DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: 19. Peraturan KepaJa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 28 Tahun 20]6 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 18. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (Vlhistleblowing System) di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Narum Batam; l6. Peraruran Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor .3 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/ Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn; BADAN PENGUSAHAAN KAW ASAN f'[JIDAGANGAN B~:BAS DA I'll PELA.BURAN BEBAS BATAM --- 13. E-Complaint adalah pelayanan pengaduan dan inforrnasi secara elektronis (online). 12. Batam Single Window, yang selanjutnya disingkat BSW, aclalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai akses poirr/ gateway yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi perizinan berbasis online yang mernpermudah proses akses, dan dapat diakses dimana dan kapan saja. 10. Penerima Perizinan adalah perseorangan, badan hukum danj atau bukan badan hukum yang rnernperoleh Izin atau Non Izin. 11. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE, adalah sistern pelayanan perizinan yang diselenggarakan secara elektronik (online). 9. Pemohon adalah perseorangan, badan hukurn, badan usaha yang berbentuk badan hukurn atau bukan badan hukurn, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi clan! atau Pernerintah Daerah Kabupatenj Kota yang memerlukan dokumen lzin dan/ atau Non Izin. 8. Non lzin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batarn berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk rnendukung diterbitkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi atau dalam bentuk lain. 7. lzin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang rnerupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 6. Perizinan adaJah pernberian Iegalitas kepada seseorang atau badan hukurn baik: dalam bentuk Izin danl atau Non Izin. 5. Unit Kerja Pelayanan adalah unit kerja di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam yang melaksanakan proses penyiapan dokumen Perizinan yan g diterbitkan sesuai dengan pelimpahan wewenang dan Peraturan Perundang- undangan. 4. Dire ktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. yang selanjutnya disebut Direktorat PTSP, adalah unit kerja penyelenggara pelayanan terpadu satu pinru di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam. 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalarn satu kesatuan proses dimulai dari tahap pennohonan sampai dengan tahap penyelesaian prcduk pelayanan melalui satu pintu. BADAN ~G(jSAHAAN ](A W ASAN 1)lJU)AGANGAN BY-BAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 21. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan scbagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 22. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas pelayanan Perizinan , bagairnana dan kapan harus . dilakukan, serta dimana dan oleh siapa dilakukan. 20. Tandatangan Elektronik adaJah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. 19. Pengaduan adalah laporan dan. Pengguna .Jasa kepada penyelenggara pelayanan, pelaksanajpetugas pelayanan, pengawas internal darr/ atau pengawas eksternal, F ..arena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan Standar Pelayanan. 18. Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data dan informasi ten tang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh da.ri hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyaraka: dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan pubiik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. l 7. Penolakan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan pengembalian yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 16. Penangguhan Permohonan adalah pengernbalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kernbali apabila persyaratan telah dilengkapi. 15. Durasi adalah jangka waktu proses pelayanan perizinan yang dimulai dari diterirnanya berkas permohonan perizinan secara lengkap sampai dengan ditangguhkan, diterbitkan atau ditolaknya permohonan Perizinan. 14. Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIP1SE, adalah sistem pelayanan penzman penanarnan modal yang terintegrasi an tara pernerintah yang memiliki kewenangan perizinan dengan Badan Pengusahaan Batam. BADAN PENGUSABAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DA;~ PELAIWBAN UEBAS BATAM

(2).Jenis Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (J), adalah sebagairnana tercantum dalam Larnpiran 1 Peraturan ini.
(1)Jenis pelayanan Perizinan yang diselenggarakan dengan pola PTSP meliputi .fzin dan Non Izin.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:a. PeJaksanaan teknis penyelenggaraan PTSP; b. Persyaratan, jangka waktu dan biaya perizinan: c. Tata earn hubungan kerja; d. PengeJolaan pengaduan masyarakat; e. Evaluasi dan survei kepuasan masyarakat: f. Pembinaan dan pengawasan: dan g. PeJaporan dan sanksi. Pasa.15 PERIZINAN Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah mewujudkan pelayanan bagi pengguna jasa dengan cepat, mudah, rnurah, transparan, pasti, terjangkau dan terIroordinasi. Pasa14 Tujuan Peraturan ini adalah memberikan perlindungan, kepastian hukum dan percepatan PTSP agar lebih efektif dan efisien. Maksud Peraturan ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan kewenangan yang dirniliki oleh Badan Pengusahaan Ba.tam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3Pasa12 BADAN PENGUSAIlAAN KAW ASAN PERDAGANGAN DEDAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM "-7-

(2)SOP Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut:a. SOP Perizinan Biro Perencanaan Teknik sebagaimana tercanturn dalarn Lampiran 2 Peraturan ini; b. SOP Perizinan Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini;
(1)Untuk memastikan pelayanan Perizinan oleh Unit Kerja Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan sesuai dengan asas, maksud, tujuan, dan sasaran, disusun Standar Pelayanan dan SO? penyelenggaraan PTSP.

BAB II

RUANG LlNGKUP DAN .JENIS

Pasal 8

Bagian Kedua Standar Pelayanan dan SOP Penyelenggaraan PTSP Pelayanan Perizinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemohon mendapat informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan Durasi yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan; b. Petugas rnenerima permohonan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan; c. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan; d. Petugas melakukan Penangguhan Permohonan atau Penolakan Permohonan sesuai Durasi daJam hal terdapat persyaratan yang belum. lengkap atau tidak terpenuhi dengan menyertakan catatan alasan pengembalian kepada pemohon; e. Unit Kerja Pelayanan melakukan proses lebih lanjut terhadap perrnohonan yang persyaratannya telah lengkap sesuai dengan ketentuan perundarig- undangan dan sesuai Durasi; dan f. Perugas menyerahkan dokumen perizman yang sudah selesai diproses kepada pemohon. PasaJ 7 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN B['BAS BATAM BABIII PELAKSANAAN TlgKN[S PENYEl.,ENGGARAAN PTSP

(1)Penyelenggaraan PTSP menerapkan sistern informasi pelayanan penzinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui PSE, yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha,

Pasal 10

(3)Dalam rangka memenuhi kompetensi sebagairnana dirnaksud pacta ayat (1) dan ayat:
(2)maka dilaksanakao mekanisme seleksi dan pernbinaan sumber daya, manusia,
(2)Kompetensi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rneliputi:a. Pengetahuan tentang Perizinan yang diterbitkan; b. Pengetahuan di bidang pelayanan publik; c. Keterampilan di bidang pelayanan publik; dan d. lntegritas terhadap pelayanan publik;
(1)Sumber daya manusia yang ditugaskan pada PTSP wajib rnerniliki kompetensi di bidang pe1ayanan publik.

Pasal 9

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia: c. SOP Perizinan Kantor Pengelolaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4- Peraturan ini; d. SOP Perizinan Direktorat Lalu Lintas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini: e. SOP Perizinan Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercanrurn daJam Lampiran 6 Peraturan im; g. SOP Perizinan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R1sebagaimana tercantum dalam Larnpiran 7 Peraturan ini; h. SOP Perizinan Kanwil Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Larnpiran H Peraturan ini; t. SOP Perizinan Badan Pertanahan Nasionai sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan ini;

(3)Dalam hal pemrosesan dokumen unruk setiap jenis perizinan dilaksanakanmasing-masing Unit Ketja Pelayanan. BADA:N ~SAJJJ\.AN KAWASAN PDtDAGANGAN BEBAS DAN PE:1..ABUHANDEBAS BATAM
(2)Akses informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Syarat·syarat Perizinan; b. Kepastian waktu penerbitan Perizinan; c. Tarif/biaya Perizinan: d. Prosedur Pelayanan Perizinan; dan e. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan Perizinan. (I) Penyelenggara PTSP sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada Pemohon Perizinan.

Pasal 13

Bagian Kelima Layanan Informasi Pengaturan teknis terkait sistern elektronik dan tandatangan elektronik dalarn Perizinan mengacu pada ketentuan Peraruran Pcrundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(2)Kerangka aplikasi BSW sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) diterapkan menggunakan sist.em pengamanan data dan informasi, koneksi jaringan dan infra.struktu.r pendukung yang dilakukan secara fisik maupun rnenggunakan perangkat lunak. (1~ Pelayanan Perizinan PSE sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat
(2)dilakukan secara terintegrasi rnelalui aplikasi BSW. Pasa111 d. BSW;dan e. &complai11t. c. SIKMB;
(3)Aplikasi PSIEpada Badan PengusahaanBatarn sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain: a. SPIPISE; b. TKA online;
(2)PSE sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

mencalrup aplikasi otornasi proses kerja (business process) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan. BADAN PENGUSABAAN KAWMAN nRDAGANGAN BEBAS DAN PELABUIIAN BEBAS BATAM ·10-

(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling lambat diajukan 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan Perizinan.
(1)Pengaduan terhadap proses penyelenggaraan Perizinan dilakukan rnelalui media yang disediakan, baik secara lisan, tuhsan atau media lain yang disediakan oleh PTSP. Pasa! 17 PENGADUAN MASYARAKAT
(2)Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1), Direktorat PTSP bertugas mengkoordinasikan seluruh Unit Kerja Pelayanan dalam penyelenggaraan rnasing-masing jenis pelayanan Perizinan.
(1)Penyelenggaraan PTSP pada Badan Pengusahaan Batam dilaksanakan oleh Direktorat PI'SP. Pasa116 BABV TATA CARA HUBUNGAN KERJA, (2l Pembayaran biaya pelayanan untuk masing-rnasing jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disetorkan ke rekening Badan Pengusabaan Batam.
(1)Besaran tarif/biaya pelayanan untuk ma sing-masing jeriis Perizinan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI

PENGEWLAAN

Pasal 15

Persyaratan masing-masing jenis Perizinan dan Durasi Perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 14

BABN PERSYARATAN, JANGKA WAKTU DAN BIAYA PERIZINAN

(3)lnformasi sebagaimana di.rnaksud pada ayat 11) dibuat dan diinforrnasikan secara terbuka, baik dalam bentuk peragaan visual rnaupun rnelalui media elektronik. BADAN PENGUSAH.AA.N[(AW."SAN tI:RDAGANGAN BEBAS DAN IJ'fLA.'BUBA...N HEBAS BATAM ·11- Dalam hal terjadi ketidaksesuaian nilai antara hasil survei dengan standar pelayanan Perizinan, Penyelenggara PTSP rnelakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan Perizinari. Pasa121 (SI Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada rnasyarakat melalui berbagai media yang releva.n.
(4)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap 6 bulan seka.i atau paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
(3)Mekanisme survei sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2), dapat dikerjasarnakan denga.n Pibak Ketiga atau lembaga independcn.
(2)IKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperoieh dari rnekanisme survei.
(1)Penye]enggara PTSP wajib melakukan evaluasi basil pelayanan kepada masyarakat melalui IKM secara berkaJa sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Pasa120 DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Mekanisme penanganan pengaduan pelayanan publik diatur dengan Peraturan Kepala. Pasal 1.9 Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus diintegrasikan kedalam sistem pengelolaan Pengaduan Peiayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi tapor.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 18

(3)Pengaduan yang disarnpaikan sebagaimana dimaksud pacta ayat
(1), harus ditindaklanjuti paling lambat 14 [empat beJas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan oleh PTSP, BADAN PEJt4'GtJSABAAN i(A,WASAN PI:ltDAGANGAN BEBAS DAN PELABUBAN BEBAS BATAM -1:2-
(2)Penyelenggara atau pelaksana/ petugas pelayanan Perizinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peratura.n Perundang-undangan.
(1)Penyelenggara atau pelaksana/petugas pelayanan Perizinan dilarang melanggar etika pelayanan dan/ atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon Perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan Perizinan.

Pasal 25

Direktur PTSP wajib rnembuat laporan bulanan secara tertulis mengenai penyelenggaraan PTSP kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum, paling lambat tanggal10 bulan berikutnya. Pasa124 BABIX PELAPORANDAN SANKSI Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PTSPdilakukan secara melekat dan berjenjang oleh Penyelenggara PTSP dan secara fungsional oleh Satuan Perneriksa Internal dan pengawas eksternal. Pasa123

(3)Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pernberian birnbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan Perizinan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pengembangan sistern, surnber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan.
(1)Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan PTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Penyelenggara PTSP dan secara teknis oleh Unit Kerja Pelayanan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan Pasa122 BADAN PENGUSA1IAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN I'ELABUHAN BEBAS BATAM BAS VIII PE:MBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN M. Nurhidayat . dan Sekretariat, HATANTO REKSODIPOETROttd.KEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANG.AN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,Ditetapkan di Batarn, Pada tanggal6 Juli 2017 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…