DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas Batam tentang Perubahan Keempatatas Peraturan KepalaBadan Pengusahaan Kawasan

a.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 165 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mengatur pelaporan atas penerimaan dan pendapatan jasa bongkar muat merupakan kewajiban Badan Usaha Pelabuhan dan berdasarkan Pasal 34 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha eli Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mengatur pelaksanaan pelayanan jasa bongkar muat merupakan lingkup tugas dari Badan Usaha Pelabuhan, perlu mengubah kembali ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Menimbang KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG NOMOR 13 TAHUN 2020 PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM SALINAN BADANPENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEHAS BATAM .,_ , .'
1. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5277);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6384);
3. 2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4775);
4. 1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4661); Mengingat BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEllAS BATAM Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; "
5. 11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.330 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
6. 10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M- DAGjPER/7/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor914);
7. 9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M- DAG/PER/l/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Impor Produk Hortikultura kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
8. 8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor84/PMK.04j2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04j2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 613);
9. 7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M- IND/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179);
10. 6.Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
11. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6215);
12. 17.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. 16.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggotadi Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. 15.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
15. 14.Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, WakilKepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. 13.Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106); BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
17. 12.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; .. . .
18. 1.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam, adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dati Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai,Pajak Penjualan atas Barang Mewah,dan Cukai. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: Pasall
19. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dati Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan:
a.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
b.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dati Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
c.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAANPEMASUKAN DAN PENGELUARANBARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHANBEBAS BATAM. Menetapkan BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM MEMUTUSKAN: · '.
1. 13.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan/ atau jasa yang mempunyainilai ekonomiyang lebih tinggi.
2. 12.Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, rernanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
3. 11.Barang Modal adalah barang sebagai modal usaha untuk mengbasilkan sesuai yang bersifat tidak habis pakai yang diperlukan oleh Pelaku Usaha dalam kegiatan industri sesuai dengan bidang usahanya.
4. 10.Barang Kebutuhan Penanaman Modal adalah barang yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Kawasan Bebas Batam yang terdiri dari Barang Modal, Bahan Baku dan Bahan Penolong/Pelengkap.
5. 9.Barang Konsumsi adalah barang yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas tanpa proses lebih Ianjut untuk dimanfaatkan oleh konsumen di KawasanBebas Batam.
6. 8.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. 7.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona EkonomiEksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-UndangKepabeanan.
8. 6.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undangdi bidang kepabeanan.
9. 5.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan usaha dan Zatau kegiatan pada bidang tertentu.
10. 4.Perusahaan Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat PTMBadalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan pemasukan minuman beralkohol.
11. 3.Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
12. 2.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN RERAS DAN PELABURAN BEBAS BATAM
13. 26.Pendekatan Dinamisasi Kebutuhan adalah Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan jumlah Barang Konsumsiyang dibutuhkan masyarakat Batam dan alokasinya.
14. 25.Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan peluncuran kapal di luar pelabuhan yang ditunjuk.
15. 24.Daftar Distribusi Barang adalah daftar yang berisi nama, alamat, jumlah dan jenis barang yang akan didistribusikan.
16. 23.Dihapus.
17. 22.lzin Komersialatau Operasional yang seJanjutnya disebut IKOadalah izin yang diterbitkan melalui sistem ISOSS yang berfungsi sebagai izin operasional pemasukan Barang sesuai dengan persyaratan danI atau komitmen yang ditentukan.
18. 21.Izin Usaha Sektor yang selanjutnya disebut IU Sektor adalah izin yang diterbitkan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan pada sektor usaha tertentu sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan danIatau Komitmen.
19. 20.Izin Usaha Kawasan adalah lzin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan dengan fungsi sebagai izin pemasukan / pengeluaran barang ke dan dari KawasanBebas Batam.
20. 19.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan digunakan untuk mendapatkan lzin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan lzin Usaha dan 1zin Komersial atau Operasional.
21. 18.Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan registrasi elektronik melalui SIKMBdengan mendapatkan user name dan password.
22. 17.Luar Daerah Pabean, yang selanjutnya disebut LDP,adalah wilayah di luar
23. 16.Fasilitas Fiskal adalah pembebasan pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan lainnya atas pemasukan Barang Konsumsi ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai peraturan perundang-undangan.
24. 15.Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi adalah kegiatan administrasi dalam penetapan jumlah dan jenis barang, meliputi: uraian barang, HS Code, jumlah dan satuan barang yang mendapatkan Fasilitas. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAlW
25. 14.Barang Penolong/Pelengkap adalah barang yang digunakan untuk mendukung proses produksi atau melengkapi produk yang dihasilkan dari proses produksi dalam rangka peningkatan fungsi produk.
26. 4.Lampiran 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dihapus.
27. 3.Ketentuan Pasal 10 dihapus.

(2)Pemberitahuan rekomendasi kepada Pelaku Usaba dilakukan melalui sistem IBOSS.
(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf d adalah Rekomendasi Terminal Khusus Peluncuran Kapal.

Pasal 9

2.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
33.lzin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak KerjaSarna K3S,yang selanjutnya disingkat lU Kawasan-K3S, adalah lzin Usaha yang diberikan kepada perusahaan baik di Batam atau di luar Batam sesuai dengan persyaratan IU Kawasan-K3S,yang akan melakukan kegiatan pemasukan barang dari LOPke Kawasan Bebas dan dari Kawasan Bebas Batam ke TLLDP.
32.Izin Usaha Kawasan Sementara Untuk Kegiatan Tertentu, yang selanjutnya disingkat ru Kawasan-SUKT, adalah Izin Usaha yang diberikan per kegiatan kepada perusahaan di luar Batam yang memiliki API-P sesuai dengan persyaratan IU Kawasan-SUKT,yang akan melakukan Kegiatan Tertentu untuk pemasukan barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam.
31.Modul adalah serangkaian prosedur administrasi dalam pelaksanaan layanan perizinan lalu lintas barang yang terintegrasi secara elektronik.
30.Pemasukan darr/atau Pengeluaran Sementara adalah kegiatan pemasukan dan Zatau pengeluaran Barang Kebutuhan Penanarnan Modal yang mendapatkan fasilitas fiskal ke dan dari Kawasan Bebas Batam dan kemudian akan dikeluarkan darr/atau dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas Batam yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29.Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut INSWadalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tun ggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.
28.Pernyataan Secara Mandiri (Self Declaration)adalah pernyataan kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
27.Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Batarn atau Investment Batam Online Single Submission yang selanjutnya disebut dengan IBOSS adalah sistem layanan perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangan Badan Pengusahaan Batarn dan Pemerintah Kota Batam. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BE BAS BATAM Salinan sesuai dengan aslinya R1:f::=:u=t60.....a1a Biro Umum, __ ---="l.y ~::rr::;.n ~ / MUHAMMAD RUDI ttd KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, Ditetapkan di Batam pada tanggal 14 September 2020 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEDAS BATAM Pasalll

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…