DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, serta memberikan pengakuan dan penghargaan profesi di bidang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana; KEPALABADANNASIONALPENANGGULANGANBENCANA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA LEMBAGASERTIFIKASIPROFESIPENANGGULANGANBENCANA TENTANG NOMOR7 TAHUN2014 PERATURAN KEPALABADANNASIONALPENANGGULANGANBENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Mengingat Menimbang '1 - L. - Dalam Peraturan Kepala BNPB ini yang dimaksud dengan:

a.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ten tang Pendanaan dan Pengelolaan Ban tuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 01jBNSP.210jXj2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Sertifikasi Profesi;
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 06jBNSP.201jXIj2013 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
12.Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 08/BNSP.208jXI/2013 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi; LSP PB adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANKEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANA TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGANBENCANA.

Pasal 3

Tempat Kedudukan Pasa12 Status dan Sifat

k.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
j.Tempat Asesmen Kompetensi yang disingkat TAK adalah Tempat simulasi sesuai dengan standar minimal di tempat kerja untuk dilaksanakannya proses asesmen; mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
b.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
c.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah Non-Kementerian sesuai dengan ketentuan pera turan perundang- undangan;
d.Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat LSP PB adalah Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.LSP PB bertanggungjawab kepada BNSP sebagai Badan penerbit sertifikat dengan menjalankan kegiatannya sesuai Pedoman BNSP;
f.LSP PB terdiri dari Dewan Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian Kelompok Kerja Teknis dan Asesor;
g.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
h.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji asesmen kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/ atau internasional;
1. 1.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)Sebagai Sertifikator, LSP PB memiliki tugas:
1. a.menyusun skema sertifikasi;
2. b.membuat Pelaksana asesmen;
3. c.menyediakan tenaga penguji;
4. d.melakukan asesmen;
5. e.melaksanakan pemantauan pemeliharaan sertifikasi;
6. f.menetapkan persyaratan TAKdan memverifikasi TAK;
7. g.memelihara kinerja asesor dan TAK.
(1)LSP PB memiliki fungsi:
1. a.sebagai Sertifikator, melaksanakan sertifikasi kompetensi;
2. b.sebagai Pengembang, melaksanakan perneliharaan dan pengembangan standar kompetensi;
3. c.membuat perencanaan asesmen. Fungsi dan Tugas Pasal 6 BABIV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
4. e.menyelenggarakan kemitraan dengan Pemerintah, LembagajDunia Usaha dan Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang Penanggulangan Bencana. produktifitas dan kualitas di bidangc. meningkatkan kemampuan, Penanggulangan Bencana;
5. d.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan dan pelatihan profesi di bidang Penanggulangan Bencana; LSP PB mempunyai tujuan untuk :
6. a.menjamin kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Penanggulangan Bencana;
7. b.memberikan pengakuan dan penghargaan profesi tenaga kerja di bidang Penanggulangan Bencana; Pasa15 Tujuan LSP PB berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berazaskan profesionalisme. Pasa14 Azas BABIII AZASDANTUJUAN LSP PB terdiri atas:
(1)Dewan Pengarah, terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Anggota.
(2)Pclaksana LSP PB, terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris, yang membawahi: 1)Bagian Administrasi; 2) Bagian Keuangan; 3) Bagian Kelompok Kerja Teknis dan Asesor,
4. d.Bidang Standarisasi;
5. e.Bidang Sertifikasi;

BAB II

KEDUDUKAN LSP PB adalah lembaga yang berstatus otonom dan bersifat independen.

Pasal 9

Susunan Organisasi Kepala BNPB adalah pendiri LSP PB.

Pasal 8

Pendiri BABV ORGANISASI LSP PB memiliki kewenangan antara lain:

a.menetapkan biaya uji kompetensi;
b.menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP;
c.mencabut atau membatalkan sertifikasi kompetensi;
d.membcrikan sanksi kepada asesor dan TAKyang mclanggar aturan;
e.mengembangkan standar kompetensi yang berlaku bila diperlukan;
f.mengusulkan standar kompetensi baru. Wewenang

Pasal 7

(3)Sebagai Pengembang, LSP PB memiliki tugas:
1. a.mengidentifikasi kebutuhan kompetensi;
2. b.mengembangkan standar kompetensi;
3. c.mengkaji ulang standar kornpetensi,
4. d.mengembangkan pelayanan asesmen dan sertifikasi;
5. e.mengembangkan skema sertifikasi.
(1)Masa tugas Dewan Pengarah dan Pelaksana LSP PB untuk periode I (pertama) adalah selama 4 (empat) tahun.
(2)Masa tugas Dewan Pengarah dan Pelaksana LSP PB untuk periode ke II (dua) dan seterusnya adalah paling lama 3 (tiga) tahun. Masa Tugas Dewan Pengarah dan Pelaksana

Pasal 12

(1)Ketua LSP PB mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidarig, Kepala Bagian dan Tenaga Pendukung LSP PB.
(2)Ketua LSP PB dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pelaksana LSP PB di dalam tugas-tugasnya, termasuk tugas yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum.
(3)Pelaksana LSP PB adalah personil yang mempunyai sertifikat kompetensi.
(4)Pelaksana LSP PB dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan yang terdiri atas personil yang mempunyai kompetensi dan bersertifikat dalam bidang tugas yang diperlukan.
(5)Ketua LSP PB menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(6)Pelaksana LSP PB melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Pelaksana

(1)Ketua Dewan Pengarah LSP PB adalah Kepala BNPB;
(2)Ketua Dewan Pengarah merangkap sebagai Anggota Dewan Pengarah;
(3)Ketua Dewan Pengarah mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris LSP PB;
(4)Anggota Dewan Pengarah LSP PB berjumlah 5 (lima) orang yang mewakili Pernerintah, Masyarakat dan LembagaJDunia Usaha;
(5)Dewan Pengarah menetapkan kebijakan lembaga yang mencakup:
1. a.visi, misi dan tujuan LSP PB;
2. b.rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja;
3. c.menetapkan honorarium Dewan Pengarah dan Pelaksana LSP PB sesuai peraturan perundangan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNPB;
4. d.membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Dewan Pengarah

Pasal 10

f.Bidang Akreditasi;
g.Bidang Mutu;
h.Bidang Informasi dan Kerjasama. Salinan sesuai dengan aslinya . Kepala BIro Hu m dan Kerjasama Badan Nasional P. n ulangan Bencana AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 'UJllj NOMOR r9~ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal ~ ~ 101~ SYAMSULMAARIF Ditetapkan di Jakarta pada tanggal \ A\?nl !lO~ KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGANBENCANA, Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNPB ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

BABVI PENUTUP Pendanaan LSP PB bersumber dari:

a.APBN (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNPB)
b.Dana dari peserta uji kompetensi;
c.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan Pasal 13

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, serta memberikan pengakuan dan penghargaan profesi di bidang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

a.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ten tang Pendanaan dan Pengelolaan Ban tuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 01jBNSP.210jXj2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Sertifikasi Profesi;
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 06jBNSP.201jXIj2013 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
12.Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 08/BNSP.208jXI/2013 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi; LSP PB adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANKEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANA TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGANBENCANA.

Pasal 3

Tempat Kedudukan Pasa12 Status dan Sifat

k.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
j.Tempat Asesmen Kompetensi yang disingkat TAK adalah Tempat simulasi sesuai dengan standar minimal di tempat kerja untuk dilaksanakannya proses asesmen; mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
b.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
c.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah Non-Kementerian sesuai dengan ketentuan pera turan perundang- undangan;
d.Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat LSP PB adalah Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.LSP PB bertanggungjawab kepada BNSP sebagai Badan penerbit sertifikat dengan menjalankan kegiatannya sesuai Pedoman BNSP;
f.LSP PB terdiri dari Dewan Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian Kelompok Kerja Teknis dan Asesor;
g.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
h.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji asesmen kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/ atau internasional;
1. 1.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)Sebagai Sertifikator, LSP PB memiliki tugas:
1. a.menyusun skema sertifikasi;
2. b.membuat Pelaksana asesmen;
3. c.menyediakan tenaga penguji;
4. d.melakukan asesmen;
5. e.melaksanakan pemantauan pemeliharaan sertifikasi;
6. f.menetapkan persyaratan TAKdan memverifikasi TAK;
7. g.memelihara kinerja asesor dan TAK.
(1)LSP PB memiliki fungsi:
1. a.sebagai Sertifikator, melaksanakan sertifikasi kompetensi;
2. b.sebagai Pengembang, melaksanakan perneliharaan dan pengembangan standar kompetensi;
3. c.membuat perencanaan asesmen. Fungsi dan Tugas Pasal 6 BABIV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
4. e.menyelenggarakan kemitraan dengan Pemerintah, LembagajDunia Usaha dan Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang Penanggulangan Bencana. produktifitas dan kualitas di bidangc. meningkatkan kemampuan, Penanggulangan Bencana;
5. d.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan dan pelatihan profesi di bidang Penanggulangan Bencana; LSP PB mempunyai tujuan untuk :
6. a.menjamin kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Penanggulangan Bencana;
7. b.memberikan pengakuan dan penghargaan profesi tenaga kerja di bidang Penanggulangan Bencana; Pasa15 Tujuan LSP PB berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berazaskan profesionalisme. Pasa14 Azas BABIII AZASDANTUJUAN LSP PB terdiri atas:
(1)Dewan Pengarah, terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Anggota.
(2)Pclaksana LSP PB, terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris, yang membawahi: 1)Bagian Administrasi; 2) Bagian Keuangan; 3) Bagian Kelompok Kerja Teknis dan Asesor,
4. d.Bidang Standarisasi;
5. e.Bidang Sertifikasi;

BAB II

KEDUDUKAN LSP PB adalah lembaga yang berstatus otonom dan bersifat independen.

Pasal 9

Susunan Organisasi Kepala BNPB adalah pendiri LSP PB.

Pasal 8

Pendiri BABV ORGANISASI LSP PB memiliki kewenangan antara lain:

a.menetapkan biaya uji kompetensi;
b.menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP;
c.mencabut atau membatalkan sertifikasi kompetensi;
d.membcrikan sanksi kepada asesor dan TAKyang mclanggar aturan;
e.mengembangkan standar kompetensi yang berlaku bila diperlukan;
f.mengusulkan standar kompetensi baru. Wewenang

Pasal 7

(3)Sebagai Pengembang, LSP PB memiliki tugas:
1. a.mengidentifikasi kebutuhan kompetensi;
2. b.mengembangkan standar kompetensi;
3. c.mengkaji ulang standar kornpetensi,
4. d.mengembangkan pelayanan asesmen dan sertifikasi;
5. e.mengembangkan skema sertifikasi.
(1)Masa tugas Dewan Pengarah dan Pelaksana LSP PB untuk periode I (pertama) adalah selama 4 (empat) tahun.
(2)Masa tugas Dewan Pengarah dan Pelaksana LSP PB untuk periode ke II (dua) dan seterusnya adalah paling lama 3 (tiga) tahun. Masa Tugas Dewan Pengarah dan Pelaksana

Pasal 12

(1)Ketua LSP PB mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidarig, Kepala Bagian dan Tenaga Pendukung LSP PB.
(2)Ketua LSP PB dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pelaksana LSP PB di dalam tugas-tugasnya, termasuk tugas yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum.
(3)Pelaksana LSP PB adalah personil yang mempunyai sertifikat kompetensi.
(4)Pelaksana LSP PB dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan yang terdiri atas personil yang mempunyai kompetensi dan bersertifikat dalam bidang tugas yang diperlukan.
(5)Ketua LSP PB menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(6)Pelaksana LSP PB melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Pelaksana

(1)Ketua Dewan Pengarah LSP PB adalah Kepala BNPB;
(2)Ketua Dewan Pengarah merangkap sebagai Anggota Dewan Pengarah;
(3)Ketua Dewan Pengarah mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris LSP PB;
(4)Anggota Dewan Pengarah LSP PB berjumlah 5 (lima) orang yang mewakili Pernerintah, Masyarakat dan LembagaJDunia Usaha;
(5)Dewan Pengarah menetapkan kebijakan lembaga yang mencakup:
1. a.visi, misi dan tujuan LSP PB;
2. b.rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja;
3. c.menetapkan honorarium Dewan Pengarah dan Pelaksana LSP PB sesuai peraturan perundangan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNPB;
4. d.membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Dewan Pengarah

Pasal 10

f.Bidang Akreditasi;
g.Bidang Mutu;
h.Bidang Informasi dan Kerjasama. Salinan sesuai dengan aslinya . Kepala BIro Hu m dan Kerjasama Badan Nasional P. n ulangan Bencana AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 'UJllj NOMOR r9~ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal ~ ~ 101~ SYAMSULMAARIF Ditetapkan di Jakarta pada tanggal \ A\?nl !lO~ KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGANBENCANA, Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNPB ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

BABVI PENUTUP Pendanaan LSP PB bersumber dari:

a.APBN (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNPB)
b.Dana dari peserta uji kompetensi;
c.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan Pasal 13