Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2011
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pasal 1. ... BSISO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Pedoman Pengelolaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman yang wajib diacu dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 08.A/PER/BSN/2/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan Standardisasi Nasional beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADl LAMPIRAN 1. D:\SK 2011fSK Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc.doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL LAMPiRAN I PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara, perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :
Pemberlakuan. ... O;\SK2011£K PettomnnPengel^aanAnggaian 2011 Rrtaldoc.doc BsiyO BADAN STANDARDISASI NASIONAL Pemberlakuan paket perundangan tentang Keuangan Negara seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan di bidang keuangan negara yang berakibat pada terjadinya berbagai penyimpangan melalui perubahan pada sistem pengelolaan keuangan negara termasuk perubahan tata cara perencanaan keuangan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioiial, dan tata cara pembukuannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Keija dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan upaya dalam melakukan perubahan tata cara penganggaran yang berdampak pada jenis pelaksanaan kegiatan dan perubahan dalam pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan pengelola kegiatan atau pengelola anggaran menjadi Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penyelenggara kegiatan sesuai rencana kerja yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Pejabat Penguji Tagihan, Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Unit Akuntansi. Perubahan. ... O:\SK 1\Peraturan Pedoman Pengelolaan Anggaran 2Q11 Final doadoe BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL Perubahan tersebut harus dituangkan dalam perencanaan yang matang sesuai visi dan misi organisasi, sehingga setiap Pusat dan Biro harus memahami arah dan kebijakan keuangan, serta strategi dan prioritas yang akan diambil dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu dalam rangka menjaga konsistensi terhadap ketentuan yang diberlakukan, maka perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Anggaran yang mengatur pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan BSN sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan BSN yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash] untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala BSN adalah Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan APBN, Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara secara giral. Pelaksanaan. ... DASK 2011\Petaturan Pedoman Peng^olasn Anggaran 2011 Final doe.doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara, dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pada awal tahun anggaran Kepala BSN menetapkan para pejabat yang ditunjuk sebagai:
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan. ... D:\SK 2011\Peratur3n Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Fmd doc. 0aturan PeOoman Pengeitfaan Anggm 2011 Rnal doc.(loe BSN^ BADAN STANDARDISAS! NASIONAL
e.Melakukan. ... D:\SK 201 llPeraturan Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doe.doc fisnO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L; 3) Dalam hal diperlukan, KPA dapat; a) Menetapkan Tim Teknis dan/atau; b) Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes; c) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; d) Mengawasi penyimpanan, pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa; j.Melakukan. ... D;tSK 2011\Pe'aUiran fedomai Poigekiisan Anggaran 20t1 Rnal doc.doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
[.Membuat. ... 0;£K 2011\Peraluran l^doman Pengslolaan A;iggaran 2011 Rnal doc.iloc fiSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
h.Meneliti. ... D:\SK20tl\Pefaturx1PedomanPengeloi3anAng9xan ^11 Final doc-doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
1) Melakukan rapat koordinasi dengan ULP mengenai Paket Pengadaan Barang/Jasa; 2) Menetapkan paket-paket pekerjaan baik UP maupun LS; 3) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis; 4) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak pihak ketiga sesuai ketentuan ysing berlaku; 5) Melakukan dan menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa; 6) Mengawasi, mengendalikan dan menerima pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa; 7) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 8) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
1) Perubahan paket pekerjaan; dan atau 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
n.Membuat. ... O:\SK 201 llPeraturan Pedoman Pengelolaan Anggaraa 2011 Final doc.doc say) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
b, Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; G. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain: 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat,nomor rekening dan nama baik); 2) Nilai tagihan yang hams dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); 3) Jadwal waktu pembayaran dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;
h.Melakukan. ... O:\SK 2011IPs^ur3nPedomanPefl9e!ol3an Anggaran 2)11 RiKitfoc-doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL h, Melakukan penatausahaan SPM dan dokumen pendukung.
d.Memonitor. ... DASK2011(PefaturanPe BADAN STANDARDISASl NASIONAL b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tlnggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA.
1) Perubahan HPS, dan atau 2) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
1) Menginput PAGU Anggaran berdasarkan dokumen sumber (DIPA, POK). 2) Menginput transaksi berdasarkan dokumen sumber (SPM, SP2D, SSBP dan SSPB). 3)Menyampaikan. ... D:\SK 2011tPeraturan Petfoman Penge'o'Ban Anggaran 2011 FInai doc.doc BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL 3) Menyampaikan salinan dokumen berupa SPM dan SP2D yang merupakan pembelian belanja barang modal kepada petugas SIMAK BMN. 4) Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran tiap bulan paling lambat 6(enam) hari kerja pada bulan berikutnya; 5) Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN setiap bulan paling lambat 4 (empat) hari kerja di bulan berikutnya dengan melampirkan Laporan Posisi BMN di Neraca; 6) Melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPPN selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan berikutnya; 7) Membuat Laporan Keuangan setiap bulan, meliputi Register Transaksi Haxian (RTH), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca; 8) Membuat Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); 9) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
1) SIMAKBMN: a) Menerima dan menginput transaksi pembelian BMN berdasarkan dokumen sumber dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (BAST dan SPK/Kontrak) dan petugas SAK (SPM, SP2D). b)Melaksanakan. ... O:\8K 201IISK P«toman PengelolaanAnggaran 2011 Final tfoe.doc BSN^ BADAN STANDARDISASi NASIONAL b) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara SIMAK BMN dan SAK setiap bulan paling lambat 4(empat) hari kerja di bulan berikutnya dengan melampirkan Laporan Posisi BMN di Neraca. c) Membuat laporan posisi BMN dan melakukan rekonsiliasi dengan DJKN setiap semester dan tahunan. 2) Persediaan (diatur tersendiri dalam SOP Persediaan).
Selanjutnya telaahan staf tersebut disampaikan kepada KPA sebagai masukan monitoring, pengendalian dan pengawasan;
h.Membuat. ... D:\SK 20t1\Peftfur3n Pedoman ^ngelotsanAnggaran 20]1 Fmai(toC-doc fisiyo BADAN STANDARDISASI NASIONAL
BAB III. ... 0;\SK 2011\PeraturBi Pedoman Pengelolaafl Anggaran 2011 Rnal doc.rtoc BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL BAB III TATA KERJA A. UMUM Setelah (DIPA) BSN disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, maka Satuan Kerja (Satker) dapat segera menyusun:
B. PELAKSANAAN ANGGARAN Yang hams dipedomani dalam pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:
POK disusun berdasarkan masukan dari penanggung jawab kegiatan, PPK dan stmktural dibawahnya yang merujuk pada RAB dan TOR Defmitif untuk diketahui/disetujui oleh pejabat Eselon I yang selanjutnya disampaikan kepada KPA. Untuk selanjutnya bersama Biro PKT membahas usulan tersebut untuk disahkan. POK tersebut menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh penanggung ja^vab kegiatan dan pengelola anggaran serta sebagai monitoring evaluasi dan penyiapan dana oleh Biro PKT serta sebagai salah satu acuan audit inspektorat. 2.Permohonan. ... D:\SK 201lU^aiuan Pedoman Pengeiotaan Anggaran 2011 Find docdoe BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Pengajuan PUM:
UP. ... O-ASK 20111PeratLnn Pedoman Pengelotaan Anggaran 2011 Rna!doc-doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASiONAL UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:
1) Belanja Barang (52) 2) Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honorarium tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pemabayaran langsung dalam rangka perolehan asset. 3) Belanja Iain-lain (58)
Permintaan uang persediaan awal tahun anggaran.
e.Pengisian. ... D:\SK 2011\Pe(aturan Pedoman Pengelotaan Anggaran 2011 Rnat cloc.(Ioc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan Satker/SKS yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, Satker/SKS dimaksud dapat mengajukan TUP Syarat untuk mengajukan TUP, yaitu:
Dalam. ... O:\SK 2011\Pei2hiranPe(tomaiPefleelol3anAnggaran 2011 Final doe,doc BSN^ BADAN STANDARDISAS! NASIONAL Dalam mengajukan permintaan TUP Bendahara wajib menyampaikan:
Uang muka tunai yang diterima Staf Pengelola diguanakan sesuai peruntukannya termasuk untuk membantu BPP menyelesaikan perhitungan pajak yang harus dipungut.
1) Staf pengelola berkewajiban untuk menyerahkan dokumen pertanggungjawaban berupa a) Kuitansi rangkap 2 disertai dengan himpunan (asli dilampirkan pada arsip Pejabat Penguji SPP, copy kuitansi diarsipkan pada BPP); b)Form. ... D:\SK 20t 1\Pet3lur3n Pedoman Penseiolaan Aiiggatan 2011 Find doc.doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL b) Form SSP lembar 1 dan validasi bank (lembar kuning) untuk dokumen asli, lembar 5 untuk arsip, lembar 3 dilaporkan ke bagian pajak disertai dengan fotokopi kuitansi honor jika terkait PPh 21, lembar 1 difotocopy untuk diserahkan ke KPPN; c) SPP rangkap 5(2 rangkap untuk ke arsip BPP, 2 rangkap untuk dilampirkan pada arsip SPM yang disimpan pada Pejabat Penguji SPP, 1 untuk pejabat penerbit SPM); d) SPTB rangkap 4 (2 rangkap diserahkan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk selanjutnya disampaikan ke KPPN, 1 dilampirkan pada dokumen Pejabat Penguji SPP, 1 dilampirkan pada dokumen BPP); e) Diserahkan kepada BPP dilengkapi dengan SSP dan faktur pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan selesai. 2) Susunan dokumen pertanggungjawaban uang tunai sebagai berikut: a) Surat Permintaan Pembayaran (SSP) b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) c) Himpunan kuitansi d) Surat Setoran Pajak (SSP) dan faktur pajak e) Kuitansi dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan checklist 3) BPP harus memverifikasi himpunan SPJ beserta data sebelum diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. 4) Setelah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran dokumen pertanggungjawaban diserahkan kepada staf pengelola PPK untuk disusun serta dibuatkan SPTB dan SPP. 5) Staf Pengelola menyerahkan SPP beserta lampirannya kepada bagian verifikasi sebelum diterbitkan SPM. b.Pertanggungjawaban. ... O:\SK 201 llPeialuran Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc.doc fisno BADAN STANDARDISASi NASIONAL
1) ULP menyampaikan dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa dari mulai permohonan Pengadaan Barang/Jasa sampai penunjukan Barang/Jasa kepada PPK sesuai dengan metode peraturan yang berlaku. 2) PPK setelah menerima dokumen Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya untuk mempersiapkan dokumen kontrak/SPK, BAST dan BAP. 3) Dokumen tersebut dilampirkan sebagai dasar pembuatan ringkasan kontrak, SPTB dan SPP selanjutnya SPP beserta lampirannya kepada bagian verifikasi sebelum diterbitkan SPM.
1) SPP-UP. Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS. 2) SPP-TUP a) Rincian penggunaan dana TUP dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa dana dimaksud untuk kebutuhan mendesak. b) Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa:
ii.Tidak. ... D:\SK 2011\Per3turan Pe(>om3(i Pengelotsan Anggaan 2011 Final doc-doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL ii. Tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang harus dengan LS; iii. Apabila terdapat sisa dana setelah satu bulan terhitung sejak tanggal SP2D, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Negara; iv. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir. 3) SPP-GU Persediaan a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dalam hal bukti-bukti pengeluaran sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kuitansi dan diberi nomor. b) Untuk pengeluaran baik yang menggunakan SPTB atau kuitansi/tanda bukti pembayaran lainnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat Setoran Pajak (SSP) berkenaan yang telah dilegalisir oleh (PPK) harus dilampirkan pada SPTB. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) a) Kuitansi/tanda bukti pembayaran. b) SPTB (format ada pada lampiran) c) Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk. 4) SPP-LS untuk Pembayaran gaji, Lembur dan Honor a) Pembayaran Gaji Induk/Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/Uang duka wafat/Tewas, dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/kekurangan gaji/Uang duka wafat/tewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih menduduki jabatan, Surat Pernyataan melaksanakan tugas, dafatar keluarga (KP4), Fotokopi surat nikah, Fotokopi Akte kelahiran, SKPP, Daftar potongan Sewa Rumah. ... D:\SX 2011\Pe>aturan Pedoman Pei>gMaan Anggaran 20M FiAal(toc. BADAN STANDARDISASI NASIONAL iii. Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilakukan secara langsung, satuan kerja yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP (Peraturan Diijen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 Pasal 4 Ayat 6 huruf b); iv. Tunggakan langganan daya dan jasa tahuan anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh Satker setelah mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan; V. Pembayaran Langganan Daya dan Jasa dilakukan dengan pembayaran LS. (tidak termasuk dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-66/PB/2005): c) Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan daftar nominative pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas yang berisai antara lain: informasi mengenai data pejabat (Nama, pangkat/Golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Daftar nominative tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalan dinas dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN. Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker yang bersangkutan kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas. 6)SPP. ... D:\SK 2011\Pefaturai Pedomsi Pengeiolaan Anggaran 2011 Fln^(loc. (•MOO f I S.Pengadaan. ... D:^K 2011tPeratur» Pedoman Pengeidaan Anggaran 2011 Hnal doc-tfoc BSN^ BADAN STANDARDISASl NAStONAL
1) Pelelangan umum adalah Pelelangan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 2) Pelelangan Sederhana adalah Pelelangan dengan nilai Rp.l00.000.000,00-Rp.200.000.000,00 (seratus juta rupiah sampai dengan dua ratus juta rupiah) 3) Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai^O-Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 4) Penunjukan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan kriteria sebagai berikut: a) Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; b) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c)sewa. ... O:\SK201 l\PersIuf3nPe BADAN STANDARDISASI NASIONAL SPM-LS disampaikan ke KPPN dilengkapi dengan bukti pengeluaran LS dibuat atas beban MAK yang tersedia. SPM harus terlebih dahulu ditandatangani oleh pejabat SPM dan telah memperhitungkan pajak yang timbul dan atau harus dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan. Pada SPM-LS dilampirkan bukti asli yang sah dalam rangkap dua (asli dan tindasan) sesuai dengan peruntukan pembayaran. Untuk belanja pegawai dilengkapi dengan: 1) Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/honor dan vakasi. 2) Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah ditandatangani oleh Pejabat penandatanganan SPM. Untuk belanja lainnya selain belanja Pegawai dilengkapi dengan: 1) Resume kontrak/SPK Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 3) Faktur Pajak beserta SSP nya.
1) PPK menerbitkan SPP-UP berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA atas permintaan dari Bendahara Pengeluaran; 2) Berdasarkan SPM-UP dimaksud KPPN menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP. 3) Penggunaan Uang Persediaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. 4)Bendahara. ... DASK 2011\P«stur8n Pedoman Pengelolaan Anggsan 2011 Rnsi doc,doc BSKf) BADAN STANDARDISASI NASIONAL 4) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan setelah Uang Persediaan dimaksud digunakan {revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA. 5) Sisa UP yang masih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus darus disetor kembali ke Rekening Kas Negara selambat-Iambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa UP dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian UP sesuai MAK yang ditetapkan. 6) Pengisian kembali Uang Persediaan dilakukan dengan mengajukan SPM GU kepada KPPN dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan pengeluaran yang sah. 7) Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sesuai bukti- bukti yang sah dibebankan pada mata anggaran (MAK) definitif sesuai pagu MAK yang tersedia. 8) Pembebanan dimaksud pada butir f di atas mengurangi kredit/pagu anggaran dalam DIPA. 9) Penggunaan dan penggantian Uang Persediaan dapat dilakukan sepanjang pagu anggaran dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA - yang dapat dibayarkan melalui prosedur SPM- UP masih cukup tersedia. lOjAIur mengenai pertanggungjawaban UP dapat dilihat pada gambar alur Prosedur Penggelolaan Anggaran.
b.Untuk. ... D:tSK 2011\Pe(8luran P»loman Pengelolsan Angg^an 2011 Rnal cloc.iloc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
1) Kepala Satker bertanggung jawab akan penerimaan negara dan mengawasi penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Penerima, mengetahui semua dokumen yang berhubungan dengan penerimaan negara bukan pajak, yaitu tanda bukti penerimaan dan penyetoran serta laporannya. 2) Kepala Sub Bagian Administrasi Pendapatan, bertugas sebagai berikut: a) Membantu Kepala Satker mengawasi penatausahaan keuangan oleh Bendahara Penerimaan. b) Mengetahui semua dokumen yang berhubungan dengan PNBP c) Membantu Kepala Satker dalam melaksanakan pemeriksaan Kas secara bulanan terhadap Bendahara Penerimaan.
1) Bendahara Penerima menyetorkan seluruh penerimaan yang telah dipungutnya sesegera mungkin ke Kantor Kas Negara/ Kantor Pos. Penyetoran ke Kantor Kas Negara/Kantor Pos diusahakan tidak melampaui bulan penerimaan, terutama pada bulan Desember, agar tidak dicatat sebagai penerimaan tahun anggaran berikutnya. 2)Pada. ... D;^K 201IVCfduran Petkxnan Pengeltfaan Anggaran 2011 Hnd doC-doc bsmD BADAN STANDARDISASI NASiONAL 2) Pada setiap biikti penyetoran ke Kantor Kas Negara harus dicantumkan uraian jenis penerimaan dan mata anggarannya dengan menggunakan kode Badan Standardisasi Nasional, Lokasi Satker, MAP.
1) Pengajuan permintaan dana kegiatan harus masuk ke PPK paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan; 2) Permintaan dana kegiatan harus melampirkan bukti transfer pembayaran (untuk kegiatan yang dikenakan tarif PNBP) dan pendukung lainnya; 3) Penyerahan pertanggungjawaban dokumen administrasi dari pelaksana kegiatan paling lambat 1 minggu dari selesainya kegiatan agar tidak menghambat revolving dana PNBP; 4) Di akhir tahun anggaran berjalan pada bulan Desember setelah transaksi di KPPN dihentikan bahwa anggaran untuk melaksanakan kegiatan tidak mencukupi karena UP sudah habis dan tidak bisa di GUP-kan, dikarenakan kegiatan assesmen sampai dengan akhir Desember masih harus dilaksanakan, maka atas dasar permintaan kebutuhan dana kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (PALLI) dan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS) yang ditujukan kepada Kepala Satker (KPA).
b.Perubahan. ... 201HPeratiirafl Pedoman PengeWaan Anggafati 2011 Final doc-doc BSK> BADAN STANDARDISAS! NASIONAL
1) Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji.
1) Pagu untuk masing-masing Unit Organisasi. 2) Pagu untuk masing-masing kegiatan dan masing-masing jenis belanja. 3) Kegiatan dan program. Revisi DIPA sekurang-kurangnya dilampiri:
Revisi perubahan pagu anggaran diusulkan melalui Kepala BSN untuk mendapat persetujuan DPR melalui Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Keputusan atas perubahan tersebut disampaikan kepada instansi terkait. DIPA yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan apabila diperlukan dapat dilakukan revisi oleh Satker yang bersangkutan dan selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk ditelaah dan disahkan, dengan catatan: dapat dilakukan realokasi dana antar Sub Kegiatan dalam satu kegiatan. 13.Pembayaran. ... 0:^K 201IVera^ Pe BADAN STANDARDISASI NASIONAL b) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyiapkan tiket pesawat, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh PPK terkait. 5) Jumlah hari perjalanan dinas untuk negara Asean diberi tambahan 1 (satu) hari, diluar Asean ditambahkan 2 (dua) hari. 6) Konversi Valuta Asing (USD ke IRD/Rp) harus dilampiri dokumen Kurs tengah 81 saat transaksi (tanda tangan uang SPPD) sesuai PP 24/2004 tentang (SAP),
1) Kepala Biro/Pusat mengajukan permohonan kepada PPK dalam rangka pelaksanaan kegiatan. 2) Perjalanan dinas yang bersifat ad hoc, permohonan ditujukan kepada Sekretaris Utama cq Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha. Selanjutnya Sekretaris Utama cq Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha mendisposisikan surat persetujuan permohonan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kesestaraaan; 3) Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh atasan langsung Pejabat/ Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. 4)Salinan. ... D:\SK 20t1\Pefauran Pedoman PengelotasnAnggaran 2011 Fifltf doe.(loe BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL 4) Salinan Surat Perintah Tugas perjalanan dinas disampaikan kepada Biro Hukum Organisasi dan Humas c.q Bagian Kepegawaian;
1) Nama dan Jabatan; 2) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil; 3) Tujuan pelaksanaan lembur (pekerjaan yang dilemburkan); 4) Waktu pelaksanaan (tanggal, hari, lamanya lembur); 5) Permohonan diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan.
b.Penggantian. ... DilSK 2011lPeratur9n Pedoman Pengektean Anggaran 2011 Final doe.doc BsnO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
BAB IV. OASX ZOniPerabran Pedocnan PengeWaan Anggaran 2011 Final Ooc.boc BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL BAB IV TATA CARA PEMBUKUAN A. Dasar Pembukuan Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. Pembukuan yang diselenggarakan hams berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER -47/PB/2009. B. Umum
Buku Kas Umum adalah merupakan buku harian yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran/penyetoran atas penerimaan, meliputi selumh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan penerimaan dan anggaran belanja satuan keija yang berada dibawah pengelolaannya. Buku Pembantu adalah mempakan buku tambahan yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP untuk mencatat transaksi sesuai dengan pengelompokan termasuk penyimpanan uang, dan berfungsi sebagai alat kontrol pencatatan dalam Buku Kas Umum. Buku Pengawasan Anggaran adalah buku yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP, untuk mencatat pagu dan realisai anggaran masing-masing mata anggaran kegiatan (MAK), serta berfungsi untuk mengontrol ketersediaan dana dari masing mata anggaran berkenaan. 2.Pembukuan. ... 0:tSK 201 l\Peraturan Pedoman Penoelolaan Anggaran 2011 Rna)doc4>c BSN^ BADAN STANDARDISASi NASIONAL
C. Pembukuan Bendahara Penerimaan 1, Dokumen sumber pembukuan Bendahara Penerimaan yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum,antara lain;
b.SBS. ... O:\SK 2011U>eratijran Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc-ifoc BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SSBP yang dinyatakan sah atas penerimaan Iain-lain dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Iain-lain. D. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Dokumen sumber pembukuan dan petunjuk pembukuan Bendahara Penerimaan sebagai dasar pembukuan dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu;
1) Pagu DIPA yeng telah mendapat pengesahan 2) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah 3) SPM-UP yang dinyatakan sah 4) SPM-TUP yang dinyatakan sah 5.SPM. ... D:)SK ZOUVeraturan Pedoman Petigtioiaan Ansgvan'20t1 Rnsd doe.(toc BsiyO BADAN STANDARDISASI NASIONAL 5) SPM-GUP yang dinyatakaji sah 6) SPM-GUP nihil yang dinyatakan sah 7) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah
1) Pagu DIPA yeng telah mendapat pengesahan; dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, dan dicatat sesuai mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 2) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah dibukukan sebagai nilai bruto di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 3) SPM-UP yang dinyatakan sah dibukukan; a) Sebesar nilai bruto pada sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP. b) Sebesar nilai potongan (jika ada) pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP. 4) SPM-TUP yang dinyatakan sah, dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. 5) SPM-GUP yang dinyatakan sah, dibukukan; a) Sebesar nilai bruto pada sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pemabntu UP. b) Sebesar nilai potongan (jika ada) pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP. 6) SPM-GUP nihil yang dinyatakan sah, dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan dibukukan sebagai pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 7)SPM. ... D:\SK2011lPefdursnPedomanPengGiol33nAnggar3n2011 Hnatdocdoc BsiyO BADAN STANDARDISASI NASIONAL 7) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah, dibukukan; a) Sebesar nilai bruto di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS - Bendahara, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada kolom mata anggaran Buku Pengawasan Kredit. b) Sebesar nilai potongan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara.
1) Kuitansi/bukti pembayaran 2) Faktur pajak/SSP 3) SSBP yang dinyatakan sah atas setoran UP 4) SSP yang dinyatakan sah atas setoran pajak dan pungutan/potongan
1) Kuitansi / bukti pembayaran Dibukukan sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pemabayaran di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagi pengurangan pagu pada kolom mata anggaran yang berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran. 2) Faktur Pajak/SSP Dibukukan sebesar nilai faktur pajak/SSP di sisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. 3) SSBP yang dinyatakan sah atas setoran UP Dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. 4)SSP. ... D-ASK 201 IIPetBiutsn Padoman Pengelolaan AngflarBn 2011 Hnal doc.lMc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL 4) SSP yang dinyatakan sah atas setoran pajak dan pungutan/ potongan. Dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku pembantu Pajak.
1) Dokumen sumber pembukuan a) Tanda terima/bukti pembayaran. b) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yang dinyatakan sah. 2) Petunjuk Pembukuan a) Tanda terima/bukti pembayaran Dibukukan sebesar nilai tanda terima/bukti pembayaran pada sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku LS- Bendahara.
1) Dokumen sumber a) Tanda terima/bukti pembayaran. b) Faktur pajak/SSP yang dinyatakan sah. 2)Petunjuk. ... 0:tSK2011tPBfBtU(^Pe BADAN STANDARDISASi NASiONAL LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 MODEL BUKU BENDAHARA PENGELUARAN I. BUKU KAS UMUM Bagian 1 halaman muka Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl. No SP DIPA Revisi: 1. 2. 3. Tahun Anggaran KPPN Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran, (10). NIP: BUKU KAS UMUM ....) (1) ....) (2) :( ) (3) : { ) (4) (5)
Petunjuk Pengisian : 1) Diisi kode dan nama departemen 2) Diisi kode dan nama unit organisasi 3) Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota 4) Diisi kode dan nama satuan kerja 5) Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA 6) Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor revisi DIPA (jika ada) 7) Disi tahun anggaran 8) Diisi kode dan Nama KPPN 9) Diisi tempat, dan tanggal bulan serta tahun BKU dibuat 10) Diisi nama lengkap dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk 11) Diisi nama lengkap dan NIP Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADI D:\SX 2011\SK Pedoman Pengtiotsan Anggaran 2011 Rnal <toc.doc fisno BADAN STANDARDISASI NASIONAL LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Paria hari ini, ranggal hnlan tahiin kami sHakii Pejaliat Pemhiiaf Knmitmpn telah melakiikan pemeriksaan kas BP? dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp... dan nomor bukti terakhir nomor Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I. Hasil pemeriksaan pembukuan Bendaliara A. Saldo Kas Bendahara
H. Hasil Pemeriksaan Kas A. Kas yang dikuasai Bendaliara
III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAICPA) A. Pembukuan UP Menurut Bendahara; 1 Saldo UP Rp 2 Kuitansi UP vana belum di SP2D kan Rp (- 3 Jumlah UP dan Kuitansi UP(A 1 + A 2) Rp B. Pembukuan UP menurut UAfCPA Rp C. Selisih UP Fembulcuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) Rp IV. Penjelasan atan selisih
(6)
1) ; Diisi jenis BP berkenaan 2) : Diisi kode dan nama departemen 3) : Diisi kode dan nama unit organisasi 4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota 5) : Diisi kode dan nama satuan kerja 6) : Diisi tanggal, bulan dan satuan serta nomor SP DIPA 7) : Diisi tahun anggaran 8) : Diisi kode dan nama KPPN Pengisian kolom 1 sampai dengan 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi Buku Kas Umum KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADI O.ASK 20111SK Pedoman PeoBSloiaan Anggaa)2011 Rnal doc-doc fis^O BADAN STANDARDISASI NASIONAL LAMPIRAN XI PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 BUKU PEMBANTU PAJAK Departemen/Lembaga ( ) (1) Unit Organisasi ( ) (2) Provinsi/Kabupaten/Kota ( ) (3) Satuan Kerja ( ) P) Tgl. No SP DIPA (5) Tahun Anggaran (6) KPPN ( ) (7) Penerimaan (Debet) Tanggal Nomor bukti uraian PPN PPh Ps 21 PPh Ps 22 PPh Ps 23 Pengeluaran (kredit) Saldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Petunjuk pengisian 1) : Diisi kode dan nama departemen 2) : Diisi kode dan nama unit organisasi 3} ; Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota 4) : Diisi kode dan nama satuan kerja 5) ; Diisi tanggal, bulan dan satuan serta nomor SP DIPA 6) : Diisi tahun anggaran 7) : Diisi kode dan nama KPPN Kolom 1 ; Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi Kolom 2 : Diisi nomor bukti Kolom 3 : Diisi uraian dan transaksi penerimaan atau pengeluaran Kolom 4 : Diisi jumlah pungutan PPN yang diterima Kolom 5 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 21 yang diterima Kolom 6 ; Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 22 yang diterima Kolom 7 : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 23 yang diterima Kolom 8 ; Diisi jumlah pungutan pajak lainnya tjika ada) Kolom 9 : Diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas Negara Kolom 10 : Diisijumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADI D;^K 2011\SK Pedoman Pengelolaait Anggaran 2011 Rnal(!oc.doc BSK) BADAN STANDARDISASl NASIONAL LAMPIRAN XII PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 MODEL BUKU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bagian 1 : Halaman Muka BUKU ICAS UMUM Departemen/Lembaga Unit organisasi Provinsi/ Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal/No SK Pengangkatan
(9)... NIP: (1) (2) (3)
(6)
(10). NIP: Petunjuk Pengisian :
NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 BERITA ACAI^ PEMERIKSAAN HAS DAN REKONSILIASI Pada hari ini, tanggal bulan tahun kami selakii Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesaj- Rp dan nomor bukti terakhii nomor Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berilcut: I, Hasil pemerilisaan pernbukuan BPP A. Saldo Kas(yang belum dipertangggungjawabkan BPP)
3. 4. C.
Rp. Rp. Rp. (*) Rp. Rp. II. Hasil Pemeriksaan Kas A. Kas yang dilcuasai BPP
Rp. (+) Rp. Rp. Rp. B. Pembulcuan UP menurut UAKPA Rp. Rp. C. Selisih UP Pernbukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) IV. Penjelasan atan selisih kas
Yang diperiksa Bendaliara Pengeluaran Pembantu Nama. NIP.... Yang menieriksa Pejabat Pembuat Komitmen Nama. NIP KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL. BAMBANG SETIADI 0:tSK 201 t\SK Pedoman Peng^daan Anggaran 2011 Find clcc.(loc Bsro BADAN STANDARDISASI NASIONAL LAMPIRAN XIV PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 Format contoh Laporan Lap0ran Triwulan A. Deskripsi Kegiatan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan