DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana www.peraturan.go.id 2016, No.1970 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2016, No.1970 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);
9.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Tata naskah dinas Badan Nasional Penanggulangan Bencana dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja eselon I, Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, dan pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.1970

BAB VIII

PENUTUP.

Pasal 3

Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1970 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, ttd. WILLEM RAMPANGILEI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id 2016, No.1970 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana www.peraturan.go.id 2016, No.1970 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2016, No.1970 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);
9.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pasal 2

Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.1970

BAB VIII

PENUTUP.

Pasal 3

Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.