DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 180);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
11.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
12.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 161);
13.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 795);
14.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lainnya yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Benturan Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas, keputusan, dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
5.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai ASN yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
6.Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun internal Badan Pengawas Obat dan Makanan, orang- perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima Gratifikasi dan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi sesuai dengan prosedur dan melaporkannya kepada KPK melalui UPG.
10.Hari adalah hari kerja.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Pegawai wajib menolak pemberian Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung.
(2)Dalam hal Pegawai tidak dapat menolak pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kondisi tertentu maka Pegawai wajib melaporkan pemberian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2. b.tidak diketahui identitas pemberi;
3. c.Pegawai ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima; dan/atau
4. d.adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak.

BAB II

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 3

(1)Gratifikasi terdiri atas:
1. a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan;
2. b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; dan
3. c.Gratifikasi yang terkait kedinasan.
(2)Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.
(3)Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Gratifikasi dalam bentuk apapun yang diterima Pegawai yang tidak memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.
(4)Gratifikasi yang terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Gratifikasi dalam konteks hubungan antar-lembaga yang diperoleh secara sah dalam penugasan resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diberikan secara terbuka, berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan.

Pasal 4

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa Gratifikasi yang diterima:

a.terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
b.terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
c.terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi;
d.terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas, selain penerimaan yang sah dalam penugasan resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;
e.dalam proses penerimaan, promosi atau mutasi pegawai;
f.dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g.sebagai akibat dari perjanjian kerja sama, kontrak atau kesepakatan dengan Pihak Lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
h.sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan/atau jasa;
i.terkait perayaan keagamaan dan/atau adat istiadat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan; dan
j.dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 5

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.berlaku umum, yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
b.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
c.dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar-sesama dalam batasan nilai yang wajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini; atau
d.merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
b.hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
d.pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang seperti cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain, yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e.hidangan atau sajian yang berlaku umum;
f.prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
g.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
h.manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai yang berlaku umum;
i.penerimaan yang diperoleh Pegawai dari dana sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku umum;
j.seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, sertifikat, termasuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum seperti pin, kalender, mug, payung, kaos, dan topi yang diperoleh dari kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
k.penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Pegawai, tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
m.penerimaan berupa hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau suvenir yang berlaku umum sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan.

Pasal 7

Gratifikasi yang terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
b.diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan yang disaksikan atau diberikan dihadapan para peserta yang lain atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan; atau
c.berlaku umum yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, yang mengacu pada standar satuan harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.

Pasal 8

(1)Gratifikasi yang terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat berupa:
1. a.fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan/atau penugasan resmi;
2. b.plakat, vandel, goody bag atau gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan/atau penugasan resmi;
3. c.hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
4. d.penerimaan honor atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.
(2)Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diterima oleh Pegawai ASN sepanjang tidak ada pembiayaan ganda, tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dilaporkan kepada UPG sebagai fungsi kontrol untuk memutus potensi terjadinya praktik korupsi investif dari pemberi Gratifikasi.

Pasal 9

(1)Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Pegawai.
(2)Pelaporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.penerimaan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1) huruf d; dan
2. b.penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(4)Penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan tersedianya aplikasi pelaporan Gratifikasi secara daring (online).
(5)UPG wajib menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPK paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan penerimaan Gratifikasi diterima oleh UPG.
(6)Apabila penerimaan Gratifikasi dilaporkan lebih dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pegawai wajib menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi secara langsung kepada KPK dengan tembusan kepada UPG.

Pasal 10

(1)Penetapan status Penerimaan Gratifikasi dilakukan dengan surat keputusan KPK.
(2)Status penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Gratifikasi menjadi milik penerima Gratifikasi; atau
2. b.Gratifikasi menjadi milik negara.
(3)Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau non-elektronik.
(4)Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penerima Gratifikasi menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 180);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
11.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
12.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 161);
13.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 795);
14.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lainnya yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Benturan Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas, keputusan, dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
5.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai ASN yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
6.Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun internal Badan Pengawas Obat dan Makanan, orang- perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima Gratifikasi dan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi sesuai dengan prosedur dan melaporkannya kepada KPK melalui UPG.
10.Hari adalah hari kerja.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Pegawai wajib menolak pemberian Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung.
(2)Dalam hal Pegawai tidak dapat menolak pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kondisi tertentu maka Pegawai wajib melaporkan pemberian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2. b.tidak diketahui identitas pemberi;
3. c.Pegawai ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima; dan/atau
4. d.adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak.

BAB II

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 3

(1)Gratifikasi terdiri atas:
1. a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan;
2. b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; dan
3. c.Gratifikasi yang terkait kedinasan.
(2)Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.
(3)Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Gratifikasi dalam bentuk apapun yang diterima Pegawai yang tidak memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.
(4)Gratifikasi yang terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Gratifikasi dalam konteks hubungan antar-lembaga yang diperoleh secara sah dalam penugasan resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diberikan secara terbuka, berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan.

Pasal 4

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa Gratifikasi yang diterima:

a.terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
b.terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
c.terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi;
d.terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas, selain penerimaan yang sah dalam penugasan resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;
e.dalam proses penerimaan, promosi atau mutasi pegawai;
f.dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g.sebagai akibat dari perjanjian kerja sama, kontrak atau kesepakatan dengan Pihak Lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
h.sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan/atau jasa;
i.terkait perayaan keagamaan dan/atau adat istiadat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan; dan
j.dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 5

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.berlaku umum, yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
b.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
c.dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar-sesama dalam batasan nilai yang wajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini; atau
d.merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
b.hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
d.pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang seperti cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain, yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e.hidangan atau sajian yang berlaku umum;
f.prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
g.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
h.manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai yang berlaku umum;
i.penerimaan yang diperoleh Pegawai dari dana sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku umum;
j.seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, sertifikat, termasuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum seperti pin, kalender, mug, payung, kaos, dan topi yang diperoleh dari kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
k.penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Pegawai, tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
m.penerimaan berupa hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau suvenir yang berlaku umum sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan.

Pasal 7

Gratifikasi yang terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
b.diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan yang disaksikan atau diberikan dihadapan para peserta yang lain atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan; atau
c.berlaku umum yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, yang mengacu pada standar satuan harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.

Pasal 8

(1)Gratifikasi yang terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat berupa:
1. a.fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan/atau penugasan resmi;
2. b.plakat, vandel, goody bag atau gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan/atau penugasan resmi;
3. c.hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
4. d.penerimaan honor atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.
(2)Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diterima oleh Pegawai ASN sepanjang tidak ada pembiayaan ganda, tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dilaporkan kepada UPG sebagai fungsi kontrol untuk memutus potensi terjadinya praktik korupsi investif dari pemberi Gratifikasi.

Pasal 9

(1)Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Pegawai.
(2)Pelaporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.penerimaan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1) huruf d; dan
2. b.penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(4)Penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan tersedianya aplikasi pelaporan Gratifikasi secara daring (online).
(5)UPG wajib menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPK paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan penerimaan Gratifikasi diterima oleh UPG.
(6)Apabila penerimaan Gratifikasi dilaporkan lebih dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pegawai wajib menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi secara langsung kepada KPK dengan tembusan kepada UPG.

Pasal 10

(1)Penetapan status Penerimaan Gratifikasi dilakukan dengan surat keputusan KPK.
(2)Status penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Gratifikasi menjadi milik penerima Gratifikasi; atau
2. b.Gratifikasi menjadi milik negara.
(3)Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau non-elektronik.
(4)Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penerima Gratifikasi menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.