Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2016
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional;
BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Bsno BADAN STAIMDARDISAS! NASIONAL
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pasal I Menetapkan perubahan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional pada Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala inii
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta lal 30 November 2016 .N STANDARDISASI NASIONAL, SETYA LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,NOMOR : 10 Tahun 2016 TANGGAL; PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADANSTANDARDISASI NASIONAL BendaharaPenerima Kuasa PenggunaAnggaran Petugas Penatausahaan Layanan Atasan Langsung/PejabatStruktural/Kapus Kementrian Keuangan Biro PKT No Uraian Petugas Penatausahaan Layanan mengumpulkan bukti penerimaan PNBP, seperti bukti penerimaan ke Kas NegaraPetugas Penatausahaan Layanan mengisi dan mencatat penerimaan PNBP di Lapdran Penerimaan Pembayaran Layanan PNBP di maslng-masing pusat setiap bulannya.Kepala Pusat Laporan has!! rekonsliiasi antarabendahara penerima dengan petugas penatausahaan masing-masing layanan kepadaKPA dan ditembuskan kepada Deputi LP2L PNBP LP2L PNBP LP2L PNBP Bendahara Penerima menyusun LPJ / LaporanPNBP BulananBendahara Penerima menyampaikan LPJ / Laporan PNBP ke Atasan Langsung dan Kementrian Keuangan LPJ BP Penyusunan LPJ BP Pengumpulan Bukti PNBP Penyusunan Laporan PenerimaanPembayaran Layanan/LP2L PNBP 6. Atasan Langsung Bendahara Penerima menyusun laporan PNBP Bulanan dan TriwulanAtasan Langsung Bendahara Penerima menyampaikan LPJ / Laporan PNBP ke KuasaPengguna Anggaran, Biro PKT dan KementrlanKeuanganBiro PKT melakukan penelitian dan pencocokanpencatatan PNBP (LP2L PNBP dan LPJ) untukdicatat dan dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan (Laporan RealisasI Anggaran) Penyusunan Laporan PNBP Laporan PNBP Laporan PNBP Laporan PNBP Konsoildasi PNBP J^BADAN STANDARDISASI NASIONAL, RASETYA LAMPIRAN IIPERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL JASA AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI NO URAIAN PemohonAkreditasi Pusat Layanan Akreditasi Sekretariat KAN/ Petugas Layanan Akreditasi TBiogas Penatausahaan PPK/ BPP/ Petugas SPM Bagian Administrasi Pendapatan MldSdll Langsung Bend. Bendahara Penerima Kas Negara Pemohon akreditasi KAN yang mencakup permohonan awal, re-akreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi, dapatmenghubungi Sekretariat KAN terkaikUntuk permohonan akreditasi Lembaga Sertifikasi:Pusat /\kreditasi Lembaoa Sertifikasi PendaftaranPermohonan Akreditasi AwalmelalulKANMIS Gd. I BPPT Lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Telp: 021 3927422, Fax: 021 3927527, Website: www.bsn.go.id penyerahan dokumen(brmufir permohonan PERMOHONAN AKREDITASI Pemohon akreditasi / Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)akan mendapatkan dokumen serta fbrmuiir permohonan akreditasi yangrelevan melalui KAN Manajemen Infbrmasi System (KANMIS) LPK menerima surat tagihan pembayaran biaya permohonan akreditasi via Online(KANMIS) Jangka waktu surat tagihan adalah 10 hari kerja, terhitung dari tanggal surat tagihan. Apabila LPK tidak membayar sampai denganbatas waktu yang ditentukan, maka permohonan dianggap batal. LPK membayar biaya permohonan akreditasi sesuai dengan tagihanyang dibuat secara otomab's oleh aplikasi KAN ManagementInformation System (KANMIS). Pembayaran dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online(SIMPONI). LPK akanmenerima kode billing (berlaku 7 hari) dari Sekretariat KAN . Seteiah menerima kode billing tersebut LPK diwajibkan membayar ke nomorbilling tersebut. Bukti bayar tersebut di upload di KANMIS LPKmenerima "password" untuk dapat login ke KANMIS dan mengunggah seluruh dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan oleh KAN. PembayaranPermohonan Akreditasi melalui SIMPONI - Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan bukti transfer permohonan akreditasi.- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surattagihan sesuai rekapitulasi aplikasi SIMPONI yang diberikan olehBendahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasiCatatan:- Pembayaran melalui LS hanya dapat dilakukan terhadap LPKpemerintah dengan menyerahkan surat pernyataan LS. Rekonsiliasi data tagihan dan data bukti bayar(bukti transfer dan data bayar SIMPONI) Validasi/Ok Permintaan Kode Submit dokumen LPK Pengisian fbrmulir akreditasi Password approval untuk Login ke'KANMIS*Menerima konfirmasi pembayaran Penerbitan Kode Billing Pengecekkan Status Pembayaran(SIMPONI) Sekretariat KAN melakukan audit kelayakan/tinjauan permohonan untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan kemampuan KAN dalammelaksanakan jasa akreditasi yang diminta. Permohonan akreditasihanya berlaku selama 1 tahun setelah dokumen diterima. Jika hasilaudit kelayakan tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun, maka pemnohonan dinyatakan gugur dan biaya permohonan yang telahdit}ayarkan tidak dapat ditarik.- Bila LPK memerlukan pra-asesmen (bersi^t sukareia), dapat mengajukan permohonan pra-asesmen ke KAN.- KAN akan menindaklanjuti permohonan tersebut denganmenginfbrmasikan tim asesmen dan waktu pelaksanaan sertapenetapan biaya pra-asesmen. Pelaksanaan pra-asesmen dilakukanoleh personal yang ditunjuk oleh KAN.- Biaya pra-asesmen ditransfer ke Kas Negara melalui apllkasiSIMPONI- Petugas Penatausahaan layanan mencatat tagihan dan bukti transfer pra-asesmen.- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surattagihan sesuai rekapitulasl aplikasi SIMPONI yang dtbeiikan olehBendahara Penerlmaan sebagal dasar rekonslllasi Pelakssnsan Audit KelayakanPemenksaan Melengkapi dokumen Pengajuan pemiohcnan Pra- asesmen Permintaan KodePeml)ayaranPelaksanaanPra-asesmen Pemtieritahuan tim asesmen, waktu pelaksanaan,dan tagOtan tilaya pra-asesmen PenertiltanKode Billing—IVerilikasi Pemt)ay3ran RekonsiTiasi data tagihan dan data tKikti t)ayar (txikti transfer dan data leyar SIMPONI) Menenma saltnan Surat Tagihan NO URAIAN Pemohon Akreditasi Sekretariat KAN/Petugas Layanan Akreditasi Persehijuanb'm dan waktu Pembayaran biayaasesmen melaluiApIikasiSIMPON! Pusat Layanan AkredttasI Petugas Penatausahaan Layanan PPW BPPI Petugas SPM Bagian Administrasi Pendapatan Bendahara Penerima Atasan LangsungBend. Perterima Bank Persepsi/Kas Negara ASESMEN AWAL/ RE-ASESMEN - Audit Kecukupan dilakukan setelah tahap 4 dilalui, yaitu pemeriksaan dokumen yang telah diserahkan ke Sekretariat KANterhadap kesesualannya dengan persyaratan akreditasi. Apabila basilaudit kecukupan sudah dianggap lengkap, maka dilanjutkan ke tahapAsesmen awal. Sebelum pelaksanaan Asesmen awal, akan diinformasikan tim asesmen, waktu pelaksanaan asesmen lapangan dan tagihan biaya asesmen dikirimkan sebelum pelaksanaan LPK dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan asesmen dengan alasan yang jelas. Biaya asesmen dibayarkan ke Kas Negara melalui kode billing yang dibuatkan oleh Sekretariat KAN dan konflrmasi pembayarantersebut ke Sekretariat KAN. Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan sallnan surat tagihan sesual rekapltulasi buktl bayar apllkasi SIMPONI yangdiberlkan oleh Bendahara Penertmaan sebagal dasar rekonslllasi- Pemohon membuat surat pemyataan pembayaran LS untuk diserahkan kepada Bendahara Penerima melalui sekretariat KAN- Setelah pebayaran dari KPPN diterima Bendahara Penerimamenyetorkan ke Kas Negara Melalui aplikasi SIMPONI- Selain asesmen lapangan di LPK, dapat sekalian dilakukan penyaksian asesmen (witness) di LPK (ada penettapan tim witness dan penagihan biaya witness)/ Survaien. •Jlka KAN tldak memberlkan akreditasi, maka LPK berhakmengajukan banding dengan disertal buktl dan alasan, pengajuanselambatnya 1 bulan sesudah keputusan KAN. Pembenlukan dan pemberitahuan Gm asesmen, waktu pelaksanaan dantagihan biaya asesmen PeneibitanKbde Billing ^ VerifikasI Pembayaran Pemyataan pembayaran LS Pelmbuatan Kode Billing Pembayaran Pelaksanaan Asesmen Lapangan Pembenan Mengajukan banding Pembayaran luranTahunan/Simponi ^^rtifikat Akreditasi^ Pembetian Sertifikat Akreditasi& Penagihan luran Tahunan menerimasaiinan surat tagihan: RekonsiiiasiRekonsiliasi: -Surat Tagihan - bukU bayar-SIMPONIRekeningBendahara PembuatanKode Biling Pencairan Cheque ke PenyetoranSSBPke Kas Negara NO URAIAN SURVAILEN^AN lURAN• Selama 4 tahun masa akredttasi, KAN akan melaksanakan Survallen yang teijadvval scbanyak 2 kali. Mamun dapat ditambah Survatientidak rutin/tidak terisdwal apabila diperlukan selama masa akredilasi.Sebelum pelaksanaan akan dilnformasikan tim survallen, waktupeiaksanaan dan penetapan blaya. LPK dapal mengajukan keberatanatas tim dan waktu pelaksanaan survallen.- Biaya survatien dibayarkan ke Kas Negara melalul ApllkasiS1MP0NI dan konflrniasi pembayaran ko Sekrotariat KAN.• Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan sallnan surat taglhan sesual rekapltulasi bukti bayar apllkasi SiMPONI yangdiberikan olch Bondahara Ponorimaan scbagai dasar rekonsiliasi- iuran tahunan ke-2 ditagihkan bersamaan dengan penagihan btayasurvallen ke-1. Iuran tahunan ke-3 dan ke-4 ditagihkan bersamaandengan penagihan biaya survallen ke-2.*• Ketentuan mengenai pengalihan dan pembalalan biaya survallensama dengan pengahhan dan pembatalan biaya asesmen Pemolion AkreditasI PersQtujuBntim dart waktu Pusat Layanan Akredilasi Sekroiarial KAN/ Peiugss Layanan Akredlio^i Pembayaran t^yaSurvdien melalulapliktai SiMPONI Pelateanaan sutvailen 1 PerriBntiicgn dan pemberitahuan Sm asesmen.Makbi pelaksanaan dan t^itisi biaya asesmen dan Iuran tahunan Potuess Pombukuan LayananPemrbttanKode Billing PPK/ Bpp; PatUQss sm Pem^jan survaBei VeiiFikasi Pembay^ Bagian AdmlnistrasI Pondapatan Bendatiara Penerima mcnerima salinan surailagiian: RekonsiliasiRekcmsiliash •Surat Taglhan • bukti bayar• SIMPONI Atasan Langsungaend. Penerima Bank Persist4 ttmtsesmtaMattu pelilasrtsi^ «i tigh«i Pengi^ psmohonanf^M«rarinUrabsy« Mcncmti buUi bay* SunlTagran Punt Laytnin Alir«dlta»l Pemohea Afcradttt*! Sdntiffit KAN/Patugn Lsyinin Akndtai PMuga* PtnttKttthaanL«y«nan Bigtan Admlnlrtml P«nd«patan Bcndahaia Penerima BankPmapt//Kaattagara ASESMEN AWAU RE-ASESMEN Audit Kecukupan dilakukan setelah taltap 4 ditatui. yaitu pemeriksaan dokumen Siatem Manajefnen Mutu LPK yang lelah disetatdian ke Sekretartat KANtertiadap kesesuaiannya dengan peisyaratan akreditasi. Apabila hasil auditkecukupan sudali dianggap lengkap. maka dilaiqutkan ke tahap /Xsesmen awal. - Selieluni pelaksanaan Asestnen awai, akan diinrotmasikan tim asesmen. waktu pelaksanaan asesmen lapangan dan tagthan liiaya asesmen dikirtmkan set>elumpelaksanaan.•Jik9 audit kvcukvpan UiUk dsoat Hisel^ikan Oalam waktu 2 bulon. malm pormohonttn akrtxHtasI Unxuau* biova vana tetah abavartaintllanaaaohanaus.•LPK dapat mengajukan keberatan atas Um dan waktu peiaksanaan asesmendengan alasan yang jelas.- Blaya asesmen dibayarkan ke Kas Negara melalui Aptikasi StMPONI danbukti bayar diserahkan ke Sehietariat KAN.- Permohoaan akredHasl hanva beriaku selama 1 tahun seiak kcutirakdltetapkan dan tSsetuim. Aoabila dalam waktu 1 tahun saiak kantraktflseUill Mum ada keoutusan akre ic Puaal layanan Alxedilaisl cq Bccidahara PeneHma.pernbayaran masuk kodslsm tekenlng Pendaheca ponerfmaan. SclaniulflyPBenonhsfa Peneiuna mrmbuat Kode Billing untuk pempayarao.Posai Layanan Aatediuoi menyerorucan egkuinen penRapan txaya sVrcdiiasi (Ian BuMI liansfcr kcpafUBcndaliara Pencilma untuk dttvaikan luiSinui rangUpadembar I ui>iu n» laiivn uniuKI AliMiiaMrr»'akiMitau. pettkaairaan kcgratan duinsgip itlcMi epsMa litan d-Ukunn'OTSMinmlapangsn j ajionunuruin (uniiiunsan partHxIunen wian aejakurrgga)lelitkel akretUu. liaabitkanedaun aabagu btnktd.'anggsl terklMi akrHiUu loSil sabut ungjal 1 • IS. maks ptsneungandiaAggip masuk I|tAu|tula" a laNai pmialen .fanpgaisertMai akteeilau robiS wlnar tnnggai 16- 31. nuka parnilunjan drengjeB mawk 1 (ulu|hiUn oiuriun Pa.nkulR|i> STANDARDISASi NASIONAL, fipAR^ ICEP.ALA 3ETVA LAMPIRANIVPERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KERALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL JASA PENDIDIKAN STANDARDISASI Pemohon Jasa PendidikanStandardlsasI Pusat Layanan Pelatihan Bagtan AdministrasI Pendapatan Bank Porsepsir KasNegara NO URAIAN Petugas Layanan Petugas Penatausahaan lavanan PPK/BPP Bendahara Penerima Alasan Langsung Bendahara Penarima INFORMASI lAYANANPemohon laynun menghubungi;Sekretariat Pelatlhan Sundardiusi Puut Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardtsati•BSNGedung IBPPT Jl. M.H Thamrin No-S, Kebon Sirih, Jakarta Tetp:021 -3927422 e>t.l64. Fax;021 - 3927527 Host:0U21039S0S9 Email;dlklat@bavgo.idWebiite: difclal.b»n.gi>.id A. In House Training Jika Pemohon layanan yang sudah terdaflar lebagal member dapat tangsung ke proses Log In. Jika belum, pemohon melakukan registrasi sebagai member layanan pendidikan BSN melalui website diklat.bsn.go.idSekretariat akan mengirimkan surat penawaran dan MoU kepada pemohon layanan. Kemudian,jika menyelujui MotJ, pemohon mengirimkan kembali MoU yang telah di tanda tangani ke sekretariatdiktat BSN.Jika pemohon tidak menyetujui, maka layanan batal dilaksanakan.Kemudian,sekretariat akan berkooidinasi dengan pemohon untuk menyepakati agenda In House Training. Jika Pemohon Melakukan Pembayaran tunai petugas layanan membuatkan Kode Billing SIMPONI, Jika pemohon melakukan pembayaran melalui IS bendahara yang membuatkan Kode Biliing SIMPONI adalah Bendahara Penerima ^ I '•S"' I 2. RekmgBeoMiara Igencakfe Chwie'.kel Al. Pembayaran Pelatihan IHT 1. - Pemohon layanan yang telah melengkapi persyaratan dimlnta mentransler biaya pelatihan (sesual tarff PP No. 62 Th. 2007)melalui sistem SIMPONI. Bukll transfer disampalkan ke sekretariatdiktat BSN.• Selanjutnya petugas penatausahaan layanan melakukan pencatatan. PeajbajHrttJlncbUdstgnSIKPONI Pbni bttsan pemboyoren /Pembuktien 7 *f layanan /-■ PeneomaandlAilinQ • Sekretariat Olklst msnyefatiKan data pomohon layanan dan buMiinnstsf Kepaoa Bandstiara Penerlma umuk ditKiatkan kultansiranskap 3 (Id'nbar 1 uniuk Pemehon Isyanan: lembar 2 uitluk Peiugas Penataasahaan Layanan; dan lembar 3 unluk anip Bandahara P«n»nma).• Sotlsp llga bulan Akun Admin SIMPONI direkontilas] dangan palugas panalausabasn tayanan. A2. Praaas Palakaanaan Palailhan IHT
Palailhan ditaksanakan sesual dangan agenda yang lelah disepakail. A3.|Penyerahan Hasil Lavanan IHT 1, Tanaal pcnyafahdnlusiirayirunbtfriliurlanunuaf pcfundaunprun nftitibilSerurib^t pn«rTj nel'tJhjfi dibujt bvrdiurlun pflatilun yan( diikuti dsn peedihjtluvl pvtstlhsn. Kvicindisn irltrvUriii mffn|icimlLsn teftilikJt dsn buktlpena«*im»n(Untsnds idrims dokumcn k«pddd OdWta p«lln|Umbat IP Ion k*f|a wtvlth pilaksjnMn psULAun,P«niobsnfnc«ia idPenicnen yang'eun >neiaR;' »•»*« tfl» L>>sja V8^ tfukvl* Mf pfrdpiMttuial tembcS4Ai«iir8t^ul rkfr^'pmkjAvrtihMt 9ef%^ lUn uMd tf( 4 4iA k MONITORINGVp|-Af>A r«UUMo dinoAtiA'tr^ II d«n BtOe^o di C>8 VV^ kciiMa piOM^ v^'Hl OvrUku MoMCTdpf W 04A b^MUn i>i»kj#UA eM> m amPMvAwis.. . / Pvtsatn 7 r / WSTTTMeB**!MMhr.lUdi P«Rt»y*ifi niti»okaSIMtf P«ipnp^ dda pMcfMp«Mft4it>£wl9 Mafcii FVitaduw btT«aan Q|^t8ia»XD» KH^nl AnflAifcm6«rail Mwiff srv MM l« leAaiMtMhM HfilfcBl obS£ls J3AMBA«)$fWStnYA STAND/^ISASI NASIONAL. I.'.MF."'l>£RAi oi(/u> oaOAN OTANDAKOISASI NASIONAL, NOMOR TAHUN 2016 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDAROISASl NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEOARA BUKAN PAJAK BADAN STANDAROISASl NASIONALPemohon yang memeriukan kifocmati atandar bisamendapatkan layanan dcngan;A.Dating Longtung; pembayaran Jaaa layanan langnng aecara luial ke Petugaa Penatausaliaan Layanan.8.Mobhii Tohipon/Faii/Email/SNI OnQno: pembayaran Jasa layanan cnelalui SIMPONI/LS ke Rak.BandaharaPenedmaan BSN.Alamat;Petpuftakaan sn.goJd. /VpQcati; www.ffiii»n.goJd Petpuslakaan b«ika: Sanki - Jum'at: Pukul 03:30-15.-00 WIB DATAKO LAHQSnWQPENERIMAAN LAYANANPemohon Layanan datang langamg ke Perptotakaanmenghubungi Petugaa Layanan unbik mendapatkan infotmad dan membaca teriebli daiwki(apabia dpetktkan)dokumenatandar dengan mengiii Fonn Pemdntaan Dokumen(aesualform F.PUSIOO 5.0.1), atau langsung memeaan dokumenatandai/reprodukai dengan mengixi Form ReproduktiDokumen langkap 2(aesuai fbcm F. PLiSIOO 5.0.4). Selaiijulnya form yang telah ifisi ^lamliaBcan ke PetugaaLayanan.Petugaa Layanan ekan mengtdentdikaai keleraedbandokumen atandar yang ^kda.Apebla dokumen atandar yang(fiminta teraerfia, maka Petu^ Layanan: menyerahkan dokumen atandar kepada PemohonLayanan yang hanya in|^ memlwea dl ruangPerpurtakaan. Apabia telah aeteaai(S>aca. dokumen atandar rScembalkan ke Petugaa layanan. membuat rkidan Uaya untuk matkigKnating dokumen aeauai PP No.62 Th 2007 pada Form Reprodukai Dokumen bagi yang kigin mereprodukai dokumen atandar.PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN- /Vpabla Pemohon Layanan menyetuiui biaya reprodukaidokumen atandar.aelat^ulnys Pemohon La^nan dapat dHakukan metakii mekaniame LS atau Pemtrsyaran Tisial:Mekanixme LS;Pemohon Layanan membuat aurat pemyataan pembayaran LS yang citandatangani pejaliatyang berwenang ke Puaat Layanan Infotmaal Standar cq.Bendahara Penerimaan. Dokumen atandar tudah dapat (fiterfma PemolMn Layanan eetelah terbtt SP2D.Copy SP20dikirimkan ke Bendahara Penerimaan.Pembayaran Tunal;Pemohon layanan dapat metakukanpembayaran tunai kepada Petugaa Penatausahaan Layananaesuai dengan islan(onn reprodukai dokumen standar,sebekim dlakukan reprodukai.- Petugaa Penatausahaan Layanan mengeoek kebenaranjumlah blaya pada form reprodukai dokumen danmenerima pembayaran tunal dart Pemohon Layanan.Selantutnya Petugaa Penatausahaan Layanan membuatkankwitanai pembayaran tunai rengkap 3: lembar 1 untuk Pemohon Layanan; lembar 2 untuk rScatat dan(Sattip oleh Petugaa Penatausahaan Layanan; dan iembar 3(fiaerehkan ke Bendahara Penerimaan(kwitanai untuk PetugaaPenatausahaan Layanan telah iSsispkan oleh BendaharaPenerimaan). JASA INFORMASI STANDAR Peraottoo kitocraaai Standar Puaat Layanan Inlbcmxsl Standar Kas Negara PPK/BPP ./ Pmbuatn / / KedrBfca / Retenng PembuatanKode suing PMPorri rtwM ||-ajk^kaul 3~|_l 1 KuHoOM - Proses layanan dokumen standar dapat dlakukan setetah Pemotion Layanan melunasi pembayaian.Selelahmelakukan pembayaian,petugas lai^nan mereproduksi standarAnemesankan dolmmen atfi.PENYERAHAW HASIL LAYANANDokumen standar yang telah selesal diproses(reproduksiSNI/repioduksi standar askig/pembelian dokumen asB). rSserahlun ke Petugas Penatausahaan Layanan bersamafonn reproduksi dokumen rangkap 2 Selaitiutnya Petugas Penatausahaan Layananmenyerahkan dokumen staitdar, kwitansi pekmasan pembayaran tembar 1 dan Ibrm tanda terima dokumenkepada Pemohon Layanan.•Petugas Penatausaltaan Layanan mengarsip kwitansi Iembar2, Fonn reproduksi dokumen PENATAUSAHAAN LAYANANPetugas Penatausahaan layanan setiapsore membuatrekap penerimaan dan meiaporkan kwitansi lembar 3 untuk pembayaran tunai maupun transfer besertadokumen pendukungnya,dan menyetorkan penerimaantunai haii Itu kepada Bendahara Penerimaan.Selanjutnya 2(dua)hari keija berikutnya BendaharaPenerimaan menyetorkan penerimaan tunai ke RekeningBendaliara Penerimaan BSN/SSBP.Sedap tiga btian Akun Admin StMPONi BSN tfirekonsilasidengan pembukuan iayanan.iwii!T.Ai.m am OHLIHBPENERIMAAN LAYANAN•Pemohon Layanan mengakses tangsung apEkasi SNi Online dan memilBi dokumen SNi yang r^eriukan- ApabEa Pemohon layanan setuju dengan surat penawarandarVatau liiaya yang licantumkan sesuai PP No.62 Tahun 2007,Pemohon Layanan melakukan kondrmasi persetujuanpembayaran, untuk selanjutnya petugas layanan menerbitkan kode bilGng bempa 15 digit angka sebagai dasar pembayaransesuai dengan surat penawaran yang telah dsetujui. PEMBAYARAN BIAYA LAYANANPembayaran biaya reproduksi dan pembeiian dokumen asii standar asing dapat diakukan melaU mekanisme LS ataumelalui epEkasi SiMPONI; Mekanisme LS; Pemohon Layanan membuat surat pemyataan pembayaran LS yang ditandatangani pejabatyang berwenang ke Pusat Layanan Inforrruisi Standar cq. Bendahara Penerimaan. Dokumen standar sudah dapat (Sterima Pemohon Layanan setelah terbit SP2D. Copy SP20 (Skiiimkan ke Bendahara Penerimaan.ApEkasi SIMPONi;Pemohon layanan melakukan pembayaran sesuai dengan kode biEng. Apabila telah melakukan pembayaran,Pemohon layanan akanmendapatkan nomor NTB dan NTPN yang selanjutnyadEnformasdtan ke unit layanan.- Bukti transfer disampaikan ke Pusat Layanan Informasi melalui email dokinfo@bsn.go.id dengan mencantumkannomor penawaran. Bsijcin /.di'Ji« etlkutnya BendatiaraPenerlmaan menyetortien penerlmaan tunal ke RekeningBendahara Penerlmaan BSN/SSBP. McMdmsKetottl(brltpenytaisnpencrinanfena Setiap liga Ixjian Akun Admin StMPONI BSN (SrekonsBasi dengan pemtxikuan layanan. MtnAdnhSOtPOM I HgLA'.UI TELEPOWEMAlLffAX LAVMffAfl Pemohon Layanan yang meminta layanan baik reprodutei SNi I reproduksi standar a^g I pembafian dokumen asS standar asing melaU tetepon / emailI fax,akan mendapatkan penawaran harga beild keterse(Saandokumen standar beserta rinctan biaya (sesual tarif PP No.62 Tahun 2007)dan(Stambah biaya pengiriman(apabla dokumendikkimkan) melalui surat penawaran dart Pusat Layanan Informasi Standar.Khusus pembelan dokumen asfi standar asing,rincian biaya menunggu konlirmasi harga dari penerbit standar lila hfoimasi harga tidak terseda d katalognya). setelah mendapat kiformasi harga dari penerbit standar, Petugas layanan mengklmkan surat penawaran Itarga kepada Pemohon Layanan- Apabila Pemolion fayanan setuju dengan surat penawaran danmelakukan konlirmasi pembayaran, pelugas tayanan menerbilkan kode baling beiupa 1S dgit engka untuk pembayaran sesual dengan surat penawaran yang teiah disetujui. Pemohon Layanan membayar biaya reproduksi SNI I reproduksi standar asing / pembeEan dokumen asB standar asirtg melalujaplkasi SIMPONI sesuai tarif PP No.62 Tahun 2007,sebeium proses reproduksi dan pembeSan dokumen asS dlakukan.- Pembayaran biaya reproduksi dan pembeSan dokumen asBstartdar asing dapat dBakukan meialui mekanisme LS atau meialui apEkasi SiMPONI:Mekanisme 1,S: Pemohon Layanan membuat surat pemyataan pembayaran LS yang dtandatangani pejabat yang berwenang kePusat Layanan informasi Standar cq. Bendahara Penerimaan. Dokumen standar sudah dapat diterima Pemohon Layanan setelah tertrit SP20.Copy SP20 dikirimkan ke Bendahara Penerimaan.sesuai dengan kode billing. ApabBa teiah meiakukan pembayaran,Pemohon layanan akan mendapatkan nomor NTB dan NTPN yangseianjutnya dinformastkan ke unit layanan.- Buktl transfer disampaikan ke Pusat Layanan Informasi meialuiemail dokinfaig)bEn.so.id dengan mencantumkan nomorpenawaran. LeMTesrFsrERai PnbusOnKodeBiing Cneqtn n PEIAXSAWAW lAYAHAHStitriiiert* Pctjgu PnuSauUtuan L«)an«n tkn•mtmmu lemU;twnmnan un buUi nfslrt dan P«ftr9Ks iMpnan dan crcn^addt Itbensxon fifmlah bUy*Tdng Oivansfcf mu crasdcheck d vsMm GcUPOfd. • memUiillnMSarTUpdmlMyatan trans^ar ran^ifi 3kmMf: urouk PamWw Layanan (a?ab(a pairttaratin taUti knat dan dnkianen ctandar akan ^Jnm.awianattMuTmbenami doluanan), kmoar 2 unPA dOukiAan id Pttugn PanaUisahasn Latanan don danc:danlainbai 3 dwtatiUn ke Bencaluia Pcnaitma(Pom kwaam Wati Aataekan akli Bcntanaaa Pencnma)• UrcA OokidBm yan;atanokam.Pciusaa PmalauUtaanUaykMn mrn^apkan dcihnncn akandar la1^A dkam bmftakvatanu pAaiaun kirew I kc^ada Pon-ohRn Lsyanan Oek-jmw)bdak akan eaamkan usekim pcmehon maukukan pokauwnKaa'Peusak PknaLxjunian Layanan mangaibii knear (Knanson ftaalan MmMwatiPtiwiBaDn Putal layanan InfannaalStandai Baaa ParaapilJKH Maujia riiawMapfPaaioaaSPK [y FWlptWI ?ew*nwlne»s PtfMirx STANDAJ^DlSASt NASIONAL BAMBAN PFN*T*iiama«H i aydwawPrnigaa Panaiauuivun layanan lOCiap aara aicrntnnllok^ponaftfruan dan mcUpofkanJnmamikinnai 3 iffkuk pomtoffvantiafai maiaxm iranayer baaoladokumen pondukiai^ya, dan reonyoivkan panrtbnaan liaui haii du kepada Bendanats Pcntimasn- Sklaniubirn 2(dia]liari kcija bonkidnys QondahaiaPmcTtfiiaanmonyntoikan pontianoantxaiai ke RakanbigDondshua PenenmaanQSWSSEP.Senap sga Man Akiat Admn SlUPOtil diakanaini dtngan pamtiukuan layanan liAjiVlrlrcAN VI '" ' PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank NO Pemohon informasi UN {Issuer Identification Number)dapat menghubungi:Pusat Layanan UN di Pusat Ketjasama StandardisasiGd. BPPT I, Jl. M.H. Thamrin No.8, Lantai 12 Telepon :021 3927422 Pst.148/128 (Bowo/Rizki/Ketty), Fax: 021 3927527,E-mail: bowo@bsn.go.id/ rizkirawati@bsn.go.id/ ketty.prasetianty@bsn.go.id,Website: www.bsn.go.id- Pemohon UN yang telah mengetahui persyaratan dan prosesIIN dapat mengajukan surat permohonan UN.- Sekietariat Layanan Jasa IIN akan melakukan pengecekanstatus permohonan IIN. Apabila pemohon IIN telah memiliki IIN,maka permohonan akan ditolak dan informasi disampaikan kepemohon. Sedangkan, bila pemohon belum memiliki nomor IIN,maka sekretariat akan menginformasikan persyaratan dan formyang perlu dilengkapi dan dikembalikan kepada sekretariat.Pusat Layanan IIN akan melakukan veriftkasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran pemohon IIN. Apabila pemohonmemenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai standar ISO/IEC7812 namun belum lengkap, maka diminta melengkapi. Sedangkan bila telah lengkap, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. (ONFIRMASIPEMBAYARAN LAYANAN - Pemohon layanan IIN yang telah melengkapi persyaratan diminta mentransfer biaya permohonan dan pemrosesan IINlangsung ke rekening Negara sesuai dengan surat PembayaranBiaya Proses Aplikasi dan Kode Billing dari Sistem PembayaranOnline PNBP (SIMPONI) Bukti transfer disampaikan ke PusatLayanan IIN.- Selanjutnya petugas pembukuan layanan melakukan pencatatan layanan. Pemohon UN Bank Perseps!/ Kas Negara Bagian Admlnlstrasi Pendapatan Pusat Layanan IIN Atasan Langsung BendaharaPenerima PPK/ BPP Petugas Pembukuan Layanan Bendahara Penenma Petugas Layanan IIN Peimwna .Sudah memiliki4 Belum memiliki tfuiinodf I wmm Rekonsilasi Pembukuan layanan NO • Pusat Layar.an iIn menyerahkan data pemohon UN dan bukti transfer kepada Bendatiara Penerima unluk dit)uatkan kuitansirangkap 3 (lembar l untuk Pemohon layanan liN; lembar 2 untuk Petugas Penatausahean Layanan UN; dan lembar 3 untuk arsip Bendahara Penerima).- Bendahara Penerima selanjutnya mefaksanakan pembukuan.• Seliap tiga bulan Akun Admin SIMPONI BSN direkonsilasidengan pembukuan layanan.- Pelaksanaan Verifikasi Lapangan. Jika hasii verifikasi lapangan dtnyalakan memenuhi persyaratan, sekretarian akan meneruskan permohonan pemohon layanan ke American Bankers Association (ABA) selaku registration authority ISO/IEC 7912PEfffEfWHAN HA^L LAYA^N Apabila persetujuan permohonan UN dari ABA telah keluar akan segers diinformasikan kepada pemohon UN t>erupa Suratpemyataan perihal nomor UN yang diperdeli aplikan .i., Mdmlnisirasl Pondapatan Sank PersepstfKas Negara PuSMLfayaiiUil Aiasan Langsung eandaharaPenenma PPK/BPP Pemohon tIN Petugas Pembukuan Layanan Bendahara Penerima Petugas Layanan liN Pemoukuan layanan Z PcnyampaHn dais pomcMn UN bukti trans^ Xwitans 2 Pencocokan Pembuaisn Kwtarid 1 Psr-aPliN>4rp099 Kwtansi Akun Admin SIMPONI Pengusutan WalibjPdaksanaanttrta TimVerifikMi Laoingsii Pengsibmissw kg A:^ilian Peiakssnaan laranun Perbaxan PemiD»aillNkePGrsblujudn darfABA mformasi UN yang lelaii (fisetuiuiI ^ Mendapatisn liN ^ Record STAND KEPAL SETYA BAMBA ISASI NASIONAL
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan