DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung, dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama' Pengelola bertanggung jawab terhadap layanan sebagaimana dimaksud padi ayat (1) un6k memperbarui informasi secara berkala, akurat dan ierbaru, bait trarga, detail tentang ketersediaan Ruang Hunian' maupun informasi relevan lainnya sesuai perjanjian'

Pasal 7

Untuk optimalisasi pengusahaan dan pengelolaan, layanan prope-rti berupa jasa o*"--".ty"J", dan jasa pemasaran dapat diberikan melalui Mil; y;g bergerak ai Uia.t g perantara .perdagangan properti' yang aitun3utTJitetapkan oleh oirektur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. Direlrtur Badan Usaha Fasilitas dan Lingftungan dapat menunjuk/ *.""t pt* Mitra sebagaimana dimaksud . pada ayat (1), secara langsung, dan dituang!<an dalam perjanjian kerja sama' Pengelola bertanggung jawab terhadlP lavalan sebagaimana dimaksud il;-"y"t 1t, un6k riemperuarui informasi secara berkala' akurat dan i".;",.i, baik harga, detail tentan' PrcPed, rn€rupun informasi relevan lainnya sesuai Pedanjian.

(1)(21
(3)
(1)(2\
(3)BPnu,w
(1)Layanan yang belum tersedia di La'boratorium Uji Badan Pengusahaan Batam dapat dilakukan dengan melibatkan Mitra Laboratorium uji yang memiliki spesifikasi laboratorium Uji. (21 Pelaksanaan layanan oleh Mitra Laboratorium uji sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dituangkandalambentuksuratpermintaan pengujian sesuai dengan ketentuan perrrndalg-undangan'
(3)Surat permintaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ diterbitkan oleh Badan usaha pasilitas dan Lingkungan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam l.ampiran III Peraturan ini'
(4)Datam hal Layanan laboratorium Uji dilalsanakan. oleh. Mitra laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' tarif yang dikenakan kepada penggu.ta jasa berupa biaya Per Sampel dan biaya administrasi ditambah sebesar 2Oo/o dati total tagihan' (5}BiayaPerSampeldanbiayaadministrasisebagaimanadimaksudpada .y"t1+1-"*p-"ktbiaya-rillyangberlakudiMitralaboratoriumUji dimaksud.
(6)Hasilpengujianyangdilakukan.olehMitral.aboratoriumUji seUagaiman-a aimatsua-paaa ayat (1) merupakan tanggung jawab Mitra I-aboratorium Uji dimaksud.

BAB IV

TARIF KHUSUS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM -t2-

Pasal 8

Bagian Kesatu Hunian

Pasal 9

(1)Tarif Khusus dapat diberikan pada:
1. a.pegawai Badan Pengusahaan Batam;
2. b.Biro Perjalanan;
3. c.korporasi; Pengguna Jasa berdasarkxt lnrtt Season/ High Season; dan d e P4 SPr,uur BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (21 Tarif Khusus kepada Pegawai Badan Pengusahaan Batam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Tarif Khusus Sewa Hunian kepada Biro Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pengurangan paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari tarif layanan. Tarif Khusus Sewa Hunian kepada Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pengurangan paling banyak 2U/o (dua puluh persen) dari tarif layanan.
(3)
(4)(s) Tarif Khusus Sewa Hunian Asrama Haji, Grzest Hu,se Selatpang, dart Wisata Pulau Galang pada periode Lottt Season/ High Season sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dapat diberikan pengurangan atau penambahan paling banyak 2O o/o (dua puluh persen) dari Tarif Layanan. Tarif Khusus kepada P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan pengurangan paling sedikit 57o (lima persen) dan paling banyak 8olo (delapan persen) dari tarif Layanan- Besaran tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, ayat (3) , ayat
(4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dengan surat penetapan tarif khusus setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala.
(6)(71

Pasal 10

(1)Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (5), disesuaikan melalui perhitungan tingkat hunian harian berdasarkan laporan penerimaan dan/atau laporan hunian' l2l Formulasi perhitungan tingkat hunian harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: TingkatHunian=(JumlahKamarTerjual/JumlahKamarTersedia)X lOOo/o
(3)Pengelola menghitung tingkat hunian !",i- sebagaimana dimalsud padi ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara, yang selanjutnya iior"p-"1t . kepada Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan selaku Pengelola untuk ditetapkan.
(4)Pengurangan tarif akibat tingkat hunian mengalami lout season sebigaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tingkat hunian harian 8f/o (delapan puluh persen) sampai dengan 6OpZ (enam puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 10olo (sepuluh persen) dari tarif l,ayanan; .l{ BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2. b.tingkat hunian harian 600lo (enam puluh persen) sampai dengan 4U/o (empat puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 157o (lima belas persen) dari tarif layanan; atau
3. c.tingkat hunian harian kurang dai 4V/o (empat puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 2tr/o (dua puluh persen) dari tarif layanan.
(5)High Season ditetapkan oleh Pengelola bila perhitungan tingkat hunian harian lebih dari 8O7o (delapan puluh persen).
(6)Penambahan tarif akibat ting[at hunian mengalami high sea'son sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan l0olo (sepuluh puluh persen) dari tarif layanan.
(1)Tarif layanan pada Guest House Sekupang, Kawasan Olah Raga TA'I dan Asrama Haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e dapat diberikan penambahan dan pengurangan tarif terhadap pemanfaatan:
1. a.Ruang Aula; dan
2. b.Indoor Sport Hall bagS kegiatan non olah raga pada 6 (enam) jam pertama. (2\ Penambahan dan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan paling banyak 1O7o (sepuluh persen) dari tarif layanan'
(3)pelaksanaan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 dilakukan melalui surat permohonan yang diajukan oleh p!.or.triu, atau badan hukum yang ditujukan kepada Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
(4)Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DirJ<tur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dengan memperhitungkan tingkat pemanfaatan oleh pengguna jasa dan dituangkan dalam surat persetujuan.
(5)Penambahan tarif layanan sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan dengan memperhitungkan tingkat pemanfaatan oleh penggunajasa.
(6)Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Direktur Badan u-saha Fasilitas dan Lingkungan atas persetujuan Pimpinan Badan Pengusahaan Batam. BPnrrln BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BOBAS BATAM

Pasal 12

(1)l,ayanan Kawasan Olah Raga Temenggung Abdul Jamat atau layanan Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf k, dapat diberikan tarif khusus berupa layanan paket kunjungan. (21 Paket kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kelompok lgroup dengan besaran pengurangan terhadap tarif tiket masuk orang/ pengunjung sebagai berikut:
1. a.300 s.d 500 orang/pengunjung per sekali kunjungan, diberikan pengurangan sebesar 1O7o {sepuluh persen} dari total yang harus dibayar;
2. b.501 s.d 800 orang/pengunjung per sekali kunjungan, diberikan pengurangan sebesar 157o {lima belas persen) dari total yang harus dibayar; dan
3. c.801 s.d 1.000 orang/pengunjung per sekali kunjungan, diberikan pengura.ngan sebesr 2oo/o (dua puluh persen) dari total yang harus dibayar.
(3)Pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat permohon€rn yang diajukan oleh perorangan atau agen perjalanan atau lembaga pendidikan dan ditujukan kepada Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. (41 Pemberian paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan yang dituangkan dalam surat persetujuan.
(5)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB V

EVALUASI DAN PEI.IYESUAIAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

Evaluasi tarif layanan Fasilitas dan Linglungan dapat dilakukan setiap I (satu) tahun.

Pasal 14

(1)Evaluasi tarif layanan dilakukan oleh unit yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pentarifan. BADAN PENGUSAIIAAN KAWASAN PERDAGANGAN Bf,BAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (21 Pelaksanaan evaluasi terhadap tarif layanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan wajib disampaikan kepada Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kineda yang membidangi Pentarifan.
(3)Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja yang membidangi pentarifan dapat mengikutsertakan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
(4)Penyesuaian terhadap tarif layanan setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Apabila diperlukan penyesuaian tarif sebagaimana tercantum pada ayat
(4)berdasarkan usulan dasar perhitungan yang disampaikan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, penyesuaian tarif ditetapkan dalam Keputusan Kepala yang mencantumkan besaran nilai tarif layanan yang telah disesuaikan.
(6)Pada saat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku, Lampiran I atau l,ampiran II Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN DAN PET..IYETORAN

Pasal 15

(1)Pembayaran faktur tagihan atas pembayaran tarif Jenis Layanan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam faktur. (21 pembayaran oleh Pengguna Jasa atas tarifjenis layanan dapat dilakukan melalui:
1. a.Petugas Pemungut;
2. b.Mesin Electronic Data Capture (EDQ;
3. c.Transfer bank; atau
4. d.Uang elelrtronik. Pembayaran uang sewa dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan ke pengguna jasa ke rekening Badan Pengusahaan Batam yang ditunjuk sesuai dengan pe{anjian dan peraturan perundang- unaangan yang berlaku atau melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
(3)lTltt BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PET-ABUHAN BEBAS BATAM
(4)Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menyerahkan asli Bukti Setor atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petugas Pemungut.
(5)Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ddam surat tugas.
(6)Pengelola wajib melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran, sesuai ketentuan yang berlaku. (71 Biaya administrasi yang timbul akibat transaksi secara elektronik melalui Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai pemberi layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

(1)Dalam hal faktur telah jatuh tempo dan Pengguna Jasa belum melakukan pembayaran atas pemanfaatan aset Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan yang bersifat kontraktual, Pengguna Jasa dapat dikenakan sanksi denda dan sanksi administrasi.
(2)
(3)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Surat peringatan tertulis; atau
2. b.Penghentian kegiatan/pelayanan.
(4)Mekanisme pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2o/o (drua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian bulan dihitung I (satu) bulan penuh dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan. BPunr a4rr( BADAN PENGUSAIIAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 17

(1)Faktur tagihan yang sudah diterbitkan dicatat dalam laporan aktivitas dan mutasi piutang melalui Finance Blling Management System.
(2)Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan memantau dan melaporkan pembayaran yang dilakukan Pengguna Jasa berdasarkan rekening koran Bank penerimaan.
(3)Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan menerbitkan bukti kas masuk dan melakukan penginputan data trrenerimaan melalui Finance Billirry Management Sg stem.

Pasal 18

(1)Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala c.q. Anggota bidang terkait dan Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 1O bulan berikutnya. (21 La.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (L) terdiri dari:
1. a.[.aporan penerimaan pemantauan setiap bulan;
2. b.la"poran keuangan konsolidasi setiap 3 (tiga) bulan;
3. c.La.poran lengkap setiap 6 (enam) bulan sebagai laporan semester; dan
4. d.La.poran lengkap setiap I (satu) tahun sebagai laporan tahunan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…