DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2013

Nomor: 1
Tahun: 2013
Ditetapkan: 30 Januari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Indonesia, Badan Standardisasi Nasional

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional, sudah tidak sesuai dengan perkembangan standardisasi pada saat ini;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat

1.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
2.Keputusan Presiden N01;nor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: ... PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 24 (DUA PULUH EMPAT) PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 1

24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan, maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional mengenai Penetapan Pedoman Badan Standardisasi Nasional sepanjang terkait dengan 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan m1 diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, TID BAMBANG PRASETYA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 Februari 2013 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TID AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 182 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas LAMPIRAN ... LAMPI RAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NO MOR : 1 Tahun 2013 TANGGAL : 30 Januari 2013 DAFTAR PENCABUTAN 24 (DUA PULUH EMPAT) PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL Nomor Nomor Pedoman Judul Pedoman Urut

(1)(2) (3)

1.PBSN 3-1999 Persyaratan Umum untuk Asesmen dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
2.PBSN 10 Modul I: Modul Pemyataan Diri, Sistem Mutu - Model Jaminan Mutu dalam Produksi
3.PBSN 104-1999 Pedoman untuk Penyajian Hasil Uji
4.PBSN 11 7 -1 999 Sistem Akreditasi Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Penguji - Persyaratan Umum untuk Pelaksanaan dan Pengakuan
5.PBSN 118-1999 Kriteria Asesor Laboratorium
6.PBSN 121-1999 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Laboratorium (Pedoman bagi Laboratorium)
7.PBSN 122-1999 Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Ketidaksesuaian (Pedoman untuk Asesor) 8 .... Nomor Nomor Pedoman Judul Pedoman Urut

(1)(2) (3)

8.PBSN 123-1999 Inforrnasi Singkat tentang KAN dan Sistern Akreditasi Laboratorium
9.PBSN 124-1999 Pedoman Pengembangan dan Pelaksanaan Uji Profisiensi Laboratorium
10.PBSN 125-1999 Persyaratan dan Prosedur untuk Akreditasi Kalibrasi dan Pengujian Lapangan
11.PBSN 128-1999 Prosedur Umum Penilaian Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi (Pedoman bagi Asesor KAN)
12.PBSN 129-1999 Syarat dan Aturan dalam Sistem Akreditasi Laboratorium
13.PBSN 130-1999 Pedoman Penanganan terhadap Pengaduan Laboratorium yang telah Diakreditasi
14.PBSN 132-1999 Kriteria Umum Lembaga Pelatihan Asesor Laboratorium
15.PBSN 201-1999 Persyaratan Umum untuk Penerimaan Lembaga Inspeksi
16.PBSN 202-1999 Pedoman untuk Penyajian Hasil Inspeksi
17.PBSN 301-1999 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu 18 .... Nomor Nomor Pedoman Urut

(1)(2)

18.PBSN 304-1999
19.PBSN 501-1994
20.PBSN 601-1999
21.PBSN 602-1999
22.PBSN 603-1999
23.PBSN 702-1998
24.PBSN 703-1998 - tj - Judul Pedoman

(3)Pelaksanaan Penilaian Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) dan Laporan Ketidaksesuaian (Pedoman untuk Auditor) Kriteria Umum Lembaga Sertifikasi yang Melakukan Sertifikasi Personel Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Auditor Lingkungan Kriteria Lembaga Penyelenggara Pelatihan Auditor Lingkungan Kurikulum Pelatihan Auditor Lingkungan Pelaksanaan Asesmen Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML) dan Pelaporan Ketidaksesuaian (Pedoman untuk Auditor) Pelaksanaan Asesmen terhadap Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML) (Pedoman untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan) KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, TTD BAMBANG PRASETYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional, sudah tidak sesuai dengan perkembangan standardisasi pada saat ini;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat

1.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
2.Keputusan Presiden N01;nor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: ... PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 24 (DUA PULUH EMPAT) PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 1

24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pasal 3

(1)(2) (3)

1.PBSN 3-1999 Persyaratan Umum untuk Asesmen dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
2.PBSN 10 Modul I: Modul Pemyataan Diri, Sistem Mutu - Model Jaminan Mutu dalam Produksi
3.PBSN 104-1999 Pedoman untuk Penyajian Hasil Uji
4.PBSN 11 7 -1 999 Sistem Akreditasi Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Penguji - Persyaratan Umum untuk Pelaksanaan dan Pengakuan
5.PBSN 118-1999 Kriteria Asesor Laboratorium
6.PBSN 121-1999 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Laboratorium (Pedoman bagi Laboratorium)
7.PBSN 122-1999 Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Ketidaksesuaian (Pedoman untuk Asesor) 8 .... Nomor Nomor Pedoman Judul Pedoman Urut

(1)(2) (3)

8.PBSN 123-1999 Inforrnasi Singkat tentang KAN dan Sistern Akreditasi Laboratorium
9.PBSN 124-1999 Pedoman Pengembangan dan Pelaksanaan Uji Profisiensi Laboratorium
10.PBSN 125-1999 Persyaratan dan Prosedur untuk Akreditasi Kalibrasi dan Pengujian Lapangan
11.PBSN 128-1999 Prosedur Umum Penilaian Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi (Pedoman bagi Asesor KAN)
12.PBSN 129-1999 Syarat dan Aturan dalam Sistem Akreditasi Laboratorium
13.PBSN 130-1999 Pedoman Penanganan terhadap Pengaduan Laboratorium yang telah Diakreditasi
14.PBSN 132-1999 Kriteria Umum Lembaga Pelatihan Asesor Laboratorium
15.PBSN 201-1999 Persyaratan Umum untuk Penerimaan Lembaga Inspeksi
16.PBSN 202-1999 Pedoman untuk Penyajian Hasil Inspeksi
17.PBSN 301-1999 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu 18 .... Nomor Nomor Pedoman Urut

(1)(2)

18.PBSN 304-1999
19.PBSN 501-1994
20.PBSN 601-1999
21.PBSN 602-1999
22.PBSN 603-1999
23.PBSN 702-1998
24.PBSN 703-1998 - tj - Judul Pedoman

(3)Pelaksanaan Penilaian Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) dan Laporan Ketidaksesuaian (Pedoman untuk Auditor) Kriteria Umum Lembaga Sertifikasi yang Melakukan Sertifikasi Personel Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Auditor Lingkungan Kriteria Lembaga Penyelenggara Pelatihan Auditor Lingkungan Kurikulum Pelatihan Auditor Lingkungan Pelaksanaan Asesmen Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML) dan Pelaporan Ketidaksesuaian (Pedoman untuk Auditor) Pelaksanaan Asesmen terhadap Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML) (Pedoman untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan) KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, TTD BAMBANG PRASETYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000