Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2020
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: Badan Pengusahaan Batam, yang selanjutnya disingkat BP Batam, adalah Badan yang diberi kewenangan untuk mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kepala adalah Kepala BP Batam. Pengelolaan Lahan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengalokasian, pengawasan dan evaluasi. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, dalam hal ini pemegangnya adalah BP Batam. Alokasi Lahan adalah penyerahan bagian-bagian dari tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam kepada Pengguna L,a.han, untuk dipergunakan sesuai peruntukan yang ditentukan. 1 1 2 3 4 5 llPlrrrv BADAN PENGUSAEAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PALABUHAN BEBAS BATAM Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Pemohon Alokasi Lahan adalah perorangan, badan hukum, badan keagamaan dan badan sosial yang mengajukan permohonan kepada BP Batam. Dihapus Kelompok Kerja Evaluasi Permohonan Alokasi Lahan, yang selanjutnya disebut Po$a Evaluasi, adalah kelompok kerja yang bertugas melakukan evaluasi dalam pengalokasian lahan.
10A. Surat Keputusan Pengalokasian Lahan, yang selanjutnya disebut SKPL, adalah persetujuan yang diberikan kepada Pemohon Alokasi Lahan, Perpanjangan Alokasi Lahan, Pembaharuan Alokasi Lahan, atau Perubahan Dokumen Alokasi Lahan yang ditandatangani oleh Kepala atau pejabat BP Batam yang mendapat pelimpahan kewenangan yang berisi identitas penerima alokasi lahan dan Gambar tokasi. 10B. Gambar Lokasi adalah dokumen gambar lokasi lahan yang mencantumkan keterangan dan koordinat yang ditetapkan berdasarkan hasil ukur dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari SKPL. 10C. Jaminan Pelaksanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat JPP, adalah dana yang disediakan oleh Pemohon Alokasi Lahan atau pengguna lahan yang disetorkan ke rekening BP Batam sebagai komitmen pelaksanaan pembangunan.
6 7 8 9 BPrnuq BADAN PINGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PALABUHAN BEBAS BATAM
2 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
l2l Pengalokasian lahan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan selama 3O tahun dan dapat diperpanjang selama 2O (dua puluh) tahun, serta dapat dilakukan pembaharuan selama 30 (tiga puluh) tahun. BPurnu I BN)AN PENGUSAHAAN KAWASAI\ PERDAGANGAN BEBAS DAN PALABUEAN BEBAS BATAM
Ketentuan Pasal 11 ayat (2\ diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (41 dan (5) sehingga keseluruhan Pasal l1 berbunyi sebagai berikut:
(2\ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali untuk memberikan informasi kepada publik yang berminat untuk mengajukan permohonan Alokasi la.han paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pengumuman diterbitkan. c 3
BP Batam dapat melakukan pemasangan papan pengumuman di lokasi lahan tertentu dan diumumkan pada uebsite BP Batam selama 1 (satu) bulan.
Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah dan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
(21 Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Evaluasi dapat mengundang Pemohon Alokasi l,ahan untuk mempresentasikan rencana bisnis dan hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam berita acara.
Setelah Pokja Evaluasi melakukan evaluasi dan Pemohon Alokasi Lahan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Evaluasi melaporkan hasil evaluasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3). (2t BPrrrru 5. 6 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PALABUEAN BEBAS BATAM _10_ Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Alokasi lahan tidak menyampaikan tanggapan, maka permohonan Alokasi Iahan dinyatakan batal.
(7\ Penundaan pembayaran UWT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk keperluan penanafiEn modal dengan syarat:
BPrnrrl 7 arDr ilatlgr lrrnl BADAN PENGUSAEAAN KAWASAFI PERDAGANTGAN BEBAS DAN PA[ABUEAN BEBAS BATAM Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2]', ayat (5) dan ayat (6) dihapuskan sehingga keseluruhan Pasal 2O berbunyi sebagai berikut:
(2\ Pengembalian JPP kepada pengguna lahan akan dilakukan setelah pengguna lahan menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam SPPL dan dibuktikan dengan berita acara evaluasi penyelesaian pelaksanaan pembangunan.
9
BPrrtrtr (l) Pengguna lahan wajib menyetorkan JPP sebesar lOo/o dari nilai UWT paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung seja} tanggal faktur JPP diterbitkan. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf i dihapus, ayat (1), ayat (21' ayat (4), dan ayat (5) diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
BN)AN PENGUSAEAAN KAWASAI{ PERDAGANGAN BEBAS DAN PALABI]EAN BEBAS BATAM -t2- (2\ Dalam hal mempersiapkan konsep SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan Direktorat Pengelolaan Lahan dapat bekedasama ataupun meminta pendapat dari Biro Hukum Badan Pengusahaan Batam.
C. Rekomendasi guna pensertifikatan;
(s) Penandatanganan SPPL oleh BP Batam dilakukan secara elektronik dan untuk pengguna lahan dilakukan penandatanganan basah. Penomoran dokumen elektronik Surat Pemberitahuan, SKPL, faktur, dan SPPL dilakukan secara otomatis melalui Land Management Sgstem dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini'
BADAI{ PENGUSAHAA}I KAWASAII PERDAGA}IGAN BEBAS DAN PALABI'EAN BEBAS BATAM Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2\, ayat (3), dan ayat (12) diubah dan ayat
(21 Dalam hal tidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Batam melakukan tindakan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut:
BPnrr.ur
BPrurrv
PasaJ2T
d.Perubahanpadasubyekpenggunalahanakibatdarilelang,jualbeli, hibah, pewarisan, tukar menukar, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, peralihan hak sebagai konsekuensi pengampunan pajak dan inbreng; dan
(21 Permohonan Izin Peralihan Hak Atas Tanah diajukan melal:ui Land Marngement $gstem dengan melampirkan:
(s) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan dalam jangka waktu 5 (Lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh BP Batam. Dalam hal persetujuan tertulis kepada pengguna lahan tidak diterbitkan dalam jangka waktu 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka persetujuan peralihan hak dianggap telah diberikan.
BPrruru a& xlgata$ a$lt B{)AN PENGUSAEAAN KAWASAN PERDAGAI\GAN BEBAS DAII PALI\BUHAN BEBAS BATAM _16-
(21 Permohonan perpanjangan alokasi lahan dapat diberikan apabila memenuhi syarat-syarat:
(41 Permohonan perpanjangan atau pembaharuan jangka waktu alokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda sebesar 2o/o (dua peisen) per bulan paling banyak 24 (dua puluh empat)-bulan yang besarannya dihitung dari nilai UWT perpanjangan' terhitung mulai berakhirnya pengalokasian.
Membuka PDF…