DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2011

Nomor: 5
Tahun: 2011
Ditetapkan: 6 Juli 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diperlukan pengaturan tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD serta dana lain yang sah dan tidak mengikat pada tahap pasca-bencana;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ten tang Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Cunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ProvinsiJawa Tengah Tahun 2011 - 2013;

1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4421); KEPALABADANNASIONALPENANGGULANGANBENCANA, DENGANRAHMATTImAN YANGMARA ESA Mengingat Menimbang PERA11JRAN KEPALABADANNASIONALPENANGGULANGANBENCANA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPANRENCANAAKSIREHABILITASIDAN REKONSTRUKSI WILAYAHPASCABENCANAERUPSIGUNUNG MERAPI DI PROVINSIDAERAHISTIMEWAYOGYAKARTADAN PROVINSIJAWATENGAH TAHUN 2011 - 2013 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) z PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENUAPAN RENCANA AKSI REHABIUTASI DAN REKONsrRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 - 2013. MEMUTUSKAN: . 9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lernbaga Internasional dan Lernbaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Menetapkan 3 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 'Juli 2011 ~i:tii~ BADAN NASIONAL ~ UL~'~i~' BENCANA, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Rencana Alesi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Alesi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah iru merupakan panduanl acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ProvinsiJawa Tengah.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diperlukan pengaturan tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD serta dana lain yang sah dan tidak mengikat pada tahap pasca-bencana;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4421); KEPALABADANNASIONALPENANGGULANGANBENCANA, DENGANRAHMATTImAN YANGMARA ESA Mengingat Menimbang PERA11JRAN KEPALABADANNASIONALPENANGGULANGANBENCANA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPANRENCANAAKSIREHABILITASIDAN REKONSTRUKSI WILAYAHPASCABENCANAERUPSIGUNUNG MERAPI DI PROVINSIDAERAHISTIMEWAYOGYAKARTADAN PROVINSIJAWATENGAH TAHUN 2011 - 2013 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) z PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENUAPAN RENCANA AKSI REHABIUTASI DAN REKONsrRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 - 2013. MEMUTUSKAN: . 9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lernbaga Internasional dan Lernbaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Menetapkan 3 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 'Juli 2011 ~i:tii~ BADAN NASIONAL ~ UL~'~i~' BENCANA, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Rencana Alesi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.