DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui surat Nomor IPWA.3-260jSES.M.EKONj05j2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal Persetujuan Perubahan Organisasi BUBU Hang Nadim Batam dan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/380/M.KT.01/2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Penataan Organisasi Unit Usaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
a.bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity Bandara Hang Nadim Batam dan Badan Us aha Pe1abuhan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity Bandara Hang Nadirn Batam dan Badan Usaha Pelabuhan; Menimbang KEPALABADANPENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANKEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN USAHA DI LINGKUNGANBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG NOMOR 3 TAHUN 2023 SALINAN PERATURAN KEPALABADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BADAN PENGUSAHAAN KA W ASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUBAN BEBAS BAT AM
1. 4.Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
3. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 ten tang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
4. 1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat BADANPENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGANBEBASDANPELABUHANBEBASBATAM
5. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHANBEBAS BATAM TENTANGPERUBAHANKEDUAATAS PERATURANKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHANBEBAS BATAMNOMOR 16 TAHUN2021 TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA BADANUSAHADI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBASDANPELABUHANBEBASBATAM. Menetapkan MEMUTUSKAN:
6. 6.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. 5.Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; BADAN PENGUSAHAAN KA WASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BAT AM Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakanfungsi:
a.penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan verifikasiakuntansi;
b.penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi dan tata laksana perkantoran;
c.penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha serta pelaksanaan layanan pengadaan; dan
d.penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Unit Usaha Pengelola LogistikAeroci.ty Bandara Hang Nadim Batam elipimpin oleh General Manager yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaanlogistikaeroci.ty dan utilitas Bandar Udara Hang NadimBatam.

Pasal 6

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Unit Usaha PengelolaLogistikAeroci.ty Bandara Hang NadimBatam terdiri dari:

a.DivisiKeuangan dan Umum;
b.DivisiKomersial;
c.DivisiOperasional;dan
d.DivisiTeknik.

Pasal 5

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana elimaksuddalam Pasal 3, Unit Usaha Pengelola Logistik Aeroci.ty Bandara Hang Nadim Batam menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
c.pengusahaan logistik dan utilitas penunjang eliBandar Udara Hang Nadim Batam;
d.pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban eli kawasan logistik aeroci.ty;
e.pelaksanaan urusan administrasi dan pengelolaankeuangan; dan
f.penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

DADAN PENGUSAHAAN ](AWASAN PERDAGANGAN DEDAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

(2)Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul AnggotaBidangPengusahaan.
(1)Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua)Subdivisi.

Pasal 13

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.penyusunan dan pelaksanaan perjanjian serta monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama, penagihan, penyusunan bahan promosi, serta kegiatan perbantuan promosi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11, Divisi Komersialmenyelenggarakanfungsi:
a.penyusunan kajian dan rencana pengembangan bisnis kawasan logistik aerocity berdasarkan Rencana Induk Bandara dan melakukan kajian pengembangan usaha dan penyusunan Estate Regulation kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara; dan Pasal 12
1. 7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Divisi Komersial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran, rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengembanganusaha dan kerja sarna usaha.

Pasal 11

6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Judul Bagian Keempatpada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BADAN PENGUSAHAAN KA WASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BAT AM

(2)Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul AnggotaBidangPengusahaan.
(1)Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi. Pasal 16 12.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. b.penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif dan pelaksanaan kegiatan pelayanan utilitas serta keamanan sesuai dengan wilayahkerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Divisi Operasionalmenyelenggarakanfungsi:
2. a.penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif dan pelaksanaan kegiatan pelayanan logistik serta keamanan seSU81 dengan wilayahkerja; dan Pasal 15 11.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Divisi Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif pelayanan logistikdan pelayanan utilitas serta keamanan sesuai dengan wilayahkerja.

Pasal 14

10.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Judul Bagian Kelimapada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BADAN PENGUSAHAAN KA WASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BAT AM Badan Usaha Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan di bidang pelabuhan. Pasal 29 17.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Teknik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
(2)Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul AnggotaBidang Pengusahaan. Pasal 19 16.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. a.penyusunan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran, penyiapan dokumen teknik pembangunan dan pengembanganfasilitas logistik dan utilitas; dan
2. b.penyusunan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran, pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan standar kinerja pelayanan fasilitas logistikdan utilitas. Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Divisi Teknik menyelenggarakanfungsi:

Pasal 18

15.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Divisi Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis pelayanan teknik dan pemeliharaan.

Pasal 17

14.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BADAN PENGUSAHAAN KA W ASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BAT AM
1.Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah berdasarkan Peraturan ini; Pasal II
a.penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
b.pengelolaanoperasionalbarang;
c.pelaksanaan kegiatan pengusahaan pelabuhan barang;
d.penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Unit Usaha Pelabuhan Barang menyelenggarakanfungsi: Pasal 42 19.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
e.penyusunan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Usaha Pelabuhan menyelenggarakanfungsi:
a.penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
c.pengelolaandan pengusahaan pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
d.pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan; dan 18.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

BADAN PENGUSAHAAN KA WASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BE BAS BAT AM suai dengan aslinya Hukum dan Organisasi, MUHAMMADRUDI ttd. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGANBEBAS DANPELABUHANBEBAS BATAM, Ditetapkan di Batam Pada tanggal 4 Juli 2023

2.Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

c.Perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani sebelum Peraturan mi berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai denganjangka waktunya berakhir.
b.Pengelolaan keuangan, aset dan piutang serta pembinaan sumber daya manusia yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan tidak diserahkan kepada Badan Usaha Pelaksana KPBU, beralih menjadi tugas dan tanggungjawab Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity; dan BADAN PENGUSAHAAN KA WASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BAT AM

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…