DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- U n d a n g N o m o r 10 T a h u n 1 9 95 te n t a n g K e p a b e a n a n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); BADAN PCNGUSAIIAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6.Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; BADAN PENGUSAHAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M- IND/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1214);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M- DAG/PER/1/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Impor Produk Hortikultura Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M- DAG/PER/7/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 914);
11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.25 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun; BADAN PENGUSAHAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
12.Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
15.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; BADAN PENGUSAHAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
16.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
17.Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum untuk Menandatangani Blanko Angka Pengenal Importir di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
18.Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 174 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum dalam Hal Penandatanganan Tanda Daftar Perusahaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
19.Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 704 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Dalam Hal Penandatanganan Dokumen Perizinan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
20.Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 705 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Telah Dilimpahkan kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Kepada Direktur Lalu Lintas Barang Dalam Hal Penandatanganan Dokumen Perizinan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; HADAS PENGUSAHAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah, angka 23 dihapus dan setelah angka 31 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 32 dan angka 33, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam, adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
2.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
3.Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
4.Perusahaan Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat PTMB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan pemasukan minuman beralkohol. BADAN PENGUSAHAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
5.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang di bidang kepabeanan.
7.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
8.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9.Barang Konsumsi adalah barang yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas tanpa proses lebih lanjut untuk dimanfaatkan oleh konsumen di Kawasan Bebas Batam.
10.Barang Kebutuhan Penanaman Modal adalah barang yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Kawasan Bebas Batam yang terdiri dari Barang Modal, Bahan Baku dan Bahan Penolong/Pelengkap.
11.Barang Modal adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat tidak habis pakai yang diperlukan oleh Pelaku Usaha dalam kegiatan industri sesuai dengan bidang usahanya.
12.Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
13.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan/atau jasa yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
14.Barang Penolong/Pelengkap adalah barang yang digunakan untuk mendukung proses produksi atau melengkapi produk yang dihasilkan dari proses produksi dalam rangka peningkatan fungsi produk.
15.Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi adalah kegiatan administrasi dalam penetapan jumlah dan jenis barang, meliputi: uraian barang, HS Code, jumlah dan satuan barang yang mendapatkan Fasilitas.
16.Fasilitas adalah pembebasan pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai untuk barang asal luar daerah pabean, dalam daerah pabean yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. BADAN PENGUSAHAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
17.Luar Daerah Pabean, selanjutnya disebut LDP, adalah wilayah di luar
18.Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan registrasi elektronik melalui SIKMB dengan mendapatkan user name dan password.
19.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan digunakan untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
20.Izin Usaha Kawasan adalah Izin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan dengan fungsi sebagai izin pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam.
21.Izin Usaha Sektor yang selanjutnya disebut IU Sektor adalah izin yang diterbitkan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan pada sektor usaha tertentu sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
22.Izin Komersial atau Operasional yang selanjutnya disebut IKO adalah izin yang diterbitkan melalui sistem IBOSS yang berfungsi sebagai izin operasional pemasukan Barang sesuai dengan persyaratan dan/atau komitmen yang ditentukan.
23.Dihapus.
24.Daftar Distribusi Barang adalah daftar yang berisi nama, alamat, jumlah dan jenis barang yang akan didistribusikan.
25.Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang serta peluncuran kapal di luar pelabuhan yang ditunjuk.
26.Pendekatan Dinamisasi Persediaan adalah Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan jumlah Barang Konsumsi yang dibutuhkan masyarakat Batam dan alokasinya.
27.Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Batam atau Investment Batam Online Single Submission yang selanjutnya disebut dengan IBOSS adalah sistem layanan perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.
28.Pernyataan Secara Mandiri (Self Declaration) adalah pernyataan kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
29.Indonesia Nasional Single Window yang selanjutnya disebut INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. BADA VI PENGUSAHAAN DAT AM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
30.Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara adalah kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran Barang Kebutuhan Penanaman Modal dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam yang akan digunakan sementara di Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali ke Kawasan Bebas Batam.
31.Modul adalah serangkaian prosedur administrasi dalam pelaksanaan layanan perizinan lalu lintas barang yang terintegrasi secara elektronik.
32.Izin Usaha Kawasan Sementara Untuk Kegiatan Tertentu, yang selanjutnya disingkat IU Kawasan-SUKT, adalah Izin Usaha yang diberikan per kegiatan kepada perusahaan di luar Batam yang memiliki API-P sesuai dengan persyaratan IU Kawasan-SUKT, yang akan melakukan Kegiatan Tertentu untuk pemasukan barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam.
33.Izin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama K3S, yang selanjutnya disingkat IU Kawasan-K3S, adalah Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan baik di Batam atau di luar Batam sesuai dengan persyaratan IU Kawasan-K3S, yang akan melakukan kegiatan pemasukan barang dari LDP ke Kawasan Bebas dan dari Kawasan Bebas Batam ke TLLDP.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kepala melaksanakan wewenang, meliputi:
1. a.Menerbitkan Izin Usaha Kawasan;
2. b.Menetapkan jumlah dan jenis Barang Konsumsi;
3. c.Menerbitkan Izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Kementerian terkait;
4. d.Menerbitkan Rekomendasi; dan
5. e.Menerbitkan IKO.
(2)Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan pelimpahan wewenang.
(3)Wewenang Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan sesuai peraturan perundang- undangan. I BADAN PENGUSAHAAN BATAM 3. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Persyaratan penerbitan Izin Usaha Kawasan sebagai berikut:
1. a.Memiliki NIB;
2. b.Memiliki NPWP Batam; dan
3. c.Memiliki IU Sektor.
(2)NPWP Batam sebagai persyaratan penerbitan Izin Usaha Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk Izin Usaha Kawasan SUKT dan Izin Usaha Kawasan K3S.
(3)Izin Usaha Kawasan paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:
1. a.NIB;
2. b.Identitas pelaku usaha;
3. c.Lokasi usaha di FTZ;
4. d.NPWP;
5. e.Bidang Usaha Pelaku Usaha;
6. f.Jenis API;
7. g.Kategori Izin Usaha Kawasan (LDP, TLDDP, SUKT, K3S); dan
8. h.Jenis Barang yang dapat dimasukkan oleh Pelaku Usaha ke Kawasan Bebas Batam.
(4)Izin Usaha kawasan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di kawasan bebas.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Peraturan ini mendapatkan fasilitas fiskal.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

IBOSS menerima data HS Code dan Lartas yang terintegrasi dengan INSW. BADAN PENGUSAHAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

6.Ketentuan Pasal 20 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Pemakai Langsung harus:
1. a.Sudah memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P;
2. b.Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
3. c.Menyampaikan rencana pemasukan yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat dan pelabuhan tujuan;
4. d.Menyampaikan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang;
5. e.Menyampaikan Class Certificate, Builder Certificate, Nationality Certificate dan Tonnage Certificate yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal;
6. f.Menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor; dan
7. g.Menyampaikan laporan surveyor yang ditunjuk Pemerintah.
(2)Prosedur penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Pemakai Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.
(3)Pelaku Usaha yang telah mendapatkan persetujuan pemasukan BMTB Pemakai Langsung wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemasukan BMTB paling lama 15 (lima belas) hari sejak mendapatkan persetujuan pemasukan BMTB melalui sistem IBOSS.

7.Ketentuan Pasal 21 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Rekondisi harus:
1. a.Sudah memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P;
2. b.Sudah memiliki Izin Usaha Industri Rekondisi;
3. c.Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
4. d.Menyampaikan bukti penguasaan bengkel rekondisi; BADAN PENGUSAHAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
5. e.Menyampaikan rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat dan pelabuhan tujuan;
6. f.Menyampaikan verifikasi atas penelusuran teknis di negara muat barang berupa Laporan Survei; dan
7. g.Menyampaikan Laporan Hasil Survei (LHS) berdasarkan survei kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perindustrian.
(2)Prosedur penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Rekondisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini.
(3)Pelaku Usaha yang telah mendapatkan persetujuan pemasukan BMTB Rekondisi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemasukan BMTB paling lama 15 (lima belas) hari sejak mendapatkan persetujuan pemasukan BMTB melalui sistem IBOSS.

8.Ketentuan Pasal 22 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Persyaratan penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Remanufakturing harus:
1. a.Sudah memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P;
2. b.Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan;
3. c.Menyampaikan surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;
4. d.Menyampaikan bukti penguasaan bengkel remanufakturing;
5. e.Menyampaikan rencana pemasukan yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;
6. f.Menyampaikan verifikasi atas penelusuran teknis di negara muat barang berupa Laporan Survei; dan
7. g.Menyampaikan Laporan Hasil Survei (LHS) berdasarkan survei kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perindustrian. BADAN PLNGUSA1IM N BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(2)Prosedur penerbitan persetujuan Pemasukan BMTB Remanufakturing sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan ini.
(3)Pelaku Usaha yang telah mendapatkan persetujuan pemasukan BMTB Remanufakturing wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemasukan BMTB paling lama 15 (lima belas) hari sejak mendapatkan persetujuan pemasukan BMTB melalui sistem IBOSS.

9.Ketentuan Pasal 27 setelah ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Persyaratan penerbitan Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara, harus:
1. a.Memiliki NIB;
2. b.Memiliki Izin Usaha Kawasan;
3. c.Menyampaikan Foto Barang;
4. d.Menyampaikan Project Order/ Perjanjian Kerjasama;
5. e.Menyampaikan Laporan Realisasi untuk Pemasukan Sebelumnya; dan
6. f.Menyampaikan Invoice/Packing List.
(2)Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
(3)Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Sementara kepada Badan Pengusahaan Batam c.q. unit kerja yang melaksanakan bidang tugas pelaksanaan perizinan pemasukan dan pengeluaran Barang paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan realisasi dimaksud.
(4)Pemasukan dan/atau pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pemegang Izin Usaha Kawasan SUKT dan K3S.
(5)Pemasukan dan/atau pengeluaran sementara ke dan dari LDP maupun TLDDP dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku. BADAN PENGUSAHAAN BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

10.Ketentuan Pasal 28 setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Formulasi penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi dilakukan dengan menggunakan sistem Pendekatan Dinamisasi Persedian, dengan komponen pertimbangan sebagai berikut:
1. a.Jumlah dan jenis barang kebutuhan masyarakat;
2. b.Suplai domestik yang terbatas;
3. c.Klasifikasi barang sesuai HS Code;
4. d.Data realisasi;
5. e.Jumlah permohonan dari pelaku usaha; dan
6. f.Gambaran karakteristik konsumsi masyarakat Kawasan Bebas Batam berdasarkan data empiris atau survei.
(2)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh lembaga survei yang telah terdaftar atau terakreditasi.
(3)Penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem IBOSS.

11.Ketentuan Pasal 34 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 35 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…