DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013

Nomor: 4
Tahun: 2013
Ditetapkan: 4 Oktober 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman; Mengingat : 1. ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1329 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1329 3

Pasal 1

Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN BAB II REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN BAB III ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN BAB IV MEKANISME PERSIAPAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAB VII PENGENDALIAN BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

Pasal 4

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Permukiman Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011-2013 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sektor Permukiman Pasacbencana Erupsi Gunung Merapi 2010 dan Banjir Lahar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1329 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2013 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1329 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1329 3

Pasal 1

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN BAB II REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN BAB III ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN BAB IV MEKANISME PERSIAPAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAB VII PENGENDALIAN BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN