DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurud a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratuan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;

b.bahwa untuk melaksariakan ketentuan Pasal 261 Ayat

(1)Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
1. a.bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditetapkan sebagai lnstansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberi wewenang untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak; Menimbang KEPALABADAN PENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHANBEBAS BATAM, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT USAHA 01 LlNGKUNGAN BADANPENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG NOMOR 20 TAHUN 2019 SALINAN PERATURANKEPALABADANPENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BADAN PENGUSMIAA ' KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUI-IAN BEllAS BAT'Ai"!
  1. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
  2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
  3. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 ten tang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195); Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); BAOAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN I3EBAS DAN I)ELABUHAN BEBAS BATAM
(2)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan layanan pengadaan sendiri sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(1)Unit usaha merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengusahaan yang dikelola sesuai prinsip good corporate governance.

Pasal 1

UMUM PERATURANKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHANBEBAS BATAM TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA UNIT USAHA01 LINGKUNGANBADANPENGUSAHAANBATAM. Menetapkan MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
7.Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6.Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; BADAN PENGUSAHAAN KAWt\SAN PEllDt\GANCt\N REUAS DAN PELABUHAN BERAS BATAM Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a.Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.Penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis angggaran, dan tarif;
c.Pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim Batam;
d.Pengelolaan Pusat Teknologi lnformasi dan Komunikasi;
e.Pelaksanaan kegiatan pengusahaan bandar udara;

Pasal 4

Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan bandar udara dan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

a.Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi;
b.Badan Usaha Pelabuhan;
c.Badan Usaha Rumah Sakit; dan
d.Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

Pasal 2

(5)Pengaturan lebih lanjut tentang tata kelola unit usaha termasuk tarif layanan dan lain-lain ditentukan dalam ketentuan tersendiri.
(4)Pembinaan teknis Unit Usaha dilaksanakan oleh Direktur di lingkungan Deputi Bidang Pengusahaan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Unit Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengusahaan. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PlmDAGANGAN BEllAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batarn mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan strategi bisnis, pengelolaan bandar udara, pelaksanaan kegiatan pengusahaan bandar udara, pelaksanaan kegiatan kearnanan, keselarnatan, dan ketertiban ban dar udara, serta penyusunan dan penyiapan penetapan tarif jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Pasal 7

a.General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam; dan
b.General Manager Pusat TekmologiInformasi dan Komunikasi. Pasa16

(2)Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi bandar udara. dan teknologi informasi. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Direktur.
(1)

Pasal 5

f.Pelaksanaan kegia.tanpengusahaan teknologi inforrnasi dan komunikasi;
g.Pelaksanaan kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban bandar udara;
h.Penyusunan dan penyiapan penetapan tarif jasa kebandarudaraan dan jasa terkait;
1. 1.Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Bandar Udara dan Pusat TeknologiInformasi dan Komunikasi; dan J. Penyusunan evaluasi dan pelaporan. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN JlERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Manager Operasional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan penumpang dan barang, pergerakan alat dan kendaraan, pelayanan informasi urnum, kargo, pos, dan penyimpanan pesawat udara, pengelolaan dan pengawasan fasilitas terminal, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara di darat, pengelolaan elektronika, listrik, mekanis, bangunan, air, alat-alat berat, dan instalasi limbah, pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban bandar udara, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, serta penanggulangan keadaan gawat darurat di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Pasal 10

General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam terdiri atas:

a.Manager Operasional;
b.Manager Keselarnatan, Pengendalian Mutu, dan Pelayanan Pelanggan;
c.Manager Komersial; dan
d.Manager Keuangan dan Umum.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam menyelenggarakan fungsi:

a.Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.Penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;
c.Pelaksanaan kegiatan pengusahaan bandar udara;
d.Pelaksanaan kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban bandar udara;
e.Penyiapan penyusunan dan penetapan tarif jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Hang Nadim Batam;
f.Pelaksanaan urusan adrninistrasi di lingkungan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;
g.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam; dan
h.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur. Pasa18 BAOA PE GUSAHAAN KAWASAN PEROAGANGAN B(BAS OA PELABUHAN BEBAS BATAM

(2)Asisten Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.
(1)Dalam rangka mengoptimalkan kinerja usaha General Manager Bandar Udara Hang Nadim Batam, pada masing-masing Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Asisten Manager.

Pasal 14

Manager Keuangan dan Umum mempunyai tugas rnelaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan anggaran, evaluasi dan monitoring penerimaan dan piutang serta verikasi dan mobilisasi dana, pelaksanaan urusan rumah tangga, kesekretariatan, perlengkapan, layanan pengadaan, kehumasan, kerja sarna, sumber daya manusia, perikatan dan urusan hukum, hubungan antar lembaga pemerintah bidang perizinan, pengelolaan data dan teknologi informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Pasal 13

Manager Komersial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif, pengusahaan penerbangan, pengusahaan fasilitas perkanloran, penginapan, olahraga, toko, restoran, pelayanan kesehatan, perbankan, penyirnpanan kendaraan bermotor, transportasi darat di luar dan di dalam terminal, dan penagihan, pengusahaan dan pengawasan distribusi bah an bakar, pengelolaan pergudangan, kargo, dan pos, pemasaran dan periklanan, dan pengelolaan aspek bisnis non penerbangan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…