DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur maksud dan tujuan penetapan kawasan tanpa rokok. KTR diselenggarakan dan berlaku di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. KTR merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar. Kepala BPKS sebagai penanggungjawab KTR wajib: memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok; melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR. Setiap pegawai dilarang merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR. Pegawai dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.Kepala BPKS melakukan pembinaan atas perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan terwujudnya KTR. Kepala BPKS melakukan pengawasan dan penegakkan KTR.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Kerja Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang…/-2- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
5.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6.Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut BPKS adalah Badan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
2.Kepala…/-3- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
2.Kepala BPKS adalah pimpinan Badan sebagai penanggung jawab kawasan tanpa rokok di lingkungan kerja BPKS
3.Pegawai BPKS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat sebagai pegawai BPKS secara tetap oleh pejabat yang berwenang.
4.Perkantoran BPKS adalah bangunan gedung milik pemerintah yang berfungsi sebagai tempat melakukan pekerjaan dan atau kegiatan badan, unit kerja yang ada perwakilan di wilayah kerja Banda Aceh, Jakarta dan unit pelaksana teknis Pulo Aceh.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomi.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap rokok.
10.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
11.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
12.Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah.
13.Loby adalah ruangan utama di dalam bangunan yang menjadi tujuan pertama ketika orang datang ke Kantor.
14.Lift…/-4- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
14.Lift adalah alat transportasi yang bergerak secara vertikal, yang dirancang dan diproduksi dengan tujuan utama untuk dapat memindahkan barang atau orang di antara tingkat yang berbeda yang ada di dalam Gedung kantor.
15.Tempat Parkir adalah tempat untuk meletakkan semua kendaraan roda dua, roda empat atau lebih di suatu perkantoran.
16.Batas terluar adalah batas wilayah yang tidak termasuk kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan

Pasal 2

Maksud penetapan KTR adalah untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penetapan KTR untuk:

a.Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
b.Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
c.Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
d.Mencegah munculnya perokok pemula.

Pasal 4

(1)KTR diselenggarakan dan berlaku di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
(2)KTR meliputi:
1. a.Tempat Kerja;
2. b.Tempat Ibadah;
3. c.Lobby;
4. d.Lift;
5. e.Kamar mandi;
6. f.Mobil dinas; dan
7. g.Parkiran Mobil Dinas; Pasal 5…/-5- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 5

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(3)Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(4)Tempat khusus untuk merokok yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di lingkungan kerja BPKS adalah teras belakang lantai ground.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Kepala BPKS sebagai penanggungjawab KTR wajib:
1. a.memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok;
2. b.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
(2)Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
(3)Kepala BPKS sebagai Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulus
(4)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPKS.

BAB III

LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap pegawai dilarang merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
(2)Larangan merokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

BAB IV

PERAN SERTA PEGAWAI

Pasal 8

(1)Pegawai dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
2. b.melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
3. c.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi kesehatan;
4. d.mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
5. e.melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Kepala BPKS sebagai penanggungjawab KTR; dan
6. f.memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih;

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Kepala BPKS melakukan pembinaan atas:
1. a.perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
2. b.terwujudnya KTR
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalu media cetak dan/atau elektronik
2. b.koordinasi dengan seluruh pegawai;
3. c.memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa pegawai untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan arahan KTR;
4. d.merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan pegawai dari paparan asap rokok; dan
5. e.pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah menegakkan KTR.

Pasal 10

(1)Kepala BPKS melakukan pengawasan dan penegakkan KTR.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan dan penegakkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS membentuk Satuan Tugas Penegak KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…