Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 40 Tahun 2013
- Nomor
- 40
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1104 2 Mengingat : 1. Ordonansi Obat Keras (Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonnantie; Staatsblad Tahun 1949; 419);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.11043
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PREKURSOR FARMASI DAN OBAT MENGANDUNG PREKURSOR FARMASI. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.11045
BAB I
Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1104 6 BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Pengaturan Prekursor Farmasi dan/atau Obat mengandung Prekursor Farmasi dalam Peraturan ini meliputi:
BAB III PENGELOLAAN
BAB III
Pengelolaan Prekursor Farmasi dan/atau Obat mengandung Prekursor Farmasi meliputi kegiatan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.11047
Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat mengandung Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Prekursor Farmasi dan Obat mengandung Prekursor Farmasi yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Apotek, dan Toko Obat Berizin wajib dikelola sesuai dengan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IV
Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Apotek, dan Toko Obat Berizin yang tidak melaksanakan pengelolaan Prekursor Farmasi dan/atau Obat mengandung Prekursor Farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:
KETENTUAN PERALIHAN
Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Apotek dan Toko Obat Berizin wajib melaksanakan pengelolaan Prekursor Farmasi dan/atau Obat mengandung Prekursor Farmasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan ini. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1104 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LUCKY S. SLAMET Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan