DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. jenis dan tarif layanan; b. pelaksanaan tarif layanan; c. tarif khusus; d. evaluasi dan penyesuaian tarif layanan; e. tata cara pembayaran; f. sanksi; dan g. pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity Bandara Hang Nadim Batam; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf e dan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022 tentangTarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity Bandara Hang Nadim Batam sesuai Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity Bandara Hang Nadim Batam; a. Mengingat Menimbang KEPALABADANPENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHANBEBASBATAM, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENGELOLAANTARIFLAYANANDANTATACARAPENGADMINISTRASIAN KEUANGANPADAUNITUSAHAPENGELOLALOGISTIKAEROCITY BANDARA HANGNADIMBATAM TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2024 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM SALINAN PERATURANKEPALABADANPENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGANBEBAS DANPELABUHANBEBASBATAM

6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6653);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan eli Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5569);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang PengelolaanKeuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5196);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah eliubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6384); Pelabuhan Bebas menjaeli Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah eliubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); BAD AN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BE BAS BATAM
11.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe1abuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021
10.Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9.Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1292);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 550); Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300); BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
1.Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebasdan PelabuhanBebasBatam. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 Tahun 2020 tentang PengelolaanTarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadimpada Unit UsahaBandar Udara dan TeknologiInformasi dan Komunikasi;
12.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batarn Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimanatelah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebasdan PelabuhanBebasBatam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan PengusahaanKawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan PelabuhanBebasBatam; tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan PengusahaanKawasanPerdaganganBebasdan Pelabuhan Bebas Batarn Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggotadi Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan PelabuhanBebasBatarn; BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
13.Uang Jaminan adalah uang yang disetor atau diserahkan Pengguna J asa kepada Unit Usaha PLAyang bukan merupakan pendapatan dan dicatat sebagai dana titipan dan dapat digunakan apabila tetjadi kelalaian dari PenggunaJasa terhadap petjanjian sewa.
12.Pas Masuk Daerah Keamanan Terbatas LogistikAerocity adalah tanda izin masuk orang atau kendaraan ke dalam daerah keamanan terbatas (restricted area) di area LogistikAerocity.
11.Sewaadalah pemanfaatan aset oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10.Utilitas adalah sistem jaringan instalasi dalam bentuk kabel, nirkabel dan / atau pipa.
9.Aerocity atau dalam istilah lain kota bandara adalah kawasan pengembangan bandara yang dimanfaatkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai pendukung perkotaan dan penunjang kegiatan bandara di bidang perdagangan, destinasi bisnis, pariwisata,jasa dan pergudangan.
8.Logistik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan barang/jasa dari titik pengiriman menuju titik penerima.
7.PenyediaJasa adalah Badan Pengusahaan KawasanPerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang dalam hal ini dilakukan oleh unit kerja yang membidangiLogistikAerocity.
6.PenggunaJasa adalah perorangan, termasuk pegawaiBadan Pengusahaan Batam, dan/ atau korporasi yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Unit Usaha PLA.
5.Petugas adalah pegawaiBadan Pengusahaan Batam yang ditempatkan pada Unit Usaha PLAuntuk melaksanakan pelayanan dalam pengusahaan dan pengelolaanaset.
4.GeneralManagerPengelolaLogistikAerocity Bandar Udara HangNadimyang selanjutnya disebut GM PLA adalah pejabat struktural pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang melaksanakan pengusahaan dan pengelolaan Aset yang menjadi tanggungjawab Unit Usaha PLA.
3.Unit Usaha Pengelola LogistikAerocity Bandara Hang Nadim Batam yang selanjutnya disebut Unit Usaha PLAadalah unit usaha yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan LogistikAerocity dan Utilitas Penunjang di kawasan Bandar Udara Hang NadimBatam.
2.Kepalaadalah KepalaBadan Pengusahaan Batam. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

(3)Jenis layanan Aerocity sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas:
1. a.layanan penggunaan tempat dan ruang usaha; dan
2. b.layanan penggunaan sarana prasarana.
(2)Jenis layanan Logistikdan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, terdiri atas:
1. a.layanan pergudangan;
2. b.layanan penanganan kargo; dan
3. c.layanan sarana pendukung kargo.
(1)Jenis layanan pada Unit Usaha PLAterdiri atas:
1. a.layanan Logistikdan pergudangan;
2. b.layanan Aerocity; dan
3. c.layanan penunjang LogistikAerocity.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGELOLAANTARIF LAYANANDAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA UNIT USAHA PENGELOLALOGISTIK AEROCITY BANDARA HANG NADIM BATAM.

Pasal 3

a.jenis dan tarif layanan;
b.pelaksanaan tarif layanan;
c.tarif khusus;
d.evaluasi dan penyesuaian tarif layanan;
e.tata cara pembayaran;
f.sanksi; dan
g.pelaporan.

BAB II

JENIS DANTARIFLAYANAN Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

Pasal 2

16.Dana Tertahan adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pengguna Jasa sebagai jaminan layanan yang dihitung dan ditetapkan oleh PenyediaJasa sesuai ketentuan.
15.Jaminan Pembongkaran Reklame adalah uang jaminan sebagai Dana Tertahan untuk pembongkaran reklame yang telah habis masa sewa titik penempatan Reklame.
14.Titik Reklame adalah lokasi atau tempat kontruksi bidang reklame ditempatkan / diletakkan / digantung / ditempel dan/ atau didirikan pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak disinari. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

(1)Layanan penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

Pasal 6

(2)Layanan penggunaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)huruf b, terdiri atas:
1. a.layanan fasilitas pemukiman dan olahraga; dan
2. b.layanan ruang promosi dan periklanan.
(1)Layanan penggunaan tempat dan ruang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)huruf a, terdiri atas:
1. a.layanan tanah kawasan; dan
2. b.layanan ruang usaha.

Pasal 5

Layanan Aerocity

(3)Layanan sarana pendukung kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf c, terdiri atas:
1. a.layanan alat bantu gerak; dan
2. b.layanan pemindahan dan pengepakan barang.
(2)Layanan penanganan kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.layanan barang umum;
2. b.layanan barang khusus;
3. c.layanan penyimpanan; dan
4. d.layanan Cargo Development Charges.
(1)Layanan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf a, terdiri atas:
1. a.layanan gudang tertutup;
2. b.layanan gudang terbuka; dan
3. c.layanan konsesi sewa gudang.

Pasal 4

(4)Jenis layanan penunjang Logistik Aerocity sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf c, terdiri atas:
1. a.layanan penempatan Utilitas; dan
2. b.layanan Pas Masuk Daerah Keamanan Terbatas LogistikAerocity. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(6)Penyedia Jasa memverifikasi dan memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembalikan Uang Jaminan atau sisa Uang Jaminan melalui transfer ke rekening Pengguna J asa.
(5)Pengguna Jasa dapat mengambil Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah masa sewa hunian berakhir dengan mengajukan permohonan dan bukti pelunasan atas biaya-biaya yang bukan menjadi kewajiban PenyediaJasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender.
(4)Dalam hal Pengguna Jasa melalaikan kewajiban pembayaran atas penggunaan fasilitas sewa hunian berupa biaya listrik, air, telepon, kebersihan dan keamanan hingga masa akhir sewa, PenyediaJasa dapat menggunakan Uang Jaminan untuk pelunasan pembayaran.
(3)Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Petugas atau melalui bank yang ditunjuk dan dicatatkan dalam buku jaminan sewa hunian.
(2)Besaran Uang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
(1)Pengguna Jasa layanan penggunaan sarana dan prasarana berupa fasilitas pemukiman dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib membayar Uang Jaminan sewa hunian.

Pasal 8

Bagian Kesatu Uang Jaminan Sewa Hunian BABIII PELAKSANAAN TARIF LAYANAN Tarifatas jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

(2)Layanan Pas Masuk Daerah Keamanan Terbatas Logistik Aerocity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
1. a.layanan pas orang dan kendaraan; dan
2. b.layanan sarana pendukung lainnya.
3. a.layanan jaringan utilitas; dan
4. b.layanan pengelolaan tangki tirnbun. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(1)Pengguna Jasa dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Penyedia Jasa atas penyelesaian pelaksanaan pembongkaran reklame disertai dengan bukti pendukung kepada PenyediaJasa palinglambat 10 (sepuluh)hari kerja sejak pengajuan permohonan. Pasalll Pasall0
(5)Dana Tertahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diblokir oleh pihak bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari PenyediaJasa.
(4)Layanan sewa Titik Reklame dapat dilaksanakan setelah Penyedia Jasa menerima konfrrmasi penyetoran dan ketersediaan Dana Tertahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dari pihak bank.
(3)Dana Tertahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disetorkan pada pihak bank yang ditunjuk oleh PenyediaJasa dengan menggunakan rekening atas nama PenggunaJ asa.
(2)Besaran Jaminan PembongkaranReklamesebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku sebagai Dana Tertahan yang ditetapkan dari hasil perhitungan atas layanan Titik Reklame.
(1)Pengguna Jasa layanan penggunaan sarana prasarana berupa ruang promosi dan periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf b wajib membayar Jaminan Pembongkaran Reklame secara sekaligus atas tarif layanan sewa Titik Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

(7)Uang Jaminan atau sisa Uang Jaminan yang tidak diambil oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicatat dan disetor ke rekening Badan Pengusahaan Batam sebagai pendapatan PenyediaJasa. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Unit Usaha PLA dapat melakukan pengembangan dan pemanfaatan aset yang dimilikinya melalui mekanisme kerja sarna sesuai ketentuan perundang- undangan. Pasa! 13 Pemanfaatan Aset yang Dikerjasamakan
(4)Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor dan dicatat sebagai penerimaan Penyedia Jasa.
(3)Penghapusan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan pelelangan atas barang sitaan.
(2)Barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil oleh Pengguna Jasa selanjutnya dinyatakan sebagai barang sitaan dan Penyedia Jasa dapat mengusulkan penghapusan barang sesuai ketentuan perundang-undangan.
(1)Pengguna Jasa dapat mengambil barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Penyedia Jasa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembongkaran selesai dilaksanakan.

Pasal 12

(5)Dana Tertahan yang telah dicairkan oleh pihak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai penerimaan Penyedia Jasa.
(4)Penyedia Jasa dapat menggunakan Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) dengan menerbitkan perintah bayar untuk pencairan Dana Tertahan kepada pihak Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) setelah pihak Penyedia Jasa selesai melakukan pembongkaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
(3)Penyedia Jasa dapat menggunakan Jaminan Pembongkaran Reklame apabila Pengguna Jasa tidak melakukan pembongkaran reklame secara mandiri atau Penyedia Jasa melakukan pembongkaran reklame yang telah berakhir masa sewanya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
(2)Penyedia jasa akan memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan mekanisme yang berlaku. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(1)Pembayaran tarif layanan oleh Pengguna Jasa dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam faktur, kecuali untuk layanan parkir yang merupakan bagian dari layanan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)hurufb. Pasa116 BABVI TATACARAPEMBAYARAN
(3)Dalam hal diperlukan penyesuaian atas tarif layanan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian dimaksud dituangkan dalam Peraturan Kepala.
(2)Evaluasi tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.unit kerja yang membidangi pentarifan; atau
2. b.Unit Usaha PLA dengan melibatkan unit kerja yang membidangi pentarifan.
(1)Evaluasi tariflayanan Unit Usaha PLAdapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…