DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 7 1 2 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam, adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Mitra Penyelenggara adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Batam dalam rangka kerja sama penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Batam. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasa.rana dengan maksud dijual atau disewakan. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada Pelanggan atas pelayanan penyediaan Air Minum yang diberikan oleh penyelenggara. 3 4 5 6 7 8 9 BPuurv BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

10.Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa sampai dengan meter.
11.Uang Jaminan Pelanggan adalah bagian dari biaya sambungan baru Pelanggan.
12.Hidran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang penduduknya cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya rendah.
13.Pengelola Hidran Umum adalah perorangan, badan, atau organisasi masyarakat yang bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan air minum melalui hidran.
14.Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air pelanggan.
15.Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir sampai ke pipa dinas.
16.Sambungan Baru Pelanggan adalah pemasangar instalasi pipa (Pipa Dinas) untuk melayani penyediaan Air Minum ke Pelanggan.

Pasal 2

(1)Peraturan ini dimalsudkan sebagai pedoman bagi Badan Pengusahaan Batam dan Mitra Penyelenggara dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana SPAM secara tertib dan sesuai dengan proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. (21 SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
1. a.tersedianya pelayanan air minum untuk hak masyarakat atas Air Minum;
2. b.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang te{angkau;
3. c.tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Mitra Penyelenggara SPAM; dan
4. d.tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efrsien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.wewenang;
b.persyaratan dan prosedur perizinan;
c.jaringan pipa;
d.hidran umum;
e.biaya dan uang jaminan;
f.tarif dan beban pemakaian; C. hak dan kewajiban; EPnu ur h i. j. k BADAN PENGUSAIIAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUEAN BEBAS BATAM larangan; penghentian air minum; pengaduan; sanksi; dan pengawasan.

BAB II

WEWENANG

Pasal 4

(l) Kepala Badan Pengusahaan Batam dapat menunjuk Mitra penyelenggara SPAM dalam pengoperasian dan pemeliharaan SpAM. {2) Penunjukan penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undalgan.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN Bagran Kesatu

Pasal 5

(1)Setiap penyambungan dan pemakaian Air Minum di Kawasan Bebas Batam harus mendapat izin tertulis dari Badan Pengusahaan Batam atau Mitra Penyelenggara. (21 Pemohon izin dapat berupa:
1. a.individu; atau
2. b.pengembang.

Pasal 6

(1)Permohonan 2in sslagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf a dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. b.fotokopi Surat Kavling;
3. c.Gambar Penetapan lokasi (PL) atau Surat Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Batam;
4. d.fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. e.sertipikat Hak atas Tanah;
6. f.pe{anjian Sewa Menyewa terkait; BPmrrll BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM bukti pembayaran btay" Pelanggan. Sambungan Baru dan Uang Jaminan a' fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTp) yang masih berlalu dari pimpinan Pengembang atau yang diberi kuasa dan bermeterai cukup;
7. b.fotokopi Gambar Penetapan Iokasi (pL);
8. c.fotokopi Grading plan;
9. d.fotokopi Fatwa planologi;
10. e.fotokopi Site Plan;
11. f.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
12. g.sertipikat Hak atas Tanah;
13. h.fotokopikeanggotaanorganisasi pengembang; i. !ul*i pembayaran biaya sambungan Baru pelanggan dan Uang Jaminan Pelanggan;
14. j.cambar jaringan pipa {rag-out rencana bangunan dalam bentuk sofi.fiIel; oan
15. k.surat keanggotaan REI atau organisasi pengembang lainnya.

Pasal 7

Permohonan izin sebngaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebaeai berikut: EPune

Pasal 8

(1)P-ermohonan yang telai memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal r dapat diberikan persetujuan izin penyambungan Air Minum.
(2)Permohonan diajukan melalui media yang ditentukan.
(3)feqsgtujuan izin penyambungan Air Minum diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. - BADAN PENGUSAIIAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Pasal 9

Pelanggan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a.Sosial Umum, terdiri dari:
1. 1.kmbaga Keagamaan;
2. 2.Lembaga Sosial;
3. 3.Sekolah Milik Pemerintah/Swasta.
b.Sosial Khusus, terdiri dari:
1. 1.Puskesmas;
2. 2.Klinik Pemerintah/Swasta;
3. 3.Tempat lbadah.
c.Instansi Pemerintah, terdiri dari:
1. 1.Kantor instansi pemerintah;
2. 2.Rumah dinas;
3. 3.Mess instansi pemerintah.
d.Rumah Murah;
e.Rumah Tangga A;
f.Rumah Tangga B;
g.Niaga Kecil, terdiri dari:
1. 1.Warung, Kios, Toko;
2. 2.Kedai Kopi, Rumah Makan;
3. 3.Toko Obat, Apotek, Tukang Pangkas Rambut;
4. 4.Percetakan, Kantor Perusahaan;
5. 5.Prakter Dokter, Pengacara, Notaris;
6. 6.l,osmen,Penginapan;
7. 7.Bengkel, Restoran;
8. 8.Lemb2ga Perguruan/ Kursus;
9. 9.Usaha Kecil, Usaha Kecil dalam Rumah Tangga.
h.Niaga Besar, terdiri dari:
1. 1.Hotel, Motel;
2. 2.NightCtub, Bar, Diskotek, Tempat Hiburan;
3. 3.Salon Kecantikan, Panti Pijat;
4. 4.Cuci Mobil, Bank, Kolam Renang. EPnrur BADAN Pf,NGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
i.Industri Kecil, terdiri dari: l lndustri Rumah Tangga;
1. 2.Pengrajin.
j.Industri Besar, terdiri dari:
1. 1.Industri Makanan;
2. 2.Industri Kimia;
3. 3.Industri Pertanian;
4. 4.Perikanan;
5. 5.Peternakan;
6. 6.Gudang Pendingin;
7. 7.Industri Tekstil.
8. 8.Konveksi;
9. 9.Industri Pabrikasi;
10. 10.Industri Lainnya.
k.Industri Shipyard/Maittm;
1. 1.Pelabuhan Laut/ Penjualar Air Untuk Kapal;
m.Pelabuhan Laut Penjualan Air Untuk Non Kapal;
n.Pelabuhan Udara;
o.Rusunawa (Rumah Susun Sewa), terdiri dari:
1. 1.Pemerintah Kota Batam;
2. 2.BP Batam;
3. 3.Jamsostek;
4. 4.Perumnas;
5. 5.Swasta.
p.Rusunami, terdiri dari:
1. 1.Rumah Susun Tempat Tinggal Hak Milik;
2. 2.Perorangan atau Badan.
q.Batamindo Domitori (BATD);
r.Hidran Umum;
s.Water Kiosks (Tanpa Containef;
t.Batamindo (Domesticl;
u.Batamind o (Industria\;
v.Other Bulk Water Meters;
w.Pulau-pulau; dan
x.Tank -Water Tankers. EPautr BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

BAB IV

JARINGAN PIPA

Pasal 10

( 1) Instalasi Pipa Dinas Sambungan Baru. dipasang setelah pemohon membayar biaya 12) Instalasi pipa dinas adalah milik Badan pengusahaan Batam.

(3)Penyambungan, perbaikan dan pemeriksaan pipa Dinas, Meter Air dan kelengkapannya dilaksanakan oleh Mitra penyelenggara.
(4)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas yang ditunjuk berhak memasuki persil pelanggan. (s) Perbaikan atas kerusakan Pipa Dinas dan Meter Air termasuk kelengkapannya dan/atau perubahan letak dalam persil yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan pelanggan dapat dikenakan sanksi denda.
(6)Meter air tidak boleh ditimbun dengan cara apapun, apabila pelanggan menimbun maka dikenakan sanksi denda dan/atau pemutusan pelayanan Air Minum.

BAB V

HIDRAN UMUM

Pasal 11

(1)Setiap pemasangan Hidran Umum harus mendapat izin tertulis dari Mitra Penyelenggara berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengusahaan Batam. (21 Pemasangan Hidran Umum dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan.
(3)Badan Pengusahaan Batam dapat menunjuk Pengelola Hidran Umum sebagai pemegang izin yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Persyaratan pembangunan Hidran Umum adalah sebagai berikut:
1. a.jumlah masyaralat yang dilayani paling banyak 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga;
2. b.surat keterangan dari Lurah setempat; dan
3. c.memiliki lokasi penempatan Hidran Umum sesuai peraturan perundang-undangan. EPsu,ur BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BOBAS DAI\I PELABUHAN BEBAS BATAM _10_
(5)Persyaratan administrasi Pengelola Hidran Umum perorangan adalah sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. b.fotokopi Surat Kavling;
3. c.Gambar Penetapan Lokasi (PL) atau sertipikat Hak atas Tanah;
4. d.pe{anjian Sewa Menyewa terkait; dan/atau
5. e.bukti pembayaran biaya Sambungan Baru dan biaya deposit sebagaimana dimaksud dalam l,ampiran 4 Peraturan ini.
(6)Persyaratan administrasi Pengelola Hidran Umum badan atau organisasi masyarakat adalah sebagai berikut:
1. a.fotokopi KartuTandaPenduduk (KTP);
2. b.fotokopi Surat Kavling;
3. c.Gambar Penetapan lokasi (PL) dan sertipikat Hak atas Tanah;
4. d.perjanjian Sewa Menyewa terkait; dan/ atau
5. e.bukti pembayaran biaya Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 Peraturan ini.
(7)Dalam hal pengelolaan Hidran Umum, Badan Pengusahaan Batam dapat menyediakan air sampai dengan meter induk. Ba gian Kedua Pengelola Hidran Umum Pengelola Hidran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai kewajiban:
1. a.memelihara sambungan dengan baik;
2. b.memelihara kualitas air minum dan menjaga hggiene lokasi Hidran;
3. c.tidak mengalihkan izin pengelolaan Hidran kepada pihak lain;
4. d.menjamin kelancaran pembayaran rekening air minum dan memberikan uang deposit sebagai jaminan;
5. e.memasang papan nama Hidran; dan
6. f.menjual air kepada masyarakat sekitar dengan harga paling tinggi yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam. SPr.utr

Pasal 12

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM _11_

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…