputer 1 4.01.03.06 Alat Listrik 4_01.01.03 Bohan Peledak— .). 115112 Amunisi 4.01.03.05 Perabot Kanter.------ ► 115113 Bahan untuk Pemeliharaan 4.01.02.00 Suku Cadang ' --------- 115114 Suku Cadang Beim diatur dalam SK Menkeu No.18/KMK.018/1999 11512 Persediaan untuk dijuall diserahkan kepada Masyaraka! 115121 Pita Cukal, tvleterai dan leges 115122 Tanah dan Bangunan untuk clinical atau diserahkan kepada Masyarakat 115123 Hewan dan Tanaman untuk dilud atau diserahkan kepada Masyarakal 4.01.01.01 Bahan Bangunan dan Konstruksi -) 4.01.01.02 Bahan Kimia 11513 Persediaan Bahan untuk Proses 4.01.01.04 Bahan Bakar dan Pelumas Produksi 4.01.01_05 "rot Bahan Baku - 115131 Bahan Baku 4.01_01.06 Bahan Kimia Nukijr Belot diatur dalam SK Menkeu No.18(KMK.01011999 115132 Barang dalam Proses 11519 Persediaan Bahan Lainnya Belum diatur dalam SK Menkeu No 181KMK.013,1999 115191 Persediaan untuk tujuan trategisi benaga-jaga 4.020100 Komponen i .1 4.02.02.00 Pipa 115192 Persediaan Lainnya 4.03.01.00 Komponen Be kas dan Pipa Bekas - 20 3 Jurnal Persediaan Jurnal adalah pencatatan transaksi pertama kali dimana satu transaksi akan mempengaruhi dua atau lebih perkiraan, satu sisi sebagai debet dan sisi lainnya sebagai kredit. Satuan kerja membuat jurnal persediaan agar dapat menyajikan nilai persediaan dalam neraca. Bentuk jurnal persediaan sebagai berikut No Uraian Debet Kreciit I Mencatat Nitai aw& persediaan; Jenis Persediaan 'Cadangan Persediaan Xxx Xxx 2t Mencatat penambahan nilai persediaan lents P€rsediaan Cadangan Persediaan Xxx Xxx Men- tat penguran a aria persediaan Cadangan Persediaan Jenis Persediaan xxx xxx Denis-jenis persediaan dalam jurnal standar mengacu kepada klasifikasi persediaan sesuai dengan Bagan Perkiraan Standar. Nilai per jenis persediaan dihitung sebagai berikut: NP =OP x HP Dimana: NP Nilai per jenis persediaan pada tanggal Neraca OP Kuantitas/jumlah persediaan pada tanggal pelaporan (dalam unit) berdasarkan Laporan Persediaan HP Harga pembelian terakhir persediaan (dalam rupiah per unit), berdasarkan faktur pembelian Jurnal persediaan selanjutnya dituangkan dalam formulir jurnal aset (FJA) sebagai dokumen sumber perekaman data. Bentuk format jurnal aset (FJA) dan petunjuknya dapat clittardi- halaman berikut 21 .7. 4.7 a lt Cil To ,- L7 El 0 H a) 0_ , es 0 -3. 7 01 — Ui er, C3 n... '6 tt El 7 0, T5 0 ../. „..._ I En 2' PETUNJUK PENGISIANI FORMULIRJURNAL ASET No. LiRAIAN FENGISIAN
  2. 1.Kementetian Nectarai Lembaga Diisi dengan Rode dan uraian kementerian Negaratembada. 2, Eselon I Diisi dengan Rode dan uraian Eselon i
  3. 3.Wilnyah D. is i dengan Rode den uraian wilayahipropinsi. 4, Satuan Kerja DitsI dengan kodeforatan satuan Rena 5, No. Dokumen Diisi dengan ito. dokumen yang ditotapkan untuk Formulir Jurnai Aset. Nomor Born-Mir jurnai Met ditetapRan etch setiap unit akuntansI pembuat Formulir JurnaI As:of dengan menggunakan format "BABTOODOCI dimana BA = Rode 2 digit Kententerian Nagaran:nen-433ga. B = bthan, T = tahun, dan GOIDGO = no. Unit. 6.. Twice] Diis denoan HH tariggal pernbuatan iaporain ebb : — BB -TTTT Tabun Bulan 1- an gg.al
  4. 7.•Tahun Anggaran Diisi dendan pen:ode tahun anguaran yang dilaporkan.
  5. 8.Pe,riodeiBulan Dilei dengan periode, transaksi yang dilanorkan. Contoli : otrai-moi s.d 31-01-2001Idanuari
  6. 9.Keterangan DUsi dengan penietasan mengenai sitat dan transaksi yand di:boat Formulir JUM3iAset.
  7. 10.Jenis Jumal Met Ditsi dendan 6 piIihan iends jurnal aset yang sesuai
  8. 11.No. Li rut Difsi dendan no, uruit transaksi dengan rincian debet ateu kredit I
  9. 12.Kode Perldraan niis Oen Clan 6 (snail!) dIgit untuk Rode nerkiraan 23 No URAIAN PENGISAN
  10. 13.tJraian Nara Re:I,iraan Diisi dengan rare a c-)erkiraor, sesual dengan .0 e peTkiroan pada kolcim 13 Rupiah !Diisi dengan Nmiah Er .1 yang d1-debet atau di,-kre:dit. JunTlah kredit thbe•okan darn jumlan debet dengan mernasukkon tanda minus (-1 di-depan jumiah kredit untuk memungkinkan pengambilan jumiall. 15 Dibuot dish :: Tanggal Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan star yang mernbuat Formigir Jurnal Ase!. Tanggal pernbuatan Formulir Jurnal .Aset ditulls pada tempat yang disediakan. Disetujui gbh .: Tanggal Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan !penanggungjawab yang meneliti dan memyetujui Formulir Jusnal Aset. Tanggal penandatanganan Formulir Jurnal Aset ditulis pada tempat yang disediakan.
  11. 17.Direkam oleh : Tanggal Diisi dengan [lama jelas dan tanda tangan star yang f.nerekarn Torrnutir Jurnal Aset. Tanggal perekaman ForrautirJurnal Aset ditulis pada tempat yang disediakan. 24 Kas di Bendaharawan Dengeluaran <as di Bendaharawan Penerimaan Piu:ang Persediaan Uang Foluka dari I<DJr< Hutang kepada KUN , . Effkiii fig EA gi c Cadanaan Piutang Cadantian Persediaan ASET LANCAR KEWAJIBAN LANCAR MET ETA el-aka 111•111,1•3•nn•n• n•tli. EKUITAS DIINVESTASIKAN n Mesin Ditrorensikpn dat;71) asod Laporan Persediaan merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang akan dicantumkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap semester UAKPB membuat Laporan Persediaan beserta data transaksi serta menyerahkan laporan beserta data transaksi tersebut kepada unit vertikal di atasnya untuk dikompilasi, UAKPB juga menyerahkan laporan beserta data transaksi tersebut kepada UAKPA, Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, UAKPA membuat jurnal penambahan/pengurangan nilai persediaan. Berdasarkan jurnal tersebut, akun persediaan disajikan neraca. Contoh penyajian akun persediaan dalam neraca ; 25 B. Pengungkapan Persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa :
32. a.Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
33. b.Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
34. c.Kondisi persediaan; Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak dimasukkan sebagai persediaan. 26