DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
5.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Sediaan Farmasi, Produk Biologi, Suplemen Makanan, Bahan Berbahaya dan Makanan.
4.Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi Teknis adalah proses uji dan penetapan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dikuasai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan standar kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan.
5.Kompetensi Umum adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam semua fungsi pelaksanaan tugas pokoknya.
6.Kompetensi Inti adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang merupakan inti dari masing- masing fungsi atau sub fungsi pelaksanaan tugas pokoknya.
7.Kompetensi Pilihan adalah kemampuan dan karakteristik yang dapat dimiliki oleh pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang merupakan pilihan diluar kompetensi inti dalam menambah kompetensi pelaksanaan tugas pokoknya dan/atau dalam rangka mempersiapkan Pengawas Farmasi dan Makanan untuk dikembangkan pada jenjang karier Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang lebih tinggi dari jabatannya saat ini.
8.Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti pengakuan tertulis atas kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
9.Tim Penilai Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Uji Kompetensi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kompetensi dan persyaratan lain untuk melakukan kegiatan Uji Kompetensi Teknis.
10.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Uji Kompetensi Teknis bertujuan untuk:

1.menjamin mutu kegiatan pengawasan farmasi dan makanan;
2.menjamin profesionalitas pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
3.memelihara dan meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
4.mengembangkan profesi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
5.melakukan pembinaan karier pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
6.memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi teknis pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; dan
7.melakukan evaluasi penempatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 3

Uji Kompetensi Teknis dilakukan dengan prinsip:

1.valid yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai sesuai dengan syarat kompeten;
2.reliabel yaitu uji kompetensi bersifat konsisten dan dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat, dan penilai berbeda;
3.fleksibel yaitu bersifat tidak mengikat dan sesuai dengan kondisi peserta dan tempat pelaksanaan uji; dan
4.adil yaitu tidak bersifat diskriminasi dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 4

Uji Kompetensi Teknis dilakukan untuk menilai dimensi kompetensi sebagai berikut:

1.penguasaan konsep dan bisnis proses pengawasan farmasi dan makanan secara umum;
2.penguasaan tugas pekerjaan utama pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan fungsinya, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditunjukkan dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam setiap unit kompetensi yang diujikan;
3.pengelolaan tugas pekerjaan lain yang mendukung tugas pekerjaan utama pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
4.penanganan masalah pekerjaan dan hal yang tidak terduga;
5.penguasaan terhadap peraturan perudang-undangan yang melatarbelakangi pekerjaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; dan
6.penguasaan terhadap penggunaan teknologi informasi dalam tugas pengawasan obat dan makanan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis mempertimbangkan kebutuhan dan pola karier PNS.
(2)Rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi tujuan;
2. b.proses pengujian;
3. c.metode dan perangkat pengujian; dan
4. d.sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 6

(1)PNS yang dapat diusulkan sebagai peserta Uji Kompetensi Teknis untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah atau akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada jenjang jabatan yang sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan;
2. b.memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengawasan farmasi dan makanan, dikecualikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
3. c.penilaian prestasi kerja bernilai minimal “baik” pada setiap unsur selama 2 (dua) tahun terakhir;
4. d.memenuhi paling rendah 70% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; dan
5. e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat.
(2)PNS yang dapat diusulkan sebagai peserta Uji Kompetensi Teknis untuk evaluasi penempatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada jenjang jabatan yang sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan; dan
2. b.penilaian kinerja bernilai “buruk” atau “cukup” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
(3)Dalam hal Uji Kompetensi Teknis dilaksanakan sebagai persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme penyesuaian/inpassing, persyaratan peserta Uji Kompetensi Teknis mengacu pada Peraturan Kepala Badan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 7

(1)Pimpinan unit kerja mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi Teknis kepada Sekretaris Utama dilengkapi dengan dokumen administrasi.
(2)Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.surat usulan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
2. b.untuk calon peserta Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jenjang ahli utama, surat usulan ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.surat permohonan mengikuti Uji Kompetensi Teknis yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan unit kerja;
4. d.fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
5. e.fotokopi keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terakhir yang telah dilegalisir;
6. f.fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
7. g.fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) terakhir yang dilegalisir;
8. h.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
9. i.fotokopi sertifikat diklat yang pernah diikuti;
10. j.surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis yang berlaku; dan
11. k.pas photo terbaru ukuran 3x4 (tiga kali empat) dengan latar belakang berwarna merah.

Pasal 8

(1)Tim Penilai Uji Kompetensi melakukan verifikasi terhadap:
1. a.kelengkapan dokumen administrasi calon peserta Uji Kompetensi Teknis;
2. b.kesesuaian antara jabatan dan PNS yang diusulkan mengikuti uji kompetensi dengan unit kompetensi yang akan diujikan; dan
3. c.kesesuaian antara jabatan dan PNS yang diusulkan mengikuti uji kompetensi dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
(2)Tim Penilai Uji Kompetensi menetapkan peserta Uji Kompetensi Teknis berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Peserta yang memenuhi syarat mengikuti Uji Kompetensi Teknis dapat mengikuti bimbingan materi Uji Kompetensi Teknis.
(2)Bimbingan materi Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penjelasan proses Uji Kompetensi Teknis; dan
2. b.gambaran ringkas/kisi-kisi materi Uji Kompetensi Teknis sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan.
(3)Bimbingan materi Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
1. a.tatap muka;
2. b.studi kasus;
3. c.modul elektronik; dan/atau
4. d.metode lain yang dianggap sesuai.

Pasal 10

Uji Kompetensi Teknis dapat dilakukan dengan:

1.Metode pengumpulan bukti langsung yang dilakukan dengan cara:

a.observasi proses kerja;
b.demonstrasi kerja;
c.observasi hasil kerja; atau
d.simulasi kerja.
1. 2.Metode pengumpulan bukti tidak langsung, yang dapat dilakukan dengan cara:
a.dokumen portofolio;
b.tes tertulis; atau
c.tes lisan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
5.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Sediaan Farmasi, Produk Biologi, Suplemen Makanan, Bahan Berbahaya dan Makanan.
4.Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi Teknis adalah proses uji dan penetapan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dikuasai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan standar kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan.
5.Kompetensi Umum adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam semua fungsi pelaksanaan tugas pokoknya.
6.Kompetensi Inti adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang merupakan inti dari masing- masing fungsi atau sub fungsi pelaksanaan tugas pokoknya.
7.Kompetensi Pilihan adalah kemampuan dan karakteristik yang dapat dimiliki oleh pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang merupakan pilihan diluar kompetensi inti dalam menambah kompetensi pelaksanaan tugas pokoknya dan/atau dalam rangka mempersiapkan Pengawas Farmasi dan Makanan untuk dikembangkan pada jenjang karier Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang lebih tinggi dari jabatannya saat ini.
8.Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti pengakuan tertulis atas kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
9.Tim Penilai Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Uji Kompetensi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kompetensi dan persyaratan lain untuk melakukan kegiatan Uji Kompetensi Teknis.
10.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Uji Kompetensi Teknis bertujuan untuk:

1.menjamin mutu kegiatan pengawasan farmasi dan makanan;
2.menjamin profesionalitas pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
3.memelihara dan meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
4.mengembangkan profesi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
5.melakukan pembinaan karier pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
6.memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi teknis pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; dan
7.melakukan evaluasi penempatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 3

Uji Kompetensi Teknis dilakukan dengan prinsip:

1.valid yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai sesuai dengan syarat kompeten;
2.reliabel yaitu uji kompetensi bersifat konsisten dan dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat, dan penilai berbeda;
3.fleksibel yaitu bersifat tidak mengikat dan sesuai dengan kondisi peserta dan tempat pelaksanaan uji; dan
4.adil yaitu tidak bersifat diskriminasi dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 4

Uji Kompetensi Teknis dilakukan untuk menilai dimensi kompetensi sebagai berikut:

1.penguasaan konsep dan bisnis proses pengawasan farmasi dan makanan secara umum;
2.penguasaan tugas pekerjaan utama pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan fungsinya, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditunjukkan dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam setiap unit kompetensi yang diujikan;
3.pengelolaan tugas pekerjaan lain yang mendukung tugas pekerjaan utama pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
4.penanganan masalah pekerjaan dan hal yang tidak terduga;
5.penguasaan terhadap peraturan perudang-undangan yang melatarbelakangi pekerjaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; dan
6.penguasaan terhadap penggunaan teknologi informasi dalam tugas pengawasan obat dan makanan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis mempertimbangkan kebutuhan dan pola karier PNS.
(2)Rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi tujuan;
2. b.proses pengujian;
3. c.metode dan perangkat pengujian; dan
4. d.sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 6

(1)PNS yang dapat diusulkan sebagai peserta Uji Kompetensi Teknis untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah atau akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada jenjang jabatan yang sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan;
2. b.memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengawasan farmasi dan makanan, dikecualikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
3. c.penilaian prestasi kerja bernilai minimal “baik” pada setiap unsur selama 2 (dua) tahun terakhir;
4. d.memenuhi paling rendah 70% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; dan
5. e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat.
(2)PNS yang dapat diusulkan sebagai peserta Uji Kompetensi Teknis untuk evaluasi penempatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada jenjang jabatan yang sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan; dan
2. b.penilaian kinerja bernilai “buruk” atau “cukup” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
(3)Dalam hal Uji Kompetensi Teknis dilaksanakan sebagai persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme penyesuaian/inpassing, persyaratan peserta Uji Kompetensi Teknis mengacu pada Peraturan Kepala Badan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 7

(1)Pimpinan unit kerja mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi Teknis kepada Sekretaris Utama dilengkapi dengan dokumen administrasi.
(2)Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.surat usulan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
2. b.untuk calon peserta Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jenjang ahli utama, surat usulan ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.surat permohonan mengikuti Uji Kompetensi Teknis yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan unit kerja;
4. d.fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
5. e.fotokopi keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terakhir yang telah dilegalisir;
6. f.fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
7. g.fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) terakhir yang dilegalisir;
8. h.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
9. i.fotokopi sertifikat diklat yang pernah diikuti;
10. j.surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis yang berlaku; dan
11. k.pas photo terbaru ukuran 3x4 (tiga kali empat) dengan latar belakang berwarna merah.

Pasal 8

(1)Tim Penilai Uji Kompetensi melakukan verifikasi terhadap:
1. a.kelengkapan dokumen administrasi calon peserta Uji Kompetensi Teknis;
2. b.kesesuaian antara jabatan dan PNS yang diusulkan mengikuti uji kompetensi dengan unit kompetensi yang akan diujikan; dan
3. c.kesesuaian antara jabatan dan PNS yang diusulkan mengikuti uji kompetensi dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
(2)Tim Penilai Uji Kompetensi menetapkan peserta Uji Kompetensi Teknis berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Peserta yang memenuhi syarat mengikuti Uji Kompetensi Teknis dapat mengikuti bimbingan materi Uji Kompetensi Teknis.
(2)Bimbingan materi Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penjelasan proses Uji Kompetensi Teknis; dan
2. b.gambaran ringkas/kisi-kisi materi Uji Kompetensi Teknis sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan.
(3)Bimbingan materi Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
1. a.tatap muka;
2. b.studi kasus;
3. c.modul elektronik; dan/atau
4. d.metode lain yang dianggap sesuai.

Pasal 10

Uji Kompetensi Teknis dapat dilakukan dengan:

1.Metode pengumpulan bukti langsung yang dilakukan dengan cara:

a.observasi proses kerja;
b.demonstrasi kerja;
c.observasi hasil kerja; atau
d.simulasi kerja.
1. 2.Metode pengumpulan bukti tidak langsung, yang dapat dilakukan dengan cara:
a.dokumen portofolio;
b.tes tertulis; atau
c.tes lisan.