DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pcrsetujuan/penolakan Alokasi Lahan, Perpanjangan Alokasi Laban atau Pernbaharuan Hak yang ditandatangani oleh Kcpala atau pcjabat Badan Pengusahaan Batam yang mendapat pelirnpahan kewcnangan.

15.Titik dasar lcknik adnlah titik yang mempunyai koordinal yang dipcroleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalarn suatu sistem terrentu yang berfungsl sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk kcperluan pengukuran dan rckonstruksi batas. J 6. Uang Wajib Tahunan, yang selanjutnya disingkat UWT, adalah nang sewa atas penggunaan Lahan ynng harus dibayarkan oleh Pengguna Lahan kepada Ic:!adanPcngusahaan Salam. Badan pcrmohonan Lahan kepada tcrkalt
9.Pcrnbaharuan Hak adalah penambahan jangka waktu pcnggunaan atas Lahan yangsama kepada Pcngguna Lahan yang sama setelah jangka wakiu pcrpanjangan penggunaan Lahan yang bersangkutan bcrakhir uruuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
10.Pcmohon adalah pihak yang mengajukan penyelenggaraan dun pelayanan pengalokaslan Pcngusahaan Batarn. 6 .Jarninan Pelaksanaan Pernbangunan, yang selanjutnya disingkat JPp. adalah jaminan dalam bentuk Bank Gararisi yang tidak bcrsyarat dan tidak dapat dibatalkan oleh bank (uncoptditiona.l and Irrevocable) yang diterbitkan oleh bank pernerintah atau bank swasta nasional atnu bank campuran yang pcrsyaratannya ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batarn.
7.Lahan adalah bagian-bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam.
8.Perpanjangan Alokasi Lahan adalah penarnbahan jangka waktu hcrlakunya Alokasi Lahan atas Lehan yang sama kepada Pengguna Lahan yang sarna unluk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. DADAN Pf.NCUSARAAN KA WASA PERDACANGAN "SEBAS DAJ'i PELAB VUA 'I BEllAS BA TAM
30.Pernbatalan hak atas Lehan adalah lindakan clad Badan Pengusahaan Batarn yang berakibat batal utau hilangnya hak Pengguna Lah~1Oatas Lahan.
31.Pcruntukan Lahan adalah kctctapan yang mcnentukan jcnis-jenis bangunan yang diperbolehkan.
17.Net Floor Area, yang sclanjutnya disingkat NFA, adalah luas ruang per unit yang terletak di sctiap luntai apartcrncn/perkantoran/rurnah susun.
18.Hari adalah hari kerja.
19.Nilai pernbangunan adalah total investasi dalum rnelaksanakan pembangunan diatas lahar, yang dialokasikan.
20.Gambar Penelapan Lokasi, yang selanjutnya disebut Garnbar PL, adalah Dokumen. yang berisi garnbar lokasi dari Lahan dlsertai keterangan dan koordinat yang telah ditctapkan berdasarkan hasil ukur, 2 J. Faktur Tagihan UWT adaJah dokumcn pernyaraan tagihan pembayaran UWT yang harus dibayar olch Pemohon kcpada Badan Pengusahaan Batarn.
22.Pemecahan PI,.adalah pernisahan bagian-bagian dari Pcnctapan Lokasi induk mcnjadi bcberapa Penetapan Lokasi dcngan luas yang lcbih kccil.
23.Gabung PL adalah penggabungan bagian-bagian dari beberapa Penetapan Lokasi mcnjadi satu Pcnctapan Lokasi.
24.Izin Peralihan Hak, yang selanjutnya disingkat IPH, adalah persctujuan yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam atas perrnohonun Pengguna Lahan untuk rncngalihkan haknya kepada pihak lain.
25.Hak Atas Tanah adalah Hale scbagaimana dlatur dularn Pasal I b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pcraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
26.Dcnda adalah pengenaun sanksi bcrupa pembayaran sejurnlah uang alas pclanggaran tertentu tcrhadap Peral.uran in] dan/ atau ppe.
27.Rckomendasi Hak Atas Tanah adalah Sural yang direrbitkan ulch Badan Pengusahaan Batarn kepada Badan Pcrtanahan Nasinnal yang mcrekornendasikan pcningkatan status hak alas tanah pemegang alokasi lahan yang telah rncrncnuhi syarat.
28.Dokurnen Alokasi Lahanadalah kurnpulan dokumen yang mcrupakan bukti dari tahapan prosespernberian hak atas Lahan.
29.Surat Peringatan adalah surat yang direrbitkan oleh Badan Pcngusahaan Salam kcpada Pengguna Lahan yang bcrisi perintah pclaksanaan kewajiban atau larangan atas suatu pelanggaran dan disertai dengan ancarnan sanksi tertentu, OADAl'\! PENCUSAHAAN KAWASAJI( PElIDAGANGAI'\! BEBAS DAN PELAB HAN BEDAS BATAM Badan Pengusahaan Batarn berwenang menyelenggarakan Hak Pengelolaan atas Laban. mcliputi:

a.Mcrcncanakan perunrukan dan penggunaan bagian-bagian tanah tertentu dan Hak Pengelolaan;
b.Menggunakan Lahan untuk keperluan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Badan Pengusahaan Batam;
c.Menyerabkan penggunaan bagian-bagian Bidang Tanah terteolu dari Hak Pengelolaan kepada Pemohon yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam dari waktu ke waktu; dan

Pasal 4

BABIV WEWENANG Peraturan mi mcngatur administrasi Lahan yang tcrkait dengan penyclenggaraan atau pelayanan sebagai bcrikut:

a.Alokasi Lahan;
b.Perpanjangan Alokasi Laban atau Pembaharuan Hak;
c.Rekomendasi Hak Atas Tanab;
d.lzin Peralihan Hak;
e.Pecab dan Gabung Penetapan Lokasi;
f.Perubahan atau penggantian Dokumen Alokasi Laban; dan
g.Pernbatalan hak atas Lahan.

Pasal 3

a.Mewujudkan prosedur pcrnberian atau pernbatalan hak atas Lahan yang transparan dan obyektif;
b.Mcngoptimalkan pendapatan Badan Pcngusahaan Batam; dan
c.Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelotaan pemberian atau pcmbatalan hak atas Lahan.

BAB ILL

RUANG LING T<UP Tujuan Peraruran iniadalah uotuk:

Pasal 2

BAH 11 TU,JUAN UADAN P£NGlJSARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEB."-S DAN PEIABUHAN BEBAS BATAM

(5)Pelaksanaan lclang sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam.
(4)Lal131"1 yang akan dilclang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kcpala.
(3)Alokasi Lahan dilaksanakan dengan proses lelang Lahan yang clilakukan secara terbuka,
(2)Pengalokasian Lahan diutamakan untuk kegiatan pembangunan dari/atau pengembangan kawasan industri atau kawasan komersial seperti superblock dan mixed use facilities [apartemcn/ perkantoran/ mall hotel), pariwisata, pemukiman dan pergudangan. [I] Pengalokasian Laban dilaksanakan sesuai dengan peruntukan sebagairnana yang dirnaksud dalarn peraturan tcntang rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 7

Pengalokasian Lahan dilakukan atas Lahan yang sudan mendapatkan sertifikat HPL yang diterbitkan o1ch Menteri yang bertanggungjawab eli bidang agrariaj pcrtanahan dan bebas dari penguasaan pihak-pihak yang tidak berhak (clean and. clear).

Pasal 6

(2)Pelirnpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dalarn Kepurusan Kepala. (J) Kewenangan Badan Pengusahaan Batarn scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala dan dalam pclaksanaannya dapat dilimpahkan sebagian kepada Pejabat Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 5

d.Menerima uang pcmasukan atau ganti rugi. BADAl'\' P£NGUSAHAAN KAWASAN PERDACANGAN BIiBAS DAN PELADUHAN 8~;BAS BATAJ\1

(4)Tarif UW,], aras Alokasi Lahan, Perpanjan gan Alokasi Lahan atau Pcrnbaharuan Hak dengan peruntukan apartcmen/perkantoranj rumah susun yang akan dijual secara Strata TItle dihitung berdasarkan luas ruang per unit atau NFA.
(3)Pembayaran UWT dibayar lunas dimuka sesuai dengan Faktur Tagihan UWT yang diterbitkan setelah pemohon mendapat persetujuan Alokasi Laban, Perpanjangan Alokasi Laban atau Pernbaharuan Hak.
(2)UWT Alokasi Lahan ditetapkan berdasarkan harga penawaran pcmenang lelang Lahan. (II Badan Pcngusahaan Bataro meneiapkan kcwajiban pembayaran UWT bagi Pengguna Lahan dengan tarif dasar berdasarkan lokaai/wilayah, jangka waktu penggunaan, luas dan peruntukan Lahnn, Pasa19
(4)Jangka wakru Alokasi Lahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan sesuai ketcntuan yang berlaku.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haknya tidak dilepaskan atau diaJihkan rnaka hak pcnggunaan Laban tersebut batal dcmi hukum. (21 Pengguna Lahan yang tidak Iagi memcnuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalarn jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib mclepaskan atau mengalihkan hak penggunaan Lahan kepada pihak lain yang memenuhi syarat,
(1)Yang dapat menjadi subyek Alokasi Lahan adalah:
1. a.WargaNegaraIndonesia;
2. b.Badan Hukum yang didirikan menu rut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; atau
3. c.Kementerian/Lernbuga dan Pcrnerintah Daerah.

Pasal 8

BADAN PENCliSAHAAN](A WASAl'\ PERDACANGANBEBAS DAN PELABlfHAJIi BEBAS BATAM

(4)Proses Alokasi Lahan atas pcrmintaan sebagairnana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan temp rnengacu kepada Peraruran Perundang- undangan yang bcrlalru.
(3)Pengadministrasian pengalokasian lahan yang ditetapkan melalui lclang atau beauty contest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dilakukan melalui Land Management System (LMS).
(2)Proses Alokasi Lahan melalui lelang atau beauty contest bertujuan untuk:
1. a.Mernilih Pengguna Lahan:
2. b.Memilih mitra kerjasama penggunaan lahan.
(1)Proses Alokasi Lahan dilakukan secara terbuka melalui lelang atau beauty contest untuk menjamin lerlaksananya asas tata kelola yang baik, , kecuali apabila terdapat pcrmintaan pcngalokasian lahan untuk Kementerian/Lembaga atau TNI/POLRT.

Pasal 11

Untuk mendapatkan Alokasi Lahan Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai bcrikut:

a.Ditetapkan sebagai pemenang dalarn proses lelang atau beauty contest;
b.Mendapat persetujuan sebagai Pengguna Lahan yang tertuang dalam SKEP;
c.Membayar UWT sesuai tarifyang berlaku;
d.Mcmbayar JPP; dan
c.Menandatangani PPL. PasallO

(6)Laban yang rnerupakan ruang tcrbuka alau tidak dimanfaatkan sebagai ternpat tinggal pad a rumah susun dengan karegori rurnah susun sederhana dibebaskan dari pernbayaran UWT Perpanjangan Alokasi Laban atau Pembaharuan Hak. -J 0-
(5)Pernbayaran atas UWT Perpanjangan Alokasi Lahan atau Pembaharuan Hak atas Lahan dengan peruntukan apartemcn/perkantoranjrumah susun Y.U1g merupakan ruang terbuka atau tidak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal rnenjadi langgung jawab Pengguna Lahan atau penghuni apartemen secara bersa ma-sarna. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANJl[BAS DAN P[LABlJ}]AN BEBAS BAT,ul
(1)Gambar PL bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan etas Lahan, dan merupakan bagian dati dokurnen lahan.

Pasal 14

Bagian Kedua Gambar PL Penyelenggaraan administrasi dan pengalokasian Lahan yang dilakukan oleh Kantor Pengclolaan Laban Badan Pengusahaan Batarn wajib berpedornan pada SOP sebagaimana ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 13

(2)Dokurnen yang termasuk dalam proses perpanjangan Alokasi Lahan atau pembaharuan Hak adalah sebagai berikut:
1. a.Sural Permohonan dari Pengguna Laban;
2. b.Surat Pcrnberitahuan;
3. c.Faktur TagihanUWT;
4. d.Faktur Tagihan terkait Iainnya;
5. e.Salinan SICEP;
6. f.PPL;dan
7. g.Gambar Penelapan Lokasi.
(1)Dokumen yang termasuk dalam proses Alokasi Lahan adalah scbagai berikut:
1. a.Salinan Bcrita Acara penetapan pemenang lelang Lahan;
2. b.Surat Pernberitahuan;
3. c.Fakrur TagihanUWT Alokasi Lehan;
4. d.Faktur Tagihanterkait luinnya;
5. e.Salinan SKEP;
6. f.PPL;dan
7. g.Gumbar Penctapan Lokasi.

Pasal 12

(2)SJ(EP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling kurang mernuat hal-hal scbagai bcrikut: iii, Pcmberian persetujuan pcnggunaan lahan kepada Pengguna Lahan.
1. b.Luas, pcruntukan dan lokasi lahan;
2. c.Persyarntan agar SK[I;P berlaku efektif;
3. d.Jangkn wakru Alokasi Lahan;
4. e.Besaran UWT yang harus dibayarkan;
5. f.Besaran JPP; dan
6. g.Kondisi yang dapat rncmbatalkan SKEP.
(1)Kcputusnn persctujuan Alokasi Laban ditetapkan da larn SKEP dan ditandatangani oleh Kopala atau pejabat Badan Pcngusahaan Batarn yang rnendapat pelimpahan kewcnangan scsuai dengnn kctcntuan yang berlaku. Pasal I!)
1. f.Peruntukan Lahan:
2. g.Luas Lahan;
3. h.Koordinat lokasi;
4. i.Wilayah/~ubwilayah pengernbangan; J. Pcta Orientasi; dan
5. k.Utorisasi oleh Badan Pengusahaan Batarn.
(3)Gambar PL sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) paling kurang memuar hal- hal sebagai bcrikut: Ci. Nama Pengguna Lahan:
1. b.Nomor dan Tanggal Garnbar PL;
2. c.Tanggal rnasa berlaku UWT;
3. d.Oambar lokasi lahan lengkap dengan ukuran setiap sisi lahan dimaksud:
4. e.Garnbar situasi disekitar lokasi:
(2)Gambar PL untuk Alokasi Lahan dibuat oleh Badan Pengusahaan Batarn sebelum pcncrbitan SKEP. BADAN PEN(;lJSAIJAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEKAS 1>ANPEl.ABUJIAN DEDAS OATAM
(1)Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam akan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pemohon paling lambat daJam waktu 3 (tigal hari terhirung sejak tanggal SKEP.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…