DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi seluruh masyarakat di wilayah berpotensi timbulnya ancaman bencana perlu penyampaian informasi bencana melalui ketersediaan petunjuk yang standar berupa rambu dan papan informasi bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); www.peraturan.go.id 2015, No.2033

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2.Rambu Bencana, yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana.
3.Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan Daun Rambu.
4.Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu. www.peraturan.go.id 2015, No.2033
5.Papan Informasi Kebencanaan adalah pelat alumunium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana.
6.Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
7.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

(1)Maksud peraturan ini sebagai petunjuk kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana. www.peraturan.go.id 2015, No.2033
(2)Tujuan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana sebagai:
1. a.standardisasi pedoman terhadap rambu dan papan informasi bencana;
2. b.informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana; dan
3. c.peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana. Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.rambu bencana;
b.papan informasi bencana; dan
c.penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana;

BAB II

RAMBU BENCANA

Pasal 6

(1)Rambu bencana terdiri atas:
1. a.rambu petunjuk bencana;
2. b.rambu peringatan bencana; dan
3. c.rambu larangan bencana.
(2)Rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan petunjuk arah atau informasi lain bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.
(3)Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan peringatan ancaman bencana atau tempat berbahaya di kawasan rawan bencana. www.peraturan.go.id 2015, No.2033
(4)Rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dilarang dilakukan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pasal 7

(1)Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk jenis bencana:
1. a.gempa bumi;
2. b.tsunami;
3. c.erupsi gunung api;
4. d.gerakan tanah;
5. e.banjir; dan
6. f.kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 8

(1)Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
1. a.tiang rambu; dan
2. b.daun rambu.
(2)Tiang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tiang tunggal dan/atau tiang ganda.
(3)Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar.
(4)Ukuran daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

(1)Rambu petunjuk bencana terdiri atas:
1. a.rambu tempat kumpul sementara;
2. b.rambu tempat pengungsian; www.peraturan.go.id 2015, No.2033
3. c.rambu lokasi posko;
4. d.rambu tempat untuk membuat api;
5. e.rambu arah jalur evakuasi;
6. f.rambu arah tempat pengungsian; dan
7. g.rambu petunjuk dengan kata.
(2)Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d memiliki warna dasar putih, garis tepi biru, lambang hitam, dan warna huruf atau angka hitam.
(3)Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih dan warna huruf atau angka putih.
(4)Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki warna dasar biru, garis tepi putih, dan warna tulisan putih.
(5)Bentuk rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

(1)Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki warna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, huruf dan angka hitam, dan tulisan hitam.
(2)Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

(1)Rambu larangan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf dan/atau angka hitam, dan warna tulisan merah. www.peraturan.go.id 2015, No.2033
(2)Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

PAPAN TAMBAHAN

Pasal 12

(1)Rambu bencana dilengkapi dengan papan tambahan dengan warna dasar putih, warna garis tepi hitam, warna huruf atau angka hitam dan warna kata hitam.
(2)Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi keterangan tambahan untuk menyatakan rambu bencana hanya berlaku pada nilai tertentu, arah tertentu, dan hal tertentu dengan kata dan nilai.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi seluruh masyarakat di wilayah berpotensi timbulnya ancaman bencana perlu penyampaian informasi bencana melalui ketersediaan petunjuk yang standar berupa rambu dan papan informasi bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2.Rambu Bencana, yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana.
3.Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan Daun Rambu.
4.Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu. www.peraturan.go.id 2015, No.2033
5.Papan Informasi Kebencanaan adalah pelat alumunium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana.
6.Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
7.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

(1)Maksud peraturan ini sebagai petunjuk kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana. www.peraturan.go.id 2015, No.2033
(2)Tujuan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana sebagai:
1. a.standardisasi pedoman terhadap rambu dan papan informasi bencana;
2. b.informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana; dan
3. c.peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana. Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.rambu bencana;
b.papan informasi bencana; dan
c.penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana;

BAB II

RAMBU BENCANA

Pasal 6

(1)Rambu bencana terdiri atas:
1. a.rambu petunjuk bencana;
2. b.rambu peringatan bencana; dan
3. c.rambu larangan bencana.
(2)Rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan petunjuk arah atau informasi lain bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.
(3)Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan peringatan ancaman bencana atau tempat berbahaya di kawasan rawan bencana. www.peraturan.go.id 2015, No.2033
(4)Rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dilarang dilakukan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pasal 7

(1)Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk jenis bencana:
1. a.gempa bumi;
2. b.tsunami;
3. c.erupsi gunung api;
4. d.gerakan tanah;
5. e.banjir; dan
6. f.kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 8

(1)Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
1. a.tiang rambu; dan
2. b.daun rambu.
(2)Tiang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tiang tunggal dan/atau tiang ganda.
(3)Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar.
(4)Ukuran daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

(1)Rambu petunjuk bencana terdiri atas:
1. a.rambu tempat kumpul sementara;
2. b.rambu tempat pengungsian; www.peraturan.go.id 2015, No.2033
3. c.rambu lokasi posko;
4. d.rambu tempat untuk membuat api;
5. e.rambu arah jalur evakuasi;
6. f.rambu arah tempat pengungsian; dan
7. g.rambu petunjuk dengan kata.
(2)Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d memiliki warna dasar putih, garis tepi biru, lambang hitam, dan warna huruf atau angka hitam.
(3)Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih dan warna huruf atau angka putih.
(4)Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki warna dasar biru, garis tepi putih, dan warna tulisan putih.
(5)Bentuk rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

(1)Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki warna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, huruf dan angka hitam, dan tulisan hitam.
(2)Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

(1)Rambu larangan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf dan/atau angka hitam, dan warna tulisan merah. www.peraturan.go.id 2015, No.2033
(2)Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

PAPAN TAMBAHAN

Pasal 12

(1)Rambu bencana dilengkapi dengan papan tambahan dengan warna dasar putih, warna garis tepi hitam, warna huruf atau angka hitam dan warna kata hitam.
(2)Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi keterangan tambahan untuk menyatakan rambu bencana hanya berlaku pada nilai tertentu, arah tertentu, dan hal tertentu dengan kata dan nilai.