DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4263);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
8.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor OR.08.1.07.12.4830 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pengangkatan dalam jabatan struktural melalui Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan struktural melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2.Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan digaji berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang setara dengan eselon Ia dan Ib.
4.Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan eselon II.
5.Metode Assessment Centre adalah Metode untuk melakukan penilaian.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 2

Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan dengan seleksi terbuka.

Pasal 3

(1)Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pejabat tertentu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. b.Pejabat dari instansi yang jenis dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang diisi; dan
3. c.Akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh:
1. a.Sekretariat Panitia Seleksi; dan
2. b.Tim Penilai Kompetensi Independen.

Pasal 4

(1)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. a.mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama;
2. b.menerima berkas pendaftaran calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama;
3. c.melakukan seleksi administrasi;
4. d.mengumumkan daftar nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama yang lulus seleksi administrasi;
5. e.melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen;
6. f.melakukan uji rekam jejak calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama;
7. g.merekomendasikan 3 (tiga) orang calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama kepada Kepala Badan dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA); dan
8. h.melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Kepala Badan.
(2)Dalam hal jumlah calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang dan melakukan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(3)Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi;
2. b.menyusun jadwal kegiatan panitia seleksi;
3. c.merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
4. d.menyiapkan bahan keperluan rapat;
5. e.menyusun agenda rapat;
6. f.mengadministrasikan surat-surat/dokumen;
7. g.membuat notulen rapat;
8. h.mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi berdasarkan instruksi Panitia Seleksi; dan
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
(4)Tim Penilai Kompetensi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penilaian kompetensi manajerial.

Pasal 5

(1)Informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.nama jabatan;
2. b.unit organisasi;
3. c.uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
4. d.persyaratan administrasi;
5. e.persyaratan kompetensi; dan
6. f.persyaratan lain yang ditentukan.
(2)Informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 6

Tahapan Seleksi Terbuka pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama meliputi:

a.pendaftaran;
b.seleksi administrasi; dan
c.seleksi kompetensi manajerial dan bidang. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 7

Seleksi Terbuka untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama dapat diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi persyaratan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan evaluasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai kriteria persyaratan administrasi yang telah ditetapkan; dan
2. b.menetapkan minimal 5 (lima) calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
(2)Dalam hal jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang dari 5 (lima) orang, Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang dan melakukan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

(1)Seleksi kompetensi manajerial dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan melakukan:
1. a.penilaian kompetensi manajerial, dengan menggunakan metode assessment centre method yang mengacu pada Standar Kompetensi Badan Pengawas Obat dan Makanan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penilaian kompetensi bidang, dengan cara pembuatan makalah, presentasi, dan wawancara.
(2)Kompetensi manajerial dan kompetensi bidang dinilai sebagai berikut:
1. a.perbandingan bobot penilaian adalah 60% kompetensi bidang dan 40% kompetensi manajerial; BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. b.penilaian kompetensi bidang terdiri dari penulisan makalah (20%), presentasi (35%) dan wawancara (45%);
3. c.penilaian kompetensi manajerial merupakan 100% dari hasil assessment kompetensi;
4. d.hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat peringkat nilai peserta dari nilai tertinggi hingga nilai terendah; dan
5. e.hasil penilaian kompetensi manajerial beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada Panitia Seleksi.
(3)Pedoman penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

(1)Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
(2)Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Kepala Badan.
(3)Hasil penilaian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dipilih oleh Kepala Badan sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir.
(4)Hasil penilaian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk dipilih sesuai urutan tertinggi sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4263);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
8.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor OR.08.1.07.12.4830 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pengangkatan dalam jabatan struktural melalui Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan struktural melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2.Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan digaji berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang setara dengan eselon Ia dan Ib.
4.Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan eselon II.
5.Metode Assessment Centre adalah Metode untuk melakukan penilaian.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 2

Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan dengan seleksi terbuka.

Pasal 3

(1)Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pejabat tertentu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. b.Pejabat dari instansi yang jenis dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang diisi; dan
3. c.Akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh:
1. a.Sekretariat Panitia Seleksi; dan
2. b.Tim Penilai Kompetensi Independen.

Pasal 4

(1)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. a.mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama;
2. b.menerima berkas pendaftaran calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama;
3. c.melakukan seleksi administrasi;
4. d.mengumumkan daftar nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama yang lulus seleksi administrasi;
5. e.melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen;
6. f.melakukan uji rekam jejak calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama;
7. g.merekomendasikan 3 (tiga) orang calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama kepada Kepala Badan dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA); dan
8. h.melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Kepala Badan.
(2)Dalam hal jumlah calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang dan melakukan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(3)Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi;
2. b.menyusun jadwal kegiatan panitia seleksi;
3. c.merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
4. d.menyiapkan bahan keperluan rapat;
5. e.menyusun agenda rapat;
6. f.mengadministrasikan surat-surat/dokumen;
7. g.membuat notulen rapat;
8. h.mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi berdasarkan instruksi Panitia Seleksi; dan
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
(4)Tim Penilai Kompetensi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penilaian kompetensi manajerial.

Pasal 5

(1)Informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.nama jabatan;
2. b.unit organisasi;
3. c.uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
4. d.persyaratan administrasi;
5. e.persyaratan kompetensi; dan
6. f.persyaratan lain yang ditentukan.
(2)Informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 6

Tahapan Seleksi Terbuka pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama meliputi:

a.pendaftaran;
b.seleksi administrasi; dan
c.seleksi kompetensi manajerial dan bidang. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 7

Pasal 8

(1)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan evaluasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai kriteria persyaratan administrasi yang telah ditetapkan; dan
2. b.menetapkan minimal 5 (lima) calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
(2)Dalam hal jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang dari 5 (lima) orang, Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang dan melakukan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

(1)Seleksi kompetensi manajerial dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan melakukan:
1. a.penilaian kompetensi manajerial, dengan menggunakan metode assessment centre method yang mengacu pada Standar Kompetensi Badan Pengawas Obat dan Makanan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penilaian kompetensi bidang, dengan cara pembuatan makalah, presentasi, dan wawancara.
(2)Kompetensi manajerial dan kompetensi bidang dinilai sebagai berikut:
1. a.perbandingan bobot penilaian adalah 60% kompetensi bidang dan 40% kompetensi manajerial; BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. b.penilaian kompetensi bidang terdiri dari penulisan makalah (20%), presentasi (35%) dan wawancara (45%);
3. c.penilaian kompetensi manajerial merupakan 100% dari hasil assessment kompetensi;
4. d.hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat peringkat nilai peserta dari nilai tertinggi hingga nilai terendah; dan
5. e.hasil penilaian kompetensi manajerial beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada Panitia Seleksi.
(3)Pedoman penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

(1)Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
(2)Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Kepala Badan.
(3)Hasil penilaian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dipilih oleh Kepala Badan sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir.
(4)Hasil penilaian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk dipilih sesuai urutan tertinggi sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB III