Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADl LAMPIRAN 1. D:\SK 2011fSK Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc.doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL LAMPiRAN I PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :
a.Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
b.Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
c.Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
d.Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
e.Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
f.Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan. ... D:\SK 2011\Peratur3n Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Fmd doc.<foc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. B. Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 8.Keputusan. D;\SK 2011^Pef3turan Pedomafi Pengelolaan Anggaran 2011 Find doc.doc Bsro BADAN STANDARDISASI NASIONAL
8.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; lO.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Keija;
15.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-ll/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 16.Peraturan. ... O:\SK 2011\Per3tiffan Psdoman Pei^aan Anggvan 2011 Final <toc.<loe BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
16.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-02/PB/2006 tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan;
17.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
18.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
19.Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Acrual pada Laporan Keuangan; C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan di lingkungan BSN, sehingga pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, eflsien dan efektif. Disamping itu sepanjang demi pencapaian pengelolaan anggaran yang dimaksud, pedoman ini tidak mengesampingkan praktek-praktek pengelolaan yang baik. D. Ketentuan Umum
1.Seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada DIPA BSN harus mengikuti prosedur dan menggunakan dokumen seperti yang terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Anggaran ini; 2.Pelaksanaan. ... D;\SK ZOlUPeraturan Pedoman Pengelolaan ^ggaran 2011 Final(totdoc BSK) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2.Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan memenuhi ikatan/perjanjian yang ditentukan, baik dalam spesifikasi teknis maupun dalam jangka waktu penyelesaian;
3.Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti/dokumen pengeluaran;
4.Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
5.Pada keperluan tertentu yang tidak dapat dan atau tidak memungkinkan dilakukannya pembayaran secara langsung (menggunakan prosedur SPM-LS), sesuai ketentuan/batasan yang diatur secara khusus, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP), melalui penerbitan SPM-UP atau SPM-TUP;
6.Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BSN dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan;
7.Sisa Uang Persediaan yang terdapat pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara selambat- lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan melalui Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh KPPN. BAB 11. D:\SK 20n\Peraturan Pettonan Pengelolaan Angsafsn 2011 Final doc.doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
1.Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB);
2.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3.Penanggung Jawab Kegiatan;
4.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5.Pejabat Penerbit SPM;
6.Petugas Penguji Tagihan/Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
7.Atasan Langsung Bendahara Penerimaan;
8.Bendahara Penerimaan;
9.Bendahara Pengeluaran;
10.Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
11.Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan;
12.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
13.Unit Akuntansi; 14.Staf KPA;
15.Staf Pengelola. B. Uraian tugas Pengelola Anggaran BSN:
1.Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
a.Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
b.Menunjuk KPA, Penanggungjawab Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
c.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; d.Menetapkan. ... DiVSK 201 m>0aturan PeOoman Pengeitfaan Anggm 2011 Rnal doc.(loe BSN^ BADAN STANDARDISAS! NASIONAL
d.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
e.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluran anggaran belanja;
f.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
g.Menggunakan Barang Milik Negara (BMN);
h.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan BMN;
i.Mengawasi pelaksanaan anggaran;
j.Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
k.Dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan pada fungsi dibawahnya kecuali butir b, c, dan d.
2.Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas;
a.Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran lainya selain yang telah ditetapkan PA;
b.Meneliti dan membahas rencana kegiatan dan penarikan dana yang diajukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan bersama Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT), Penanggung Jawab kegiatan dan PPK, serta menetapkannya menjadi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai alat pengendalian dan dasar acuan pelaksanaan DIPA;
c.Menyampaikan POK kepada Eselon 1, Penangungjawab Kegiatan/ PPK, dan Kepala Biro PKT (u.p Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan), serta Kepala Inspektorat;
d.Bersama Bendahara/BPP menentukan Buku Kas Umum, Buku- Buku Pembantu yang hams diselenggarakan; e.Melakukan. ... D:\SK 201 llPeraturan Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doe.doc fisnO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
e.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja;
f.Berdasarkan POK, membahas keperluan UP dengan seluruh PPK dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, selanjutnya menandatangani SPP-UP yang disiapkan Bendaharawan untuk diajukan pada Pejabat Penerbit SPM;
g.Berdasarkan POK, membahas keperluan TUP dengan seluruh PPK, Penanggungjawab Kegiatan, dan mengkoordinasikan dengan Kepala Biro PKT;
h.Mengawasi, memonitor dan mengevaluasi laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana masing-masing PPK terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan POK bila dipandang perlu selain membahas dengan PPK juga dapat membahasnya dengain Penanggung Jawab Kegiatan untuk dapat menanggulangi permasalahannya;
i.Tugas dan wewenang KPA terkait Pengadaan Barang/Jasa; 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L; 3) Dalam hal diperlukan, KPA dapat; a) Menetapkan Tim Teknis dan/atau; b) Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes; c) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; d) Mengawasi penyimpanan, pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa; j.Melakukan. ... D;tSK 2011\Pe'aUiran fedomai Poigekiisan Anggaran 20t1 Rnal doc.doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
j.Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang- kurangnya sekali dalam sebulan. Tugas ini dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Keuangan;
k.Membuat laporan Triwulanan dan Tahunan yang mencakup rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan dan mengungkap hambatan dan tindak lanjut perbaikannya disampaikan kepada PA. Tembusan kepada Eselon I, Kepala Biro PKT dan Kepala Inspektorat.
3.Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas:
a.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana atas anggaran kegiatan yang tersedia dalam DIPA bersama PPK dan pejabat struktural yang berada dibawahnya;
b.Membahas dan meminta persetujuan Eselon I;
c.Menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana yang telah diketahui dan disetujui Eselon I kepada KPA untuk ditetapkan dalam POK;
d.Melaksanakan kegiatan dan penarikan dana dengan berpedoman kepada POK;
e.Bersama PPK membahas dan merencanakan kebutuhan UP/TUP untuk setiap bulannya selanjutnya disampaikan kepada KPA;
f.Mengendalikan, memonitor pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana agar tidak menyimpang dari POK, antara lain dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan PPK, BPP dan pejabat struktural dibawahnya yang terkait, sekurang-kurangnya sebulan sekali meliputi capaian pelaksanaan kegiatan dibandingkan POK, hambatan serta solusinya; [.Membuat. ... 0;£K 2011\Peraluran l^doman Pengslolaan A;iggaran 2011 Rnal doc.iloc fiSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
g.Membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada KPA meliputi rencana, realisasi pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, disertai penjelasan apabila terdapat hambatan beserta solusi tindak lanjutnya. Tembusan disampaikan kepada Eselon I yang bersangkutan dan Kepala Inspektorat.
4.Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas:
a.Bersama Penanggung jawab Kegiatan dan Pejabat Struktural terkait segera membahas dan menyxisun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan penarikan Dana atas DIPA yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disetujui Eselon I dan diusulkan kedalam POK;
b.Melaksanakan kegiatan dan penarikan dana dengan berpedoman kepada POK;
c.Meneliti Permohonan Uang Muka Kegiatan (PUM) dari Penanggung jawab Kegiatan (kesesuaian dengan POK dan ketersediaan anggaran);
d.Memonitor penyelesaian pertanggungjawaban keuangan oleh Staf Pengelola PPK atas setiap pelaksanaan kegiatan;
e.Melakukan koordinasi dan evaluasi mingguan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana dengan Penanggung jawab Kegiatan;
f.Meneliti, menyetujui dan mengesahkan dokumen/bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan dasar pembukuan oleh BPP dan dasar pengajuan SPP- GU/TU dan SPP-LS Bendaharawan serta LPJ-BPP;
g.Melakukan pemeriksaan Kas BPP sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; h.Meneliti. ... D:\SK20tl\Pefaturx1PedomanPengeloi3anAng9xan ^11 Final doc-doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
h.Meneliti, menguji dan merekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendaharawan BPP yang akan disampaikan kepada Bendaharawan Pengeluaran;
i.Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
j.Membuat keputusan/tindakan dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa, antara lain: 1) Melakukan rapat koordinasi dengan ULP mengenai Paket Pengadaan Barang/Jasa; 2) Menetapkan paket-paket pekerjaan baik UP maupun LS; 3) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis; 4) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak pihak ketiga sesuai ketentuan ysing berlaku; 5) Melakukan dan menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa; 6) Mengawasi, mengendalikan dan menerima pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa; 7) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 8) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
k.Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang terkait belanja modal kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan pada akhir tahun anggaran;
1.Dapat mengusulkan kepada KPA bila dianggap perlu, yaitu: 1) Perubahan paket pekerjaan; dan atau 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
m.Menetapkan Tim Pendukung dan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, bila dianggap perlu; n.Membuat. ... O:\SK 201 llPeraturan Pedoman Pengelolaan Anggaraa 2011 Final doc.doc say) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
n.Membuat dan/atau membantu menyusun Laporan Bulanan Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Dana Bulanan yang ditandatangani PPK dan diketahui/disetujui Penanggung jawab Kegiatan untuk disampaikan kepada KPA, Eselon I, Kepala Biro PKT, Kepala Inspektorat;
o.Mengevaluasi dan memperbaiki/menanggulangi hambatan yang dihadapi dan/atau mengkoordinasikan dengan pejabat lainnya untuk penyelesaiannya.
5.Pejabat Penerbit SPM mempunyai tugas:
a.Meneliti secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku; b, Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; G. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain: 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat,nomor rekening dan nama baik); 2) Nilai tagihan yang hams dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); 3) Jadwal waktu pembayaran dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;
d.Membuat kartu pengawasan atas SPM yang diterbitkan;
e.Menandatangani SPM.
f.Menyampaikan SPM, Administrasi Data Komputer (ADK) dan dokumen pendukung ke KPPN;
g.Menerima SPM yang dinyatakan sah, selanjutnya disampaikan ke Bendaharawan Pengeluaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); h.Melakukan. ... O:\SK 2011IPs^ur3nPedomanPefl9e!ol3an Anggaran 2)11 RiKitfoc-doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL h, Melakukan penatausahaan SPM dan dokumen pendukung.
6.Petugas Penguji Tagihan SPP mempunyai tugas:
a.Memeriksa kelengkapan berkas SPP;
b.Mengisi check list kelengkapan berkas SPP;
c.Mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
d.Menadatangani tanda terima SPP berkenaan;
e.Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DlPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
f.Membukukan SPP yang telah diverifikasi;
g.Menyampaikan SPP dan dokumen pendukung yang telah diverifikasi kepada pejabat penerbit SPM;
h.Mengarsipkan dokumen SPP dan menyerahkan fotocopy dokumen SPP ke BPP.
7.Atasan Langsung Bendahara Penerimaan mempunyai tugas:
a.Membahas dan menyusun rencana layanan dan capaian penerimaan PNBP perjenis layanan bersama Penanggungjawab kegiatan layanan yang menghasilkan PNBP (Oleh masing-masing Penanggungjawab Kegiatan dibahas dengan Eselon I untuk mendapat persetujuannya, selanjutnya disampaikan ke KPA, dan Sekretaris Utama u/p Kepala Biro PKT untuk disahkan menjadi POK);
b.Bersama Bendaharawan Penerima mempersiapkan Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu yang diperlukan untuk penatausahaan penerimaan PNBP;
c.Memonitor kewajiban layanan yang hams dilaksanakan (yang PNBP nya telah diterima pada tahun sebelumnya), dan mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab Kegiatan Layanan; d.Memonitor. ... DASK2011(PefaturanPe<lonianPeneekdaanAng{tarai2011 Rnaldoc.cioc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
d.Memonitor realisasi penerimaan PNBP dan membandingkan dengan Rencana Capaian Bulanan. Apabila realisasi capaian penerimaan tidak sesuai dengan rencana segera melakukan koordinasi dengan Penanggung jawab Layanan Kegiatan dan PPK -PNBP untuk mencari solusi penyelesaiannya;
e.Mengkoordinasikan realisasi penerimaan PNBP dengan PPK- PNBP dan pejabat struktural pada masing-masing unit layanan;
f.Memonitor penerimaan PNBP yang sumbernya sudah pasti seperti penerimaan luran dan Survelen, serta mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab Kegiatan;
g.Melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab Kegiatan Layanan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
h.Melakukan pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan sekurang- kurangnya sekali dalam sebulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas, serta meneliti hasil rekonsiliasi dengan Bank;
i.Melakukan rekonsiliasi hasil pembukuan Bendahara Penerimaan dengan UAKPA setiap akhir bulan;
j.Membuat Laporan Bulanan Capaian penerimaan PNBP dan disampaikan kepada KPA dan Sestama u.p Kepala Biro PKT;
k.Menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan PNBP secara Triwulanan untuk ditandatangani Sestama (melalui Kepala Biro PKT untuk dievaluasi), untuk selanjutnya di sampaikan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
1.Meneliti/mengevaluasi LPJ Bendahara Penerimaan; m, Setiap akhir tahun mengklasifikasikan dan mengidentifikasi penerimaan PNBP yang diterima tetapi kegiatan layanannya belum atau baru sebagian dilaksanakan dan dikonfirmasikan/dikoordinasikan dengan Penanggungjawab Layanan Kegiatan. 8.Bendahara. ... D:(SK 20!t^eraturan Pedomai Petigekto Anggxan 2011 Final(loc.<loc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
8.Bendahara Penerimaan mempunyai tugas:
a.Mempersiapkan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu yang diperlukan untuk penatausahaan penerimaan PNBP;
b.Menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh transaksi dalam pelaksanaan satuan kerja sesuai peraturan yang berlaku;
c.Menyelengarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran meliputi seluruh transaksi dalam pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada dibawah pengelolaan nya. Buku-buku yang diselenggarakan yaitu Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Pengawasan Anggaran;
d.Menerima, menyimpan, membukukan dan menyetorkan uang PNBP ke Rekening Kas Negara;
e.Mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran daiam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-buku Pembantu;
f.Meneliti dan menguji kebenaran perhitungan pungutan PNBP pada kuitansi tagihan yang dibuat petugas layanan dibandingkan dengan bukti setoran dari Bank/uang yang diterima dari petugas layanan;
g.Menandatangani dokumen penerimaan PNBP yang dikelolanya dan mempertanggungjawabkan;
h.Menyetorkan uang yang berasal dari dari potongan atas pembayaran yang dilaksanakannya (pajak dan bukan pajak) ke Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak ada ketentuan yang mengatur waktu penyetorannya, setoran paling lambat pada akhir bulan berkenaan;
i.Mendapatkan R/C bank setiap akhir bulan dan melakukan rekonsiliasi; j.Mempersiapkan. ... 0;\5K2l}11\PeraturanPedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Rnaldoc doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
j.Mempersiapkan data/bahan rekonsiliasi hasil pembukuan dengan UAKPA, setiap akhir bulan;
k.Mempersiapkan bahan/data untuk pembuatan Laporan Bulanan Capaian penerimaan PNBP; L Menynsun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh ALB;
m.Menyampaikan LPJ paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenaan, disampaikan kepada; Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DlPA satuan kerja yang berada dibawah pengelolaanya, Pimpinan Lembaga masing-masing dan BPK;
n.Menatausahakan hasil cetakan yang ditandatangani Bendaharawan dan ALB, dan memelihara database pembukuan, serta dokumen pembukuan PNBP;
o.Pada akhir tahun anggaran menyetorkan seluruh uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilaksanakannya ^ (pajak dan bukan pajak) ke Kas Negara.
9.Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
a.Mempersiapkan Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu yang diperlukan untuk penatausahan anggaran yang dikelolanya;
b.Membuka rekening bank umum sesuai peraturan perundang- undangan, atas nama jabatannya dan menandatangani bilyet;
c.Membina dan mensupervisi BPP yang berada dibawahnya;
d.Mempersiapkan SPP-UP sesuai pagu yang ditetapkan untuk ditandatangani KPA, dan selanjutnya diajukan ke Pejabat Penerbit SPM; e.Mempersiapkan. ... D:ISK 201 llPeraluran Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc.doc BSN^ BADAN STANDARDISASI MASIONAL
e.Mempersiapkan SPP-TUP sesuai perintah dan untuk ditandatangani KPA, dan selanjutnya diajukan ke Pejabat Penerbit SPM;
f.Menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh transaksi dalam pelaksanaan satuan kerja sesuai Peraturan yang berlaku;
g.Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya. Buku-buku yang diselenggarakan yaitu Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Pengawasan Anggaran;
h.Pembukuan dilakukan dengan saldo balance yang akan menghasilkan saldo setiap membukukan transaksi;
i.Mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-buku Pembantu;
j.Mengelola uang tunai yang ada dalam brankas, dengan tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
k.Mendistribusikan UP/TUP dan SPM LS Bendaharawan ke BPP atas perintah KPA serta memonitor penggunaan UP/TUP dan LS bendaharawan pada masing-masing BPP;
1.Memonitor dan mengingatkan BPP, agar LPJ BPP bisa diterima paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
m.Menerima LPJ-BPP, meneliti/memverifikasi kebenaran angka dan kelengkapan bukti pendukung serta kebenaran perhitungan pungutan pajak dari pihak ketiga dan penyetorannya;
n.Menerima dan mencatat dalam Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran atas SPM yang dinyatakan sah; o.Menyusun. ... OASK 2011\Pefaturan Pedoman Pengeltfaan Angg^2011 Final doC-doe BSN^ BADAN STANDARDISASl NASIONAL
o.Menjoisun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA di delegasikan kepada Kabag Keuangan;
p.Membuat rekonsiliasi bank dan berita acara pemeriksaan kas;
q.Mempersiapkan data yang diperlukan untuk rekonsiliasi bulanan oleh KPA/Kabag Keuangan dengan Laporan Keuangan UAKPA;
r.Membuat dan menyampaikan LPJ paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenaan, kepada; Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA, Kepala BSN, dan BPK;
s.Menyetorkan uang yang berasal dari dari potongan atas pembayaran yang dilaksanakannya (pajak dan bukan pajak) ke Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan;
t.Pada akhir tahun anggaran menyetorkan seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara;
u.Menatausahakan hasil cetakan yang ditandatangani Bendaharawan dan KPA, dan memelihara database pembukuan, serta bukti/dokumen pembukuan lainnya.
10.Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas:
a.Mempersiapkan Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu yang diperlukan untuk penatausahan anggaran yang dikelolanya;
b.Mengelola Kas Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, LS Bendaharawan, uang yang berasal dari potongan pembayaran yang dilakukannya (pajak dan bukan pajak), uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara; c.Menatausahakan. ... (MSK 201llPeratmn Pedoman Peng^aan Anggaran 2011 Final(loc.<loc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
c.Menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh txansaksi dalam pelaksanaan satuan kerja sesuai peraturan yang berlaku;
d.Menyelengarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya Buku-buku yang diselenggarakan yaitu Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu dan Pengawasan Anggaran;
e.Mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-buku Pembantu;
f.Melaksanakan pembayaran UP yang dikelolanya setelah: 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan PPK meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih. 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk kebenaran perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga. 3) Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan/sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.
g.Meneliti kelengkapan dan kebenaran formal dokumen dan bukti- bukti pendukung pertanggungjawaban penggunaan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan Staf Pengelola;
h.Menginformasikan ketersediaan dana berdasarkan Buku Pengawasan Anggaran kepada PPK pada saat pengajuan SPP GU/TUP dan LS; i.Memperhitungkan. ... D:\SK 201 Wvaluran Pedoman PengeMaan Anggaran 2011 Final(loc.doc fisro BADAN STANDARDISASI NASIONAL
i.Memperhitungkan kewajiban (pajak dan bukan pajak) kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pembayaran dan menguji kebenaran perhitungan pajak dan bukan pajak yang dilakukan oleh Staf Pengelola;
j.Menyetorkan uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilaksanakannya (pajak dan bukan pajak) baik yang dilakukan BPP dan menguji kebenaran pungutan dan setoran pajak yang dilakukan oleh Staf Pengelola;
k.Membuat LPJ-BPP secara bulanan atas uang yang dikelolanya berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa PPK;
1.Menyampaikan LPJ-BPP kepada Bendaharawan Pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
m.Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, wajib menyetorkan sisa UP/TUP untuk dikembalikan melalui Bendahara Pengeluaran;
n.Menatausahakan hasil cetakan yang ditandatangani Bendaharawan dan PPK, dan memelihara data base pembukuan, serta dokumen pembukuan;
o.Membina staf pengelola khususnya dalam hal penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan UP/LS Bendahara.
11.ULP/Pejabat Pengadaan mempunyai tugas;
a.Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b.Menetapkan Dokumen Pengadaan;
c.Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d.Mengumumkan. Di\SK 2011\SK Pedoman Pengdotaan Anggaan 2011 Rnal doc.doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
d.Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat seta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e.Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f.Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g.Khusus ULP; 1) Menjawab sanggahan 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk; a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
h.Menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
i.Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
j.Khusus Pejabat Pengadaan: 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). b)Penunjukan. ... O:\SK2011\Per3luranPedom3nPen9elolaanAnggar3n 2011 Rrial docdoc BSK> BADAN STANDARDISASl NASIONAL b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tlnggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA.
k.Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kepala BSN;
1.Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
m.Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaiman tersebut diatas, dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK; 1) Perubahan HPS, dan atau 2) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
12.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas;
a.Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b.Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
c.Membuat dan menandatangai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
13.Unit Akuntansi mempunyai tugas:
a.Melaksanakan Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran/SAKPA; 1) Menginput PAGU Anggaran berdasarkan dokumen sumber (DIPA, POK). 2) Menginput transaksi berdasarkan dokumen sumber (SPM, SP2D, SSBP dan SSPB). 3)Menyampaikan. ... D:\SK 2011tPeraturan Petfoman Penge'o'Ban Anggaran 2011 FInai doc.doc BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL 3) Menyampaikan salinan dokumen berupa SPM dan SP2D yang merupakan pembelian belanja barang modal kepada petugas SIMAK BMN. 4) Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran tiap bulan paling lambat 6(enam) hari kerja pada bulan berikutnya; 5) Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN setiap bulan paling lambat 4 (empat) hari kerja di bulan berikutnya dengan melampirkan Laporan Posisi BMN di Neraca; 6) Melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPPN selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan berikutnya; 7) Membuat Laporan Keuangan setiap bulan, meliputi Register Transaksi Haxian (RTH), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca; 8) Membuat Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); 9) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
b.Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dan Aplikasi Persediaan; 1) SIMAKBMN: a) Menerima dan menginput transaksi pembelian BMN berdasarkan dokumen sumber dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (BAST dan SPK/Kontrak) dan petugas SAK (SPM, SP2D). b)Melaksanakan. ... O:\8K 201IISK P«toman PengelolaanAnggaran 2011 Final tfoe.doc BSN^ BADAN STANDARDISASi NASIONAL b) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara SIMAK BMN dan SAK setiap bulan paling lambat 4(empat) hari kerja di bulan berikutnya dengan melampirkan Laporan Posisi BMN di Neraca. c) Membuat laporan posisi BMN dan melakukan rekonsiliasi dengan DJKN setiap semester dan tahunan. 2) Persediaan (diatur tersendiri dalam SOP Persediaan).
14.Staf KPA mempunyai tugas:
a.Membantu kelancaran tugas-tugas KPA;
b.Membantu KPA untuk mempersiapkan surat keputusan, dan surat-surat lainnya, serta mendistribusikan surat-surat tersebut kepada pejabat yang berkepentingan;
c.Melakukan telaahan staf atas TOR, RAB yang definitif dan usulan penarikan dana yang disampaikan Penanggungjawab Kegiatan/PPK, selanjutnya disampaikan sebagai masukan kepada KPA untuk dijadikan/ditetapkan dalam POK;
d.Mendistribusikan POK yang telah ditetapkan kepada PA/Kepala BSN, seluruh Eselon I, Penanggungjawab Kegiatan/PPK, Kepala Biro PKT (u.p Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan), dan Kepala Inspektorat;
e.Menerima, mengadminstrasikan, meneliti, dan mengevaluasi Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Bulanan dari Penanggungjawab Kegiatan/PPK dibandingkan dengan POK. Selanjutnya telaahan staf tersebut disampaikan kepada KPA sebagai masukan monitoring, pengendalian dan pengawasan;
f.Mempersiapkan agenda, dan bahan rapat koordinasi dan evaluasi capain pelaksanaan kegiatan, dan penyerapan dana;
g.Menyelenggarakan Notisi Rapat setiap pelaksaan rapat pembahasan /koordinasi/evaluasi yang dilakukan KPA; h.Membuat. ... D:\SK 20t1\Peftfur3n Pedoman ^ngelotsanAnggaran 20]1 Fmai(toC-doc fisiyo BADAN STANDARDISASI NASIONAL
h.Membuat konsep Laporan Triwuleinan dan Tahunan rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana untuk diteliti dan dievaluasi dan ditandatangani KPA.
15.Staf Pengelola mempunyai tugas:
a.Membantu untuk kelancaran tugas-tugas Penanggungjawab Kegiatan, PPK dan BPP;
b.Membantu Penangung jawab Kegiatan/PPK untuk mempersiapkan Permohonan Uang Muka (PUM) kegiatan dan mengecek kesesuaian dengan POK, ketersediaan anggaran dengan melakukan koordinasi dengan BPP untuk mengecek Buku/Kartu pengawasan Anggaran;
0.Mencatat dan mengadministrasikan Permohonan Uang Muka (PUM) kegiatan yang diajukan Penanggungjawab Kegiatan yang telah disetujui PPK, pada Buku Monitoring Usulan Pelaksaan Kegiatan Mencatat pengambilan uang muka tunai dari BPP dan pertanggungjawabannya;
d.Mencatat pengambilan uang muka tunai dari BPP dan pertanggungjawabannya;
e.Mempersiapkan dokumen dan bukti pendukung realisasi Permohonan Uang Muka Kegiatan untuk ditandatangani PPK dan mempertanggung jawabkan uang muka tunai kepada BPP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan dokumen pembayaran LS untuk segera diserahkan kepada penguji SPP sesuai dengan pembebanan perkegiatan, Output dan MAK;
f.Mempersiapkan pengajuan SPP-UP/TUP/LS Bendahara dan Pihak ketiga serta melaporkan perbaikan dokumen pengajuan SPP (koreksi Petugas tersebut Verifikasi SPP) ke Bendahara Pengeluaran dan BPP;
g.Membantu BPP untuk menghitung dan memungut pajak, serta membantu untuk menyetorkannya ke rekening Kas Negara. 0;\SK 2011\PeraturBi Pedoman Pengelolaafl Anggaran 2011 Rnal doc.rtoc BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
1.Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang memuat judul kegiatan, kode kegiatan, output, sub output, komponen, subkomponen, jenis belanja dan rincian belanja (volume, harga satuan dan jumlah biaya, rencana penarikan dana,jumlah dana dan jadwal pelaksanaan);
2.Pedoman Pengelolaan Anggaran. B. PELAKSANAAN ANGGARAN Yang hams dipedomani dalam pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:
1.Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Petunjuk Operasional Kegiatan adalah mempakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA dan menjadi pedoman bagi PA/KPA dalam pelaksanaan kegiatan. POK disusun berdasarkan masukan dari penanggung jawab kegiatan, PPK dan stmktural dibawahnya yang merujuk pada RAB dan TOR Defmitif untuk diketahui/disetujui oleh pejabat Eselon I yang selanjutnya disampaikan kepada KPA. Untuk selanjutnya bersama Biro PKT membahas usulan tersebut untuk disahkan. POK tersebut menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh penanggung ja^vab kegiatan dan pengelola anggaran serta sebagai monitoring evaluasi dan penyiapan dana oleh Biro PKT serta sebagai salah satu acuan audit inspektorat. 2.Permohonan. ... D:\SK 201lU^aiuan Pedoman Pengeiotaan Anggaran 2011 Find docdoe BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2.Permohonan Uang Muka(PUM) PUM adalah bentuk usulan yang diajukan oleh Penanggungjawab Kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana yang diperlukan dan diketahui/disetujui PPK PUM adalah merupakan implementasi dari POK. Pengajuan PUM:
a.Penanggungjawab Kegiatan dapat dibantu Staf Pengelola untuk mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan dan dana yang diperlukan dengan terlebih dahulu memastikan ketersediaan dana dan kesesuaian dengan POK. Form PUM dicopy rangkap 4 (empat) yang diserahkan kepada BPP, ULP, Petugas Aplikasi Forcasting Satker (AFS) dan arsip Staf Pengelola.
b.PUM yang diajukan Penanggungjawab Kegiatan diketahui/disetujui oleh PPK setelah dipastikan kesesuaiannya dengan POK dan ketersediaan dananya, serta kepastian penyelesaian pertanggungjawaban PUM sebelumnya.
c.PUM tersebut selanjutnya disampaikan kepada BPP untuk mempersiapkan dana UP dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa diserahkan kepada ULP.
d.PUM diajukan kepada BPP selambat-lambatnya 5 (lima) hari keija sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
3.Uang Persediaan (UP) Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membayar kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. UP. ... O-ASK 20111PeratLnn Pedoman Pengelotaan Anggaran 2011 Rna!doc-doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASiONAL UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:
a.UP dapat diberikan untuk pengeluaran : 1) Belanja Barang (52) 2) Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honorarium tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pemabayaran langsung dalam rangka perolehan asset. 3) Belanja Iain-lain (58)
b.Diluar ketentuan pada butir a dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. Permintaan uang persediaan awal tahun anggaran.
a.Bendahara Pengeluaran membuat SPP UP sesuai Pagu yang ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM;
b.Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM UP untuk disampaikan kepada KPPN disertai Surat Pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus melalui pembayaran LS;
c.Bendahara Pengeluaran menerima SP2D oleh KPPN dan mencatat dalam Buku Kas Umum;
d.Bendahara Pengeluaran dapat membagi UP kepada beberapa BPP atas perintah KPA; e.Pengisian. ... D:\SK 2011\Pe(aturan Pedoman Pengelotaan Anggaran 2011 Rnat cloc.(Ioc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
e.Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang kurangnya 75% dari dana UP yang diterima. Apabila diantara BPP telah merealisasikan penggunaan UP-nya sekurang-kurangnya 75%, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) bagi BPP berkenaan tanpa menunggu realisasi BPP lainnya yang belum mencapai 75%.
4.Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tambahan Uang Persediaan adalah uang yang diberikan kepada Satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan Satker/SKS yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, Satker/SKS dimaksud dapat mengajukan TUP Syarat untuk mengajukan TUP, yaitu:
a.Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
b.Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
0.Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara harus disetor ke Rekening Kas Negara;
d.Pengecualian terhadap butir b dan c untuk dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan menjadi kewenangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
e.Permohonan dispensasi perpanjangan batas akhir pertanggungjawaban TUP sebagaimana dimaksud butir d diajukan PA/KPA dengan disertai alasan yang jelas;
f.Rekapitulasi TUP yang berisikan Kegiatan, Output dan Akun. Dalam. ... O:\SK 2011\Pei2hiranPe(tomaiPefleelol3anAnggaran 2011 Final doe,doc BSN^ BADAN STANDARDISAS! NASIONAL Dalam mengajukan permintaan TUP Bendahara wajib menyampaikan:
a.Surat permohonan TUP dan Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang dimintakan TUP kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
b.Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir;
c.Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS;
d.Surat persetujuan dari Kanwil beserta rinciannya disampaikan ke Pejabat Penandatangan SPM untuk diterbitkan SPM TUP, kemudian disampaikan ke KPPN.
5.Uang Muka Tunai Uang muka tunai adalah uang persekot yang diberikan BPP kepada Staf Pengelola atas dasar PUM yang telah disetuji PPK untuk kepentingan kegiatan yang tidak bisa dilakukuan dengan pembiayaan langsung. Uang muka tunai yang diterima Staf Pengelola diguanakan sesuai peruntukannya termasuk untuk membantu BPP menyelesaikan perhitungan pajak yang harus dipungut.
6.Pertanggungjawaban PUM
a.Pertanggungjawaban uang muka tunai: 1) Staf pengelola berkewajiban untuk menyerahkan dokumen pertanggungjawaban berupa a) Kuitansi rangkap 2 disertai dengan himpunan (asli dilampirkan pada arsip Pejabat Penguji SPP, copy kuitansi diarsipkan pada BPP); b)Form. ... D:\SK 20t 1\Pet3lur3n Pedoman Penseiolaan Aiiggatan 2011 Find doc.doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL b) Form SSP lembar 1 dan validasi bank (lembar kuning) untuk dokumen asli, lembar 5 untuk arsip, lembar 3 dilaporkan ke bagian pajak disertai dengan fotokopi kuitansi honor jika terkait PPh 21, lembar 1 difotocopy untuk diserahkan ke KPPN; c) SPP rangkap 5(2 rangkap untuk ke arsip BPP, 2 rangkap untuk dilampirkan pada arsip SPM yang disimpan pada Pejabat Penguji SPP, 1 untuk pejabat penerbit SPM); d) SPTB rangkap 4 (2 rangkap diserahkan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk selanjutnya disampaikan ke KPPN, 1 dilampirkan pada dokumen Pejabat Penguji SPP, 1 dilampirkan pada dokumen BPP); e) Diserahkan kepada BPP dilengkapi dengan SSP dan faktur pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan selesai. 2) Susunan dokumen pertanggungjawaban uang tunai sebagai berikut: a) Surat Permintaan Pembayaran (SSP) b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) c) Himpunan kuitansi d) Surat Setoran Pajak (SSP) dan faktur pajak e) Kuitansi dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan checklist 3) BPP harus memverifikasi himpunan SPJ beserta data sebelum diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. 4) Setelah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran dokumen pertanggungjawaban diserahkan kepada staf pengelola PPK untuk disusun serta dibuatkan SPTB dan SPP. 5) Staf Pengelola menyerahkan SPP beserta lampirannya kepada bagian verifikasi sebelum diterbitkan SPM. b.Pertanggungjawaban. ... O:\SK 201 llPeialuran Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc.doc fisno BADAN STANDARDISASi NASIONAL
b.Pertsinggungjawaban Pembayaran LS Pihak ketiga: 1) ULP menyampaikan dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa dari mulai permohonan Pengadaan Barang/Jasa sampai penunjukan Barang/Jasa kepada PPK sesuai dengan metode peraturan yang berlaku. 2) PPK setelah menerima dokumen Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya untuk mempersiapkan dokumen kontrak/SPK, BAST dan BAP. 3) Dokumen tersebut dilampirkan sebagai dasar pembuatan ringkasan kontrak, SPTB dan SPP selanjutnya SPP beserta lampirannya kepada bagian verifikasi sebelum diterbitkan SPM.
7.Proses Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran SPP dilengkapi dengan dokumen kontrak, kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta, dan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
a.Kelengkapan SPP untuk penerbitan SPM diatur sebagai berikut: 1) SPP-UP. Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS. 2) SPP-TUP a) Rincian penggunaan dana TUP dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa dana dimaksud untuk kebutuhan mendesak. b) Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa:
i.Dana tambahan tersebut akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); ii.Tidak. ... D:\SK 2011\Per3turan Pe(>om3(i Pengelotsan Anggaan 2011 Final doc-doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL ii. Tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang harus dengan LS; iii. Apabila terdapat sisa dana setelah satu bulan terhitung sejak tanggal SP2D, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Negara; iv. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir. 3) SPP-GU Persediaan a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dalam hal bukti-bukti pengeluaran sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kuitansi dan diberi nomor. b) Untuk pengeluaran baik yang menggunakan SPTB atau kuitansi/tanda bukti pembayaran lainnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat Setoran Pajak (SSP) berkenaan yang telah dilegalisir oleh (PPK) harus dilampirkan pada SPTB. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) a) Kuitansi/tanda bukti pembayaran. b) SPTB (format ada pada lampiran) c) Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk. 4) SPP-LS untuk Pembayaran gaji, Lembur dan Honor a) Pembayaran Gaji Induk/Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/Uang duka wafat/Tewas, dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/kekurangan gaji/Uang duka wafat/tewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih menduduki jabatan, Surat Pernyataan melaksanakan tugas, dafatar keluarga (KP4), Fotokopi surat nikah, Fotokopi Akte kelahiran, SKPP, Daftar potongan Sewa Rumah. ... D:\SX 2011\Pe>aturan Pedoman Pei>gMaan Anggaran 20M FiAal(toc.<ioc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL Rumah dinas, Surat keterangan masih sekolah/kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian, SSP Pph psl 21. Kelengkapan terebut diiatas digunakan sesuai peruntukannya. b) Pembayaran Lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja/SKS yang bersangkutan, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir lembur dan SSP Pph psl 21. c) Pembayaran Honor/vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dan SSP Pph psl 21. 5) SPP-LS non Belanja Pegawai a) Pembayaran pengadaan barang dan jasa:
i.Surat Permintaan Penawaran; ii. Surat Penawaran Harga; iii. Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi Teknis dan Harga; iv. Usulan Penetapan Calon Pemenang Penyedia Barang/Jasa; V. Surat penetapan Pemenang; vi. Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan dan nomor NPWP; vii. Surat Perintah Mulai Kerja; viii. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan); ix.Berita. ... D:lSK2011\PetauFanPe(lom3nP«)sek^3anAnggaran2011 Rnal doc.doc fisiyo BADAN STANDARDISASI NASIONAL ix. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; X. Berita Acara Pembayaran; xi. Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak; xii. Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga keuangan non Bank; xiii. Kuitansi yang dlsetujui oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk; xiv. Dokumen lain yang dipersyaratkan (kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri); XV. Fotocopy kartu NPWP; xvi. Fotocopy Surat Referensi bank untuk mendapatkan rekening Perusahaan; xvii. Berita Acara pada butir 3), 4) dan 5) di atas dibuat sekurangkurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan kepada: i) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM; ii) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak; iii) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan. b) Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air);
i.Bukti tagihan daya dan jasa; ii. Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT PLN, PT Telkom, PDAM dll); iii.Dalam. ... 0;lSK ZOIIlPcraluran Peiionisn Pengeloiaan Anggaran 2011 Rnal doc.doc BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL iii. Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilakukan secara langsung, satuan kerja yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP (Peraturan Diijen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 Pasal 4 Ayat 6 huruf b); iv. Tunggakan langganan daya dan jasa tahuan anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh Satker setelah mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan; V. Pembayaran Langganan Daya dan Jasa dilakukan dengan pembayaran LS. (tidak termasuk dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-66/PB/2005): c) Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan daftar nominative pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas yang berisai antara lain: informasi mengenai data pejabat (Nama, pangkat/Golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Daftar nominative tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalan dinas dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN. Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker yang bersangkutan kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas. 6)SPP. ... D:\SK 2011\Pefaturai Pedomsi Pengeiolaan Anggaran 2011 Fln^(loc.<foe fisiy) BADAN STANDARDISASI NASIONAL 6) SPPuntukPNBP a) UP/TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya. b) UP dapat diberikan kepada Satker pengguna sebesar 20 % dari pagu dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana DIPA (PNBP) TA sebelumnya. Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP). c) Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula berikut: MP = (PPPx JS)- JPS Mp = Maksimum pencairan dana PPP = Proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan JS - Jumlah Setoran JPS = Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan. d) Dalam pengajuan SPM-TUP/GUP/LS PNBP ke KPPN, Satker pengguna hams melampirkan Daftar Perhitungan Jumlah MP e) Besaran PPP untuk masing-masing Satker pengguna diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku f) Satker pengguna menyetorkan pada masing-masing unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti(SSBP) yang telah dikonfirmasi KPPN. g) Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA. h)Pertanggungjawaban. ... 0;(SK 201 llPerauiran Pedotnan PengeMaan Anggaran 2011 Rnal doc.doc fisro BADAN STANDARDISASI NASIONAL h) Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/TUP PNBP oleh KPA, dilakukan dengan mengajukan SPM ke KPPN setempat cukup dengan melampirkan SPTB. i) Sisa dana PNBP dari Satker pengguna diluar butir h, yang disetorkan ke rekening kas Negara pada akhir tahun merupakan bagian realisasi penerimaan PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untulk membiayai kegiatan-kegiatan seteiah diterimanya DIPA. j) Sisa UP/TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran yang tidak disetorkan ke rekening kas Negara, akan diperhitungkan pada saat pengajuan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya. PROSEDUR PENGELOLAAN ANGGARAN Pvnannung tMOM I J| Am IMrp MwW M M tLF I 'i»fkM mHTfwwe* ' U r P;iak «»•&»« OoKun«A 1. iwnrttaw t»*v Mm ^ j I 114^ , 4^gii4 K*ira(ai r I p«AA#»i.r> (•MOO f I S.Pengadaan. ... D:^K 2011tPeratur» Pedoman Pengeidaan Anggaran 2011 Hnal doc-tfoc BSN^ BADAN STANDARDISASl NAStONAL
8.Pengadaan Barang/Jasa
a.Pengguna Anggaran (pelaksana kegiatan dan/atau Pengguna Barang/Jasa) membuat usulan Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK disertai dengan rincian pekerjaan, spesifikasi, jadwal Pengadaan Barang/Jasa
b.PPK meneruskan usulan tersebut kepada ULP/Pejabat Pengadaan
c.PPK membuat spesifikasi dan HPS
d.ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan alokasi anggaran dalam DIPA dan mengacu peraturan yang berlaku.
e.Dalam pelaksanaan tugas, ULP/Pejabat Pengadaan dapat berkonsultasi dengan tim teknis atau pihak lain yang kompeten.
f.Untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya dilakukan dengan; 1) Pelelangan umum adalah Pelelangan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 2) Pelelangan Sederhana adalah Pelelangan dengan nilai Rp.l00.000.000,00-Rp.200.000.000,00 (seratus juta rupiah sampai dengan dua ratus juta rupiah) 3) Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai^O-Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 4) Penunjukan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan kriteria sebagai berikut: a) Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; b) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c)sewa. ... O:\SK201 l\PersIuf3nPe<lomanPenge!ol3an Anggaran 2011 rinal([oc.(toc BsnO BADAN STANDARDISASI NASIONAL c) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; d) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan
g.Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan dilakukan dengan: 1) Seleksi Umum adalah Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 2) Seleksi Sederhana adalah Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai Rp.50.000.000,00-Rp.200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sampai dengan dua ratus juta rupiah) 3) Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai O-Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 4) Penunjukan Langsung adalah Pengadaan Jasa Konsultan dengan kriteria sebagai berikut: a) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia Jasa Konsultansi b) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang
h.Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilakukan dengan swakelola: 1) Pekeijaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan tupoksi Pengguna Barang/Jasa. 2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat. 3) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaan tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa. 4)Pekerjaan. ... D^K ZOIIVeraturan Pefkxnsn Pengelcilaan Anggaran 2011 Fmal doc.iJoc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL 4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menanggung risiko yang besar. 5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakaiya atau penjniluhan. 6) Pekerjaan untuk proyek percontohan yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. 7) Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah pemerintah. 8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi Pengguna Barang/Jasa. Alur mengenai Pengadaan Barang/Jasa akan diatur tersendiri dalam SOP Pengadaan Barang/Jasa.
9.Penerimaan Barang/Jasa
a.Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan atau Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
b.Menerima hasil pengadaan barang dan atau jasa melalui pemeriksaan atau pengujian, dan
c.Menandatangani Berita Acara Serah Terima barang dan atau jasa jika hasil pekerjaan pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
d.Dalam pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dan atau jasa diperlukan keahlian teknis tertentu, maka dapat dibentuk tim tenaga ahli untuk membantu yang ditetapkan oleh PA/KPA e.Dalam. ... D5SK 2011\Peraturan Pedoman Penget^aan Anggaran 2011 Final doc.tloe BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
e.Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan hasil pekerjaan, panitia penerima terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan.
f.Penerimaan Barang/Jasa dilakukan oleh Panitia Penerima Barang/Jasa, kecuali: 1) Penerimaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar melalui UP dapat dilaksanakan oleh Staf Pengguna Barang/Jasa atau Staf Administrasi yang ditunjuk oleh PPK; 2) Penerimaan Barang/Jasa yang kegiatannya dilaksanakan diluar Jakarta dapat dilakukan oleh penanggung jawab/pelaksana kegiatan tersebut.
g.Penerimaan barang yang memenuhi klasifikasi persediaan diatur sesuai dengan SOP Persediaan.
10.Jenis Pembayaran
a.Pembayaran Langsung melalui Proses Penerbitan SPM-LS 1) Pembayaran Langsung adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada rekanan berdasarkan SPM-LS yang diTerbitkan oleh Pejabat penandatangan SPM atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah. 2) Pembayaran Langsung dilakukan untuk pembayaran dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 3) Pembayaran Langsung untuk pembayaran Gaji dan Belanja Pegawai lainnya. Khususnya Gaji Induk, SPM-nya harus sudah diterima KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. SPM-LS. ... D-^SK 2011\Pef3bfan Peilofflan Peng^aan Anggaran 2011 Rnat doc-doc BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL SPM-LS disampaikan ke KPPN dilengkapi dengan bukti pengeluaran LS dibuat atas beban MAK yang tersedia. SPM harus terlebih dahulu ditandatangani oleh pejabat SPM dan telah memperhitungkan pajak yang timbul dan atau harus dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan. Pada SPM-LS dilampirkan bukti asli yang sah dalam rangkap dua (asli dan tindasan) sesuai dengan peruntukan pembayaran. Untuk belanja pegawai dilengkapi dengan: 1) Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/honor dan vakasi. 2) Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah ditandatangani oleh Pejabat penandatanganan SPM. Untuk belanja lainnya selain belanja Pegawai dilengkapi dengan: 1) Resume kontrak/SPK Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 3) Faktur Pajak beserta SSP nya.
b.Pembayaran Melalui Uang Persediaan 1) PPK menerbitkan SPP-UP berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA atas permintaan dari Bendahara Pengeluaran; 2) Berdasarkan SPM-UP dimaksud KPPN menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP. 3) Penggunaan Uang Persediaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. 4)Bendahara. ... DASK 2011\P«stur8n Pedoman Pengelolaan Anggsan 2011 Rnsi doc,doc BSKf) BADAN STANDARDISASI NASIONAL 4) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan setelah Uang Persediaan dimaksud digunakan {revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA. 5) Sisa UP yang masih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus darus disetor kembali ke Rekening Kas Negara selambat-Iambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa UP dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian UP sesuai MAK yang ditetapkan. 6) Pengisian kembali Uang Persediaan dilakukan dengan mengajukan SPM GU kepada KPPN dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan pengeluaran yang sah. 7) Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sesuai bukti- bukti yang sah dibebankan pada mata anggaran (MAK) definitif sesuai pagu MAK yang tersedia. 8) Pembebanan dimaksud pada butir f di atas mengurangi kredit/pagu anggaran dalam DIPA. 9) Penggunaan dan penggantian Uang Persediaan dapat dilakukan sepanjang pagu anggaran dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA - yang dapat dibayarkan melalui prosedur SPM- UP masih cukup tersedia. lOjAIur mengenai pertanggungjawaban UP dapat dilihat pada gambar alur Prosedur Penggelolaan Anggaran.
11.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
a.Penerimaan negara bukan pajak diatur tersendiri melalui Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional. b.Untuk. ... D:tSK 2011\Pe(8luran P»loman Pengelolsan Angg^an 2011 Rnal cloc.iloc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
b.Untuk tercapainya target Penerimaan Negara Bukan Pajak [non tax) sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kepala Satker bertanggung jawab akan penerimaan negara dan mengawasi penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Penerima, mengetahui semua dokumen yang berhubungan dengan penerimaan negara bukan pajak, yaitu tanda bukti penerimaan dan penyetoran serta laporannya. 2) Kepala Sub Bagian Administrasi Pendapatan, bertugas sebagai berikut: a) Membantu Kepala Satker mengawasi penatausahaan keuangan oleh Bendahara Penerimaan. b) Mengetahui semua dokumen yang berhubungan dengan PNBP c) Membantu Kepala Satker dalam melaksanakan pemeriksaan Kas secara bulanan terhadap Bendahara Penerimaan.
c.Mata Anggaran untuk penerimaan negara bukan pajak Badan Standardisasi Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian DIPA yaitu MAP 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi.
d.Penyetoran PNBP 1) Bendahara Penerima menyetorkan seluruh penerimaan yang telah dipungutnya sesegera mungkin ke Kantor Kas Negara/ Kantor Pos. Penyetoran ke Kantor Kas Negara/Kantor Pos diusahakan tidak melampaui bulan penerimaan, terutama pada bulan Desember, agar tidak dicatat sebagai penerimaan tahun anggaran berikutnya. 2)Pada. ... D;^K 201IVCfduran Petkxnan Pengeltfaan Anggaran 2011 Hnd doC-doc bsmD BADAN STANDARDISASI NASiONAL 2) Pada setiap biikti penyetoran ke Kantor Kas Negara harus dicantumkan uraian jenis penerimaan dan mata anggarannya dengan menggunakan kode Badan Standardisasi Nasional, Lokasi Satker, MAP.
e.Penggunaan Dana PNBP 1) Pengajuan permintaan dana kegiatan harus masuk ke PPK paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan; 2) Permintaan dana kegiatan harus melampirkan bukti transfer pembayaran (untuk kegiatan yang dikenakan tarif PNBP) dan pendukung lainnya; 3) Penyerahan pertanggungjawaban dokumen administrasi dari pelaksana kegiatan paling lambat 1 minggu dari selesainya kegiatan agar tidak menghambat revolving dana PNBP; 4) Di akhir tahun anggaran berjalan pada bulan Desember setelah transaksi di KPPN dihentikan bahwa anggaran untuk melaksanakan kegiatan tidak mencukupi karena UP sudah habis dan tidak bisa di GUP-kan, dikarenakan kegiatan assesmen sampai dengan akhir Desember masih harus dilaksanakan, maka atas dasar permintaan kebutuhan dana kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (PALLI) dan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS) yang ditujukan kepada Kepala Satker (KPA).
12.Revisi DIPA Revisi DIPA dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan atau perubahan yang sangat mendesak/panting dilengkapi dengan justifikasi, diajukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan oleh Satker, dengan catatan:
a.Perubahan atau realokasi dana antar Output dalam satu kegiatan. b.Perubahan. ... 201HPeratiirafl Pedoman PengeWaan Anggafati 2011 Final doc-doc BSK> BADAN STANDARDISAS! NASIONAL
b.Perubahan volume keluaran pada Output tanpa merubah alokasi dana kegiatan masih sesuai sasaran kegiatan dan sasaran program.
c.Realokasi dana antar MAK dalam satu jenis belanja sepanjang tidak mengurangi: 1) Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji.
d.Tidak diperkenankan untuk perubahan: 1) Pagu untuk masing-masing Unit Organisasi. 2) Pagu untuk masing-masing kegiatan dan masing-masing jenis belanja. 3) Kegiatan dan program. Revisi DIPA sekurang-kurangnya dilampiri:
a.Format 1.5 RKA-KL yang memuat usulan perubahan/pergeseran anggaran per kegiatan,
b.Perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/pergeseran,
c.Data pendukung yang terkait. Revisi perubahan pagu anggaran diusulkan melalui Kepala BSN untuk mendapat persetujuan DPR melalui Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Keputusan atas perubahan tersebut disampaikan kepada instansi terkait. DIPA yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan apabila diperlukan dapat dilakukan revisi oleh Satker yang bersangkutan dan selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk ditelaah dan disahkan, dengan catatan: dapat dilakukan realokasi dana antar Sub Kegiatan dalam satu kegiatan. 13.Pembayaran. ... 0:^K 201IVera^ Pe<kinian Peng^olaan Anggatan 2011 Final doc doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
13.Pembayaran LS dan pembukuan oleh Bendaharawan Pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa:
a.Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempersiapkan dokumen pengadaan untuk selanjutnya ditandatangani oleh PPK;
b.Bendahara Pengeluaran dibantu petugas BPP mempersiapkan SPP-LS berserta bukti-bukti pendukung untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM;
c.Setelah diteliti/diuji Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan dan menandatangani SPM-LS selanjutnya disampaikan ke KPPN;
d.Bendahara pengeluaran mencatat dalam buku kas umum SP2D atas SPM-LS tersebut.
14.Honorarium
a.Honorarium/Uang Kerja berdasarkan Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan;
b.Kepanitiaan/Tim/Komite/Kelompok Kerja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan/Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggara, dan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Standardisasi Nasional;
c.Uang kerja narasumber dibebankan pada MAK belanja profesi berdasarkan surat undangan;
d.Surat kesediaan menjadi narasumber.
15.Perjalanan Dinas
a.Perjalanan dinas Luar Negeri 1) Deputi/Sestama mengajukan permohonan perjalanan dinas kepada Sekretaris Utama dengan melampirkan undangan dan agenda acara serta tembusannya disampaikan kepada: a)Biro. ... d:\SK 2011\SK PedomanPengelotaan Anggaran 2011 Final()«.doe fis^O BADAN STANDARDISASI NASIONAL a) Biro Hukum Organisasi dan Humas, b) Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, c) Kepala Pusat/Biro terkait, d) Pejabat Pembuat Komitmen terkait. 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (a.1) memuat: a) Nama dan Jabatan; b) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil; c) Tujuan kegiatan perjalanan dinas; d) Kota/Negara yang menjadi tujuan; e) Waktu pelaksanaan; f) Sumber pembiayaan. Permohonan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum keberangkatan yang direncanakan, kecuali negara- negara schengen paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja. 3) Biro Hukum Organisasi dan Humas akan memberikan masukan berdasarkan pertimbangan pembinaan pegawai kepada Sekretaris Utama atas usulan peserta yang akan melakukan perjalanan dinas Luar Negeri. 4) Sekretaris Utama mendisposisikan persetujuan perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha untuk pengurusan administrasi ijin keberangkatan, visa dan paspor dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga membuat surat permohonan ijin keberangkatan, surat pembuatan paspor dan visa, untuk ditandatangani Sekretaris Utama untuk pejabat eselon I dan Kepala Biro PKT untuk eselon II kebawah. bjBagian. ... O:\SK ZOnv^rdivanPedomanPetgelotaanAnggaran 2011 Final Oix.(loc BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL b) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyiapkan tiket pesawat, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh PPK terkait. 5) Jumlah hari perjalanan dinas untuk negara Asean diberi tambahan 1 (satu) hari, diluar Asean ditambahkan 2 (dua) hari. 6) Konversi Valuta Asing (USD ke IRD/Rp) harus dilampiri dokumen Kurs tengah 81 saat transaksi (tanda tangan uang SPPD) sesuai PP 24/2004 tentang (SAP),
b.Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pengertian perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan balk perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilo meter dari batas kota atas perintah pejabat yang berwenang, yang termasuk perjalanan dinas adalah detasering, Ujian dinas/ujian jabatan, Majelis penguji/dokter penguji kesehatan, Pendidikan dinas teknis/fungsional, Menjemput/mengantar jenazah (PNS yang melakukan perjalanan dinas/ke kota tempat pemakaman). 1) Kepala Biro/Pusat mengajukan permohonan kepada PPK dalam rangka pelaksanaan kegiatan. 2) Perjalanan dinas yang bersifat ad hoc, permohonan ditujukan kepada Sekretaris Utama cq Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha. Selanjutnya Sekretaris Utama cq Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha mendisposisikan surat persetujuan permohonan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kesestaraaan; 3) Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh atasan langsung Pejabat/ Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. 4)Salinan. ... D:\SK 20t1\Pefauran Pedoman PengelotasnAnggaran 2011 Fifltf doe.(loe BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL 4) Salinan Surat Perintah Tugas perjalanan dinas disampaikan kepada Biro Hukum Organisasi dan Humas c.q Bagian Kepegawaian;
c.Laporan Perjalanan Dinas Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, wajib membuat laporan tertulis selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan disampaikan kepada Atasan Langsungnya dengan tembusan kepada PPK;
16.Permohonan Lembur
a.Personil yang akan melaksanakan lembur mengajukan permohonan kepada Atasan langsung (Kabag/Kasubag/Kasubid) disertai surat tugas. Surat permohonan yang telah disetujui disampaikan kepada PPK Biro PKT dan Inspektorat dan tembusannya disampaikan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 86 Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas;
b.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (a.l) memuat: 1) Nama dan Jabatan; 2) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil; 3) Tujuan pelaksanaan lembur (pekerjaan yang dilemburkan); 4) Waktu pelaksanaan (tanggal, hari, lamanya lembur); 5) Permohonan diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan.
17.Penggantian Transport Dinas Luar Kantor di Jakarta
a.Personil yang akan mengajukan penggantian transport untuk dinas luar kantor disekitar Jakarta menyampaikan surat kepada PPK dengan disertai surat undangan/surat tugas bila dana mencukupi atau tersedia pagu anggaran dimasing- masing kegiatan; b.Penggantian. ... DilSK 2011lPeratur9n Pedoman Pengektean Anggaran 2011 Final doe.doc BsnO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
b.Penggantian transport ini meliputi kegiatan: rapat dinas, seminar, kursus, pengurusan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.
c.Penggantian transport untuk Diklat Pimpinan dan Prajabatan maksimal 2 hari.
18.Output/ Luaran Kegiatan Terlaksananya kegiatan tepat waktu, sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang tersedia, terserapnya anggaran sesuai dengan jadwal, tahapan kegiatan, tersusunnya laporan perkegiatan, laporan bulanan, triwulanan dan laporan tahunan mengacu pada indikator kinerja masing-masing unit kerja. OASX ZOniPerabran Pedocnan PengeWaan Anggaran 2011 Final Ooc.boc BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL Pembukuan yang diselenggarakan hams berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER -47/PB/2009. B. Umum
1.Pembukuan Bendahara terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran. Buku Kas Umum adalah merupakan buku harian yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran/penyetoran atas penerimaan, meliputi selumh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan penerimaan dan anggaran belanja satuan keija yang berada dibawah pengelolaannya. Buku Pembantu adalah mempakan buku tambahan yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP untuk mencatat transaksi sesuai dengan pengelompokan termasuk penyimpanan uang, dan berfungsi sebagai alat kontrol pencatatan dalam Buku Kas Umum. Buku Pengawasan Anggaran adalah buku yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP, untuk mencatat pagu dan realisai anggaran masing-masing mata anggaran kegiatan (MAK), serta berfungsi untuk mengontrol ketersediaan dana dari masing mata anggaran berkenaan. 2.Pembukuan. ... 0:tSK 201 l\Peraturan Pedoman Penoelolaan Anggaran 2011 Rna)doc4>c BSN^ BADAN STANDARDISASi NASIONAL
2.Pembukuan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan Bendahara
3.Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara harus dimulai dari Buku Kas Umum selanjutnya pada Buku-Buku Pembantu.
4.Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer
5.Dalam hal pembukuan dibukukan dilakukan dengan menggunakan komputer, Bendahara wajib;
a.Mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
b.Menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku- buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Bendahara dan diketahui KPA. C. Pembukuan Bendahara Penerimaan 1, Dokumen sumber pembukuan Bendahara Penerimaan yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum,antara lain;
a.Target anggaran atau rencana penerimaan yang tertuang dalam DIPA
b.Surat Bukti Setor (SBS)
c.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dinyatakan sah yang diterima dari orang/badan hukum sebagai bukti pembukuan penerimaan sekaligus bukti pembukuan pengeluaran bendahara
d.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dinyatakan sah sebagai bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara
e.Bukti Lainnya
2.Petunjuk pembukuan;
a.Target anggaran atau rencana penerimaan yang tertuang dalam DIPA, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan dicatat sebagai pagu penerimaan pada Buku Pengawasan Anggaran. b.SBS. ... O:\SK 2011U>eratijran Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc-ifoc BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
b.SBS, dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu terkait, serta dibukukan secara akumulatif pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Penerimaan.
c.SSBP, yang merupakan setoran Bendahara dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu terkait, serta dibukukan sebagai penyetoran pada Buku Pengawasan AnggaranPenerimaan.
d.SSBP,yang merupakan setoran langsung dari wajib setor ke Kas Negara dibukukan dibukukan di sisi debet dan kredit (in-cut) pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu terkait, serta sekaligus dibukukan sebagai penyetoran pada Buku Pengawasan AnggaranPenerimaan.
e.Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Iain-lain. SSBP yang dinyatakan sah atas penerimaan Iain-lain dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Iain-lain. D. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Dokumen sumber pembukuan dan petunjuk pembukuan Bendahara Penerimaan sebagai dasar pembukuan dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu;
1.Aktivitas Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a.Dokumen sumber pembukuan 1) Pagu DIPA yeng telah mendapat pengesahan 2) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah 3) SPM-UP yang dinyatakan sah 4) SPM-TUP yang dinyatakan sah 5.SPM. ... D:)SK ZOUVeraturan Pedoman Petigtioiaan Ansgvan'20t1 Rnsd doe.(toc BsiyO BADAN STANDARDISASI NASIONAL 5) SPM-GUP yang dinyatakaji sah 6) SPM-GUP nihil yang dinyatakan sah 7) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah
b.Petunjuk Pembukuan 1) Pagu DIPA yeng telah mendapat pengesahan; dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, dan dicatat sesuai mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 2) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah dibukukan sebagai nilai bruto di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 3) SPM-UP yang dinyatakan sah dibukukan; a) Sebesar nilai bruto pada sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP. b) Sebesar nilai potongan (jika ada) pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP. 4) SPM-TUP yang dinyatakan sah, dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. 5) SPM-GUP yang dinyatakan sah, dibukukan; a) Sebesar nilai bruto pada sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pemabntu UP. b) Sebesar nilai potongan (jika ada) pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP. 6) SPM-GUP nihil yang dinyatakan sah, dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan dibukukan sebagai pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 7)SPM. ... D:\SK2011lPefdursnPedomanPengGiol33nAnggar3n2011 Hnatdocdoc BsiyO BADAN STANDARDISASI NASIONAL 7) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah, dibukukan; a) Sebesar nilai bruto di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS - Bendahara, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada kolom mata anggaran Buku Pengawasan Kredit. b) Sebesar nilai potongan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara.
2.Aktivitas Pembayaran atas Uang yang bersumber dari Uang Persedian (UP)
a.Dokumen sumber pembukuan; 1) Kuitansi/bukti pembayaran 2) Faktur pajak/SSP 3) SSBP yang dinyatakan sah atas setoran UP 4) SSP yang dinyatakan sah atas setoran pajak dan pungutan/potongan
b.Petunjuk Pembukuan 1) Kuitansi / bukti pembayaran Dibukukan sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pemabayaran di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagi pengurangan pagu pada kolom mata anggaran yang berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran. 2) Faktur Pajak/SSP Dibukukan sebesar nilai faktur pajak/SSP di sisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. 3) SSBP yang dinyatakan sah atas setoran UP Dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. 4)SSP. ... D-ASK 201 IIPetBiutsn Padoman Pengelolaan AngflarBn 2011 Hnal doc.lMc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL 4) SSP yang dinyatakan sah atas setoran pajak dan pungutan/ potongan. Dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku pembantu Pajak.
3.Aktivitas Pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara Dapat dibagi menjadi 2(dua) keadaan;
a.Pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM-LS Bendahara dimaksud 1) Dokumen sumber pembukuan a) Tanda terima/bukti pembayaran. b) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yang dinyatakan sah. 2) Petunjuk Pembukuan a) Tanda terima/bukti pembayaran Dibukukan sebesar nilai tanda terima/bukti pembayaran pada sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku LS- Bendahara.
b.Dalan hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar, Bendahara wajib melakukan pemotongan pajak. 1) Dokumen sumber a) Tanda terima/bukti pembayaran. b) Faktur pajak/SSP yang dinyatakan sah. 2)Petunjuk. ... 0:tSK2011tPBfBtU(^Pe<lomanPe(^|clolaanAnsgaran20t1 Fmtf(loe.()oe BSN^ BADAN STANDARDlSASt NASIONAL 2) Petunjuk Pembukuan a) Tanda terima/bukti pembayaran Dibukukan sebesar nilai bruto tanda terima/bukti pembayaran di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara b) Faktur Pajak/SSP Dibukukan sebesar nilai faktur/SSP di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak c) SSP yang dinyatakan sah Dibukukan di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak 4, Aktivitas Penyaluran Dana kepada BPP dan LPJ-BPP
a.Penyaluran Dana ke BPP Penyaluran dana ke BPP baik yang bersumber dari UP maupun SPM-LS Bendahara, pada dasarnya belum merupakan pengeluaran kas bagi Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian kas pada BPP masih merupakan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Dokumen sumbernya; tanda terima/bukti transfer Pembukuannya; Dibukukan sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, disisi kredit Buku Pembantu Kas dan di sisi debet pada Buku Pembantu BPP
b.LPJP-BPP LPJP-BPP merupakan pertanggungjawaban BPP atas UP yang diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran. LPJP-BPP menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran Pembukuannya; 1)UP. ... DASX 20n\Pefaluran Pedoman PengeUsan Anggaian 201)Final doc-doc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL 1) UP a) Belanja yang dilakukan BPP atas UP, dibukukan sebesar jumlah nilai pengurangan menurut mata di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagi pengurangan pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. b) Transfer ke Bendahara Pengeluaran (pengembalian UP dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) Dibukukan sebesar jumlah pengurang/transfer di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi kredit Buku Pembantu BPP. 2) Dana LS- Bendahara a) Pembayaran (yang dilakukan BPP) atas dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara. Dibukukan sebesar jumlah pengurangan/pembayaran di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP dan Buku Pembantu LS- Bendahara. b) Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara. Dibukukan sebesar jumlah pengurangan/setoran di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. 3) Pajak Pungutan pajak atas belanja/pembayaran dan penyetorannya yang dilakukan BPP. Pembukuan pungutan dan penyetoran pajak: a) Dibukukan sebesar jumlah pungutan di sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. b)Dibukukan. ... 2DI1\Pefabnfl Pedomsn PengeMaan Anggaran 2011 Find doc-doc BsiyO BADAN STANDARDISASl NASIONAL b) Dibukukan sejumlah penyetoran di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak. 4) Dana Lain-Lain a) Dibukukan sebesar jumlah penambahan di sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain, b) Dibukukan sejumlah pengurangan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-Lain.
5.Aktivitas Lainnya Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerimaan diluar aktivitas yang rutin. Dokumen dan pembukuannya sebagai berikut;
a.Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain- Lain.
b.SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan Iain-lain dibukukan di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain. E. Pembukuan BPP Pembukuan BPP meliputi 4 (empat) aktivitas, yaitu;
1.Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran
a.Penerimaan UP/TUP, LS- Bendahara Dokumen sumbernya adalah Tanda terima/Bukti transfer. b.Pembukuannya. ... D:\SK 2011\Per3turan PHfotnan PenQtiolaan Anggaran 2011 Find (toe.doc BSISO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
b.Pembukuannya; Dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP dan atau Buku Pembantu LS - Bendahara. Khusus UP dicatat sebagi pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP sesuai rencana penggunaan.
2.Aktivitas Pembayaran atas uang yang bersumber dari UP Dokumen sumber; Tanda terima/ Bukti Transfer Pembukuannya;
3.Aktivitas Pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara.
4.Aktivitas Lainnya F. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas-Bank Apabila dipandang perlu Buku Pembantu Kas dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas Bank. Dalam pembukuan dibedakan menurut sifatnya, maka transaksi pengambilan dari dan pengisian ke rekening bendahara dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Kas Bank. G. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas Bendahara dapat memberikan uang muka perjalanan dinas dari UP atas permintaan PPK untuk dibayarkan kepada pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri. Setelah perjalanan dinas dilaksanakan, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas kepada PPK. Atas dasar bukti-bukti dimaksud PPK menjoisun perhitungan rampung dan menyampaikannya kepada Bendahara. Apabila. ... 0:tSK 201 t^Perabran Pedoman Pei^ieiotaan Anggaran 2011 Riui doc.(k)c BsrO BADAN STANDARDiSASI NASIONAL Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang muka perajalanan dinas, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan uang muka dimaksud kepada Bendahara. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran perjalanan dinas, atas persetujuan PPK, Bendahara membayarkan kekurangan dimaksud kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan peijalanan dinas. Pembukuannya :
1.Pemberian uang muka Bukti pembayaran uang muka perjalanan dinas dibukukan di debet dan di sisi kredit Buku Kas Umum (in-out) pada Buku Kas Umum, di sisi kredit Buku Pemabntu Kas dan di sisi debet Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas(Buku Pembantu UM Perjadin). 2, Perhitungan rampung
a.Bukti pembayaran perjalanan dinas, dibukukan di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu UM Perjadin, dan Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran.
b.Bukti pembayaran kekurangan perjalanan dinas, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) Buku Kas Umum, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi debet Buku Pembantu UM Perjadin.
c.Berdasarkan bukti-bukti penerimaan kelebihan uang muka perjalanan dinas, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit Buku Kas Umum, di sisi debet Buku Pembantu Kas, dan sisi kredit pada Buku Pembantu UM Perjadin. Berdasarkan metode pembukuan ini, saldo Buku Pemabntu, UM Perjadin merupakan bagian dari saldo Buku Kas Umum. H.Petunjuk. ... D:^K ZOIIlPo^anPedomanPengeltiaan Anggaran 2011 Rnddoc-doc BSN^ BADAN STANDARDtSASI NASIONAL H. Petunjuk Pembukuan Koreksi atas Kesalahan Pembukuan Pembukuan dilaksanakan dengan metode saldo balance yang akan menghasiikan saldo setdap saat membukukan transaksi. Oleh karena itu kekeliruan dalam membukukan transasksi akan berdampak pada kesalahan beruntun dalam perhitungan saldo buku. Apabila terjadi kesalahan pembukuan yang hams dilakukan adalah;
a.Pada saat diketahui adanya kesalahan pembukuan, segera dibuatkan Berita Acara kesalahan Pembukuan yang diketahui oleh KPA/PPK. Berita Acara dimaksud menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan pembukuan atas transaksi {nomor, tanggal, nilai dan setemsnya) telah dibukuan sebagai berikut xxxx seharusnya dibukukan sebagai berikut xxxxxx.
b.Berita Acara Kesalahan Pembukuan mempakan dokumen sumber pembukuan koreksi, dibukukan sesuai berita acara sebagai berikut; a) Dibukukan kebalikan/reversal dari pembukuan yang salah, dan b) Dibukukan menumt yang sehamsnya.
c.Berita Acara Kesalahan Pembukuan, fotocopy transaksi yang salah dibukukan dan fotocopy pembukuan yang salah (lembaran Buku Kas Umum, dan Buku-Buku Pembantu berkenaan) mempakan bagian yang tak terpisahkan dari LPJ. I. Petunjuk Pembukuan Jasa Giro dan Biaya Administrasi Bank Jasa giro atas saldo kas bendahara sebagaimana tercatat dalam rekening Koran dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain. Pajak atas jasa giro sebagaiman tercatat dalam rekening Koran dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain. Biaya. ... D;\SK 20t1lSK Pedomait Pengelotaan Anggaran 2011 Final(toc.Ooc BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL Biaya administrasi bank sebagaimana tercatat dalam rekening Koran diperlakukan sebagai belanja operasional kantor yang pembayarannya menggunakan mekanisme UP, dibukukan di sisi kerdit Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan sebagai pengurangan pagu dalam Buku Pengawasan anggaran. J. Petunjuk Penomoran dan Penanggalan Pada Bukti Pembukuan Bendahara Dalam melaksanakan pembukuan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan BPP terlebih dahulu harus membubuhi nomor dan tanggal pada dokumen sumber pembukuan. Nomor tersebut selanjutnya disebut nomor bukti yang berfungsi sebagai identitas dokumen sumber bagi pembukuan Bendahara/BPP pada Buku Kas Umum dan seluruh Buku Pembantu. Nomor bukti dibuat berdasarkan urutan yang diberikan Bendahara/BPP pada waktu penatausahaan dokumen sumber dalam Buku Kas Umum dan bersifat untuk satu tahun anggaran. Bendahara Pengeluaran dimungkinkan menerima dokumen sumber berupa SPM yang dinyatakan sah dan LPJ-BPP setelah tanggal transaksi, terhadap dokumen sumber dimaksud penomoran dan penanggalannya dilakukan sebagai berikut;
1.SPM yang dinyatakan sah yang diterima dari KPPN, diberi tanggal berdasarkan waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan.
2.LPJP-BPP yang diterima dari BPP, diberi tanggal waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan.
3.Khusus untuk SPM dan LPJP-BPP akhir tahun anggaran, diberi tanggal 31 Desember dengan penomoran mengikuti urutannya. K.Pencantuman. ... 201}iSK Pedoman PetiQeiolaan Angsaran 2011 Rnai(loc.(loe fisro BADAN STANDARDISASl NASIONAL K. Pencantuman Mata Anggaran Pada Bukti Pembukuan Bendahara Dalam rangka pembukuan, Bendahara/BPP terlebih dahulu harus membubuhi mata anggaran pada bukti pembukuan. Mata anggaran pada SBS sesuai dengan jenis penerimaanya dan mata anggaran pada kuitansi/bukti pembayaran yang belanjanya menggunakan UP sesuai dengan peruntukan belanjanya. Pencantuman mata anggaran ini dimaksudkan umtuk mengawasi saldo pagu anggaran serta memudahkan dalam pembuatan SSBP/SSP dan pembuatan SPP dalam rangka penerbitan SPP-GUP/TUP. 0:^K 20111SK Pedoman Pengtiolaafl Anggaran 2011 Final docdoc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
1.Pelaporan Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan perlu dilakukan evaluasi melalui laporan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Setiap unit kerja wajib membuat laporan sesuai dengan ketentuan waktu penyampaian laporan sebagai berikut:
a.Kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha : 1) Laporan bulanan realisasi anggaran; 2) Laporan realisasi keuangan triwulan; 3) Laporan realisasi tahunan; 4) Laporan Mutasi barang semesteran; 5) Laporan tahunan Inventaris;
b.Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan
c.Setiap penanggung jawab kegiatan membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
d.Setiap unit kerja wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2.Tata Cara pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ)
a.Pembayaran Honorarium dilengkapi dengan daftar honorarium/kuitansi
b.Daftar Honorarium/kiutansi ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
c.Honorarium kepanitiaan/Tim dilampiri SK atau Surat Penugasan; d.Honorarium. ... DASK 201IkSK Pedoman Pengelaiaan Anggaran 2011 Final BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
d.Honorarium kerja lembur dilampiri Surat Perintah Kerja Lembur, daftar hadir lembur, dan daftar penghitungan jam kerja lembur yang tidak melebihi 40 (empat puluh) jam kerja dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
e.Pada akhir daftar honorarium disamping mencantumkan nilai nominalnya juga menyebutkan nilai terbilangnya, berdasarkan jumlah nilai bruto (jumlah honorarium ditambah pajak);
f.Honorarium PNS golongan III dan IV dikenakan PPh pasal 21 sebesar 15%.
3.Pengadaan Barang dan Jasa
a.Kuitansi pembelian senilai dibawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (UP) harus diberi nomor, ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK serta petugas gudang/penerima barang;
b.Jumlah nilai nominal uang harus sama dengan jumlah terbilang;
c.Kuitansi pembelian dilengkapi tanggal, stempel, tanda tangan dan nama penjual;
d.Pembelian Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilengkapi dengan materai Rp.3000 (tiga ribu) sedangkan pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas dilengkapi materai Rp. 6000(enam ribu)
e.Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan kuitansi.
f.Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan dilengkapi: IjSPK. ... D:\SK 20111SK Pedoman Pengeli^aan Anoflarai 2011 Riud Ootitoc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL 1) SPK (Surat Perintah Kerja); 2) Berita acara penyelesaian pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan penyelesaian hasil pekerjaan, dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran; 3) Kuitansi yang ditandatangani oleh PPK; 4) Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak; 5) Jaminan Bank jika diperlukan; 6) Semua berita acara rapat yang dilakukan selama proses pengadaan.
g.Pembelian konsumsi harus disertai daftar undangan;
h.Semua pengadaan barang dan jasa dikenakan pajak-pajak yang berlaku kecuali ada surat pembebasan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. B. Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Salah satu instrumen evaluasi yang dipakai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 adalah pengawasan melekat. Penga^vasan melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis; segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Unsur-unsur. ... D:\SK 2011\SK PetJoman PengeMaan Anggaran 2D11 Final BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL Unsur-unsur pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang secara bersama-sama dilaksanakan dalam mencapai tujuan pengawasan melekat meliputi pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan evaluasi intern. Pemantauan adalah rangkaian tindakan yang mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui sedini mungkin kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilihat dari kebijaksanaan maupun program yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan antara hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan/disepakati serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana. Tujuan pengawasan melekat dalam bidang keuangan dan perlengkapan adalah untuk memeriksa kebenaran formal dan material. Bila terdapat kesalahan atau penyimpangan segera dilakukan tindakan korektif. Pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan Badan Standardisasi Nasional wajib dilakukan pada semua Jajaran dalam lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Pelaksanaan pengawasan melekat dilakukan secara terus menerus dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran pengawasan melekat adalah:
1.Pengelolaan Keuangan:
2.Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3.Realisasi penerimaan
4.Realisasi pengeluaran
5.Penatausahaan Keuangan
6.Pertanggungjawaban
7.Pemeriksaan Kas Intern setiap 3 bulan sekali
8.Pengelolaan. ... D'.^K 20111SK Psdonuo Pengelotaan Anggaran 2011 Rnd doc-Ooc BSISO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
8.Pengelolaan Perlengkapan:
9.Data Perlengkapan
10.Dokumen
11.Prosedur
12.Pengelolaan Kegiatan
13.Proposal
14.SK Panitia/Komite/Kelompok Kerja
15.Supervisi pelaksanaan.
16.Disiplin Kepegawaian BAB VI. D:^K 20n\SK Pedoman Pengelofaan Anggaran 2011 Final doc.doc Bsiy) BADAN STANDARDISASI NASIONAL - 77" KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADI LAMPIRAN II. 2D11^K Pedoman Pengelolasn Anggaran 2011 Fmaldoc,(ioe BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL LAMPIRAN 11 PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL: 19 September 2011 BSN) PERMOHONAN UANG MUKA No Dok: F-1-1 Revisi 0 Terbit 20-12-2010 Halaman Lampiran 01 No. /PPK - XX - Pusat/Biro /Bulan/Tahun Jenis Kegiatan Komponen/Kode Output/ Kode Kegiatan Nasional/ Kode Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Biaya Terbilang Rincian (bila lidak cukup dapat dilampirkarC\ No. Uraian Pengeluaran Satuan Jumlah Dana Realisasi Volume Rp UP LS Total Biaya Rp - Menyetujui: Yang mengajukaii : Pejabat Pembuat Komitmen, Penanggung Jawab Kegiatan, Tanggal: Tanggal: Catatan Proses Tgl. Terima Paraf Tgl. Selesai Parat BPP Pejabat /Panitia Pengadaan Panitia Penerimaan KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADI D:\SK 201 tiSX Peiloman PengeMaan Anggaw 20(1 Rnal doe.doe 0siy) BADAN STANDARDISASl NASIONAL LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 SSN) CHECK LIST PERTANGGUNOJAWABAN No Dok: F-1-2 Revisi 0 Terbit 20-12-2010 Halaman Lampiran 02 CHECK LIST PERTANGGUNGJAWABAN CATATAN Nama/Kode Kegiatan 1 SPJ PEiUALANAN DINAS DN / IN *) PI P2 Cek Kelenqkapan Dokumen : SuratTugas SP Sekneg. Untuk LN Surat SPPD dan PPK (lembar 1 dan 2) Daftar Pengeluaran Rill unluk DN Rindan SPPD Rampung beserta buktinya (kuitansi hotel, tiket, boarding pas, dan Airport tax) untuk DN Kuitansi dan Tiket untuk LN 2 SPJ KONSUMSI/PAKET MEETING/PENCETAKAN/ATK DLL.(MELALUI UP)*) PI P2 Cek Kelenqkapan Dokumen : Surat Penawaran (dlataslOjt) Negosiasi Harga (diatas lOjt) SPK (Surat Perintah Kerja)(diatas lOjt) BAST (Berita Acara Serah Terima)(diatas lOjl) Kuitansi bermaterai(3000 diatas Rp. 250 rb dan 6000 s/d 1 jt. keatas) Daftar Hadir untuk konsumsi. paket meeting NPWP & Faktur Pajak beserta SSP yang ditandatangani oleh pihak ketiga (diatas 1 it) Faktur dan Bukti setor pajak yang telah ditegalisir oleh pejabat yang berwenang 3 SPJ HONOR/UANG KERJA KONSINYIR/NARASUMBER/PEMBICARA/TIM/PANITIA)'} PI P2 Cek Kelenqkapan Dokumen : Surat Undangan untuk konsinyir/rapat/Narasumber SK (Surat Keputusan) untuk Tim/paniliaAJang Kerja Konsiyering Kuitansi / daftar Honor/Uang Kerja ttd lengkap Agenda Acara Bukti Setoran Pajak (SSP) yang telah tiilegallsir oleh pejabat yang berwenang 1 PI = Staff Pengelola dan BPP P2 = Verivikasi Pejabat Penguji SPP, Tgl. Tgl. Ket: PI -Penguji 1 P2 -Penguji 2 KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL, BAMBANG SETIADI D;^ 201 t\SK Pedoman Pengelolaar Anggaran 2011 Final docdoc fiSN) BADAN STANDARDtSASl NASIONAL LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 BSN CHECK LIST »■% PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN BARANG & jASA No Dok Revisi Terbit Halaman CHECK LIST PERTANGGUNGJAWABAN Nama/Kode Kegiatan
1.SPJ Pengadaan Melalui lelang Umum P1 P2 Kegiatan Catalan Pengumuman (Media elektronik, Papan Pengumuman) Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Berita Acara Penjelasan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran (Jaminan Penawaran) Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Berita Acara Evaluasi Teknis Berita Acara Koreksi Aritmatik Berita Acara Administrasi Berita Acara Klarifikasi Dokumen Administrasi Berita Acara Hasil Leiang Surat Penetapan Pemenang Surat Penunjukkan Penyedia Barang Kontrak Jaminan Peiaksanaan Laporan Hasil Peiaksanaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran O:\SK 20t1t5K Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Rnal iloc.doc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2.SPJ Pengadaan Melalui lelang Sederhana P1 P2 Kegiatan Catatan Pengumuman (Papan Pengumuman dan Web BSN ) Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Berita Acara Penjelasan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran (Jaminan Penawaran) Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Berita Acara Evaluasi Teknis Berita Acara Koreksi Aritmatik Berita Acara Administrasi Berita Acara Kiarifikasi Dokumen Administrasi Berita Acara Hasil Lelang Surat Penetapan Pemenang Surat Penunjukkan Penyedia Barang Kontrak Laporan Hasil Pelaksanaan Pekeijaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran
3.SPJ Pengadaan Langsung P1 P2 Kegiatan Catalan Berita Acara SURVEI HARGA PASAR Undangan Permintaan Penawaran Harga Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Berita Acara Evaluasi, Kiarifikasi dan Negostasi Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Surat Penyampaian Penentapan Pemenang kepada PPK Surat Perintah Melaksanakan Kerja(SPMK) Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran D:\SK 2011\SK Pedoman Pengeldaan Anggeran 20t 1 Final(kx.doc BSN^ BADAN STANDARDISASl NASIONAL
4.SPJ Pengadaan Melalui Seleksi Umum P1 P2 Kegiatan Catatan Pengumuman (Media elektronik, Papan Pengumuman dan Web BSN) Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Berita Acara Hasil Prakualifikasi Pengumuman Peringkat Teknis Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pendaftaran /Pengambilan Dokumen Pemilihan Berita Acara Penjelasan Berita Acara Pembukaan Sampul 1 Berita Acara Evafuasi Teknis dan Administrasi Undanqan Untuk Pembukaan Sampul II Berita Acara Koreksi Aritmatik Berita Acara Evaluasl Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya Berita Acara Hasil Seleksi Umum Surat Penetapan Pemenang Seleksi Umum Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Kontrak Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran
5.SPJ Pengadaan Melalui Seleksi Langsung P1 P2 Kegiatan Catatan Pengumuman (Papan Pengumuman dan Web BSN) Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Berita Acara Hasil Prakualifikasi Pengumuman Peringkat Teknis Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pendaftaran /Pengambilan Dokumen Pemilihan Berita Acara Penielasan Berita Acara Pembukaan Sampul 1 Berita Acara Evaluasi Teknis dan Administrasi Undangan Untuk Pembukaan Sampul II Berita Acara Koreksi Aritmatik Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya Berita Acara Hasil Seleksi Umum Surat Penetapan Pemenang Seleksi Umum Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Surat Penuniukkan Penyedia Jasa Kontrak Laporan Hasil Pelaksanaan Pekeriaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran D:^K 20111SK Pedoman PengeMaan Aflggaran 2011 Final doc.doc fisrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
6.SPJ Pengadaan Melalui Penunjukkan langsung Sewa Ruang/Hotel P1 P2 Kegiatan Catatan Berita Acara Hasil Prakualifikasi Undangan Penjelasan Aanwidjing dan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Prakualifikasi Berita Acara Penjelasan Berita Acara Pembukaan Penawaran Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung Surat Penetapan Penunjukan Langsung Surat Penunjukkan Langsung darl PPK SPK/Kontrak Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran P1 = ULP dan Staff Pengelola P2 = Verifikasi Tgi Pejabat Penguji SPP, tgl Ket: P1 =Penguji 1 P2 =Penguji 2 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADI D;£K 2011\SK Pedoman PengelolaBn Anggaran 2011 Final dociloc BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR : 12Tahun2011 TANGGAL : 19 September 2011 Format SPTB SPM-GU SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor: (1) 1 Kode Satuan Kerja (2) 2 Kode Satuan Kerja (3) 3 Tanggal / No. DlPA : (4) Klasifikasi 4 Anggaran ....(5)/...(6)/....(7)/ (8)/....(9) / (10) Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama