DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur ruang lingkup, asas, dan tujuan, klasifikasi barang, tarif jasa layanan pemasukan barang, prosedur jasa layanan pemasukan barang, kebijakan pengecualian, kelembagaan, sanksi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Sabang tentang Tarif Jasa Pelayalan Barang di Kawasan Sabang;

1.Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)
2.Undalg-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O69);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2OOZ tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 105, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2O0O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 252, Tatnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054;
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia N ofior 48441, dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor ll2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 143, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor lO5 Tahun 2Ol2 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 271, Txnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2O2l Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 66s3);
15.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
16.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 20O9 tentang Penanaman Modal (kmbaran Daerah Aceh Nomor 2013 Nomor 4, Tambahan kmbaran Aceh Nomor 50); sebagaimala telah diubah kembali dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2O18 tentang Penanaman Modal (kmbaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan lembaran Aceh Nomor 105);
17.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 |PMK.O3|2O21 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyeralran Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari dan/ atau Ke Kawasan Perdagalgan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
18.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2OO7 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang (Iembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor O9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09);
19.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2O13 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Penanaman Modal (Ircmbaran Daerah Aceh Nomor 2O13 Nomor 4, Tambahan l,embaran Aceh Nomor 50); sebagaimana telah diubah kembali dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2O18 tentang Penanaman Modal (kmbaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan lembaran Aceh Nomor 105);
20.Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; 2 1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor: 5/DKS/20O1 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Terhadap Kegiatan Sektor Perdagangan dan Industri Serta Sektor Jasa Lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
22.Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 5l5l L9 /2016 Tentang Penetapan Pola Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPAI.A BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG TARIF JASA PELAYANAN BARANG DI KAWASAN SABANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

l.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disingkat BPKS merupakan sebuah instansi Pemerintah Pusat yang berbentuk kmbaga Nonstruktural dibentuk oleh Dewan Kawasan Sabang untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti sektor perdagangangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.
1. 2.Badan Layanan Umum selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. 3.Dewan Kawasan Sabang yang selanjutnya disingkat DKS adalah Dewan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh, beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
3. 4.Daerah pabean adalah suatu daerah geografis, yang mana barang-barang bebas bergerak tanpa dikenai cukai (bea pabean). BAB 1
4. 5.Jasa Pelayanan adalah pungutan yang dilakukan oleh BPKS atas pelayanan terhadap kegiatan usaha perdagangan dan industri serta sektor jasa lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
5. 6.Jasa l,ayanan Pemasukan Barang adalah nilai pungutan atas pemasukan barang ke Kawasan Sabang dalam bentuk rupiah.
6. 7.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
7. 8.Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
8. 9.Kepuasan Pelanggan adalah perasaan seseorang yang timbul setelah membaldingkan ar:.tzrra kinerja (hasil) yang diperoleh terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. 1O. Kurs adalah nilai tukar valuta asing (USD) ke Rupiah (IDR) sesuai nilai tukar valuta pada tanggal invoice.
9. 11.Nilai Invoice adalah nilai pembelian barang di tempat asal dalam nilai valuta asing (USD).
10. 12.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
11. 13.Pemasukan barang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
12. 14.Pengguna Jasa Pelabuhan adalah pengguna jasa pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
13. 15.Range adalah besaran bobot pungutan antara Oo/o-l5o/o untuk setiap klasifikasi barang sesuai HS Code dikali dengan nilai invoice barang;
14. 16.Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.ketentuan umum;
b.ruang lingkup, asas, dan tujuan;
c.klasifikasi barang;
d.tarifjasa layanan pemasukan barang;
e.prosedur jasa layanan pemasukan barang;
f.kebijakan pengecualian;
g.kelembagaan;
h.sanksi
i.ketentuan peralihan; dan
j.ketentuan penutup. Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Tarif Jasa Pelayanan Barang di Kawasan Sabang berasaskan:

a.kontinuitas dan pengembangan layanan,
b.daya beli masyarakat,
c.asas keadilan dan kepatutan, dan -lo-
d.kompetisi yang sehat. Tujuan

Pasal 4

Peraturan tentang Tarif Jasa Pelayanan Barang di Kawasan Sabang bertujuan:

a.meningkatnya kualitas layanan BLU dalam penyelenggaran pelayanan barang sehingga terpenuhinya layanan secara terbuka yang memenuhi standar pelayanan publik yang lebih baik;
b.meningkatnya dukungan lintas pihak terutama pelaku ekonomi yang selama ini menggunakan jasa pelabuhan yang selaras dengan visi dan misi BPKS sekaligus dalam rangka mendukung agenda pembangunan lokal dan nasional;
c.meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada unit kerja BLU sehingga dapat mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa memicu terjadinya pembatas baru berupa biaya tinggi bagi pelaku ekonomi;
d.terbangunnya sistem penyeleggaraan jasa pelayanan barang yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan mengakomodasikan beberapa hal khusus (afirmasi) yang dipandang penting dalam upaya meningkatkan kontribusi BPKS bagi pembangunan nasional khususnya agenda pembangunan lokal di Aceh; dan
e.tercapainya visi BLU untuk mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat utama pelayanan perdagangan dunia yang berimplikasi kepada peningkatan pendapatan layanan yang dihasilkan.

BAB III

KLASIFIKASI BARANG

Pasal 5

Sistem klasifikasi barang yang digunakan dalam peraturan kepala ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6|PMK.O1O|2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.LOl2O20 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sistem Klasifrkasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

BAB IV

TARIF JASA LAYANAN PEMASUKAN BARANG

Pasal 6

(1)Tarifjasa layanan pemasukan barang di KPBPBS mengacu pada:
1. a.pengelompokan barang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 I PMK.OIO I 2017 tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Baralg Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 lPIt[I(.lO /2O2O tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
2. b.formula tarif jasa layanan pemasukan barang menggunakan pendekatan range antara Oo/o - Llo/o (nol persen sampai dengan lima belas persen).
(2)Pemasukan barang dalam negeri (endorsement) ke KPBPBS yang memerlukan layanan dari BPKS akan dikenakan tarif jasa layanan sebesar 1% (satu persen), dihitung dari dasar pengenaan pajak pada faktur pajak.
(3)Pemasukan bahan baku untuk kebutuhan industri dari luar negeri ke KPBPBS, dikenakan tarif jasa layanan sebesar 1% (satu persen), dihitung dari nilai invoice.
(4)Rumusan formula tarif jasa layalan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufb di KPBPBS adalah sebagai berikut:

BAB V

PROSEDUR JASA LAYANAN PEMASUKAN BARANG

Pasal 7

(1)Pemasukan Barang ke Kawasan Sabang mengacu pada Tata Laksana Pemasukan Barang ke KPBPBS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pelunasan dan penagihan jasa layanan pemasukan barang ke KPBPBS mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhal Bebas Sabang Nomor 15 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan PNBP di lingkungan BPKPBPBS.

BAB VI

KEBIJAKAN PENGECUALIAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan tarif jasa layanan pemasukan barang ke KPBPBS berlaku untuk semua jenis klasilikasi barang, kecuali :
1. a.barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; fasa Layanan Pemasukan Barang = [Nilai Invoice x Kurs) x Range
2. b.barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. c.barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
4. d.barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. e.persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang dipemntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
6. f.barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
7. g.peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenaz,ah1'
8. h.barang pindahan;
9. i.barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dal barang kiriman;
10. j.obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunalan alggaran pemerintah yang diperuntukkan bagt kepentingan masyarakat;
11. k.bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penj enisan jaringan ;
12. l.peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
13. m.barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan unhrk kepentingan umum;
14. n.barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional;
15. o.barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
16. p.buku ilmu pengetahuan; dan
17. q.barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. -t4-
(2)Jenis klasifikasi barang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp. O,- (nol rupiah).

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan peraturan ini dilaksanakan oleh:
1. a.UnitPTSPBPKS; dan
2. b.Biro Keuangan.
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan membuat estimasi nilai jasa layanan pemasukan barang dan menyampaikannya ke Biro Keuangan.
(3)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kewenangan menerbitkan nota tagihan jasa layanan pemasukan barang kepada pelaku usaha.
(4)Mengenai tata cara penerbitan nota tagihan piutang jasa layanan sebagaimana dimalsud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan kepala BPKPBPBS Nomor 4 tahun 2Ol7 tentang pedoman pembayaran tagihan yang bersumber dari penggunaan PNBP dilingkungaa BPKPBPBS.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

(1)Pengguna Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi.
(2)Jenis sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pembayaran denda; dan
2. b.pelarangan pemasukan barang sementara. - l5-
(3)Mengenai tata cara dan prosedur pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 huruf a dan b sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 1l Dengan berlakunya peraturan ini, mala Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor: 11/BPKS/20O1 tentang Penetapan Tarif Pungutan Jasa Pelayanan atas Barang-Barang Impor yang dimasukkan ke Kawasan Sabang dan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor: 3O.l |BPKS{20OT tentang Perubahan Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dal Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 11/BPKS/2001 tentang Penetapan Tarif Pungutan Jasa Pelayanan Atas Barang-Barang Impor yang dimasukkan ke Kawasan Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sabang pada tanggal 03 Jantari 20123 KEPAI,A BADAN PENGUSA}IAAN KAWASAN BEBAS DAN PEI.,AE}UHAN BEBAS S.H., S.T., M.T. '€,-- I,AMPIRAN : PERATURAN KEPAI,A BADAN PENGUSAIIAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI,ABUI{AN BEBAS SABANG NOMOR : TAIIUN 2023 TANGGAL : TEI,TTANO IAYANAN PEMASI.,KAN BARANG DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI,ABUHAN BEBAS SABANG DAFTAR TARIF JASA I.AYANAN PEMASUKAN BARANG DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI,ABUI]AN BEBAS SABANG BAGIAN BAB I'RAIAN JASA I-AYANAN I 2 3 4 I II Ill IV VI I 2 4 ; 6 8 9 lo 11 12 13 14 15 l6 t7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2A 29 30 31 34 35 36 BINATANG HIDUP, PRODUK HEWAN : Binatang hidup Daging d€n sisanya yang dapat dimakarl Ikan, udaDg-udangan, binatang lunaL Telur, madu, produk hewani yarg dapat dimal(ar dan produk pabrik susu,,. PRODUK NABATT Pohor hidup, uEbi alor, bunga dan daun ..................... Sayuran, akar dan bongkol untuk dimaka.n .........,..,....... Buah-bua.ha.n yang dapat dimakan ......... Kopi, tea darr rempah-rempah Gandum-ganduoan dan beras Ploduk indust.ri penggilingan Biii-bijian yang mengandung minyak, tanaman industri, tanaman obat, jeram.i dan makanan ternak lak, getah, damar, air dan ekstrak nebati lainnya ...,,........... Elshan nabati untuk anya.Darr ....,...., MINYAK DAN LEMAK HEWAN ATAU NABATI, MAT.AM HEWANI DAN NABATI YANG DAPAT DIMAKAN : Minyak dan lemak hewani atau nabati mal€-m heward atau nabati ..... BAHAN MAKANAN, MINUMAN, CUKA, TEMBAI(AU DAN TEMBAKAU BUATAN: Bahan Matanon, minuEan, cuka, kecap, penyedap masakan dan lain lain., Gula dan kembang 9u1a..,........................ IGkao dan olahan kakao ............... Produk industri kue Olahan daii sayuran, bual dan kacang Bermacao-Eacam olahan yang dapat dimal<an ,.........,... AEpas, sisa dari industri Ea.kanan untuk makansn ternak ............ Tembalau da-ri tembalau buatan ... PRODUK MINERAL : Ga.ram, belerang, tarrah dan batu, kapur, semen ....,..,..........,..... Blji logam, terah dan abu Baha[ bakar mineral, Einyak Einera.l, loala.m nabati/lilin, aspal PRODUK INDUSTRI KIMIA DAN PRODUK YANG ADA HUBUNCAN DENGAN INDUSTRI KIMIA : Baha! Limia orgsflik, seDyawa organik atau anorgarik dari logarD aulia dari unsur radio a.ldif dan isotop....--....... Baln.D kimia organik Produk farmasi Plrpuk Bahan samah, celup pewarna, cat, p€mis, dempul dan tinta Minyat atsiri, wangi-wangiart, kosoetik atau bahan pewang .............. Sabun, bahan p€ncuci, bahan pelumas, pemoles/penggosok, bahar pencetak, gigi, odol, minyak rambut darr bargrrg ko$netik lainnya ....... Zat perekat dan enzim Baha! peledak, korek api, bahan lainnya yarrg mudah terbalar/meledak. Barang fotografi atau sinematogra.fi Aneka produk kirEia 2 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 2 I I I I 1 2 2 I 1 1 0 1,5 o,5 2 2 3 1 2 2 PIASTIK DAN BAHAN DARI PLASTIK KARET DAN BAHAN DARI KARET : Plastik dan barang dari plastik IGret dan barang dari karet ... KULIT DAN BARANG DARI KULIT Kulit mentah .-.... Kulit samah, kelengkapal palaian kuda, baralg untuk bepergia!, bo-rang usus hewan, termasuk pakaian, tali pinggang dan sejenisnya Kulit berbulu asli atau tirua! dan ba.rang yang terbuat darirrya KAYIJ, GABUS, JERAMI ATAU BARANO YANG TERBUAT DARINYA KaJru dan barang yang terbuat dari kayu Gabus darr baraflg yang terbuat dari gabus ..,.....,.,........,......,....... erami dan barang dari jerani .................. PULP, KERIAS ATAU I(EFIAS KARTON DAN BARANG YANG TERBUAT DARI PADAI.IYA : Pulp, kertas atau kertas karton Barang dari pulp, kertas atau kertas karton caInbar dari produk industri percetalan ,.,. DAN BAHAN DARI TEXTIL : Sutera mentah Benang sutera Kain sutera dan barang terbuat darinya wol, benang wol dan kain wol - Bahan baku wol - Benarg wol - Kain wol dan barang terbuat darinya ... Kipas mentah - Benang kapas - Kain kapas dan barang terbuat darinya Serat textil nabati, benang kertas dan tanarnan dari benang kertas - Kian tenularr dari sarat latnya .,...... Benalg dari sarat sintetis / buatan Kain deri serat sintetis Gumpalal benang pintal, tali tambang, kabel darr batang terbuat darinya.,., Permadani atal textil penutup larrtai..... Kain textil betjumbai, renda, permadani biasa, aulaman Benang textil uDtuk digunalan dalar! industri Ihin rqiutan atau kain kaitan Perlengkapaa pal<aian rajutan atau kaitan PerleDgkapar pakaian tidak dirajut/ dikait Barang textil sudah jadi lainnya termasuk barang b€kas . AI,AS KAKI, TI.]TUP KEPAI.A, PAYUNG, TONGKAT, CAMBUK, BARANG DARI BI'RUNG I.INGGAS, BI'NGA TIRUAN, BARANG DARI RAMBUT MANUSIA : AIas kaki, pelindung kali dan setnnacannya tennasuk bagian-bsgiannya... Tutup kepala dan bagiannya Pal.ung tongkat, cambuk daa bagiaannya Eh:lu uoggas dan barang-barang terbuat darinya dan barang-barang yang terbuat dari rambut maflusia BARANG DARI BATU, GIPS, SEMEN, ASBES, MIKA, KERAMIK DAN KACA : Barang dari batu, gips, s€men, asbes, mika atau dari bahan semac€m itu .... Produk keramik ... Produk kacs ......... MUTIARA AI,AM BATU PERMATA, IOGAM MI'LIA DAN BARANG TERBUAT DARI PADANYA, TERMASUK PERHIASAN IMITASI DAN MATA UANG IOGAM : Mutiara alam/budidaya, batu permata, logam mulia d,an barang terbuat dari termasuk imitasi dan mata 2 1 3 1 3 2 1 2 3 4 3 2 2,5 4 3 3 3 2 2 o,5 2 0,5 3 I 2 3 I 2 3 I 2 a 3 4 4 4 4 \1t vtII x x x xII xII XIV s2/ s3 51 62 63 64 65 50 69 4t 42 43 44 48 +9 38 45 46 47 54 55 56 58 59 60 61 66 67 68 39 40 2 3 2 1 3 I 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 o 3 3 0 I 1 2 3 2 4 3 1 2 3 3 3 o,5 ., xvllt xv XVI XVII xuK xx )o<I )O<II 88 89 90 91 92 93 94 95 96 83 a4 86 87 85 70 71 72 74 75 76 7A 79 80 81 a2 LOGAM TIDA( MULIA DAN BARANG DARI IOGAM TIDAK MULIA : Besi dari baja ,.,...... Barang dari besi atau baja Tembaga dan baran8 dari tembaga Nikel dan barang dari nikel Aluminium dan barang dari aluminium .........,.. Timah hitam dan barang dari timah hitaD Seng dan barang dari seng .................,,, Timah daa barang dari timah Irgan ddak Eulia lainnya, termasuk secrap .................,.. Barang terbuat da.ri logam tidak olulia MESIN DAN PESAWAT METANIS, PERLENGKAPAN LISTRIK DAN BAGIAN SERIA PERLDNGKAPAN DARI BARANG YANG SEMACAM ITU : Rea.lrtor nuklir, ketel, uap, mesin dan pesawat mekar kjuga bagiannya (semua mesin yang digunakan dengarr listrik) ............,.... Mesin dan alat Ustrik lainnya (terEasuk Tv, Tape recorder, radio, bola laEpu, kabel listrik darl lain-lain yang sejenis dengan itu KENDARAAN, PESAWAT TERBANG, KENDARAAN AIR DAN PERLENGKAPANMA : Kendaraan yang bergera.k diatas rel dan bagiannya Kendaiaan selain yang b€rgerak diatas rel dan bagiannya - Alat berat seperti trqLtor, buldozer, dan lain-Iain..... - Mobil bus oassa total tidak lebih 5 ton, massa total diatas diatas 5 ton, dibawah 24 ton - Mobil truk massa total tidsl< lebih 5 ton, massa total diatas 5 ton, dibaq,ah 24 ton Mobil untuk penganglatan kurang darl lO ora.ng .............. - Seda[ dan station wa8on....,........,. - Jeep.'. - Sepedamotor : 0 - 5O cc ..................... 50 - 25O cc ......... 250 - 5OO cc ......... 5O0 - 8O0 cc - Kendaraan untuk orang cacat ............ - Kereta bayi ..... - Perlengkapan dari spare part kendaraan bermotor Kapal udara, p€sawat ruang angkasa dan bagiamya Kapa.l, bahtera dan bangunan terapung kecuali : kapal pesiar, p€rahu layar dan perahu motor ,,. ALAT OPTIK. FOTOGRAFT, SINEMATOGRAFI, UKUR KEDOKTERAN, LONCENG DAN ARLOJI, INSTRUMEN MUSIK BERIKT'T BAGIAN DAN PERLENGKAPANI,IYA : Alat optik, fotografi, sinematograli, ukur kedokteran, berikut bagian dan perlengkapanoya .. Lonceng dan arloji berikut bagiar dan perlengkapaanya lnstrumen musik, bagian dan perlengkapannya SENJATA DAN AMINISI, BAGTAN DAN PERLENGKAPANT,IYA : Seniata dan ami[isi bagian darl perlengkapannya BERMACAM-MACAM BARANG DAN HASIL PABRIK : Perabot ruEah dan barang yang berkaitan dengan rumah tangga Mainan, keperluan permainan, keperluan olai raga, bagian d,6n p€rlengkapanaya ............ Bermacarn-oacam barang hasil pabrik HASIL KARYA SENI, BARANG KEGEMARAN KAUM PENGUMPI'L DAN BARANG ANTIK : Barang hasil karya seni, kegemaran kaum pengumpul dan barang antik BARANG-BARANG MMBEBASAN PAJAX PA.'AK PERTAMBAHAN NII-AI / PPN (ENDORSEMENT) : Seluruh jenis barang pembebasa.n Pajak Pert€.obahan Nilai / PPN (endorsement)...... )o(In 97 BAHAN BAKU INDUSTRI : Seluruh jenis bahan baku ildustri.. I BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PET-A.BUHAN BEBAS 0 /*_ s.H., s.T.,M.T.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…