DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengawas Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; b Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor I Tahun 20O0 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 EPsruu BPs.urtr BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAII PELABUHAN BEBAS BATAM Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 17, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196); Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106); Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota 2 J 4 5 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 1O7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384); BADAN PENGUSAEAAIT KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUEAN BOBAS BATAM Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kepegawaian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kepegawaian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Batam; Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keg'a Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGAWAS BADAN USAHA DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM. 7 8 9 HN l- 2 3 4 5 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAI\ Pf,LABUHAN BEBAS BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengusahaan Batam adalah Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam. Wakil Kepala adalah Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam. Anggota adalah Anggota Bidang Pengusahaan. Unit Usaha yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengusahaan yang dikelola sesuai prinsip good corporate gouelnance, meliputi: Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Rumah Sakit, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, dan/atau Badan Usaha lainnya yang dibentuk oleh Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.Direktur adalah Direktur yang memimpin Badan Usaha.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(l) Pengawas Badan Usaha menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pengendalian Badan Usaha. (21 Pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala.

(3)Pengangkatan Pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diusulkan oleh Anggota untuk selanjutnya disetujui dan ditetapkan oleh Kepala. BPMnu BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAII BEBAS DAN PELABUEAN BEBAS BATAM

Pasal 3

(l) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l), Pengawas Badan Usaha mempunyai tugas:

a.Mengkaji dan memberikan pendapat kepada Kepala melalui Anggota mengenai usulan konsep rencana strategis dan rencana bisnis anggaran Badan Usaha;
b.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan renc€rna strategis dan rencana anggaran;
c.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
d.Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kegiatan operasional yang dilakukan oleh pimpinan Badan Usaha;
e.Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.Memberikan masukan, yang meliputi:
1. 1.Penguatan sistem pengendalian intern;
2. 2.Manajemen Risiko;
3. 3.Sistem teknologi informasi;
4. 4.Kebijakan mutu dan pelayanan;
5. 5.Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
6. 6.Pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya; dan
7. 7.Potensi benturan kepentingan ya.ng dapat mengganggu pelaksanaan tugas Badan Usaha. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Badan Usaha selalu menjunjung tinggi prinsip good corporate gouerrLance dan tidak ikut terlibat dalam urusan pengelolaan yang bersifat teknis operasional Badan Usaha.

(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Badan Usaha melaporkan kepada Kepala melalui Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan atau sewaktu-sewaktu atas permintaan Kepala dan/ atau Anggota. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DA}I PELABUEAN BEBAS BATAM

Pasal 4

Pengawas Badan Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l), mempunyai wewenang:

a.Memberikan pendapat terhadap laporan kinery'a dan keuangan Badan Usaha;
b.Menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Intern Badan Pengusahaan Batam dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
c.Meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat Badan Usaha mengenai penyelenggaraan pelayanan di Badan Usaha sesuai dengan Peraturan Internal atau tata kelola (good corporate gouernancel; dan
d.Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Badan Usaha.

Pasal 5

Pengawas Badan Usaha memiliki hak:

a.Memperoleh akses atas informasi Badan Usaha secara tepat waktu, terukur, dan lengkap;
b.Menerima seluruh salinan risalah rapat yang diadakan oleh Pengawas Badan Usaha;
c.Menerima laporan pelaksanaan RBA secara perodik yang disampaikan oleh Direktur;
d.Melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas, untuk keperluan verifikasi dal memeriksa aset Badan Usaha;
e.Memasuki pekarangan dan gedung kantor yang digunakan Badan Usaha;
f.Meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Badan Usaha, serta segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Satuan Pemeriksa Intern; C. Mengetahui kebijakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direktur;
h.Meminta Direktur dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur, untuk menghadiri rapat Pengawas Badan Usaha. ffi BADAN PENGUS$AAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM n

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengawas Badan Usaha mengatur pembagian tugas secara internal, yang mencakup seluruh tugas Direktur. (21 Pengawas Badan Usaha sebagaimana menetapkan tata tertib internal dan keputusan. dimaksud pada ayat (1) mekanisme pengambilan
(3)Pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengadakan rapat internal atau rapat gabungan dengan Direktur Badan Usaha paling sedikit I (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (41 Dalam setiap rapat internal atau rapat gabungan dengan Direktur Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan darr diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Pengawas jika ada.

Pasal 7

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Ketua Pengawas Badan Usaha dapat mengusulkan kepada Kepala melalui Anggota untuk mengangkat seorang Sekretaris Pengawas Badan Usaha.
(2)Sekretaris Pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Pengawas Badan Usaha.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
(5)Masa jabatan Sekretaris Pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Hg
(3)Sekretaris Pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bukan merupakan anggota Pengawas Badan Usaha dan tidak dapat bertindak sebagai Pengawas Badan Usaha. BADAN PENGUSAIIAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUIIAN BEBAS BATAM

BAB III

KEANGGOTAAN PENGAWAS BADAN USAHA

Pasal 8

(1)Keanggotaan Pengawas Badan Usaha dapat berasal dari unsur:
1. a.Badan Pengusahaan Batam;
2. b.Profesional;dan/atau
3. c.Perwakilan pelanggan Badan Usaha; (21 Unsur Pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditunjuk oleh Kepala dan/atau diusulkan oleh Anggota untuk selanjutnya mendapat persetujuan Kepala.
(3)Keanggotaan Pengawas Badan Usaha bery'umlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyakS (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang anggota berdasarkan pertimbangan Kepala.

Pasal 9

BPuur Setiap calon anggota Pengawas Badan Usaha harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Pengawas Badan Usaha, meliputi:

a.Memiliki integritas (dibuktikan dengan surat pernyataan);
b.Memiliki dedikasi dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha yang akan ditugaskan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
c.Bukan pengurus partai politik dan anggota legistatif dengan melampirkan surat pernyataan bukan pengurus partai politik dan anggota legislatif;
d.Sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
e.Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
f.Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit;
g.Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 1 (satu) tahun dengan melampirkan surat pernyataan tidak pernah dihukum pidana selama I (satu) tahun; BADAN ,ENGU'AEAAN KAwAso" "rJlHntlil'r"rnr ro,n rr"nBUHAN BEBA' BArAM
h.Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Badan Usaha; dan
i.Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 10

(1)Proses pengangkatan Pengawas Badan Usaha dilaksanakan oleh Anggota. (21 Dalam melakukan proses pengangkatan pengawas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat membentuk Tim Penjaringan dan Penilaian calon Pengawas Badan Usaha yang dituangkan dalam Surat Perintah Anggota.
(3)Anggota atau Tim Penjaringan dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencari calon Pengawas Badan Usaha dari berbagai unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
(4)Calon Pengawas Badan Usaha hasil penjaringan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan proses administrasi meliputi:
1. a.Pemanggilan kepada calon Pengawas Badan Usaha; dan
2. b.Mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermeterai yang terdiri dari pakta Integritasyang berisi pernyataan bukan pengurus partai dan anggota legislatif dan tidak pemah dihukum.
(5)Calon Pengawas Badan Usaha yang telah memenuhi proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan evaluasi dan penilaian sebagai berikut:
1. a.Menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
2. b.Melakukan evaluasi terhadap surat pemyataan yang ditandatangani calon Pengawas Badan Usaha; dan /atau
3. c.Melakukan wawancara terhadap calon Pengawas Badan Usaha. BN)AN PENGUSAEAAN KAWASAII PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUEAN BEBAS BATAM _10_
(6)Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria odisarankan" atau "tidak disarankan'. (71 Penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (S) tidak dilakukan terhadap calon Pengawas Badan Usaha yang merupakan unsur Badan Pengusahaan Batam yang diangkat oleh Kepala.
(8)Calon Pengawas Badan Usaha yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya disampaikan kepada Kepala untuk meminta persetujuan.
(9)Calon Pengawas Badan Usaha yang telah mendapatkan persetuj uan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

BAB V

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 11

(1)Masa jabatan Pengawas Badan Usaha adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang masih memenuhi persyaratan. (21 Pengawas Badan Usaha Badan Usaha dapat diberhentikan apabila:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
3. c.Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Usaha;
5. e.Melakukan tindakan yang melanggar etika dan atau kepatutan sebagai anggota Pengawas Badan Usaha;
6. f.Didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. g.Mengundurkan diri;
8. h.Perubahan organisasi atau karena kepentingan organisasi;
9. i.Berakhirnya jabatan di Badan Pengusahaan Batam, bagi Pengawas yang berasal dari unsur Badan Pengusahaan Batam; atau
10. j.Berakhirnya masa jabatan Pengawas Badan Usaha. BPrunn BADAN PENGUSAEAAN KAWASAN PERDAGANGAII BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(3)Pengawas Badan Usaha sewaktu-waktu dapat diberhentikan sementara oleh Kepala apabila yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…