DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan dan Badan koordinasi Penanaman Modal. Lampiran mengatur tentang SOP.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur secara maksimal pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, perlu menetapkan Jenis Pelayanan Perizinan dan Honperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang;

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Hornor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Hornor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan' Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Hornor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, menjadi dasar dan acuan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah didelegasikan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG, Menimbang NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG JENIS PELA YANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG '\I~\'(I vii STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
1. 1.Undang Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
2. 2.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pellmpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 6653);
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. 10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
11. 11.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagal Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas;
12. 12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Pelaksanaanl Kewenangan Bidang Perhubungan Laut Yang Dilimpahkan Kepada Dewan Kawasan Sabang; Mengingat STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) viii A. Jenis Pelayanan :
a.Pelayanan Helpdesk;
b.Penerbitan Surat lzin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang;
c.Penerbitan Surat lzin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang;
d.Layanan Surat Masuk dan Legalisir;
e.Pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP); t/1!H,l3dWi5 Pasal 2 Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi perizinan sebagai berikut:

Pasal 1

Melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENT ANG JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-Dag/Per/1/2013 ten tang Ketentuan Penertiban Perizinan Di Bidang Perdagangan Pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen;
15.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
16.Peraturan Gubemur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
17.Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/19/2016 tentang Penetapan Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
18.Keputusan Gubemur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode 2020- 2025;
19.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Menetapkan ix STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) Hal 4 dariS D. Jenis peLayananperizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia:

a.Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan;
b.Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan;
c.Penerbitan lzin Pengoperasian PeLabuhan;
d.Pemberian Konsensi Kepada Badan Usaha PeLabuhan(BUP);
e.Penetapan Pelaksanaan dan Izin PeLaksanaanPengerukan DLKr/DLKp;
f.Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp; C. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia:
a.Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LOP);
b.Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
c.Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT);
d.Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S);
e.Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LOP);
f.Penerbitan lzin Pengeluaran Sementara ke dari Luar Daerah Pabean (LDP);
g.Penerbitan lzin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung;
h.Penerbitan lzin Pemasukan Barang ModaLTidak Barn Rekondisi;
1. 1.Penerbitan Izin Pemasukan Barang ModaLTidak Baru Remanufakturing;
j.Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat;
k.Penerbitan Rekomendasi PeLuncuranKapal;
l.Penerbitan lzin PengeLuaranBarang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
m.Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Datam Daerah Pabean (TLDDP);
n.Penerbitan Pengujian LAB. B. Jenis peLayanan perizinan yang diLimpahkan oLeh Menteri Perdagangan RepubLik Indonesia:
a.Penerbitan Surat lzin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A);
b.Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri;
c.Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL);
d.Penerbitan Surat lzin Usaha Jasa Survei (SIUJS);
e.Penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2)Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2);
f.Penerbitan Surat Persetujuan PenyeLenggaraanPameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang IntemasionaL;
g.Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan TunggaLPupuk Produksi Luar Negeri;
h.Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
f.PeLayanan PengambHan;
g.PeLayanan Penyampaian Informasi dan Pengaduan. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) x flpl 5 darl5 Ditetapkan di Sabang pada tanggal23 November 2021 Pasal 5 Peraturan im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala ini diatur dengan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Ini merupakan pedoman bagi pelaksana proses pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. E. Jenis pelayanan perlzinan yang dilimpahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RepubUk Indonesia:

a.Pengawasan Kepatuhan Penanaman Modal;
b.Konsultasi OSSRBAPenanaman Modal Asing;
c.Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
d.Peneta pan lzin Usaha Penanaman Modal pada OSSBPKS;
e.Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing;
f.Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha;
g.Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
g.Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
h.Penerbitan lzin Bongkar Muat Barang;
1. 1.Penerbitan lzin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi;
j.Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; k, Penerbitan lzin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; L Penerbitan Izin UsahaTally Mandiri;
m.Penerbitan lzin Usaha Depo Peti Kemas;
n.Penerbitan lzin Usaha Pengelolaan Kapal;
o.Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal;
p.Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal;
q.Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal;
r.Penerbitan lzin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal;
s.Pemprosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi. xi STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) xii STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU JENIS PELAYANAN B A G I A N 1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 2 3 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) Nomor : 1/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 Judul SOP : Pelayanan Helpdesk DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN : SOP Petugas Antrian. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 Regulasi Peraturan Perizinan PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Maksimal pelayanan 30 menit Pelayanan Terpadu Satu Pintu BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 4 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON LOKET KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 • Mengambil nomor antrian • Menunggu Panggilan Antrian. Antrian Berkas/Dokumen SOP Petugas Antrian 2 • Menyampaikan informasi dan penjelasanyang dibutuhkan oleh pemohon • Memastikan bahwa informasi sampai kepemohon. Persyaratan danProsedur perizinan 30 Menit Berkas/Dokumen 3 • Mendapatkan informasi dan penjelasan. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Pelayanan Helpdesk NOMOR SOP : 1/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 Nomor : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri. DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 7 Mampu bekerjasama secara team work. 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 "PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;” 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 12 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN. KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Perizinan 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri atau Luar Negeri NOMOR SOP : : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Penerbitan SuratTanda Pendaftaran Agen atauDistributor Barang dan/atau jasa produksidalam negeri atau luar negeri. kepadaPTSP BPKS dengan mendatangi kantorPTSP dengan langsung pengajuan ke PTSPdan menyerahkan persyaratan dokumenwajib dalam bentuk hardcopy dan softcopyberikut:1. Surat Permohonan2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP)3. Surat Pernyataan4. Nomor Induk Berusaha dengan JenisAPI-P/ API-U5. Izin Usaha Sektor(SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ Izin UsahaLain Sejenis)6. Izin Lokasi Usaha di Sabang7. NPWP8. Akta Notaris9. Rekomendasi dari instansi terkaitdomisili perusahaan. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget 1 jam DokumenPermohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau jasa produksi dalam negeri atauluar negeri, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 Jam DokumenPermohonan SOP ProsesDokumen KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU YA Tidak Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU 3 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agenatau Distributor Barang dan/atau jasaproduksi dalam negeri atau luar negeri,Jika setuju melanjutkan kepadaVerifikator 2, Jika Tidak setujudikembalikan kepada Pemproses DokumenUntuk dilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 Jam Draft IzinUsaha 4 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agenatau Distributor Barang dan/atau jasaproduksi dalam negeri atau luar negeri,Jika setuju melanjutkan kepada Validator,Jika Tidak setuju dikembalikan kepadaVerifikator 1 Untuk dilakukan pengecekankembali dan dikembalikan kepadaPemproses Dokumen. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget 5 Jam Draft IzinUsaha 5 Memvalidasi draft Penerbitan Surat TandaPendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau jasa produksi dalam negeri atauluar negeri. Jika setuju melakukanpersetujuan dan memberikan penanggalandokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untukdisetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepadaVerifikator 2 untuk dilengkapi dandiperbaiki. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget,Draft izin Usaha (IU) 5 Jam Draft IzinUsaha Tidak YA Tidak YA Tidak YA _______, ,.-- - L Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU 6 Approval draft Izin Usaha Jika setujudisetujui dan diserahkan kepada AdminDokumen (TU PTSP) untuk dilakukanpenerbitan dan dokumentasi, jika tidaksetuju dikembalikan/dirollback kepadatahap sebelumnya untukdilengkapi/diperbaiki. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget,Draft izin Usaha (IU) 5 Jam Draft IzinUsaha 7 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Penerbitan Surat TandaPendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau jasa produksi dalam negeri atauluar negeri, Jika setuju melakukanpenerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atauDistributor Barang dan/atau jasa produksidalam negeri atau luar negeri sertaMendokumentasikan (pengarsipan)permohonan serta menyerahkan kepadaPetugas Loket (Helpdesk) untukdiserahkan kepada pemohon. Jika Tidaksetuju dikembalikan kepada ApprovalPTSP untuk diperbaiki. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget,Draft izin Usaha (IU) 5 Jam Izin Usaha SOP Pengarsipan 8 Menyerahkan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau jasa produksi dalam negeri atauluar negeri kepada pemohon. izin Usaha 30 Menit Izin Usaha 9 Menerima Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau jasa produksi dalam negeri atauluar negeri. 30 menit Izin Usaha Tidak YA Tidak YA 9 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) Nomor : 3/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang. DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 9 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;” 10 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SOP Proses Dokumen. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 Regulasi Peraturan Perizinan PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang NOMOR SOP : 3/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON LOKET PROSESBISNIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 • Mengambil antrian • Menyerahkan surat/dokumen berupahardcopy dan softcopy • Mengirim surat/dokumen yang sudah discan ke email www.bpks.go.id.” Surat/Dokumen(hardcopy dan/atausoftcopy), Kom - puter terkoneksidengan jaringaninternet. SOP Petugas Antrian 2 • Menerima dan memeriksa surat/dokumen. • Membuat form disposisi surat/dokumen Lengkap & Sesuai Surat/Dokumen(hardcopy dan/atausoftcopy), Kom - puter terkoneksidengan jaringaninternet. 10 Menit Tanda Terima,form disposisi 3 • Pelaku Usaha Menerima Tanda Terima surat/dokumen masuk Tanda Terima 5 Menit 4 • Memproses permohonan perizinan sesuaidengan ketentuan Surat/Dokumen(hardcopy dan/atausoftcopy), Kom - puter terkoneksidengan jaringaninternet. formdisposisi 2 hari SOP Proses Dokumen 5 • Memproses selesai dan memberitahukankepada Pelaku Usaha Dokumen TPP 6 • Memproses penyerahan dokumen TPP Dokumen TPP 5 Menit Tidaklengkap &Tidak sesuai Lengkap & Sesuai 11 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) Nomor : 4/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Layanan Surat Masuk dan Legalisir DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.” KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1 SOP Petugas Antrian. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP Proses Dokumen. 2 Regulasi Peraturan Perizinan PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Maksimal pelayanan 10 menit. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Layanan Surat Masuk dan Legalisir NOMOR SOP : 4/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON LOKET PROSESBISNIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 • Mengambil antrian • Menyerahkan surat/dokumen berupahardcopy dan softcopy • Mengirim surat/dokumen yang sudah di scanke email www.bpks.go.id.” Surat/Dokumen(hardcopy dan/atausoftcopy), Kom - puter terkoneksidengan jaringaninternet. SOP Petugas Antrian 2 • Menerima dan memeriksa surat/dokumen. • Mencatat setiap surat masuk • Membuat form disposisi surat/dokumenmasuk. Surat/Dokumen(hardcopy dan/atausoftcopy), Kom - puter terkoneksidengan jaringaninternet. 10 Menit Tanda Terima,form disposisi 3 • Menerima Tanda Terima surat/dokumenmasuk. Tanda Terima 4 • Memproses permohonan perizinan sesuaidengan ketentuan Surat/Dokumen(hardcopy dan/atausoftcopy), Kom - puter terkoneksidengan jaringaninternet. formdisposisi SOP Proses Dokumen Tidak lengkap& Tidak sesuai Lengkap & Sesuai Lengkap& Sesuai lengkap& sesuai 13 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) Nomor : 5/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.” 11 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1 SOP Proses Dokumen. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP Proses Dokumen. 2 Regulasi Peraturan Perizinan (Syarat-syarat Pendaftaran Perusahaan di PTSP) PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP) NOMOR SOP : 5/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON LOKET PROSESBISNIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 • Mengambil antrian • Menyerahkan surat/dokumen berupahardcopy dan softcopy • Mengirim surat/dokumen yang sudah discan ke email www.bpks.go.id.” Surat/Dokumen(hardcopy dan/atausoftcopy), Kom - puter terkoneksidengan jaringaninternet. SOP Petugas Antrian 2 • Menerima dan memeriksa surat/dokumen. • Membuat form disposisi surat/dokumen. Surat/Dokumen(hardcopy dan/atausoftcopy), Kom - puter terkoneksidengan jaringaninternet. 10 Menit Tanda Terima,form disposisi 3 • Menerima Tanda Terima surat/dokumenmasuk. Tanda Terima 5 Menit 4 • Memproses permohonan perizinan sesuaidengan ketentuan Surat/Dokumen(hardcopy dan/atausoftcopy), Kom - puter terkoneksidengan jaringaninternet. formdisposisi 2 Hari SOP Proses Dokumen 5 • Memproses selesai dan memberitahukankepada Pelaku Usaha Dokumen TPP 5 Menit 6 • Memproses penyerahan dokumen TPP Dokumen TPP 5 Menit Tidak lengkap& Tidak sesuai Lengkap & Sesuai Lengkap& Sesuai lengkap& sesuai SA BANG 15 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1. 1.Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
2. 2.Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terbaru ;
3. 3.Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. 4.Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung jawab perusahaan;
5. 5.Struktur Organisasi;
6. 6.Izin-izin spesifik dan surat keterangan/referensi lainnya. Catatan: Untuk kantor pusat perusahaan yang beralamat diluar kota Sabang harus melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:
7. 1.Fotocopy Akte Pendirian cabang Perusahaan di Sabang yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
8. 2.Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Keuchik Gampong dalam Kota Sabang;
9. 3.Surat penunjukan Direktur/penanggung jawab perusahaan cabang Sabang. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 16 Nomor : 6/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Pelayanan Pengambilan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Memahami prosedur pelayanan pengambilan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan pengambilan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.” KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1 SOP Petugas Pengamanan. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP Petugas Antrian. 2 Regulasi Peraturan Perizinan PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Maksimal pelayanan 10 menit. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 1 17 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Pelayanan Pengambilan NOMOR SOP : 6/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON LOKET KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 • Pendaftaran Pengambilan antrian • Menyerahkan Tanda Terima Dokumen(menyerahkan persyaratan dokumen wajibdalam bentuk hardcopy dan softcopy). Tanda TerimaDokumen SOP Petugas Antrian 2 • Memeriksa dan mengecek kesediaanDokumen • Memeriksa dan mengecek tanda terima • Menerima dan memeriksa kesesuaian dankeabsahan tanda terima, apabila sesuaidan sah maka diserahkan dokumen izin danapabila tidak sah maka ditolak • Mencatat dan mengarsipkan setiap dokumenyang keluar.” Tanda TerimaDokumen 10 Menit DokumenPerizinan 3 • Menerima dokumen perizinan. DokumenPerizinan belum ada/ tidak sah ada/sah STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 18 Nomor : 7/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Pelayanan Penyampaian Informasi dan Pengaduan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Memahami prosedur penyampaian jawaban informasi dan pengaduan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.” KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SOP Pengarsipan. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 Regulasi Peraturan Perizinan PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Maksimal pelayanan 3 hari. 1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Pelayanan Penyampaian Informasi dan Pengaduan NOMOR SOP : 7/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PETUGAS PENGADUAN KEPALA KTSP PROSESBISNIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 • Pelapor bisa menyampaikan pengaduan langsung ke KTSPatau melalui email ke www.bpks.go.id • Pelapor meminta informasi kepada petugas informasimengenai tata cara pelaporan pengaduan (dengan mengisiformulir pengaduan yang diberikan petugas informasi) • Mengisi formulir pengaduan • Formulir tersebut diberikan kepada Loket Layanan Pengaduanuntuk diseleksi kelengkapan data yang diisi sesuai denganidentitas yang berlaku lalu diserahkan kepada PetugasPengaduan KTSP • menyerahkan persyaratan dokumen (jika ada) dalam bentukhardcopy dan/atau softcopy. Dokumen (hardcopy dan/atausoftcopy), Komputer terkoneksidengan jaringan internet. 15 Menit 2 • Menerima, melakukan analisa awal pengaduan,memilah danmendistribusikan sesuai jenis pengaduan ke Bagian terkait ataspersetujuan Kepala KTSP • Memberikan informasi atau jawaban apabila bisa dijawab danapabila tidak bisa diteruskan ke tahap selanjutnya. • Melakukan pengarsipan setiap pengaduan yang masuk. Dokumen (hardcopy dan/atausoftcopy), Komputer terkoneksidengan jaringan internet 10 Menit Informasi dan pengaduan 4 • Mendistribusikan sesuai jenis pengaduan ke bagianterkait Surat/ Dokumen, form disposisi(hardcopy dan/atau softcopy),Komputer terkoneksi denganjaringan internet 5 Menit Informasi dan pengaduan • Memproses dan memberikan jawaban terhadap setiappengaduan. Surat/ Dokumen (hardcopydan/atau softcopy), Komputerterkoneksi dengan jaringaninternet. 2 hari Informasi dan Pengaduan • Menerima dan mengarsipkan setiap jawaban • Mendistribusikan jawaban kepada pelapor Surat/ Dokumen (hardcopydan/atau softcopy), Komputerterkoneksi dengan jaringaninternet. 5 Menit Informasi dan Pengaduan SOP Pengarsipan • Menerima jawaban atas segala pengaduan baik berupadokumen maupun melalui email. Surat/ Dokumen (hardcopydan/atau softcopy), Komputerterkoneksi dengan jaringaninternet. SA BANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 20 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SOP PETUGAS ANTRIAN
10. 1.Memulai aktivitas antrian pukul 09.00
11. 2.Memberikan nomor antrian kepada pelaku usaha sesuai dengan kedatangannya
12. 3.Memberikan lembar formulir kepada PU dan mendampingi PU
13. 4.Mempersilahkan PU menunggu pada tempat yang telah disediakan
14. 5.Mempersilahkan PU menuju loket pelayanan sesuai dengan peruntukannya SA BANG 21 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SOP PETUGAS PENGAMANAN
15. 1.Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi PU
16. 2.Mendampingi petugas PTSP pada jam pelayanan
17. 3.Memberikan informasi dan arahan yang berkaitan dengan pelayanan
18. 4.Mengamankan segala permasalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan PU
19. 5.Memberikan arahan jika terjadi kebakaran dan bencana
20. 6.Membantu PU yang membutuhkan keamanan SA BANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 22 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SOP PETUGAS PENGARSIPAN
21. 1.Menerima dokumen dari KTU
22. 2.Menyesuaikan dokumen dengan file pengarsipan
23. 3.Memberikan informasi tentang dokumen jika dibutuhkan SA BANG 23 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SOP PROSES DOKUMEN
24. 1.Menerima dokumen dari PU
25. 2.Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
26. 3.Memberikan informasi kepada PU tentang keberadaan dan pengurusan dokumen
27. 4.Mengembalikan dokumen sesuai hasil atau atas permintaan PU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 24 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN B A G I A N 2 UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 26 Nomor : 01/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan prwakilan perusahaan perdagangan asing; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 7 Mampu bekerjasama secara team work. 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/ PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 12 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/ PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERTIBAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAN ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010; 13 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/ PER/6/2010 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING. KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) NOMOR SOP : 01/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan penerbitansurat izin usaha perwakilan perusahaanperdagangan asing (SIUP3A) denganlangsung pengajuan ke PTSP danmenyerahkan persyaratan dokumen wajibdalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:1. Surat Permohonan; 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan JenisAPI-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisiliperusahaan Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget 1 Jam Dokumen Permo-honan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan penerbitan surat izin usahaperwakilan perusahaan perdagangan asing(SIUP3A), Jika setuju kemudian divalidasiuntuk diteruskan kepada Verifikator 1 danJika tidak setuju ditolak untuk dikembalikankepada Pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanpenerbitan surat izin usaha perwakilanperusahaan perdagangan asing (SIUP3A), Jikasetuju melanjutkan kepada Verifikator 2, JikaTidak setuju dikembalikan kepada PemprosesDokumen Untuk dilakukan pengecekankembali dan dikembalikan kepada pemohon. Tidak Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Draft Izin Usaha PerwakilanPerusahaanPerdagan - gan Asing(SIUP3A) 4 Memverifikasi dokumen permohonanpenerbitan surat izin usaha perwakilanperusahaan perdagangan asing (SIUP3A),Jika setuju melanjutkan kepada Validator, JikaTidak setuju dikembalikan kepada Verifikator1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada Pemproses Dokumen. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget 5 Jam Draft Izin Usaha PerwakilanPerusahaanPerdagan - gan Asing(SIUP3A) NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 5 Memvalidasi draft penerbitan surat izin usahaperwakilan perusahaan perdagangan asing(SIUP3A). Jika setuju melakukan persetujuandan memberikan penanggalan dokumenserta masa berlaku dan disampaikan kepadaApproval PTSP untuk disetujui, jika tidaksetuju dikembalikan/dirollback kepadaVerifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Tidak Ya DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft Izin Usaha PerwakilanPerusahaanPerdagangan Asing (SIUP3A) 6 Approval draft Izin Usaha PerwakilanPerusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)Jika setuju disetujui dan diserahkan kepadaAdmin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukanpenerbitan dan dokumentasi, jika tidak setujudikembalikan untuk dilengkapi/diperbaiki. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft Izin Usaha Perwakilan Peru - sahaan Perdagan - gan Asing(SIUP3A) 7 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan penerbitan surat izin usahaperwakilan perusahaan perdaganganasing (SIUP3A). Jika setuju melakukanpenerbitan dan stempel Draft (SIUP3A)serta Mendokumentasikan (pengarsipan)permohonan serta menyerahkan kepadaPetugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkankepada pemohon. Jika Tidak setujudikembalikan kepada PTSP untuk diperbaiki. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Izin UsahaPerwakilanPerusahaanPerdagangan Asing (SIU - P3A) SOP Pengarsipan 8 Menyerahkan penerbitan surat izin usahaperwakilan perusahaan perdagangan asing(SIUP3A) kepada pemohon. Ijin Usaha 30 Menit Izin UsahaPerwakilanPerusahaanPerdagangan Asing (SIU - P3A) 9 Menerima penerbitan surat izin usahaperwakilan perusahaan perdagangan asing(SIUP3A). 30 Menit Izin UsahaPerwakilanPerusahaanPerdagangan Asing (SIU - P3A) Ya Ya STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 30 Nomor : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri. DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 7 Mampu bekerjasama secara team work. 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/ PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 12 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/ PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERTIBAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAN ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010; 13 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN. KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Perizinan 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri atau Luar Negeri. NOMOR SOP : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 “Mengajukan permohonan Penerbitan SuratTanda Pendaftaran Agen atauDistributor Barang dan/atau jasa produksidalam negeri atau luar negeri. kepada PTSPBPKS dengan mendatangi kantor PTSPdengan langsung pengajuan ke PTSP danmenyerahkan persyaratan dokumen wajibdalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan JenisAPI-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisiliperusahaan. Tidak DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 1 Jam Dokumen Permo-honan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan Penerbitan Surat TandaPendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau jasa produksi dalam negeri atau luarnegeri, Jika setuju kemudian divalidasi untukditeruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidaksetuju ditolak untuk dikembalikan kepadaPemohon. YA DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam DokumenPermohon - an SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agenatau Distributor Barang dan/atau jasaproduksi dalam negeri atau luar negeri, Jikasetuju melanjutkan kepada Verifikator 2, JikaTidak setuju dikembalikan kepada PemprosesDokumen Untuk dilakukan pengecekankembali dan dikembalikan kepada pemohon. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Draft Izin Usaha YA Tidak ... L NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 4 1. Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agenatau Distributor Barang dan/atau jasaproduksi dalam negeri atau luar negeri,Jika setuju melanjutkan kepada Validator,Jika Tidak setuju dikembalikan kepadaVerifikator 1 Untuk dilakukan pengecekankembali dan dikembalikan kepadaPemproses Dokumen. DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 5 Jam Draft Izin Usaha 5 Memvalidasi draft Penerbitan Surat TandaPendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau jasa produksi dalam negeri atau luarnegeri. Jika setuju melakukan persetujuandan memberikan penanggalan dokumenserta masa berlaku dan disampaikan kepadaApproval PTSP untuk disetujui, jika tidaksetuju dikembalikan/dirollback kepadaVerifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Ya DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget, Draftizin Usaha (IU) 5 Jam Draft Izin Usaha 6 Approval draft Izin Usaha Jika setuju disetujuidan diserahkan kepada Admin Dokumen(TU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dandokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada tahap sebelumnya untukdilengkapi/diperbaiki. DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget, Draftizin Usaha (IU) 5 Jam Draft Izin Usaha 7 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Penerbitan Surat Tanda PendaftaranAgen atau Distributor Barang dan/atau jasaproduksi dalam negeri atau luar negeri, Jikasetuju melakukan penerbitan dan stempelDraft Penerbitan Surat Tanda PendaftaranAgen atau Distributor Barang dan/ataujasa produksi dalam negeri atau luar negeriserta Mendokumentasikan (pengarsipan)permohonan serta menyerahkan kepadaPetugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkankepada pemohon. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Approval PTSP untukdiperbaiki. Tidak DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget, Draftizin Usaha (IU) 5 Jam Izin Usaha SOP Pengarsipan 8 Menyerahkan Penerbitan Surat TandaPendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau jasa produksi dalam negeri atau luarnegeri kepada pemohon. Izin Usaha 30 Menit Izin Usaha 9 Menerima Penerbitan Surat TandaPendaftaran Agen atau Distributor Barangdan/atau jasa produksi dalam negeri atau luarnegeri. 30 Menit Izin Usaha Ya Tidak Tidak Ya Ya Nomor : 03/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Mamahami prosedur, persyaratan dan Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Mampu bekerjasama secara team work; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; "PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;” 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 12 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/ PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 13 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 47/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/M DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG; KETERKAITAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer 4 4 Aplikasi Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) 5 PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) NOMOR SOP : 03/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan PenerbitanSurat Izin Usaha Penjualan Langsung(SIUPL) kepada PTSP BPKS denganmendatangi kantor PTSP sertamelengkapi administrasi berikut:Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dansoftcopy sebagai berikut:1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan JenisAPI-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisiliperusahaan Tidak DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 1 Jam Dokumen Permo-honan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan Penerbitan Surat Izin UsahaPenjualan Langsung (SIUPL), Jika setujukemudian divalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. Ya DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam DokumenPermohon - an SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha PenjualanLangsung (SIUPL), Jika setuju melanjutkankepada Verifikator 2, Jika Tidak setujudikembalikan kepada Pemproses DokumenUntuk dilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada pemohon. Tidak Ya Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Draft IzinUsaha Ka - wasan LDP 4 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha PenjualanLangsung (SIUPL), Jika setuju melanjutkankepada Validator, Jika Tidak setujudikembalikan kepada Verifikator 1 Untukdilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada Pemproses Dokumen. Ya DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 5 Jam Draft IzinUsaha Ka - wasan LDP NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 5 Memvalidasi draft Penerbitan SuratIzin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).Jika setuju melakukan persetujuan danmemberikan penanggalan dokumen sertamasa berlaku dan disampaikan kepadaApproval PTSP untuk disetujui, jika tidaksetuju dikembalikan/dirollback kepadaVerifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Tidak Ya DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft Izin Usaha 6 Approval draft Penerbitan Surat Izin UsahaPenjualan Langsung (SIUPL) Jika setujudisetujui dan diserahkan kepada AdminDokumen (TU PTSP) untuk dilakukanpenerbitan dan dokumentasi, jika tidaksetuju dikembalikan/dirollback kepadaDirektur Lalu Lintas Barang untuk dilengkapi/diperbaiki. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft Izin Usaha 7 Admin Dokumen (TU Direktur) memeriksatampilanPenerbitan Surat Izin UsahaPenjualan Langsung (SIUPL), Jika setujumelakukan penerbitan dan stempel DraftPenerbitan Surat Izin Usaha PenjualanLangsung (SIUPL) serta Mendokumentasikan(pengarsipan) permohonan sertamenyerahkan kepada Petugas Loket(Helpdesk) untuk diserahkan kepadapemohon. Jika Tidak setuju dikembalikankepada Approval PTSP untuk diperbaiki. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Izin Usaha SOP Pengarsipan 8 Menyerahkan Penerbitan Surat Izin UsahaPenjualan Langsung (SIUPL) kepadapemohon. Izin Usaha 30 menit Izin Usaha 9 Menerima Penerbitan Surat Izin UsahaPenjualan Langsung (SIUPL). 30 menit Izin Usaha Ya Ya STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 36 Nomor : 04/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Mampu bekerjasama secara team work; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 12 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/ PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 13 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:14/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY. KETERKAITAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) NOMOR SOP : 04/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Penerbitan SuratIzin Usaha Jasa Survei (SIUJS) kepada PTSPBPKS dengan mendatangi kantor PTSPserta melengkapi administrasi berikut.Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dansoftcopy sebagai berikut:1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan(TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan JenisAPI-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisiliperusahaan Tidak DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 1 Jam Dokumen Permo-honan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan Penerbitan Surat Izin Usaha JasaSurvei (SIUJS), Jika setuju kemudian divalidasiuntuk diteruskan kepada Verifikator 1 danJika tidak setuju ditolak untuk dikembalikankepada Pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam DokumenPermohon - an SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei(SIUJS), Jika setuju melanjutkan kepadaVerifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikankepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikan kepadapemohon. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Draft IzinUsaha Ka - wasan LDP 4 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei(SIUJS), Jika setuju melanjutkan kepadaValidator, Jika Tidak setuju dikembalikankepada Verifikator 1 Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikan kepadaPemproses Dokumen. DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 5 Jam Draft IzinUsaha Ka - wasan LDP Ya Ya Tidak Ya r I ~S+- - +- - I NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 5 Memvalidasi draft Penerbitan Surat IzinUsaha Jasa Survei (SIUJS). Jika setujumelakukan persetujuan dan memberikanpenanggalan dokumen serta masa berlakudan disampaikan kepada ApprovalPTSP untuk disetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2untuk dilengkapi dan diperbaiki. Tidak Ya DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft Izin Usaha 6 Approval draft Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)Jika setuju disetujui dan diserahkan kepadaAdmin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukanpenerbitan dan dokumentasi, jika tidaksetuju dikembalikan/dirollback kembali PTSPuntuk dilengkapi/diperbaiki. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft Izin Usaha 7 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilanPenerbitan Surat Izin Usaha JasaSurvei (SIUJS), Jika setuju melakukanpenerbitan dan stempel Draft PenerbitanSurat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)serta Mendokumentasikan (pengarsipan)permohonan serta menyerahkan kepadaPetugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkankepada pemohon. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Approval PTSP untukdiperbaiki. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Izin Usaha SOP Pengarsipan 8 Menyerahkan Penerbitan Surat Izin UsahaJasa Survei (SIUJS) kepada pemohon. Izin Usaha 30 menit Izin Usaha 9 Menerima Penerbitan Surat Izin Usaha JasaSurvei (SIUJS). 30 menit Izin Usaha Ya Ya 39 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) Nomor : 08/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Mampu bekerjasama secara team work; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 7 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/ PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 12 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/ PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA. KETERKAITAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) NOMOR SOP : 08/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR ADMIN DOKUMEN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan BahanBerbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)de kepada PTSP BPKS dengan mendatangi kantor PTSP serta melengkapiadministrasi berikut. Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagai berikut:1. Surat Permohonan Perusahaan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan(TPP) 3. Surat Pernyataan Bermaterai 4. Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) khusus jenis API-U 6. Laporan Realisasi Pemasukan Sebelumnya (Sistem) 7. Daftar Distribusi Barang 8. Nomor Induk Kepabeanan (NIK) DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 1 Jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonanPenerbitanSurat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi DistributorTerdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) , Jika setuju kemudian divalidasiuntuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untukdikembalikan kepada Pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 6 Jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin UsahaPerdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar BahanBerbahaya (DT-B2), Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, JikaTidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 6 Jam DraftPenerbitanSurat Izin Usaha PerdaganganBahan Berba - haya (SIUPB2)Bagi DistributorTerdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) 4 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin UsahaPerdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar BahanBerbahaya (DT-B2), Jika setuju melanjutkan kepada Validator, Jika Tidaksetuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekankembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen. DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 6 Jam DraftPenerbitanSurat Izin Usaha PerdaganganBahan Berba - haya (SIUPB2)Bagi DistributorTerdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR ADMIN DOKUMEN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 5 Memvalidasi draft Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan BahanBerbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2).Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumenserta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui,jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untukdilengkapi dan diperbaiki. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin 6 Jam DraftPenerbitanSurat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar BahanBerbahaya (DT- B2) 6 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilanPenerbitan SuratIzin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi DistributorTerdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) , Jika setuju melakukan penerbitanserta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin 6 Jam DraftPenerbitanSurat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar BahanBerbahaya (DT- B2) SOP Pengarsipan 7 MenerimaPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya(SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) BPKSlangsung dari sistem. 30 Menit Izin PenerbitanSurat Izin Usaha PerdaganganBahan Berba - haya (SIUPB2)Bagi DistributorTerdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 42 Nomor : 09/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Mampu bekerjasama secara team work; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG; 6 Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik. 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/ PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 12 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG. KETERKAITAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional NOMOR SOP : 09/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Penerbitan SuratPersetujuan Penyelenggaraan PameranDagang, Konvensi, dan Seminar DagangInternasional kepada PTSP BPKS denganmendatangi kantor PTSP serta melengkapiadministrasi berikut.Dokumen Wajib dalam bentuk hard copydan softcopy:1. Surat Permohonan2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP)3. Surat Pernyataan4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U5. Izin Usaha Sektor(SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ Izin UsahaLain Sejenis)6. Izin Lokasi Usaha di Sabang7. NPWP8. Akta Notaris9. Rekomendasi dari instansi terkaitdomisili perusahaan DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget 1 jam DokumenPermohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan Penerbitan Surat PersetujuanPenyelenggaraan Pameran Dagang,Konvensi, dan Seminar DagangInternasional, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 Jam DokumenPermohonan SOP ProsesDokumen KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU YA Tidak I ~ J . I STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 4444 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU 3 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat PersetujuanPenyelenggaraan Pameran Dagang,Konvensi, dan Seminar DagangInternasional, Jika setuju melanjutkankepada Verifikator 2, Jika Tidak setujudikembalikan kepada Pemproses DokumenUntuk dilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 Jam Draft SuratPersetujuanPenyelenggaraan PameranDagang,Konvensi, danSeminarDagangInternasional 4 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat PersetujuanPenyelenggaraan Pameran Dagang,Konvensi, dan Seminar DagangInternasional, Jika setuju melanjutkankepada Validator, Jika Tidak setujudikembalikan kepada Verifikator 1 Untukdilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada Pemproses Dokumen. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget 5 Jam Draft SuratPersetujuanPenyelenggaraan PameranDagang,Konvensi, danSeminarDagangInternasional 5 Memvalidasi draft Penerbitan SuratPersetujuan Penyelenggaraan PameranDagang, Konvensi, dan Seminar DagangInternasional. Jika setuju melakukanpersetujuan dan memberikan penanggalandokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untukdisetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada Verifikator2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft SuratPersetujuanPenyelenggaraan PameranDagang,Konvensi, danSeminarDagangInternasional 6 Approval draft Izin Usaha Jasa Survei(SIUJS) Jika setuju disetujui dandiserahkan kepada Admin Dokumen (TUPTSP) untuk dilakukan penerbitan dandokumentasi, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada PTSP-BPKS untuk dilengkapi/diperbaiki. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft SuratPersetujuanPenyelenggaraan PameranDagang,Konvensi, danSeminarDagangInternasional Tidak YA Tidak YA Tidak YA Tidak YA Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU 7 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilanPenerbitan Surat PersetujuanPenyelenggaraan Pameran Dagang,Konvensi, dan Seminar DagangInternasional, Jika setuju melakukanpenerbitan dan stempel Draft PenerbitanSurat Persetujuan PenyelenggaraanPameran Dagang, Konvensi, dan SeminarDagang Internasional sertaMendokumentasikan (pengarsipan)permohonan serta menyerahkan kepadaPetugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkankepada pemohon. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Approval PTSP untukdiperbaiki. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam SuratPersetujuanPenyelenggaraan PameranDagang,Konvensi, danSeminarDagangInternasional SOP Pengarsipan 8 Menyerahkan Penerbitan Surat PersetujuanPenyelenggaraan Pameran Dagang,Konvensi, dan Seminar DagangInternasional kepada pemohon. Ijin Usaha 30 Menit SuratPersetujuan 9 Menerima Penerbitan Surat PersetujuanPenyelenggaraan Pameran Dagang,Konvensi, dan Seminar DagangInternasional. 30 menit SuratPersetujuan Tidak YA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 46 Nomor : 10/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Mampu bekerjasama secara team work; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/ PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.; 12 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN. KETERKAITAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Perizinan 3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri NOMOR SOP : 10/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Penerbitan SuratTanda Pendaftaran Keagenan TunggalPupuk Produksi Luar Negeri kepada PTSPBPKS dengan mendatangi kantor PTSPserta melengkapi administrasi berikut.Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dansoftcopy:1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan JenisAPI-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisiliperusahaan Tidak DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 1 Jam Dokumen Permo-honan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan Penerbitan Surat TandaPendaftaran Keagenan Tunggal PupukProduksi Luar Negeri, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator1 dan Jika tidak setuju ditolak untukdikembalikan kepada Pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Dokumen Permo-honan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Tanda PendaftaranKeagenan Tunggal Pupuk Produksi LuarNegeri, Jika setuju melanjutkan kepadaVerifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikankepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikan kepadapemohon. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Draft Surat TandaPendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Pro - duksi Luar Negeri Ya Ya Tidak I '- ~I J 48 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 4 Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Tanda PendaftaranKeagenan Tunggal Pupuk Produksi LuarNegeri, Jika setuju melanjutkan kepadaValidator, Jika Tidak setuju dikembalikankepada Verifikator 1 Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada Pemproses Dokumen. DokumenPermohonan,Komputer ter - koneksi denganjaringan inter - net, Tab/Tablet/Gadget 5 Jam Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan TunggalPupuk Produksi Luar Negeri 5 Memvalidasi draft Penerbitan Surat TandaPendaftaran Keagenan Tunggal PupukProduksi Luar Negeri. Jika setuju melakukanpersetujuan dan memberikan penanggalandokumen serta masa berlaku dandisampaikan kepada Approval PTSP untukdisetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untukdilengkapi dan diperbaiki. Tidak Ya DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan TunggalPupuk Produksi Luar Negeri 6 Approval draft Surat Tanda PendaftaranKeagenan Tunggal Pupuk Produksi LuarNegeri Jika setuju disetujui dan diserahkankepada Admin Dokumen (TU PTSP) untukdilakukan penerbitan dan dokumentasi, jikatidak setuju dikembalikan/dirollback kepadaTU PTSP untuk dilengkapi/diperbaiki. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan TunggalPupuk Produksi Luar Negeri 7 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilanPenerbitan Surat Tanda PendaftaranKeagenan Tunggal Pupuk Produksi LuarNegeri, Jika setuju melakukan penerbitandan stempel Draft Penerbitan SuratTanda Pendaftaran Keagenan TunggalPupuk Produksi Luar Negeri sertaMendokumentasikan (pengarsipan)permohonan serta menyerahkan kepadaPetugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkankepada pemohon. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Approval PTSP untukdiperbaiki. Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksidenganjaringaninternet, Tab/Tablet/Gadget,Draft Ijin Usaha(IU) 5 Jam Surat TandaPendaftaran Keagenan TunggalPupuk Produksi Luar Negeri SOP Pengarsipan Ya Ya NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 8 Menyerahkan Penerbitan Surat TandaPendaftaran Keagenan Tunggal PupukProduksi Luar Negeri kepada pemohon. Ijin Usaha 30 menit Surat TandaPendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Pro - duksi Luar Negeri 9 Menerima Penerbitan Surat TandaPendaftaran Keagenan Tunggal PupukProduksi Luar Negeri. 30 menit SuratTanda Pendaft - aran Keagenan TunggalPupuk Produksi Luar Negeri STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 50 Nomor : 11/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Mampu bekerjasama secara team work; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG; 6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/ PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.; 12 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN). KETERKAITAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) NOMOR SOP : 11/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN EKSPORTIR/PEMOHON VERIFIKATOR SOFTCOPY ADM SKA VERIFIKATOR HARDCOPY PEJABATPENANDATANGAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan registrasi Surat Keterangan Asal (SKA) melaluisistem di PTSP dengan persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy:Pengajuan Registrasi SKA (e-SKA):1. Akte Pendirian Perusahaan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. NPWP 5. Specimen Tanda Tangan 6. Struktur Biaya per unit 7. Photo aktifitas perusahaan (10 lbr) 8. Ijin Usaha dari BP Sabang 9. Invoice pembelian bahan baku dan dokumen PIB Penerbitan SKA :1. Surat Permohonan (Form A) 2. Invoice 3. Packing list 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Original copy Bill of Lading (B/L) atau copy AWB, atau copy Cargo Receipt (pelabuhan darat) 6. Fotokopi PEB yang telah dibuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhanmuat atau print out PEB yang dibuat secara PDE dengan dilampiri NPE. 7. Perhitungan Struktur Biaya (Cost Structure) Dokumenpermohonan,komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet. 30 Menit Dokumen Permo-honan SOP PENERIMAAN DOKUMEN 2 Memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung dan draft pengisian data Surat KeteranganAsal (SKA) di sistem e-SKA . Jika setuju diberi nomor persetujuan Referensi SKA dandisampaikan kepada Verifikator Hardcopy, jika tidak setuju dikembalikan kepada Eksportir/Pemohon untuk di lengkapi/ diperbaiki. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 1 Jam Draft SKA SOP VERIFI - KASI DOKU - MEN SURATKETERAN - GAN ASAL (SKA) 3 Mendokumentasi Form Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai penerimaan dokumen yang sudahdisetujui oleh Verifikator Softcopy (Pemproses Dokumen) dan sudah dicetak dan ditandatanganioleh Eksportir/Pemohon. DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 30 Menit Form SKA,Dokumenpendukung NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN EKSPORTIR/PEMOHON VERIFIKATOR SOFTCOPY ADM SKA VERIFIKATOR HARDCOPY PEJABATPENANDATANGAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 4 Memeriksa form Surat Keterangan Asal (SKA) dan dokumen pendukung yang sudah sudahdicetak dan ditandatangani oleh Eksportir/Pemohon. Jika setuju dilanjutkan kepada PejabatPenanda Tangan, Jika tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator Softcopy (PemprosesDokumen) dan dikembalikan kepada Eksportir/Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi. Form SKA dan dokumenpermohonan, 30 menit Form SKA,Dokumenpendukung 5 Memberikan form Surat Keterangan Asal (SKA) yang sudah dicetak dan dokumen pendukunglainnya kepada Pejabat Penanda tangan Form SKA dan dokumenpermohonan, 30 menit Form SKA,Dokumen pen - dukung 6 Menandatangani form Surat Keterangan Asal (SKA) yang sudah dicetak. Form SKA dan dokumenpermohonan, 30 menit Form SKA,Dokumen pen - dukung 7 Melakukan stamp instansi, scan dan upload form SKA dan Menyerahkan form SuratKeterangan Asal (SKA) kepada pemohon. Form SKA 30 menit Form SKA SOP PENDO - KUMENTASIAN DOKUMEN 8 Menerima form Asli Surat Keterangan Asal (SKA) dan mencatat Nomor Referensi Form SKAkebuku pencatatan. 30 menit Form SKA JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN B A G I A N 3 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 54 55 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) Nomor : 01/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 November 2021 Disahkan oleh Judul SOP : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 Mampu bekerjasama secara team work. 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; KETERKAITAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas 2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 ~ . J r BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP) NOMOR SOP : 01/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 “Mengajukan permohonan registrasi Izin UsahaKawasan LDP dengan pengajuan ke PTSP danmenyerahkan persyaratan dokumen wajib dalambentuk hardcopy dan softcopy berikut:1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/API-U 4. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/Izin Usaha Lain Sejenis) 5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang 6. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. SK Kemenkumham (Khusus untuk PT). Tidak Dokumenpermohonan,komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet. 1 Jam Dokumen Permo-honan 2 Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuanpermohonan Izin Usaha Kawasan LDP, Jika setujukemudian divalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untukdikembalikan kepada Pemohon. Ya DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Dokumen Permo-honan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan Izin UsahaKawasan LDP, Jika setuju melanjutkan kepadaVerifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikankepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikan kepadapemohon. Tidak Ya Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Draft IzinUsaha Ka - wasan LDP 4 Memverifikasi dokumen permohonan IzinUsaha Kawasan LDP, Jika setuju melanjutkankepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidaksetuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untukdilakukan pengecekan kembali dan dikembalikankepada Pemproses Dokumen. Ya DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet 5 Jam Draft IzinUsaha Ka - wasan LDP _r + NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN PEMOHON PEMPROSESDOKUMEN VERIFIKATOR 1 VERIFIKATOR 2 VALIDATOR APPROVAL PTSP ADMIN DOKUMEN PETUGAS LOKET (HELPDESK) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 5 Memvalidasi draft Izin Usaha Kawasan LDP. Jikasetuju melakukan persetujuan dan memberikanpenanggalan dokumen serta masa berlaku dandisampaikan kepada Approval Kepala PTSPuntuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapidan diperbaiki. Tidak Ya DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, DraftIjin Usaha (IU) 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan LDP 6 Approval draft Izin Usaha Kawasan LDP Jikasetuju disetujui dan diserahkan kepada AdminDokumen (TU PTSP) untuk dilakukan penerbitandan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback untuk dilengkapi/diperbaiki. Ya Tidak DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, DraftIjin Usaha (IU) 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan LDP 7 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilanIzin Usaha Kawasan LDP, Jika setuju melakukanpenerbitan dan stempel Draft Izin Usaha KawasanLDP serta Mendokumentasikan (pengarsipan)permohonan serta menyerahkan Izin UsahaKawasan LDP kepada Petugas Loket (Helpdesk)untuk diserahkan kepada pemohon. Jika tidaksetuju dikembalikan/dirollback untuk dilengkapi/diperbaiki. Tidak Ya DokumenPermohonan,Komputerterkoneksi den - gan jaringaninternet, DraftIjin Usaha (IU) 5 Jam Izin UsahaKawasan LDP SOP Pengarsipan 8 Menyerahkan Izin Usaha Kawasan LDP kepadapemohon. Ijin Usaha 30 Menit Izin UsahaKawasan LDP 9 Menerima Izin Usaha Kawasan LDP BPKS Sabang. 30 Menit Izin UsahaKawasan LDP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 58 : 02/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG; PEMERINTAHAN ACEH 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 3 4 5 - Central File PTSP BPKS Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Nomor Tanggal Pembuatan Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Tanggal Efektif Disahkan oleh Tanggal Revisi DASAR HUKUM DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work. Pedoman Tata Naskah Dinas BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 l Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan registrasi IzinUsaha Kawasan TLDDP denganpengajuan ke PTSP dan menyerahkanpersyaratan dokumen wajib dalambentuk hardcopy dan softcopy berikut:1. Surat Permohonan2. Surat Pernyataan3. Nomor Induk Berusaha dengan JenisAPI-P/ API-U4. Izin Usaha Sektor(SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ IzinUsaha Lain Sejenis)5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang6.Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP)7. NPWP8. Akta Notaris9. SK Kemenkumham (Khusus untukPT), Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Izin UsahaKawasan TLDDP , Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setujuditolak untuk dikembalikan kepadaPemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet 5 Jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanIzin Usaha Kawasan TLDDP, Jika setujumelanjutkan kepada Verifikator 2, JikaTidak setuju dikembalikan kepadaPemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP 4 Memverifikasi dokumen permohonanIzin Usaha Kawasan TLDDP, Jika setujumelanjutkan kepada Validator (PTSP),Jika Tidak setuju dikembalikan kepadaVerifikator 1 Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak YA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) NOMOR SOP : 02/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 5 Memvalidasi draft Izin Usaha KawasanTLDDP. Jika setuju melakukanpersetujuan dan memberikanpenanggalan dokumen serta masaberlaku dan disampaikan kepada Approval Kepala PTSP untuk disetujui,jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepadaVerifikator 2 untuk dilengkapi dandiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU) 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP 6 Approval draft Izin Usaha KawasanTLDDP Jika setuju disetujui dandiserahkan kepada Admin Dokumen (TUPTSP) untuk dilakukan penerbitan dandokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback untukdilengkapi/diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU) 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP 7 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Izin Usaha Kawasan TLDDP ,Jika setuju melakukan penerbitan danstempel Draft Izin Usaha KawasanTLDDP serta Mendokumentasikan(pengarsipan) permohonan serta menyerahkan Izin Usaha KawasanTLDDP kepada Petugas Loket (Helpdesk)untuk diserahkan kepada pemohon.Jika Tidak setuju dikembalikan kepadaApproval PTSP untuk diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadg et, Draft Ijin Usaha (IU) 5 Jam Izin UsahaKawasan TLDDP SOP Pengarsipan 8 Menyerahkan Izin Usaha KawasanTLDDP kepada pemohon. Ijin Usaha 30 Menit Izin UsahaKawasan TLDDP 9 Menerima Izin Usaha Kawasan TLDDPBPKS. 30 menit Izin UsahaKawasan TLDDP Tidak YA Tidak YA Tidak YA 61 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 3 4 5 - Central File PTSP BPKS Mampu bekerjasama secara team work. Pedoman Tata Naskah Dinas Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Nomor Tanggal Pembuatan Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Tanggal Efektif Disahkan oleh Tanggal Revisi DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 r- • I r Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan registrasi Izin Mengajukanpermohonan registrasi Izin Usaha Kawasan SUKT denganpengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumenwajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:1. Surat Permohonan2. Surat Pernyataan3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U4. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ IzinUsaha Lain Sejenis)5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang6.Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP)7. NPWP8. Akta Notaris9. SK Kemenkumham (Khusus untuk PT)10. Kontrak Kerja Sama. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuanpermohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, Jika setujukemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepadaPemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 5 Jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha KawasanSUKT, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, JikaTidak setuju dikembalikan kepada Pemproses DokumenUntuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan SUKT 4 Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha KawasanSUKT, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (KepalaPTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikankepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan SUKT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak YA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT) NOMOR SOP : 03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan registrasi Izin Mengajukanpermohonan registrasi Izin Usaha Kawasan SUKT denganpengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumenwajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:1. Surat Permohonan2. Surat Pernyataan3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U4. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ IzinUsaha Lain Sejenis)5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang6.Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP)7. NPWP8. Akta Notaris9. SK Kemenkumham (Khusus untuk PT)10. Kontrak Kerja Sama. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuanpermohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, Jika setujukemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepadaPemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 5 Jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha KawasanSUKT, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, JikaTidak setuju dikembalikan kepada Pemproses DokumenUntuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan SUKT 4 Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha KawasanSUKT, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (KepalaPTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikankepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan SUKT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak YA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 64 : 04/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 3 4 5 - Central File PTSP BPKS Mampu bekerjasama secara team work. Pedoman Tata Naskah Dinas Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Nomor Tanggal Pembuatan Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Tanggal Efektif Disahkan oleh Tanggal Revisi Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; DASAR HUKUM Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonanregistrasi Izin Usaha KawasanK3S dengan langsung pengajuanke PTSP dan menyerahkanpersyaratan dokumen wajibdalam bentuk hardcopy dansoftcopy berikut:1. Surat Permohonan2. Surat Pernyataan3. Nomor Induk Berusaha (NIB)dengan jenis API-P4. Izin Usaha Sektor(IUI/IUT/SIUJK/IUPAL/ IzinUsaha Lain Sejenis)5. NPWP6. Tanda Pendaftaran Perusahaan(TPP)7. Kontrak Kerja Sama. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasidokumen pengajuan permohonanIzin Usaha Kawasan K3S, Jikasetuju kemudian divalidasi untukditeruskan kepada Verifikator 1dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepadaPemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 5 Jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumenpermohonan Izin Usaha KawasanK3S, Jika setuju melanjutkankepada Verifikator 2, Jika Tidaksetuju dikembalikan kepadaPemproses Dokumen Untukdilakukan pengecekan kembalidan dikembalikan kepadapemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan K3S 4 Memverifikasi dokumenpermohonan Izin Usaha KawasanK3S, Jika setuju melanjutkankepada Validator (PTSP), JikaTidak setuju dikembalikankepada Verifikator 1 Untukdilakukan pengecekan kembalidan dikembalikan kepadaPemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan K3S MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak YA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) NOMOR SOP : 04/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Approval PTSP Admin Dokumen Petugas Loket (Helpdesk) KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 5 Memvalidasi draft Izin UsahaKawasan K3S. Jika setujumelakukan persetujuan danmemberikan penanggalandokumen serta masa berlakudan disampaikan kepadaApproval Kepala PTSP untukdisetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepadaVerifikator 2 untuk dilengkapidan diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU) 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan K3S 6 Approval draft Izin UsahaKawasan K3S Jika setujudisetujui dan diserahkan kepadaAdmin Dokumen (TU PTSP) untukdilakukan penerbitan dandokumentasi, jika tidak setujudikembalikan/dirollback untukdilengkapi/diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU) 5 Jam Draft Izin Usaha Kawasan K3S 7 Admin Dokumen (TU PTSP)memeriksa tampilan Izin UsahaKawasan K3S, Jika setujumelakukan penerbitan danstempel Draft Izin UsahaKawasan K3S sertaMendokumentasikan(pengarsipan) permohonan serta menyerahkan Izin UsahaKawasan K3S kepada PetugasLoket (Helpdesk) untukdiserahkan kepada pemohon.Jika Tidak setuju dikembalikankepada Approval Deputi untuk Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU) 5 Jam Izin Usaha Kawasan K3S SOP Pengarsipan 8 Menyerahkan Izin UsahaKawasan K3S kepada pemohon. Ijin Usaha 30 Menit Izin Usaha Kawasan K3S 9 Menerima Izin Usaha KawasanK3S BPKS. 30 menit Izin Usaha Kawasan K3S Tidak YA Tidak YA Tidak YA 67 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 05/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Mampu bekerjasama secara team work. Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA Pedoman Tata Naskah Dinas Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Nomor Tanggal Pembuatan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Tanggal Efektif Disahkan oleh Tanggal Revisi DASAR HUKUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP) NOMOR SOP : 05/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Izin PemasukanSementara dari LDP dengan pengajuan kePTSP dan menyerahkan persyaratandokumen wajib dalam bentuk hardcopydan softcopy berikut:1. Surat Permohonan2. Surat Pernyataan3. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai API-P 4. Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S.5. Rencana Pemasukan Sementara dariLDP yang memuat uraian barang, pos tarif,jumlah, satuan, negara asal, danpelabuhan tujuan6. Project Order/Perjanjian Kerjasama7. Laporan Realisasi untuk PemasukanSebelumnya dilengkapi dengan PIB/PEB8. Foto Barang. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Izin PemasukanSementara dari LDP, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 6 jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPemasukan Sementara dari LDP, Jikasetuju melanjutkan kepada Verifikator 2,Jika Tidak setuju dikembalikan kepadaPemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 6 jam Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak II Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 4 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPemasukan Sementara dari LDP, Jikasetuju melanjutkan kepada Validator(PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikankepada Verifikator 1 Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 6 jam Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP 5 Memvalidasi draft Izin PemasukanSementara dari LDP. Jika setujumelakukan persetujuan dan memberikanpenanggalan dokumen serta masa berlakudan disampaikan kepada Approval (KepalaPTSP) untuk disetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada Verifikator2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin 6 jam Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP 6 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Izin Pemasukan Sementara dariLDP, Jika setuju melakukan penerbitanserta Mendokumentasikan (pengarsipan)permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untukdiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin 6 jam Izin PemasukanSementara dari LDP SOP Pengarsipan 7 Menerima Izin Pemasukan Sementara dariLDP BPKS. 30 menit Izin PemasukanSementara dari LDP YA Tidak YA Tidak YA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 70 : 06/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke dari Luar Daerah Pabean (LDP) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Judul SOP PERINGATAN : KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Mampu bekerjasama secara team work. Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Tanggal Efektif Disahkan oleh DASAR HUKUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke dari Luar Daerah Pabean (LDP) NOMOR SOP : 06/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Izin PengeluaranSementara ke LDP dengan pengajuan kePTSP dan menyerahkan persyaratandokumen wajib dalam bentuk hardcopydan softcopy berikut:1. Surat Permohonan2. Surat Pernyataan3. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai API-P4. Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S5. Rencana Pengeluaran Sementara ke LDPyang memuat uraian barang, pos tarif,jumlah, satuan, negara tujuan, danpelabuhan muat6. Project Order/ Perjanjian Kerjasama7. Laporan Realisasi untuk PengeluaranSementara ke LDP Sebelumnya dilengkapidengan PIB/PEB8. Foto Barang. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Izin PengeluaranSementara ke LDP, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet 6 jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPengeluaran Sementara ke LDP, Jikasetuju melanjutkan kepada Verifikator 2,Jika Tidak setuju dikembalikan kepadaPemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet 6 jam Draft Izin PengeluaranSementara ke LDP MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 4 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPengeluaran Sementara ke LDP, Jikasetuju melanjutkan kepada Validator(Kepala PTSP), Jika Tidak setujudikembalikan kepada Verifikator 1 Untukdilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 6 jam Draft Izin PengeluaranSementara ke LDP 5 Memvalidasi draft Izin PengeluaranSementara ke LDP. Jika setuju melakukanpersetujuan dan memberikan penanggalandokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Deputiuntuk disetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada Verifikator2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin 6 jam Draft Izin PengeluaranSementara ke LDP 6 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Izin Pengeluaran Sementara keLDP, Jika setuju melakukan penerbitanserta Mendokumentasikan (pengarsipan)permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untukdiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin 6 jam Izin PengeluaranSementara ke LDP SOP Pengarsipan 7 Menerima Izin Pengeluaran Sementara keLDP BPKS. 30 menit Izin PengeluaranSementara ke LDP YA Tidak YA Tidak YA 73 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 07/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU; 12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif Disahkan olehBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work. Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Pedoman Tata Naskah Dinas Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tanggal Revisi DASAR HUKUM Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung NOMOR SOP : 07/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Izin PemasukanBarang Modal Tidak Baru PemakaiLangsung dengan pengajuan ke PTSP danmenyerahkan persyaratan dokumen wajibdalam bentuk hardcopy dan softcopyberikut:1. NIB yang berlaku sebagai API-P;2. Izin Usaha Kawasan;3. Rencana pemasukan;4. Menyampaikan verifikasi ataupenelusuran teknis di Negara muat barang;5. Class certificate, Builder certificate,Nationality certificate dan Tonnagecertificate;6. Surat pernyataan bermeterai cukupyang menyatakan kebenaran dokumenBMTB yang akan diimpor; dan7. Laporan surveyor yang ditunjukPemerintah. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Izin PemasukanBarang Modal Tidak Baru PemakaiLangsung, Jika setuju kemudian divalidasiuntuk diteruskan kepada Verifikator 1 danJika tidak setuju ditolak untukdikembalikan kepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 6 jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPemasukan Barang Modal Tidak BaruPemakai Langsung, Jika setujumelanjutkan kepada Verifikator 2, JikaTidak setuju dikembalikan kepadaPemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru PemakaiLangsung MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 4 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPemasukan Barang Modal Tidak BaruPemakai Langsung, Jika setujumelanjutkan kepada Validator (KepalaPTSP), Jika Tidak setuju dikembalikankepada Verifikator 1 Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet,Tab/Tablet/Gadget 6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru PemakaiLangsung 5 Memvalidasi draft Izin Pemasukan BarangModal Tidak Baru Pemakai Langsung. Jikasetuju melakukan persetujuan danmemberikan penanggalan dokumen sertamasa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidaksetuju dikembalikan/dirollback kepadaVerifikator 2 untuk dilengkapi dandiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet, Draft Ijin 6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru PemakaiLangsung 6 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Izin Pemasukan Barang ModalTidak Baru Pemakai Langsung, Jika setujumelakukan penerbitan sertaMendokumentasikan (pengarsipan)permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untukdiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet, Draft Ijin 6 jam Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru PemakaiLangsung SOPPengarsipan 7 Menerima Izin Pemasukan Barang ModalTidak Baru Pemakai Langsung BPKS. 30 menit Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru PemakaiLangsung YA Tidak YA Tidak YA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 76 : 08/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS Nomor Tanggal Pembuatan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tanggal Efektif Disahkan olehBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA Pedoman Tata Naskah Dinas Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; DASAR HUKUM - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Mampu bekerjasama secara team work. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi NOMOR SOP : 08/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Izin PemasukanBarang Modal Tidak Baru Rekondisidengan pengajuan ke PTSP danmenyerahkan persyaratan dokumen wajibdalam bentuk hardcopy dan softcopyberikut:1. NIB yang berlaku sebagai API-P;2. Izin Usaha Industri Rekondisi;3. Izin Usaha Kawasan;4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi;5. Rencana impor;6. Menyampaikan verifikasi ataspenelusuran teknis di Negara muat barangberupa Laporan Survei; dan7. Laporan Hasil Survei berdasarkansurvey kemampuan perusahaan mengenaikemampuan teknis usaha rekondisidan/atau reparasi/perbaikan. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Izin PemasukanBarang Modal Tidak Baru Rekondisi, Jikasetuju kemudian divalidasi untukditeruskan kepada Verifikator 1 dan Jikatidak setuju ditolak untuk dikembalikankepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet 6 jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPemasukan Barang Modal Tidak BaruRekondisi, Jika setuju melanjutkan kepadaVerifikator 2, Jika Tidak setujudikembalikan kepada Pemproses DokumenUntuk dilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet 6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak BaruRekondisi MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 4 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPemasukan Barang Modal Tidak BaruRekondisi, Jika setuju melanjutkan kepadaValidator (Kepala PTSP), Jika Tidak setujudikembalikan kepada Verifikator 1 Untukdilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadg et 6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak BaruRekondisi 5 Memvalidasi draft Izin Pemasukan BarangModal Tidak Baru Rekondisi. Jika setujumelakukan persetujuan dan memberikanpenanggalan dokumen serta masa berlakudan disampaikan kepada Approval PTSPuntuk disetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada Verifikator2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin 6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak BaruRekondisi 6 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Izin Pemasukan Barang ModalTidak Baru Rekondisi, Jika setujumelakukan penerbitan sertaMendokumentasikan (pengarsipan)permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untukdiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin 6 jam Izin Pemasukan Barang Modal Tidak BaruRekondisi SOP Pengarsipan 7 Menerima Izin Pemasukan Barang ModalTidak Baru Rekondisi BPKS. 30 menit Izin Pemasukan Barang Modal Tidak BaruRekondisi YA Tidak YA Tidak YA 79 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 09/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU; 12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : DASAR HUKUM Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA Nomor Tanggal Pembuatan Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Tanggal Efektif Disahkan oleh DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tanggal Revisi - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Mampu bekerjasama secara team work. Pedoman Tata Naskah Dinas BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi NOMOR SOP : 09/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak BaruRemanufakturing dengan pengajuan kePTSP dan menyerahkan persyaratandokumen wajib dalam bentuk hardcopydan softcopy berikut:1. NIB yang berlaku sebagai API-P;2. Izin Usaha Kawasan;3. Surat penunjukan dari perusahaanpemegang merek;4. Bukti penguasaan bengkelremanufakturing;5. Rencana pemasukan;6. Menyampaikan verifikasi ataspenelusuran teknis di Negara muat barangberupa Laporan Survei; dan7. Laporan Hasil Survei berdasarkansurvey kemampuan perusahaan mengenaikemampuan teknis usaha remanufakturingdan/atau reparasi/perbaikan. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak BaruRemanufakturing, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 6 jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak BaruRemanufakturing, Jika setuju melanjutkankepada Verifikator 2, Jika Tidak setujudikembalikan kepada Pemproses DokumenUntuk dilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak l .. Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 4 Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak BaruRemanufakturing, Jika setuju melanjutkankepada Validator (Kepala BPKS), Jika Tidaksetuju dikembalikan kepada Verifikator 1Untuk dilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing 5 Memvalidasi draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing. Jikasetuju melakukan persetujuan danmemberikan penanggalan dokumen sertamasa berlaku dan disampaikan kepada Approval Deputi untuk disetujui, jika tidaksetuju dikembalikan/dirollback kepadaVerifikator 2 untuk dilengkapi dandiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet, Draft Ijin 6 jam Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing 6 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing, Jika setujumelakukan penerbitan sertaMendokumentasikan (pengarsipan)permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untukdiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet, Draft Ijin 6 jam Izin PemasukanBarang Modal Tidak Baru Remanufakturing SOP Pengarsipan 7 Menerima Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing BPKS. 30 menit Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing YA Tidak YA Tidak YA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 82 : 10/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif Pedoman Tata Naskah Dinas PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Mampu bekerjasama secara team work. KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Disahkan oleh Tanggal Revisi DASAR HUKUM Judul SOP PERINGATAN : KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Rekomendasi Bongkar Muat dengan pengajuan ke PTSPdan menyerahkan persyaratan dokumenwajib dalam bentuk hardcopy dan softcopyberikut:1. Memiliki NIB2. Memikili Izin Usaha Kawasan3. Memiliki Izin Operasional Pelabuhandari Kemenhub.
28. 5.Menyampaikan Foto Barang6. Menyampaikan Packing List. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Rekomendasi Bongkar Muat, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet 6 jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanRekomendasi Bongkar Muat, Jika setujumelanjutkan kepada Verifikator 2, JikaTidak setuju dikembalikan kepadaPemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet 6 jam Draft RekomendasiBongkar Muat 4 Memverifikasi dokumen permohonanRekomendasi Bongkar Muat, Jika setujumelanjutkan kepada Validator (KepalaPTSP), Jika Tidak setuju dikembalikankepada Verifikator 1 Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet. 6 jam Draft RekomendasiBongkar Muat MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak YA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat NOMOR SOP : 10/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 5 Memvalidasi draft Rekomendasi Bongkar Muat. Jika setuju melakukan persetujuandan memberikan penanggalan dokumenserta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Kepala PTSP untukdisetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada Verifikator2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, DraftRekomendasi 6 jam Draft RekomendasiBongkar Muat 6 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Rekomendasi Bongkar Muat, Jika setuju melakukan penerbitan sertaMendokumentasikan (pengarsipan)permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untukdiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputerterkoneksi dengan jaringan internet, DraftRekomendasi 6 jam Rekomendasi Bongkar Muat SOP Pengarsipan 7 Menerima Rekomendasi Bongkar Muat BPKS. 30 menit Rekomendasi Bongkar Muat Tidak YA Tidak YA 85 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 11/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Mampu bekerjasama secara team work. Pedoman Tata Naskah Dinas PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DASAR HUKUM Nomor Tanggal Pembuatan Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Tanggal Efektif Disahkan oleh Tanggal Revisi Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal dengan pengajuan kePTSP dan menyerahkan persyaratandokumen wajib dalam bentuk hardcopydan softcopy berikut:1. Memiliki NIB2. Memikili Izin Usaha Kawasan3. Memiliki Izin Operasional Pelabuhan dari Kemenhub
29. 4.Memiliki Rekomendasi Peluncuran Kapaldari Kantor Pelabuhan Laut Sabang
30. 5.Menyampaikan Foto Barang6. Menyampaikan Berita acara PeletakanLunas7. Menyampaikan Builder Certifiacate8. Menyampaikan Berita Acara PeluncuranKapal9. Menyampaikan Bill of Sale10. Memenuhi persyaratan lainnya sesuaiperundang-undangan. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. 6 jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanRekomendasi Peluncuran Kapal, Jikasetuju melanjutkan kepada Verifikator 2,Jika Tidak setuju dikembalikan kepadaPemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. 6 jam Draft Rekomendasi Peluncuran Kapal MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal NOMOR SOP : 11/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 4 Memverifikasi dokumen permohonanRekomendasi Peluncuran Kapal, Jikasetuju melanjutkan kepada Validator(Kepala PTSP), Jika Tidak setujudikembalikan kepada Verifikator 1 Untukdilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. 6 jam Draft Rekomendasi Peluncuran Kapal 5 Memvalidasi draft Rekomendasi Peluncuran Kapal. Jika setuju melakukanpersetujuan dan memberikan penanggalandokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untukdisetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada Verifikator2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringaninternet, DraftRekomendasi 6 jam Draft Rekomendasi Peluncuran Kapal 6 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Rekomendasi Peluncuran Kapal, Jika setuju melakukan penerbitan sertaMendokumentasikan (pengarsipan)permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untukdiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringaninternet, DraftRekomendasi 6 jam Rekomendasi Peluncuran Kapal SOP Pengarsipan 7 Menerima Rekomendasi Peluncuran Kapal BPKS. 30 menit Rekomendasi Peluncuran Kapal YA Tidak YA Tidak YA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 88 : 12/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU; 12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; DASAR HUKUM Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif Disahkan oleh Tanggal Revisi Mampu bekerjasama secara team work. Pedoman Tata Naskah Dinas Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; - Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 l Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Izin PengeluaranBarang Modal Tidak Baru ke TLDDPdengan pengajuan ke PTSP danmenyerahkan persyaratan dokumen wajibdalam bentuk hardcopy dan softcopyberikut:1. NIB yang berlaku sebagai API-P;2. Izin Usaha Kawasan;3. Rencana Pengeluaran;4. Menyampaikan laporan surveyor;5. Menyampaikan PIB saat barang masukke BPKS. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonanIzin PengeluaranBarang Modal Tidak Baru ke TLDDP , Jika setuju kemudian divalidasi untukditeruskan kepada Verifikator 1 dan Jikatidak setuju ditolak untuk dikembalikankepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet 6 jam Dokumen Permohonan SOP Proses Dokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonanIzinPengeluaran Barang Modal Tidak Baru keTLDDP, Jika setuju melanjutkan kepadaVerifikator 2, Jika Tidak setujudikembalikan kepada Pemproses DokumenUntuk dilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet 6 jam Draft Izin PengeluaranBarang ModalTidak Baru ke TLDDP 4 Memverifikasi dokumen permohonanIzinPengeluaran Barang Modal Tidak Baru keTLDDP, Jika setuju melanjutkan kepadaValidator (Kepala PTSP), Jika Tidak setujudikembalikan kepada Verifikator 1 Untukdilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. 6 jam Draft Izin PengeluaranBarang ModalTidak Baru ke TLDDP MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak YA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) NOMOR SOP : 12/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 5 Memvalidasi draftIzin Pengeluaran BarangModal Tidak Baru ke TLDDP. Jika setujumelakukan persetujuan dan memberikanpenanggalan dokumen serta masa berlakudan disampaikan kepada Approval PTSPuntuk disetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada Verifikator2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin 6 jam Draft Izin PengeluaranBarang ModalTidak Baru ke TLDDP 6 Admin Dokumen (TU PTSP) IzinPengeluaran Barang Modal Tidak Baru keTLDDP, Jika setuju melakukan penerbitanserta Mendokumentasikan (pengarsipan)permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untukdiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin 6 jam Izin PengeluaranBarang ModalTidak Baru ke TLDDP SOP Pengarsipan 7 MenerimaIzin Pengeluaran Barang ModalTidak Baru ke TLDDP BPKS. 30 menit Izin PengeluaranBarang ModalTidak Baru ke TLDDP Tidak YA Tidak YA 91 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 13/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer KUALIFIKASI PELAKSANA Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai; Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; - Penerbitan Hasil Uji Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. Pedoman Tata Naskah Dinas PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; DASAR HUKUM Mampu bekerjasama secara team work. DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif Disahkan oleh Tanggal Revisi Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) NOMOR SOP : 13/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Izin PengeluaranSementara ke LDP dengan pengajuan kePTSP dan menyerahkan persyaratandokumen wajib dalam bentuk hardcopydan softcopy berikut:1. Sudah memiliki NIB;2. Sudah memiliki Izin Usaha KawasanLDP/TLDDP/SUKT/K3S3. Menyampaikan rencana PengeluaranSementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan tujuan;4. Menyampaikan Foto Barang5. Menyampaikan Project Order/PerjanjianKerjasama; dan6. Menyampaikan Laporan Realisasi untukPengeluaran Sebelumnya yang dilengkapi PIB dan PEB Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Izin PengeluaranSementara ke LDP, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 6 jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPengeluaran Sementara ke LDP, Jikasetuju melanjutkan kepada Verifikator 2,Jika Tidak setuju dikembalikan kepadaPemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 6 jam Draft Izin PengeluaranSementara ke LDP MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA 4 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPengeluaran Sementara ke LDP, Jikasetuju melanjutkan kepada Validator(Kepala PTSP), Jika Tidak setujudikembalikan kepada Verifikator 1 Untukdilakukan pengecekan kembali dandikembalikan kepada Pemproses Dokumen. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 6 jam Draft Izin PengeluaranSementara ke LDP 5 Memvalidasi draft Izin PengeluaranSementara ke LDP. Jika setuju melakukanpersetujuan dan memberikan penanggalandokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untukdisetujui, jika tidak setujudikembalikan/dirollback kepada Verifikator2 untuk dilengkapi dan diperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet, Draft Ijin 6 jam Draft Izin PengeluaranSementara ke LDP 6 Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksatampilan Izin Pengeluaran Sementara keLDP , Jika setuju melakukan penerbitanserta Mendokumentasikan (pengarsipan)permohonan. Jika Tidak setujudikembalikan kepada Validator untukdiperbaiki. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet, Draft Ijin 6 jam Izin PengeluaranSementara ke LDP SOP Pengarsipan 7 Menerima Izin Pengeluaran Sementara keTLDDP dari BPKS. 30 menit Izin PengeluaranSementara ke LDP YA Tidak YA Tidak YA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 94 : 14/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Pengujian LAB 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 11 IEC 62321 INTERNATIONAL STANDARD ELECTROTECHNICAL PRODUCT – DETERMINATION OF LEVELS OF SIX REGULATED SUBSTANCES (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, POLYBROMINATED BIPHENYLS, POLYBROMINATED DIPHENYL ETERS); 12 SNI ISO/IEC 17025 TAHUN 2017 PERSYARATAN UMUM KOMPETENSI LABORATORIUM PENGUJIAN DAN LABORATORIUM KALIBRASI. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP PROSES DOKUMEN 1 2 SOP PENGARSIPAN 2 3 - Central File PTSP BPKS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor Tanggal Pembuatan Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS; Tanggal Revisi Tanggal Efektif DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA Disahkan olehBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Judul SOP PERINGATAN : Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; - Penerbitan Hasil Uji Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja. Mengetahui tentang standar pengujian laboratorium; Mampu bekerjasama secara team work. Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Kementerian Terkait Pedoman Tata Naskah Dinas KETERKAITAN : Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 Pemohon PemprosesDokumen Verifikator 1 Verifikator 2 Validator Admin Dokumen KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengajukan permohonan Izin PengeluaranSementara ke LDP dengan pengajuan kePTSP dan menyerahkan persyaratandokumen wajib dalam bentuk hardcopydan softcopy berikut:1. Sudah memiliki NIB;2. Sudah memiliki Izin Usaha KawasanLDP/TLDDP/SUKT/K3S3. Menyampaikan rencana PengeluaranSementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan tujuan;4. Menyampaikan Foto Barang5. Menyampaikan Project Order/PerjanjianKerjasama; dan6. Menyampaikan Laporan Realisasi untukPengeluaran Sebelumnya yang dilengkapi PIB dan PEB Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 1 jam Dokumen Permohonan 2 Melakukan proses verifikasi dokumenpengajuan permohonan Izin PengeluaranSementara ke LDP, Jika setuju kemudiandivalidasi untuk diteruskan kepadaVerifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolakuntuk dikembalikan kepada Pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 6 jam Dokumen Permohonan SOP ProsesDokumen 3 Memverifikasi dokumen permohonan IzinPengeluaran Sementara ke LDP, Jikasetuju melanjutkan kepada Verifikator 2,Jika Tidak setuju dikembalikan kepadaPemproses Dokumen Untuk dilakukanpengecekan kembali dan dikembalikankepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet 6 jam Draft Izin PengeluaranSementara ke LDP MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA Tidak BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Pengujian LAB NOMOR SOP : 14/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021 Pemohon Admin dokumen Analis Kepala Lab. KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Mengisi Formulir Penerimaan Pengujian. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 1 jam 2 Memeriksa dan mengkaji ulang Permintaan Pengujian, Apabila tidak bisa duji maka dikembalikan kepada pemohon, apabila bisa diujiditeruskan kepada analis dan terbit faktur untuk melakukan pembayaran. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet 1 jam SertifikasiHasil Uji SOP Pengujian 3 Menguji sample, apabila disetujui makaditeruskan kepada kepala Laboratorium, apabilatidak disetujui maka dikembalikan kepada adminuntuk diteruskan kepada pemohon. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet 5 hari SertifikasiHasil Uji 4 Memverifikasi hasil uji. Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi denganjaringan internet. 4 jam SertifikasiHasil Uji 5 Menerbitkan sertifikat. 1 jam SertifikasiHasil Uji 6 Menyerahkan sertifikat kepada pemohon. SertifikasiHasil Uji MUTU BAKU KETERANGAN NO KEGIATAN PELAKSANAYA Tidak Tidak YA JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN B A G I A N 4 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 98 99 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 01/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja. Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan NOMOR SOP : 01/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PELAKSANA PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 hari Draft Izin 5 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Draft Izin NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) besertaStudi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, DokumenLingkungan dan Disain Teknis sebaai persyaratan Izin Pembangunan Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang oleh pelakuusaha sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 6, 7 dan 8.Mereview data permohonan Izin Pembangunan Pelabuhan serta memverifikasi Terkait Studi Kelayakan, Rencana IndukPelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis, Jika setujudan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali,jika tidak setujui akan diberikan catatan kepada pelaku usahadan ditolak ke Database OSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan, Terkait Studi Kelayakan,Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan DisainTeknis. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidaksetuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolakke database OSS BPKS. KELEMBAGAAN BPKS Mempreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukanapproval baik menolak maupun menyetujui Studi Kelayakan,Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan DisainTeknis Kegiatan Izin Pembangunan Pelabuhan di Kawasan BebasSabang. MUTU BAKU KETERANGAN Mengajukan Dokumen Permohonan Izin PembangunanPelabuhan kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKSuntuk diteruskan kepada DKS. KELEMBAGAAN DKS YA Tidak YA Tidak YA Tidak PELAKSANA PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KELEMBAGAAN BPKS MUTU BAKU KETERANGAN KELEMBAGAAN DKS NO KEGIATAN 7 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Izin Pembangunan 8 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Izin Pembangunan 9 Dokumen approval(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Izin Pembangunan Izin Pembangunan Pelabuhan untuk diterima oleh PelakuUsaha.DKS menyetujui Kegiatan Izin Pembangunan Pelabuhan, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepadaKelembagaan BPKS.Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan Izin PembangunanPelabuhan dari Kelembagaan DKS. YA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 102 : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan NOMOR SOP : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PELAKSANA PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringan internet 10 Menit Data OSS 2 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),dokumen approval,Komputer terkoneksidengan jaringan internet 10 hari Draft Izin KELEMBAGAAN BPKS Mempreview Draft Dokumen Permohonandan melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui Studi Kelayakan,Rencana Induk Pelabuhan, DokumenLingkungan dan Disain Teknis KegiatanIzin Pengembangan Pelabuhan di KawasanBebas Sabang . MUTU BAKU KETERANGAN KELEMBAGAAN DKS NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopydan softcopy) beserta Studi Kelayakan,Rencana Induk Pelabuhan, DokumenLingkungan dan Disain Teknis sebaaipersyaratan izin PengembanganPelabuhan di Kawasan Bebas Sabang olehpelaku usaha sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 12, 13, 14dan 15.Mereview data permohonan IzinPengembangan Pelabuhan sertamemverifikasi Terkait Studi Kelayakan,Rencana Induk Pelabuhan, DokumenLingkungan dan Disain Teknis, Jikasetuju dan diserahkan kepada KepalaPTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidaksetujui akan diberikan catatan kepadapelaku usaha dan ditolak ke DatabaseOSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan,Terkait Studi Kelayakan, Rencana IndukPelabuhan, Dokumen Lingkungan danDisain Teknis. Jika setuju diteruskankepada Kepala BPKS, jika tidak setujuakan diberikan catatan kepada pelakuusaha dan ditolak ke database OSS BPKS. YA Tidak YA Tidak YA PELAKSANA PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KELEMBAGAAN BPKS MUTU BAKU KETERANGAN KELEMBAGAAN DKS NO KEGIATAN 5 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),dokumen approval,Komputer terkoneksidengan jaringan internet 2 hari Draft Izin 6 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),dokumen approval,Komputer terkoneksidengan jaringan internet 12 hari Draft Izin 7 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),dokumen approval,Komputer terkoneksidengan jaringan internet 2 hari Izin Pengembangan 8 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),dokumen approval,Komputer terkoneksidengan jaringan internet 1 hari Izin Pengembangan 9 Dokumen approval(hardcopy dan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringan internet 10 Menit Izin Pengembangan Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengan dataProyek, Rincian Nilai Investasi danKegiatan Izin Pengembangan Pelabuhan.Jika menolak maka dokumendikembalikan kepada Kelembagaan BPKSmelalui Sekretariat DKS. Jika disetujui,maka dikembalikan kepada KelembagaanBPKS melalui Sekretariat DKS.Mengajukan Dokumen Permohonan izinPengembangan Pelabuhan kepadaKelembagaan DKS melalui SekretariatDKS untuk diteruskan kepada DKS.Izin Pengembangan Pelabuhan untukditerima oleh Pelaku Usaha.DKS menyetujui Kegiatan IzinPengembangan Pelabuhan, Sekretariatmengembalikan usulan dan persetujuankepada Kelembagaan BPKS.Kelembagaan BPKS menerima dokumendan Izin Pengembangan Pelabuhan dariKelembagaan DKS. Tidak YA Tidak 105 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 03/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja. Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pembuata DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan NOMOR SOP : : 03/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 hari Draft Izin KELEMBAGAAN BPKS Mempreview Draft DokumenPermohonan dan melakukanapproval baik menolak maupunmenyetujui dokumen IzinPengoperasian Pelabuhan diKawasan Bebas Sabang. MUTU BAKU KETERANGAN KELEMBAGAAN DKS PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap(hardcopy dan softcopy) persyaratanIzin Pengoperasian Pelabuhan diKawasan Bebas Sabang oleh pelakuusaha.Mereview data permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan sertamemverifikasi dokumen, Jika setujudan diserahkan kepada Kepala PTSPuntuk diverifikasi kembali, jika tidaksetujui akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolak keDatabase OSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan,jika setuju diteruskan kepada KepalaBPKS, jika tidak setuju akandiberikan catatan kepada pelakuusaha dan ditolak ke database OSSBPKS. YA Tidak YA Tidak YA o _j PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT NO KEGIATAN KELEMBAGAAN BPKS MUTU BAKU KETERANGAN KELEMBAGAAN DKS PELAKSANA 5 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Draft Izin 6 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 12 hari Draft Izin 7 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Izin Pengoperasian 8 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Izin Pengoperasian 9 Dokumen approval(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Izin Pengoperasian Izin Pengoperasian Pelabuhan untukditerima oleh Pelaku Usaha.DKS menyetujui Kegiatan IzinPengoperasian Pelabuhan,Sekretariat mengembalikan usulandan persetujuan kepadaKelembagaan BPKS.Kelembagaan BPKS menerimadokumen dan Izin PengoperasianPelabuhan dari Kelembagaan DKS.Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengandokumen. Jika menolak makadokumen dikembalikan kepadaKelembagaan BPKS melaluiSekretariat DKS. Jika disetujui,maka dikembalikan kepadaKelembagaan BPKS melaluiSekretariat DKS.Mengajukan Dokumen PermohonanIzin Pengoperasian Pelabuhankepada Kelembagaan DKS melaluiSekretariat DKS untuk diteruskankepada DKS. Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 108 : 04/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Pemberian Konsensi Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pembuat DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Pemberian Konsensi Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) NOMOR SOP : 04/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 12 hari Draft Izin 5 Dokumen approval, Komputer terkoneksidengan jaringaninternet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan pemberian konsensi untukditerima oleh Badan Usaha Pelabuhan. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menyerahkandokumen lengkap (hardcopy dan softcopy)beserta kelengkapannya sesuai denganPermenhub RI No. 03 Tahun 2013 BAB IIIPasal 20 dan Pasal 21 sebagai acuan pemberian konsensi kepada BUP.Mereview dokumen permohonan pemberiankonsensi kepada BUP . Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setujui akandiberikan catatan kepada pelaku usaha danditolak ke Database OSS BPKS. Memvalidasi dokumen permohonan . Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS , jika tidak setuju akan diberikan catatan kepadapelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.Melakukan approval baik menolak maupunmenyetujui sesuai dengan kelengkapandokumen. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 110 : 06/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Pengerukan DLKr/DLKp 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 21 (Dua puluh Satu) Hari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Pengerukan DLKr/DLKp NOMOR SOP : 06/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PELAKSANA PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 hari Draft Izin NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopydan softcopy) beserta desain teknis,peralatan keruk, metode kerja, dan lokasipembuangan hasil keruk (dumping area).sebagai persyaratan izin pengerukan diKawasan Bebas Sabang oleh pelaku usahasesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun2013 Pasal 39 ayat (2).Mereview data permohonan Izinpengerukan serta memverifikasi Terkaitdokumen desain teknis, peralatan keruk,metode kerja, dan lokasi pembuanganhasil keruk (dumping area). Jika setujudan diserahkan kepada Kepala PTSP untukdiverifikasi kembali, jika tidak setujui akandiberikan catatan kepada pelaku usahaMemvalidasi dokumen permohonan,Terkait desain teknis, peralatan keruk, metode kerja, dan lokasi pembuanganhasil keruk (dumping area). Jika setujuditeruskan kepada Kepala BPKS, jika tidaksetuju akan diberikan catatan kepadapelaku usaha dan ditolak ke database OSSBPKS. KELEMBAGAAN BPKS Mempreview Draft Dokumen Permohonandan melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui dokumen lengkapbeserta desain teknis, peralatan keruk,metode kerja, dan lokasi pembuanganhasil keruk (dumping area) dan melakukansurvey lokasi di Kawasan Bebas Sabang. MUTU BAKU KETERANGAN KELEMBAGAAN DKS YA Tidak YA Tidak YA .._ () <> .._ <> ---- PELAKSANA PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KELEMBAGAAN BPKS MUTU BAKU KETERANGAN KELEMBAGAAN DKS NO KEGIATAN 5 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Draft Izin 6 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 hari Draft Izin 7 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Izin Pelaksanaan 8 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Izin Pelaksanaan 9 Dokumen approval(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Izin Pelaksanaan Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengandokumen lengkap beserta desain teknis,peralatan keruk, metode kerja, dan lokasipembuangan hasil keruk ( dumping area ). Mengajukan Dokumen Permohonan izinpelaksanaan penerukan kepadaKelembagaan DKS melalui Sekretariat DKSuntuk diteruskan kepada DKS.Izin pelaksanaan pengerukan untukditerima oleh Pelaku UsahaDKS menyetujui Kegiatan Izin pelaksanaanpengerukan, Sekretariat mengembalikanusulan dan persetujuan kepadaKelembagaan BPKS.Kelembagaan BPKS menerima dokumendan izin pelaksanaan pengerukan dariKelembagaan DKS. Tidak YA Tidak 113 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 07/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 21 (Dua puluh Satu) Hari Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp NOMOR SOP : 07/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PELAKSANA PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk KepalaKTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputer terkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 hari Draft Izin NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap(hardcopy dan softcopy) sesuai denganPermenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 45 sebagai persyaratan administrasidan teknis izin reklamasi di KawasanBebas Sabang oleh pelaku usaha.Mereview data permohonan Izinreklamasi serta memverifikasi Terkaitdokumen administrasi dan teknis. Jikasetuju dan diserahkan kepada KepalaPTSP untuk diverifikasi kembali, jikatidak setujui akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolak keDatabase OSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan,jika setuju diteruskan kepada KepalaBPKS, jika tidak setuju akan diberikancatatan kepada pelaku usaha danditolak ke database OSS BPKS. KELEMBAGAAN BPKS Mempreview Draft DokumenPermohonan dan melakukan approvalbaik menolak maupun menyetujuidokumen lengkap. MUTU BAKU KETERANGAN KELEMBAGAAN DKS YA Tidak YA Tidak YA r===== <> =======, PELAKSANA PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk KepalaKTSP KepalaBPKS Sekretariat DKS DKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KELEMBAGAAN BPKS MUTU BAKU KETERANGAN KELEMBAGAAN DKS NO KEGIATAN 5 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Draft Izin 6 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 hari Draft Izin 7 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Izin Pelaksanaan 8 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Izin Pelaksanaan 9 Dokumen approval(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Izin Pelaksanaan Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui persyaratanadministrasi dan teknis izin reklamasidi Kawasan Bebas Sabang oleh pelakuusaha.Mengajukan Dokumen Permohonan izinpelaksanaan reklamasi kepadaKelembagaan DKS melalui SekretariatDKS untuk diteruskan kepada DKS.Izin pelaksanaan reklamasi untukditerima oleh Pelaku Usaha.DKS menyetujui Kegiatan Izinpelaksanaan reklamasi, Sekretariatmengembalikan usulan danpersetujuan kepada KelembagaanBPKS.Kelembagaan BPKS menerima dokumendan izin pelaksanaan reklamasi dariKelembagaan DKS. Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 116 : 08/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 13 PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja. Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan NOMOR SOP : 08/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumen approval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 hari Draft Izin 5 Dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 Menit Izin Usaha Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengandokumen lengkap beserta persyaratanadministrasi dan teknis (termasukKepala BPKS melakukan konsultasikepada menteri). MUTU BAKU KETERANGAN Menerbitkan dokumen penetapan tarifjasa kepelabuhanan untuk diterima oleh Pelaku Usaha. NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap(hardcopy dan softcopy) besertapersyaratan administrasi dan teknispermohonan tarif jasa sesuai denganPermenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) sebagaipersyaratan penetapan tarif jasakepelabuhanan oleh kepala BPKS.Mereview data permohonan penetapantarif jasa kepelabuhanan . Jika setujudan diserahkan kepada Kepala PTSPuntuk diverifikasi kembali, jika tidaksetujui akan diberikan catatan kepadapelaku usaha dan ditolak ke DatabaseOSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonanpenetapan tarif jasa kepelabuhanan.Jika setuju diteruskan kepada KepalaBPKS untuk selanjutnyadikonsultasikan kepada Menteri, jikatidak setuju akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolak kedatabase OSS BPKS. PELAKSANA YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 118 : 09/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Bongkar Muat Barang 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembuata DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Bongkar Muat Barang NOMOR SOP : 09/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor Petugas Helpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 1 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 5 hari Draft Izin 5 Dokumenapproval,Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 5 Menit Izin Usaha Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuaidengan dokumen lengkap besertapersyaratan administrasi danteknis sebagai persyaratan izinUsaha Bongkar Muat Barang. MUTU BAKU KETERANGAN Menerbitkan Izin Usaha BongkarMuat Barang untuk diterima olehPelaku Usaha. NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap(hardcopy dan softcopy) besertapersyaratan administrasi danteknis sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 53ayat (2) sebagai persyaratan izinUsaha Bongkar Muat Barang diPerairan Kawasan Bebas Sabang.Mereview data permohonan IzinBongkar Muat Barang. Jika setujudan diserahkan kepada KepalaPTSP untuk diverifikasi kembali,jika tidak setujui akan diberikancatatan kepada pelaku usaha danditolak ke Database OSS BPKS.Memvalidasi dokumenpermohonan Usaha Bongkar MuatBarang. Jika setuju diteruskankepada Kepala BPKS, jika tidaksetuju akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolakke database OSS BPKS. PELAKSANA YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 120120 : 10/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (empat belas) Hari Kerja. Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi NOMOR SOP : 10/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 13 hari Draft Izin 5 Dokumen approval, Komputer terkoneksidengan jaringaninternet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin usaha jasapengurusan transportasi untukditerima oleh Pelaku Usaha. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen (hardcopy dansoftcopy) lengkap besertakelengkapannya sesuai denganPeraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor 03 Tahun2013 Pasal 56 ayat (2) sebagaipersyaratan izin Usaha Jasa Terkaitdengan izin usaha pengurusantransportasi di Perairan Kawasan BebasSabang oleh pelaku usaha.Mereview data permohonan Izin Usahapengurusan transportasi di PerairanKawasan Bebas Sabang sertamemverifikasi Terkait dokumen. Jikasetuju dan diserahkan kepada KepalaPTSP untuk diverifikasi kembali, jikatidak setujui akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolak keDatabase OSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan.Jika setuju diteruskan kepada KepalaBPKS, jika tidak setuju akan diberikancatatan kepada pelaku usaha danditolak ke database OSS BPKS.Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengandokumen. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 122 : 11/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. NOMOR SOP : 11/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen Permohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 Dokumen Permohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 Dokumen Permohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 Dokumen Permohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 12 hari Draft Izin 5 Dokumen approval, Komputer terkoneksidengan jaringaninternet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin usaha jasa angkutanperairan untuk diterima oleh PelakuUsaha. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap(hardcopy dan softcopy) besertakelengkapannya sesuai denganPermenhub RI No. 03 Tahun 2013Pasal 59 ayat (2), (3) dan ayat (4)sebagai persyaratan izin UsahaAngkutan Perairan Pelabuhan diPerairan Kawasan Bebas Sabang olehpelaku usaha.Mereview data permohonan Izin UsahaJasa Terkait dengan Angkutan diPerairan Kawasan Bebas Sabang sertamemverifikasi Terkait dokumen. Jikasetuju dan diserahkan kepada KepalaPTSP untuk diverifikasi kembali, jikatidak setujui akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolak keDatabase OSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan.Jika setuju diteruskan kepada KepalaBPKS, jika tidak setuju akan diberikancatatan kepada pelaku usaha danditolak ke database OSS BPKS.Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengandokumen lengkap. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 124 : 12/SOP/PTSP- : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembua DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut NOMOR SOP : 12/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 12 hari Draft Izin 5 Dokumen approval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin Usaha PenyewaanPeralatan Angkutan Laut atau Peralatanjasa terkait dengan angkutan laut untukditerima oleh Pelaku Usaha. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopydan softcopy) beserta kelengkapannyasesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun2013 Pasal 62 ayat (2) sebagai persyaratanIzin Usaha penyewaan Peralatan AngkutanLaut atau Peralatan jasa terkait denganangkutan laut di Perairan Kawasan BebasSabang oleh pelaku usaha.Mereview data permohonan Izin UsahaPenyewaan Peralatan Angkutan Laut atauPeralatan jasa terkait denganangkutan laut di Perairan Kawasan BebasSabang serta memverifikasi Terkaitdokumen. Jika setuju dan diserahkankepada Kepala PTSP untuk diverifikasikembali, jika tidak setujui akan diberikancatatan kepada pelaku usaha dan ditolakke Database OSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan. Jikasetuju diteruskan kepada Kepala BPKS , jika tidak setuju akan diberikan catatan kepadapelaku usaha dan ditolak ke database OSSBPKS.Melakukan approval baik menolak maupunmenyetujui sesuai dengan dokumenlengkap. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 126 : 13/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Tally Mandiri 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kerja. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Tally Mandiri NOMOR SOP : 13/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 12 hari Draft Izin 5 Dokumenapproval,Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin Izin Usaha TallyMandiri untuk diterima oleh PelakuUsaha. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap(hardcopy dan softcopy) besertakelengkapannya sesuai denganPermenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 65 ayat (2) sebagai persyaratan IzinUsaha Tally Mandiri di PerairanKawasan Bebas Sabang oleh pelakuusaha.Mereview data permohonan Izin UsahaTally Mandiri di Perairan KawasanBebas Sabang serta memverifikasiTerkait dokumen. Jika setuju dandiserahkan kepada Kepala PTSP untukdiverifikasi kembali, jika tidak setujuiakan diberikan catatan kepada pelakuusaha dan ditolak ke Database OSSBPKS.Memvalidasi dokumen permohonan.Jika setuju diteruskan kepada KepalaBPKS, jika tidak setuju akan diberikancatatan kepada pelaku usaha danditolak ke database OSS BPKSMelakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengandokumen lengkap. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 128 : 14/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas NOMOR SOP : 14/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 12 hari Draft Izin 5 Dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin usaha Depo PetiKemas untuk diterima oleh PelakuUsaha. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap(hardcopy dan softcopy) besertakelengkapannya sesuai denganPermenhub RI No. 03 Tahun 2013Pasal 68 ayat(2), (3) dan ayat (4) sebagai persyaratanizin Usaha Depo Peti Kemas di PerairanKawasan Bebas Sabang oleh pelakuusaha.Mereview data permohonan Izin UsahaDepo Peti Kemas di Perairan KawasanBebas Sabang serta memverifikasiTerkait dokumen. Jika setuju dandiserahkan kepada Kepala PTSP untukdiverifikasi kembali, jika tidak setujuiakan diberikan catatan kepada pelakuusaha dan ditolak ke Database OSSBPKSMemvalidasi dokumen permohonan.Jika setuju diteruskan kepada KepalaBPKS, jika tidak setuju akan diberikancatatan kepada pelaku usaha danditolak ke database OSS BPKS.Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengandokumen lengkap. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 130 : 15/SOP/PTSP- BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Kapal 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pembuata DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Kapal NOMOR SOP : 15/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 12 hari Draft Izin 5 Dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin Usaha PengelolaanKapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap(hardcopy dan softcopy) besertakelengkapannya sesuai denganPermenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 71 ayat (2) sebagai persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Kapal di Perairan KawasanBebas Sabang oleh pelaku usaha.Mereview data permohonan Izin UsahaPengelolaan Kapal di Perairan KawasanBebas Sabang serta memverifikasi Terkaitdokumen. Jika setuju dan diserahkankepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setujui akan diberikancatatan kepada pelaku usaha dan ditolakke Database OSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan . Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS , jika tidak setuju akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolak kedatabase OSS BPKS.Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengandokumen lengkap. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 132 : 16/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembuata DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal NOMOR SOP : 16/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumen approval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 12 hari Draft Izin 5 Dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin usaha Perantara Jual Belidan/atau Sewa Kapal untuk diterima olehPelaku Usaha. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopydan softcopy) beserta kelengkapannyasesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun2013 Pasal 74 ayat (2) sebagai persyaratanizin Usaha Perantara Jual Beli dan/atauSewa Kapal di Perairan Kawasan BebasSabang oleh pelaku usaha.Mereview data permohonan Izin UsahaPerantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal diPerairan Kawasan Bebas Sabang sertamemverifikasi Terkait dokumen. Jika setujudan diserahkan kepada Kepala PTSP untukdiverifikasi kembali, jika tidak setujui akandiberikan catatan kepada pelaku usaha danditolak ke Database OSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan. Jikasetuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jikatidak setuju akan diberikan catatan kepadapelaku usaha dan ditolak ke database OSSBPKS.Melakukan approval baik menolak maupunmenyetujui sesuai dengan dokumenlengkap. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 134 : 17/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kerja. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal NOMOR SOP : 17/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumenapproval,Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 12 hari Draft Izin 5 Dokumenapproval,Komputerterkoneksidengan jaringaninternet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin usaha Keagenan AwakKapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopydan softcopy) beserta kelengkapannyasesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun2013 Pasal 77 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Keagenan Awak Kapal diPerairan Kawasan Bebas Sabang olehpelaku usaha.Mereview data permohonan Izin UsahaKeagenan Awak Kapal di Perairan KawasanBebas Sabang serta memverifikasi Terkaitdokumen. Jika setuju dan diserahkankepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setujui akan diberikancatatan kepada pelaku usaha dan ditolakke Database OSS BPKS. Memvalidasi dokumen permohonan . Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS , jika tidak setuju akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolak kedatabase OSS BPKS.Melakukan approval baik menolak maupunmenyetujui sesuai dengan dokumenlengkap. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 136 : 18/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pemb DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efekti BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal NOMOR SOP : 18/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringan internet 10 Menit Data OSS 2 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 Dokumen Permohonan(hardcopy dan softcopy),dokumen approval,Komputer terkoneksidengan jaringan internet 12 hari Draft Izin 5 Dokumen approval, Komputer terkoneksidengan jaringan internet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin usaha Keagenan Kapaluntuk diterima oleh Pelaku Usaha MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap(hardcopy dan softcopy) besertakelengkapannya sesuai denganPermenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 80 ayat (2) sebagai persyaratan izinUsaha Keagenan Kapal di PerairanKawasan Bebas Sabang oleh pelakuusaha.Mereview data permohonan Izin UsahaKeagenan Kapal di Perairan KawasanBebas Sabang serta memverifikasiTerkait dokumen. Jika setuju dandiserahkan kepada Kepala PTSP untukdiverifikasi kembali, jika tidak setujuiakan diberikan catatan kepada pelakuusaha dan ditolak ke Database OSSBPKS.Memvalidasi dokumen permohonan. Jikasetuju diteruskan kepada Kepala BPKS,jika tidak setuju akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolak kedatabase OSS BPKS.Melakukan approval baik menolakmaupun menyetujui sesuai dengandokumen lengkap. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 138 : 19/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal NOMOR SOP : 19/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 2 hari Data OSS, Permohonan 4 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy),dokumen approval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 12 hari Draft Izin 5 Dokumenapproval,Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 menit Izin Usaha Menerbitkan Izin usaha Perawatan danPerbaikan Kapal untuk diterima oleh PelakuUsaha. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dansoftcopy) beserta kelengkapannya sesuaidengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 83 ayat (2) sebagai persyaratan izin UsahaPerawatan dan Perbaikan Kapal di PerairanKawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.Mereview data permohonan Izin UsahaPerawatan dan Perbaikan Kapal di PerairanKawasan Bebas Sabang serta memverifikasiTerkait dokumen . Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali,jika tidak setujui akan diberikan catatankepada pelaku usaha dan ditolak ke DatabaseOSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setujuditeruskan kepada Kepala BPKS, jika tidaksetuju akan diberikan catatan kepada pelakuusaha dan ditolak ke database OSS BPKS.Melakukan approval baik menolak maupunmenyetujui sesuai dengan dokumen lengkap. YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 140 : 20/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Pemprosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi. 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 10 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Dokumen. 1 2 Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Pemprosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi. NOMOR SOP : 20/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Kepala KTSP KepalaBPKS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen Permohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 Dokumen Permohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 Dokumen Permohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Data OSS, Permohonan 4 Dokumen Permohonan(hardcopy dansoftcopy), dokumenapproval, Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 hari Draft Izin 5 Dokumen approval, Komputer terkoneksidengan jaringaninternet 5 Menit Izin Usaha Melakukan approval baik menolak maupunmenyetujui sesuai dengan dokumen lengkapbeserta persyaratan administrasi dan teknissebagai persyaratan jasa pelayanan antara laindan tidak terbatas pada bongkar muat barangdari dan ke kapal dan usaha ekspedisi. MUTU BAKU KETERANGAN Menerbitkan dokumen jasa pelayanan antaralain dan tidak terbatas pada bongkar muatbarang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisiuntuk diterima oleh Pelaku Usaha. NO KEGIATAN Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dansoftcopy) beserta persyaratan administrasi danteknis sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)sebagai persyaratan Pemprosesan jasa pelayananantara lain dan tidak terbatas pada bongkarmuat barang dari dan ke kapal dan usahaekspedisi.Mereview data permohonan jasa pelayananantara lain dan tidak terbatas pada bongkarmuat barang dari dan ke kapal dan usahaekspedisi. Jika setuju dan diserahkan kepadaKepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jikatidak setujui akan diberikan catatan kepadapelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.Memvalidasi dokumen permohonan jasapelayanan antara lain dan tidak terbatas padabongkar muat barang dari dan ke kapal danusaha ekspedisi. Jika setuju diteruskan kepadaKepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikancatatan kepada pelaku usaha dan ditolak kedatabase OSS BPKS. PELAKSANA YA Tidak YA Tidak STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 142 JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KOORDINASI PENANAMAN MODAL B A G I A N 5 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 144 145 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 1/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Pengawasan Kepatuhan Penanaman Modal. 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 13 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Pemeriksaan Lapangan. 1 2 SOP Laporan Pengawasan. 2 Disahkan oleh KUALIFIKASI PELAKSANA Pedoman Tata Naskah Dinas Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ke pelaku usaha/kawasan; Judul SOP Dapat berkerjasama, pesiapan laporan dengan baik dan benar. Tanggal Efektif Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi DASAR HUKUM Memahami prosedur pencatatan laporan; Memahami prosedur, alur persyaratan dan tahapan perizinan; Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik ke pelaku usaha/kawasan; PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja. (kecuali Pulau Aceh) KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PERINGATAN : Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Pengawasan Kepatuhan Penanaman Modal. NOMOR SOP : 1/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 Staf Operasional KepalaKTSP Deputi KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringaninternet 3 Jam Berkas/Dokumen - SOP PemeriksaanLapangan- SOP Laporan BAP 2 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringaninternet 1 Jam Berkas/Dokumen 3 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringaninternet 30 Menit Berkas/Dokumen 4 DokumenPemngawasan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 30 Menit Berkas/Dokumen 5 Dokumen surat(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Suratpemberitahuan 1 jam Berkas/Dokumen NO Menyiapkan Dokumen Pengawasan (Surat KeluarKepatuhan Pemenuhan Komitmen kepada PelakuUsaha/pengelola kawasan, surat tugas,daftar/jadwal perusahaan yang akan di BeritaAcara Pemerikasaan (BAP)).Memverifikasi Dokumen Pengawasan, apabiladisetujui maka diteruskan kepada Kepala KTSP,apabila tidak disetujui maka di kembalikankepada staf.Memvalidasi Dokumen Pengawasan, apabiladisetujui maka diteruskan kepada Deputi,apabila tidak disetujui maka dikembalikankepada Operasional.Menyetujui Dokumen Pengawasan danditeruskan kepada administrasi Deputi.Mengirimkan surat pemberitahuan kunjunganpemantauan kepatuhan berusaha kepada pelakuusaha/pengelola kawasan melalui email sebelumpelaksanaan pengawasan dan mengkonfirmasikepada pelaku usaha/pengelola kawasan. KEGIATAN MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA YA Tidak Tidak YA 147 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 2/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Konsultasi OSS RBA Penanaman Modal Asing 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK; 13 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Proses Izin Usaha Penanaman Modal Asing pada OSS RBA BPKS. 1 2 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Terpadu Satu Pintu DASAR HUKUM - Pengerjaan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja. KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA Tanggal Efektif Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Konsultasi OSS RBA Penanaman Modal Asing NOMOR SOP : 2/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 PelakuUsaha/Investor PetugasHelpdesk Operasional KepalaKTSP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 30 Menit 2 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Data OSS 3 Tidak Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Data OSS 4 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 1 hari Data OSS 5 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 30 Menit 6 Dokumen 30 Menit NO KEGIATAN Mengajukan kendala/keluhan terkaitpermasalahan pada sistem Online SingleSubmission (OSS), peraturan KLBI, DNI, danPeraturan teknis lainnya.Menerima laporan dan memberikan saran daripelaku usaha atau yang dikuasakan dari BadanHukum Non Perseorangan maupun Perseoranganterkait Permasalahan pada sistem Online SingleSubmission (OSS) dan Melakukan pengecekanmelalui login pada sistem OSS denganmengidentifikasi kendala yang disampaikan,apabila dapat diselesaikan oleh petugas makaakan langsung disampaikan kepada pelakuusaha, dan apabila tidak terselesaikan makaakan diteruskan kepada Operasional.Menerima laporan dan saran keluhan danmemberikan solusi terkait kendala/keluhan yangdiajukan, apabila kendala/keluhan tidakterselesaikan maka akan diteruskan kepadaKepaa KTSP.Mengkoordinasikan solusi denganKementerian/Lembaga terkait atas laporankeluhan/kendala yang diajukan, sertamenyampaikan kembali hasil solusinya kepadaPetugas Helpdesk. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA Menyampaikan solusi/saran.Menerima solusi/saran. YA Tidak 149 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 3/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 13 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis). 1 2 Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja. KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) NOMOR SOP : 3/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 Staf Operasional Kepala PTSP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringaninternet 180 Menit Berkas/Dokumen 2 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringaninternet 90 Menit Laporan Berkas/Dokumen 3 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputer terkoneksidengan jaringaninternet, Draftlaporan 30 Menit Laporan Berkas/Dokumen 4 Dokumen laporan 10 Menit Laporan Berkas/Dokumen NO Menyiapkan :1. data-data berdasarkan form BAP yang sudah dilakukan pengawasan2. Merekap Data perusahaan3. Mengidentidikasi permasalahan yang ada di form BAP4. Membuat laporan BAP untuk diberikan kepadapimpinan. KEGIATAN Memverifikasi laporan BAP, apabila disetujui makaditeruskan kepada Kepala PTSP, apabila tidak disetujuimaka dikembalikan kepada staf.Menyetujui laporan BAP.Menyerahkan laporan BAP untuk diarsip. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA YA Tidak 151 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 4/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penetapan Izin Usaha Penanaman Modal pada OSS BPKS 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL; 13 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Konsultasi OSS Penanaman Modal. 1 2 PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja. Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; DASAR HUKUM KETERKAITAN : Nomor Tanggal Pembuata DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penetapan Izin Usaha Penanaman Modal pada OSS BPKS NOMOR SOP : 4/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 Service OSS Nasional Operasional Kepala PTSP Deputi KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen (hardcopydan softcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 10 Menit Data OSS 2 Dokumen (hardcopydan softcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 90 Menit Data OSS, Permohonan 3 Dokumen (hardcopydan softcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 60 Menit Data OSS, Permohonan 4 Dokumen dan draftdokumen (hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 20 Menit Draft Izin Usaha 5 Dokumen izin (hardcopydan softcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 5 Menit Izin Usaha MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA Menerbitkan Izin Usaha untuk diterima oleh PelakuUsaha melalui Service OSS Nasional. NO KEGIATAN Menginput Data komponen Nomor Induk Berusahaterkait izin lokasi, Data Proyek, Rincian Nilai Investasi,dan Kegiatan Izin usaha persektor di Kawasan BebasSabang oleh pelaku usaha.Mereview data permohonan Izin Usaha sertamemverifikasi Terkait Data Proyek, Rincian NilaiInvestasi dan Kegiatan Izin Usaha persektor, Jikasetuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untukdiverifikasi kembali, jika tidak setujui akan diberikancatatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke DatabaseOSS BPKS untuk diteruskan ke Service OSS Nasional(Dokumen dalam bentuk hardcopy dan softcopy).Memvalidasi dokumen permohonan, Terkait DataProyek, Rincian Nilai Investasi dan kegiatan Izin Usahapersektor. Jika setuju diteruskan kepada Deputi, jikatidak setuju akan diberikan catatan kepada pelakuusaha dan ditolak ke database OSS BPKS utukditeruskan ke Service OSS Nasional.Mempreview Draft Dokumen Permohonan danmelakukan approval baik menolak maupun menyetujuiData Proyek, Rincian Nilai Investasi dan Kegiatan IzinUsaha persektor di Kawasan Bebas Sabang kedatabase OSS BPKS untuk diteruskan ke Service OSSNasional. YA Tidak YA Tidak 153 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 5/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 13 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis). 1 2 KUALIFIKASI PELAKSANADASAR HUKUM -Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja. KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Disahkan oleh Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer; Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tanggal Efektif Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing NOMOR SOP : 5/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 Staf Operasional Kepala PTSP Deputi KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 180 Menit Berkas/Dokumen 2 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 60 Menit Laporan Berkas/Dokumen 3 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 30 Menit Laporan Berkas/Dokumen 4 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 30 Menit Laporan Berkas/Dokumen 5 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 30 Menit Laporan Berkas/Dokumen PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN Mendistribusikan/ menyerahkanlaporan data Realisasi Penanaman Modal Asing untuk diteruskan ke unitinternal terkait NO KEGIATAN Menyiapkan dan mengelolah dataRealisasi Penanaman Modal Asing danMenyajikan laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing.Memverifikasi laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing, apabiladisetujui maka diteruskan kepadaKepala KTSP, apabila tidak disetujuimaka dikembalikan kepada stafMemvalidasi laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing, apabiladisetujui maka diteruskan kepadaDeputi, apabila tidak disetujui makadikembalikan kepada OperasionalMenyetujui laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing dan diterukankepada administrasi Deputi YA Tidak Tidak YA 155 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 6/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha. 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 5 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL; 13 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis). 1 2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja. PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas KETERKAITAN : Dapat berkerjasama, pesiapan laporan dengan baik dan benar. Memahami prosedur, alur persyaratan dan tahapan perizinan; Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik ke pelaku usaha/kawasan; Memahami prosedur pencatatan laporan; DASAR HUKUM Judul SOP KUALIFIKASI PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan; Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ke pelaku usaha/kawasan; Nomor Tanggal Pembuatan DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Tanggal Efektif BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha. NOMOR SOP : 6/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 Staf Operasional KepalaPTSP Deputi KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 180 Menit Berkas/Dokumen 2 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 60 Menit Laporan Berkas/Dokumen 3 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 30 Menit Laporan Berkas/Dokumen 4 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet 30 Menit Laporan Berkas/Dokumen 5 Dokumen Laporan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet 30 Menit Laporan Berkas/Dokumen PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN Mendistribusikan/ menyerahkan Laporan PemantauanPemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha untukditeruskan ke unit internal terkait. NO KEGIATAN Menyiapkan dan mengelolah Laporan PemantauanPemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha dan Menyajikanlaporan Permasalahan Penanaman Modal Asing.Memverifikasi Laporan Pemantauan Pemenuhan KomitmenPerijinan Berusaha, apabila disetujui maka diteruskankepada Kepala PTSP, apabila tidak disetujui makadikembalikan kepada staf. Melakukan validasi Laporan Pemantauan PemenuhanKomitmen Perijinan Berusaha, apabila disetujui makaditeruskan kepada Deputi, apabila tidak disetujui makadikembalikan kepada Operasional.Menyetujui Laporan Pemantauan Pemenuhan KomitmenPerijinan Berusaha dan diterukan kepada administrasiDeputi. YA Tidak Tidak YA 157 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) : 7/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 : 01 Oktober 2021 : - : 01 November 2021 Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 : Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG; 1 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG; 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL; 10 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 12 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO; 13 PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG. PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis). 1 2 SOP Laporan Pemantauan. 2 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tanggal Efektif Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS; BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Nomor Tanggal Pembuata DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI Tanggal Revisi Disahkan oleh Judul SOP PERINGATAN : Dapat mengoperasikan komputer. Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik; KUALIFIKASI PELAKSANADASAR HUKUM - Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja. KETERKAITAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN : Regulasi Peraturan Perizinan Pedoman Tata Naskah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUDUL SOP : Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) NOMOR SOP : 7/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021 Staf Operasional Kepala KTSP Deputi AdminDeputi KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet. 180 Menit Berkas/Dokumen - SOP MonitoringLapangan 2 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet. 60 Menit Berkas/Dokumen 3 DokumenPermohonan(hardcopy dansoftcopy), Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Dokumen BAP 60 Menit Berkas/Dokumen 4 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet. 15 Menit Berkas/Dokumen 5 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet,draft surat dokumen 15 Menit Berkas/Dokumen 6 Dokumen (hardcopydan softcopy),Komputerterkoneksi denganjaringan internet,Surat dan DokumenPemberitahuan 30 Menit Berkas/Dokumen NO KEGIATAN Menyiapkan Nota Dinas kepada PelakuUsaha/pengelola kawasan, surat tugas,daftar/jadwal perusahaan yang akan diBerita cara Pemeriksaan (BAP).Memverifikasi berkas dokumen, apabiladisetujui maka diteruskan kepadaOperasional, apabila tidak disetujui makadikembalikan kepada staf.Memvalidasi berkas dokumen, apabiladisetujui maka diteruskan kepada Deputi,apabila tidak disetujui maka dikembalikankepada Operasional.Menyetujui berkas dokumen dan diterukankepada administrasi Deputi. MUTU BAKU KETERANGAN PELAKSANA Melakukan penomoran dan cap berkasdokumen.Mengirimkan surat pemberitahuankunjungan pemantuan kepada pelaku usaha/pengelola kawasan melalui emailsebelum pelaksanaan Pengawasan danmengkonfirmasi kepadaperusahaan/pengelola kawasan. Danselanjutnya Melaksanaanmonitoring/pengawasan kunjungan YA Tidak Tidak YA SA BANG 159 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SOP KONSUTASI OSS PENANAMAN MODAL
31. 1.Menerima dokumen
32. 2.Memberikan informasi tentang OSS RBA
33. 3.Memberikan pendampingan OSS RBA SA BANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 160 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SOP PROSES USAHA PENANAMAN MODAL ASING PADA OSS RBA
34. 1.Menerima dokumen melalui system OSS RBA
35. 2.Melakukan proses pada system OSS RBA
36. 3.Memberikan informasi proses OSS RBA SA BANG 161 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SOP PEMANTAUAN LAPANGAN
37. 1.Menerima dokumen
38. 2.Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
39. 3.Membuat laporan
40. 4.Memberikan informasi hasil pemantauan lapangan kepada Deputi Komersial dan Investasi SA BANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 162 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SOP PEMERIKSAAN LAPANGAN
41. 1.Menerima dokumen
42. 2.Melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan pengusulan
43. 3.Memberikan laporan hasil pemeriksaan lapangan
44. 4.Memberikan informasi hasi pemeriksaan lapangan SA BANG 163 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SOP PENGAWASAN
45. 1.Menerima dokumen
46. 2.Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
47. 3.Membuat laporan
48. 4.Memberikan informasi hasil pengawasan kepada Deputi Komersial dan Investasi STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) 164

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…