DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur jenis tarif pelaksanaan layanan kepelabuhanan berupatarif layanan jasa kapal, tarif layanan jasa barang dan tarif layanan jasa alat dan penunjang kegiatan kepelabuhanan. Pelaksanaan ketentuan tarif layanan air bersih dan tarif layanan jasa terkait lainnya terdiri atas tarif layanan air bersih, tarif layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan, layanan listrik, layanan sampah/kebersihan dermaga, penagihan, penyetoran dan pelaporan dan denda/konsekuensi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelotaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pertu

Menetapkan

menetapkan tarif yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit Manajemen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabangi

c.bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kebijakan, norma, standar dan prosedur petaksanaan kewenangan bidang perhubungan taut yang dflimpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang, pertu menetapkan Peraturan
a.bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 peraturan pemerintah Nomor 83 tahun 2010 ten tang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang perlu menetapkan tarif dan layanan jasa kepelabuhanan yang mengatur tentang petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit Manajemen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang: KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG NOMOR Ol. TAHUN 2019 PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEROAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) SABANG Menimbang Halaman 2 dan 28 t/~~ Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit Manajernen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) perlu rnenetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit Manajernen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Sabang
1. 1.Undang-Undang Nornor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 252, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4054);
2. 2.Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2006 tentang Pernerintahan Aceh (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 62, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4633);
3. 3.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 64, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4849);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nornor 83 Tahun 2010 tentang Pelirnpahan Kewenangan Pernerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 143, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5175);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nornor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Penguasahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
6. 6.Peraturan Pernerintah Nornor 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 151, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5070);
7. 7.Peraturan Pernerintah Nornor 16 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kernenterian Perhubungan;
8. 8.Peraturan Menteri Pernberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 38 Tahun 2011 ten tang Status Kelernbagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
9. 9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 03 Tahun 2013 tentang Kebijakan Norma Standard dan Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Bidang Perhubungan Laut yang dilirnpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang;
10. 10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, struktur golongan dan rnekanisrne Penetapan tarif Jasa Kepelabuhanan; Mengingat Halaman 3 dari 2811 ')v Pasal 1 Dalam penyusunan Prosedur Pelaksanan ini yang di maksud dengan:
11. 1.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mengelola Kawasan Perdagangan 8ebas dan Pelabuhan 8ebas Sabang, yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang, yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau keeil di sekitamya yang terletak dalam batas- batas koordfnat sebaga1mana tertampfr datam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang. MEMUTUSKAN : PERATURANKEPALABADANPENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGANBEBASDAN PELABUHANBEBASSABANGTENTANGPETUNJUKPELAKSANAANJENISDANTARIF LAYANAN KEPELABUHANANPADA UNIT MANAJEMEN PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.
12. 11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;
13. 12.Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (OKS) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
14. 13.Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (OKS) Nomor 06/DKS/2001 tentang Tata Laksana Kepabeanan Dalam Bidang tmpor, Ekspor, Barang Penumpang dan Barang Pindahan Dalam Kawasan Sabang;
15. 14.Keputusan Gubemur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (OKS) Nornor 515/19/2016 tentang Penetapan Pola Ketola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
16. 15.Keputusan Gubemur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (OKS) Nomor 515/40/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepata Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Menetapkan Halaman 4 dari 28 f-/)/
17. 2.PeLabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan peLayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
18. 3.Pelabuhan BPKS adalah pelabuhan yang berada di wiLayah kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan PeLabuhanBebas Sabang dan diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang terdiri dari TerminaL Umum, TerminaL untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus dan Perairan PeLabuhanSabang;
19. 4.Perairan PeLabuhan BPKSadalah wilayah perairan berdasarkan batas yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, batas wilayah berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Sabang dan batas wilayah Oaerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Oaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan· Pemerintah ;
20. 5.Kepala BPKS adalah Pimpinan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
21. 6.Oeputi Komersial dan Investasi adalah pimpinan pada Bidang Kedeputian Komersial dan Investasi pada lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan PeLabuhanBebas Sabang;
22. 7.Kepala Kantor Unit Manajemen pelabuhan adalah Pimpinan Pelaksana Tehnis Kepelabuhanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
23. 8.Unit Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut UPPTSP adalah Unit Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
24. 9.Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan pendapatan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa penunjang kepelabuhanan lainnya di pelabuhan yang di selenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang terdiri dari Pelabuhan Umum, Pelabuhan untuk Kepentingan Sendiri, Pelabuhan Khusus, dan perairan pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang ;
25. 10.Pelabuhan Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (OLKr) dan daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya; Halaman 5 dan 28 K
26. 11.Pelabuhan untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adaLah terminaL yang terletak dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri dengan usaha pokoknya;
27. 12.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaran air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
28. 13.KapaL melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, termasuk KapaL Pemerintah, Tentara NasionaL Indonesia (TNI) atau KepoLisianRepubLik Indonesia (POLRI);
29. 14.Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan bunker, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, tank cleaning serta pembasmianhama(fumigasi);
30. 15.Kapal lay-up adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai area lay-up sesuai peraturan perundang-undangandan tidak dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasakan klasifikasi kegiatan lay-up nya (hot lay-up, semi cold stacking, cold stacking) dan disampaikan sebagaikapallay-up padasaat keclatangankepadaSyahbandar;
31. 16.Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untuk berekreasiIolahraga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baik yang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, ataupun dengan cara-caralain;
32. 17.Bouy adalah perangkat apung yang dapat memiliki berbagai fungsi, buoy dapat berlabuh / mengambang atau dibiarkan melayang untuk kapal bertambat ataupun sebagai penanda yang diletakkan di laut agar kapal tidak merapat dikarenakankeclalamanlaut yangdangkal;
33. 18.Angkutan Laut Luar Negen adalah kegiatan angkutan laut dan pelabuhan Indonesiake pelabuhanluar negen atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakanoleh perusahaanangkutanlaut;
34. 19.Angkutan Laut Dalam Negen adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia yang diselenggarakanoleh perusahaanangkutantaut;
35. 20.Angkutan Laut Permtts adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesiayang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkandaerahterpencil dan belum berkembang; Halaman6 dari 28
36. 21.Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT;
37. 22.Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
38. 23.Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawaL, menjaga, rnenarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dan tambatan dermaga, breasting dolphin, pelampungdan kapal Lainnyadenganmenggunakankapal tunda;
39. 24.Kargo adalah semua jems baranglhewan muatan kapal yang dibongkarIdimuat dan dan ke kapal yang diangkut dan pelabuhanasal ke pelabuhantujuan, dapat berupa angkutanantar pulau atau impor/ekspor;
40. 25.Gudang adaLahmerupakan suatu tempat atau bangunan beratap yang diperuntukan untuk menimbundan menyimpanbarangdengantujuan agar barang tersebut terhindar dan kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia,hewan, seranggamaupunkarenacuaca;
41. 26.GudangTransit adalah gudanglini I (satu) diaman barangyang dimasukkan ke dalam gudangtersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknya atau consignee dalam waktu yangtidak lama/sementara;
42. 27.Root On-Roll Off yang selanjutnya disebut kapal Roro adalah moda dalam pengangkutanbarangyang bisa memuat/membongkarkargo masuk/keluar kapal dengan penggeraknyasendirt, menggunakankapal yang dilengkapi ramp door;
43. 28.Gross Tonage selanjutnya disebut GT adalah perhitungan volume semua ruang yang tertetak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (superstructure), tonasekotor dinyatakandalam ton yaitu suatu unit volume sebesar100 (seratus)kaki kubik yang setara dengan2,83 (dua komadelapantiga) kubik meter.
44. 29.Etmal adalahsatuanuntuk menghitunglamanyakapal beradadi petabuhan.
45. 30.Syahbandaradalah pejabat pemerintah di pelabuhanyang di angkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Halaman 7 da1f\w

(2)Pelaksanaanketentuan tarif layananair bersih dan tarif layananjasa terkait lainnya, sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 huruf (c) terdiri atas:
1. a.tarif layananair bersih;
2. b.tarif layananpasspelabuhanuntuk orangdan kendaraan;
3. c.layananlistrik;
4. d.layanansampah/kebersihandermaga;
5. e.penagihan, penyetoran dan pelaporan; dan
6. f.denda/konsekuensi;
(1)Jenis tarif pelaksanaanlayanankepelabuhanansebagaimanatersebut dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari :
1. a.tarif layananjasa kapal;
2. b.tarif layananjasa barang;
3. c.tarif layananjasa alat dan penunjangkegiatan kepelabuhanan;

Pasal 3

a.jenis tarif jasa layanan;
b.pelaksanaantarif layananjasa kepelabuhanan;
c.pelaksanaan jasa layanan operasional dan administrasi kepelabuhanan terkait lainnya;

BAB II

JENIS TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN Ruang lingkup pengaturan jenis dan tarif pelaksanaanlayanan dan kegiatan kepelabuhanan,meliputi:

Pasal 2

Halaman 8 dan 28 Layanan kepelabuhanan meliputi :

(1)Perusahaan mitra pelabuhan yang bekerja di wilayah kerja operasional pelabuhan bebas Sabang, telah terdattar dan atau telah mendapatkan Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) yang dfkeluarkan oleh PTSPBPKS.
(2)Perusahaan peLayaran/kapten kapal harus menyampaikan pemyataan umum kedatangan kapal (General Declaration) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal, ke alamat kantor pelabuhan BPKSdf jalan Malayahati, Kota Bawah Barat, Sabang - Aceh.
(3)Surat penunjukan keagenan perusahaan pelayaran harus mengajukan pemohonan tambat kapal sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar/muat dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan kedatangan kapal;
2. b.ships particular (surat ukur kapal);
3. c.bHlofloading «b/l) dan/atau manifest;
(4)Data kegiatan bongkar/muat;
(5)Pelayanan kapal yang berkunjung ke pelabuhan BPKS harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:
1. a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. b.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 ten tang Kepelabuhanan;
3. c.SO LAS 1974 (Safety Of ute At Sea);
4. d.Marpol1983 (Marine Potution);
5. e.Konvensi Intemasionallainnya yang telah dtratifikas], serta ketentuan- ketentuan yang berlaku dan Kementenan Perhubungan dan BPKS.

Pasal 5

Tarit layanan kapal terdiri atas;

(1)Tarif jasa pelayanan labuh kapal;
(2)Tarit jasa pelayanan alat apung;
(3)Tarit jasa pelayanan pemanduan kapal;
(4)Tant jasa pelayanan penundaan kapal;
(5)Tanf jasa pelayanan tambat kapal;
(6)Tarif jasa pelayanan angkutan laut perintis; dan
(7)Jasa pelayanan kapal yacht dan sejenisnya;

Pasal 4

(6)Kapal-kapaL angkutan Laut berbendera Indonesia:
1. a.yang tidak melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau luar negeri ditetapkan tarif pelayanan kepeLabuhanan dalam Rupiah (lOR);
2. b.yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan daLam Dollar Amerika Serikat (USO).
(7)Kapal Angkutan Laut Oalam Negeri dikenakan tarif pelayanan kapal daLam mata uang Rupiah (lOR).
(8)Kapal Angkutan Luar Negeri yang menyinggahi satu atau beberapa pelabuhan di Indonesia termasuk kapal perang negara lain, dikenakan tarif peLayanankapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).
(9)Kapal-kapal berbendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan daLam Dollar Amerika Serikat (USO).
(10)BPKS akan menerbitkan nota tagihan kepelabuhanan berdasarkan Port Record dari kantor Unit Pelabuhan BPKSdengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.kapal yang berada di pelabuhan BPKSkurang dari 1 (satu) bulan nota pelayanan kepelabuhanakan di terbitkan sesuai dengan waktu kapal berangkatlkeLuar;
2. b.kapal yang berada di pelabuhanBPKSlebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, nota pelayanan kepelabuhanannya akan diterbitkan setiap bulan;
3. c.kapal yang berada di pelabuhan BPKSlebih dari 3 (tiga) bulan, nota pelayanankepelabuhanannyaakan diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan.
(11)Setiap perrnintaan layanan jasa kepelabuhanan, layanan jasa kapal, layananjasa barang, layananjasa alat dan penunjangoperasionalkegiatan kepelabuhanan, badan usaha penyedia jasa wajib menyampaikan surat permohonansecaratertulis, dan atau mengisi formulir pelayanansebelum menggunakanlayanan.
(12)Pembayaran nota tagihan layanan kepelabuhanan harus diLakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal nota terbit pada bank mitra yang ditunjuk.
(13)Kelalaian dan keterlambatan pelunasannota tagfhan kepelabuhananakan dfkenakansanksf,sesuai;
1. a.tindakan pertama, penangguhanpenerbitan Surat PersetujuanBerlayar (SPB)padakunjunganberikutnya dari syahbandar;
2. b.tindakan kedua, sesuaidenganSOPpiutang BPKS. Halaman10 dan 28
(14)Pengajuan keberatan atas nota tagihan pelayanan kepelabuhanan dapat dilakukan dengan kondisi:
1. a.selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah nota tagihan pelayanan kepelabuhananditerbitkan;
2. b.melampirkan surat keberatan yang ditujukan kepada BPKS(penerbit nota tagihan kepelabuhanan) yang memuat alasan keberatan dan fotocopy nota tagihan pelayanankepeLabuhanan;
3. c.mekanismepenyelesaiankeberatannya mengacu kepada SOPpiutang BPKS.
(15)Nilai tagihan pelayanankepelabuhananuntuk:
1. a.mata uang rupiah per nota tagihan minimal sebesarlOR 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. b.mata uangdollar amerika serikat per nota tagihan minimal sebesarUSD 20,00 (dua puluh dolar amerika serikat).

BAB III

PELAKSANAANTARIF PELAYANAN KEPELABUHANAN Halaman9 dan 28

Pasal 6

Jasa Pelayanan Labuh Kapal

(1)Permintaan jasa pelayanan labuh kapal dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan/atau keagenanpelayaran kepada BPKSselambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelumpelayananlabuh dibutuhkan.
(2)Permintaanjasa pelayananlabuh kapal denganmelampir1<.an:
1. a.surat permohonan kedatangan kapal;
2. b.ships particular (surat ukur kapal);
3. c.bill of loading (B/L) dan/atau manifest.
(3)Tarif pelayanan labuh dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung dan menggunakanperairan pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungankepentinganpelabuhan.
(4)Kapal yang menggunakanperairan pelabuhansebagaimanadimaksudpada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan labuh per kunjungan yang didasarkan pada:
1. a.ukurandan berat kapal (Gross Tonnage) yang mengacupadasurat ukur kapal dan/atau surat ukur kapal sementara;
2. b.JumLahhari perkunjunganadalah 15 (lima belas) hari maksimal.
(5)Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan tarif labuh bukanniaga.
(6)Kapal penumpang yang menggunakanperairan pelabuhan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikenakan tarif labuh dengansistem perhitungan dan tarif dasar. Halaman 11 dari 28
(1)Setiap kapal wajib pandu yang akan menggunakanperairan pelabuhan di dalam daerah lingkungankerja dan daerah lingkunganwajib mengajukan permintaan pandukepadaBPKS.
(2)Pelayananpandu dan tarif pandu akan disesuaikandengan kesepakatan pelayananpandu.

Pasal 9

Jasa pelayanan Alat ApunS

(1)Alat-alat apung dalam perairan pelabuhandi wilayah lingkungankerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin dan syahbandardan mempunyaiperjanjian kerjasamadenganBPKS.
(2)Tarif alat apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam mekanisme kerjasama.

Pasal 10

Jasa Pelayanan Pemanduan Kapal Pasal 8 Pembebasantarif pelayananlabuh untuk kapatangkutantaut dalam negeri, dan angkutan laut luar negeri diberikan denganketentuan sebagaiberikut :

a.kapal perang Republik Indonesia, kapal syabandar, kapal navigasi, kapal patroli kesatuan penjagaan taut dan pantai (KPLP),kapat bea dan cukai, kapal penelitian, kapal untuk kegiatan kemanusiaan, kapal pemerintah, kapal kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI), serta kapal yang melaksanakantugassearch and rescue (SAR);
b.kapal yangsesuaiketentuan instansiyang berwenangtidak wajib register;
c.kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;
d.kapal sedangdiperbaiki diatas dock.

Pasal 7

Kapal yang berada di terminal khusus/TUKSdalam perairan pelabuhan di wilayah lingkungankerja dan daerah Lingkungankepentinganpelabuhandalam rangka kegiatan bongkar/muat, repairlperbaikan di perairan, atau standby, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut: a.1-30hari100%

b.31-180hari 25%
c.181-365hari 50%,dan
d.lebih dari 365hari 100%. Halaman12 dari 28 Tarif pelayanan tambat dihitung sekurang-kurangnyauntuk % (seperempat) etmal atau 6 (enam)jam denganpembulatan sebagai berikut:

(1)Sampaidengan6 (enam)jam dihitung ~ (seperempat)etmal;
(2)lebih dari 6 (enam)jam sampaidengan12 (dua betas) jam dihitung ~ (setengah) etmal;
(3)Lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung ~ (tiga perempat) etmal;
(4)lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.

Pasal 13

Pasal 12 Jasa Pelayanan Tambat Kapal

(1)Permintaan jasa pelayanan tambat kapal dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan/atau keagenanpelayaran kepada BPKSselambat-lambatnya 1x24jam sebelumpelayanantambat dibutuhkan.
(2)Permintaanjasa pelayanantambat kapal denganmelampirkan;
1. a.ships particular (surat ukur kapal);
2. b.billofloading (b/l) danl atau manifest;
3. c.data kegiatan bongkarl muat; dan
4. d.stowage plane.
(3)Tarif tambat kapal dikenakan terhadap setiap kapal yang bertambat pada jenis tambatan yang terdiri dan dermaga, breasting dolphin/pelampung serta pinggiran (kapal yang merapat pada kapal lain yang sedans sandarItambat).
(4)Pengenaantarif tambat kapal sebagaimanadimaksudayat (3), didasarkan pada:
1. a.ukuran dan berat kapal (Gross Tonnage) yang mengacupada surat ukur kapal dan/atau surat ukur kapal sementara;
2. b.jumlah hari masa tambat menggunakan satuan hitung etmal.

Pasal 11

Jasa Pelayanan Penundaan Kapal

(1)Setiap pelayanan penundaan kapal yang akan menggunakan perairan pelabuhandi dalam daerah lingkungankerja dan daerah lingkunganwajib tunda mengajukanpermintaan pelayananpenundaankapal kepadaBPKS.
(2)Pelayanandan tarff penundaankapal akan disesuaikandengankesepakatan pelayananpenundaankapal. Halaman 13 dan 28 f/)/
1. a.untuk kedatangan yang lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, kapal akan dilabuhkan pada area yang ditentukan oleh otoritas pelabuhandan akandilayani sesuaijadwal yang direncanakan;
2. b.untuk keterlambatan dari jadwal yang direncanakan, kapal akan dilabuhkan pada area yang ditentukan oleh otoritas pelabuhan dan akandilayani sesuaiaktivitas dermaga.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…