DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 28 Tahun 2020

Nomor: 28
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaarr Tarif L,ayanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan; Mengingat 1 Undalg-Undang Nomor 36 Tahun 2OOO tentang Penetapan Peratural Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2OOO tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 251, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O53) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti i.l ir - . ,. a. b. BADAN PENGUSAHAAIY KA}VASAN PERDAGAIYGAN BEBAS DAN PILABUHAN BEBAS BATAM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO0 lentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2OOO tentang Kawisan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47751; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47571 sebagafunaha telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas darr Pelabuhan Bebas Batam (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384); Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.O5/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengaa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 |PMK.OS|2O18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.O5/2016 tentang Tarif Layanan Badan l,ayanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor IO51); Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan 4 5 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O11 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Ne8ara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor L7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196); 3. BADAN PENGUSAHAAN XAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAIVT Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam Nomor I Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2O19 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 755); Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam' Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengamanan Watluk di Kawasirn Perdagangirn Bebas darn Pelabuhan Bebas Batam;

10.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Lahan dan/atau Bangunan cli Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun Kabil;
11.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota tli Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 7 8 s.
12.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2O Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; BADAN PENGUSAHAA.ITI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUIIAI\ BEBAS BATAIVI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN KEPAI,A BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINSITRASIAN KEUANGAN SUMBER DAYA AIR, LIMBAH DAN LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN.

BAB I

KE"TENTUAN UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.jenis tarif layanan;
b.pelaksanaan tarif laYanan;
c.evaluasi tarif layanan; 8P d e f. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAII PELABUHAN BEBAS BATAM tata cara penagihan dan penyetoran; pelaporan; dan pembinaan dan sanksi.
a.tarif layanan Air Baku;
b.tarif layanan Air Limbah;dan
c.tarif layanan Daerah Tangkapan Air/Waduk. (21 Tarif layanan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf a' meliputi:
a.ta.rif layanan Air Baku; dan
b.tarif layanan Air Baku Industri.

(3)Tarif layanan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.tarif layanan Limbah Domestik; dan
2. b.tarif layanan jasa sarana dan prasarana KPLI 83 Kabil.
(4)Tarif layanan Daerah Tangkapan Air/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliPuti:
1. a.tarif layanan Pass Masuk Daerah Tangkapan Air/Waduk; dan
2. b.tarif layanan Area komersial.
(5)Besaran dan rincian tarif layanan eebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraruran ini.

BAB III

PET.AKSANAAN TAzuF I.AYANAN Bagran Kesatu Layanan Air Baku

Pasal 4

Layanan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Setiap permohonan layanan dikenalcan biaya per meter kubik (m3)' xa BADAN PENGUSAHAAN XAWASAN PERDAGANGAI\' BEBAS DAN PELABUHAIII BEBAS BATAM -t-
b.Setiap permohonan layanan Air Baku ditetapkan melalui perjanjian ke{a sama

Pasal 5

Layanan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Setiap permohonan layanan limbah cair domestik pada layanan Air Limbah dikenalan biaya per meter kubik per kapasitas mobil tangki.
b.Satuan ukur volume kendaraan mobil tangki adalah per kapasitas mobil tangki.
c.Setiap permohonan layanan Pengurasan Sumur Tinja lseptic taril dikenakan biaya per meter kubik per Znna.
d.Satuan ukur sumur tinja (septic tank) adalah volume paling sedikit 2 (dua) meter kubik.
e.Setiap permohonan layanan IPLT Bergerak dikenakan biaya per hari yaitu untuk 8 (delapan) jam dengan paling banyak 2O (dua puluh) meter kubik.
f.Penyewaan lahan KPLI 83 dihitung sesuai pemakaian per meter persegi per tahun.
c.Penyewaan tempat penyimpanan Limbah 83 dihitung sesuai pemakaian per meter persegi per 9O (sembilan puluh) hari'
h.Penyewaan mang€rn kantor dihitung per meter persegi per tahun.
i.Pemakaian Jembatan Timbang dikenakan biaya yang dihitung per 2 (dua) kali timbang.
j.Pemakaian Forklifi 2 ton dikenakan biaya yang dihitung per jam tanpa operator.
k.Penyewaan Loading Bag dikenakan tarif yang dihitung per jam.
1. 1.Biaya pengelolaan KPLI Et3 dikenakan tarif yang dihitung per bulan per lokasi.
m.Biaya Pass Masuk orang di KPLI 83 dikenakan tarif yang dihitung Per orant dengan jangka waktu harian, bulanan dan tahunan.
n.Biaya Pass Masuk kendaraan di KPLI 83 dikenakan tarif yang dihitung per kendaraan dengan jangka waktu harian, bulanan dan tahunan'

Pasal 6

Layanan terkait daerah tangkapan air/waduk sebagaimana dimaksud dalam pasaf S ayat (1) huruf c dikenakan tarif dengan ketcrrhlan sebagai bcril'mt: BADAN PENCUSAHAAN XAWASAJ! PERDAGAN'GAN BEBAS DAI\' PELABUHAN BEBAS BATAM

a.Biaya Pass Masuk perorangan dikenakan tarif yang dihitung per orang dengan tarif berdasarkan waktu kunjungan weekdag dan ueekend.
b.Biaya Pass Masuk per kendaraan dikenakan tarif yang dihitung per kendaraan.
c.Biaya pass lintas Daerah Tangkapan Air/Waduk kendaraan roda 2 dengan non langganan dikenakan tarif yang dihitung per sekali lewat per kendaraan.
d.Biaya pass lintas Daerah Tangkapan Air/Waduk kendaraan roda 2 dengan langganan dikenakan tarif yang dihitung per bulan per kendaraan.
e.Biaya pass Wisata Petualangan laduenturel untuk Wisata Edukasi dikenakan tarif yang dihirung per paket, p€r orang per kendaraan.
f.Biaya pass Wisata Petualangan (aduenturel dikenakan tarif yang dihitung per orang per kendaraan.
c.Biaya pemandu wisata dikenakan tarif yang dihitung per pemandu wisata dengan paling banyak 10 (sepuluh) orang pengunjung.
h.Penyewaan Area komersial untuk Area terbuka dikenakan tarif yang dihitung per hari.
i.Penyewaan Area komersial untuk Area teffutuP dikenakan tarif yang dihitung per bulan.
j.Penyewaan Area komersial untuk galeri anjungan tunai mandiri (ATM) dikenakan tarif yang dihitung per meter persegi.
k.Pemakaian Area komersial untuk ruang spot foto/ gardu pandang dikenakan tarif yang dihitung per orang.
1. 1.Pemakaian Area komersial untuk ruang foto pre uedding' foto iklan / model, slwoting dan penelitian dikenakan tarif yang dihitung per kegiatan'
m.Penyewaan penggunaan lahan untuk perkebunan / kehutanan dan penempatan solorcell di atas permukaaan air dikenakan tarif yang dihitung dalam per meter persegi di wilayah Sei Ladi, Duriangkang, Sei Harapan, Muka Kuning, Nongsa, Tembesi, Sei Monggak, dan Sei Gong.
n.Penempatan tower dikenakan tarif yang dihitung per unit per 5 (lima) tahun.
o.Konsesi atas kerja sama dengan mitra dikenakan taril per konsesioner.

Pasal 7

Pendapatan konsesi atas kerja sama dengan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o dihitung berdasarkan omzet, keuntungan, biaya operasional dengan besaran kompensasi tetap ditetapkan oleh Kepala dengan paling sedikit mempertimbangkan:

a.Nilai wajar atas tanah yang menjadi objek kerja sama;
b.Nilai penghapusan bangunan; dan
c.Estimasi nilai sisa bangunan pada alhir pelaksanaan kerja sama (terminal ualuel. tr Ih (s i-r r- BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAI{ PELABUHAI\ BEBAS BATAM EAB IV EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 8

Eva-luasi tarif layanan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan dapat dilakukan setiap tahun.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN DAN PET.IYETORAN Bagran Kesatu Tata Cara Penagihan

Pasal 9

(1)Penagihan dilakukan dengan penerbitan falrtur dan/ atau dokumen pendukung pembayaran. (2\ Pengguna Jasa layanan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan wajib membayar uang sewa dan lain-lain sesuai dengan faktur dan/atau dokumen pendukung pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pembayaran oleh Pengguna Jasa atas tarif layanan dapat dilakukan melalui:
1. a.Petugas;
2. b.Mesin Etecfronic Data Capture (EDCI;
3. c.Transfer Bank; danlatau
4. d.Uang Elektronik.
(4)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dalam surat tugas.
(5)Biaya Administrasi yang timbul akibat transaksi secara elektronik melalui Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat
(3)huruf d, ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai pemberi layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. it,r BADAN PENGUSAHAAN' XAWASAN PERDAGANGAIi{ BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Pasal 10

(1)Penyetoran untuk jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pengguna Jasa ke rekening bank yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku atau melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran. (21 Pengguna Jasa menyerahkan bukti setor kepada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. (21 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan.
(3)Ketentuan denda sebagaimana dimaksud pada ayaf (21 dan ayat (3) tidak berlaku terhadap perj anj ian / kontrak yang telah mengatur denda.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

Faktur tagrhan yang sudah diterbitkan dicatat dalam laporan aktiYitas dan mutasi piutang melalui Finane Bilting Managem.ent System. Direktur Badan Usaha Fasilitas dan melaporkan pembayaran yang di-lakukan rekening koran bank penerimaan. Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan menerbitkan bukti kas masuk dan melakukan penginputan data penerimaan melalui Finane Billirq Management SA stem. Lingkungan memonitor dan Pengguna Jasa berdasarkan Pasal 1l

(1)(21
(3)-tl-r-rra BADAN PENGUSAIIAAI] KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Pasal 13

(l) Direktur Badal Usaha Fasilitas dan Lingkungan wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala c.q. Anggota bidang terkait dan Kepala Biro Keuangan paling lambat pada taaggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN SANKSI

Pasal 14

(1)Pengguna Jasa dapat dikenakan sanksi terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau peraturan pcnrndang-undangan.
(2)Sanksi sebagai dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.surat peringatan tertulis; atau
2. b.penghentiankegiatan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…