DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Indonesia, Badan Standardisasi Nasional

Ringkasan

Peraturan Kepala Badan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup desain penyelenggaraan SPIP, sasaran desain penyelenggaraan SPIP, desain penyelenggaraan SPIP dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan pengintegrasian penyelenggaraan Sis tern Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu desain penyelenggaraan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.Undang-Undang .... BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7.Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
8.Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/PER/BSN/7 /2006;
9.Peraturan. .. . BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
9.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687 /K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN STANDARDISASI NASIONAL Penerapan konsep kendali melekat (soft controij secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60 Tahun 2008).

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini, yang dimaksud dengan:

1.Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Desain Penyelenggaraan SPIP adalah kerangka bentuk atau rancangan proses pengin tegrasian an tar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkret penyelenggaraan SPIP.
2.Level Entitas Penyelenggaraan SPIP yang selanjutnya disebut Level Entitas adalah Penyelenggaraan SPIP pada unit eselon I dan eselon II yang meliputi aspek strategis dan organisasional. 3.Level. ... BADAN STANDARDISASI NASIONAL
3.Level Aktivitas Penyelenggaraan SPIP yang selanjutnya disebut Level Aktivitas adalah Penyelenggaraan SPIP pada tingkatan aktivitas yang berkaitan dengan aspek operasional.
4.Aspek Strategis adalah aspek yang menjadi tanggung jawab Kepala Badan Standardisasi Nasional.
5.Aspek Organisasional adalah aspek yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab eselon I dan eselon II.
6.Aspek Operasional adalah aspek pada tingkat kegiatan operasional.
7.Tujuan Jangka Pendek Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan SPIP yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 tahun.
8.Tujuan Jangka Menengah Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan SPIP yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
9.Kegiatan Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.
10.Unit Kerja adalah unit kerja Eselon II. BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN STANDARDISASI NASIONAL Strategi penyelenggaraan SPIP berisi peny1apan persyaratan se belum rencana penyelenggaraan SPIP dioperasionalkan. Untuk itu, bab ini menguraikan bagaimana membangun kepedulian dari setiap personel tentang peran BSN sebagai organisasi, amanat penerapan SPIP, penetapan dan perumusan tujuan SPIP bagi BSN, penetapan tahapan BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL pengembangan SPIP, penetapan unit kerja yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, serta peta strategis untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

Pasal 2

(1)Desain Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk:
1. a.mengintegrasikan rencana pengembangan SPIP di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sesua1 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. b.memberikan gambaran tentang strategi penerapan SPIP;
3. c.mempercepat Penyelenggaraan SPIP;
4. d.menjadikan aktivitas pengembangan terarah dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan SPIP.
(2)Ruang lingkup Desain Penyelenggaraan SPIP terdiri atas penyelenggaraan SPIP pada Level Entitas dan Level Aktivitas.
1. a.penyiapan prakondisi rencana penerapan SPIP disertai analisis lingkungan dan rencana kerja;
2. b.rencana pengembangan SPIP;
3. c.tahap-tahap pengembangan detil SPIP; d.identifikasi. ... BADAN STANDARDISASI NASIONAL
4. d.identifikasi tentang tahap-tahap pengembangan SPIP dan unit kerja yang akan mengembangkan SPIP;
5. e.dasar perencanaan dan penganggaran Penyelenggaraan SPIP;

BAB IV

DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 4

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas Unit Kerja serta rencana anggaran.

Pasal 5

Unsur-unsur SPIP terdiri dari:

a.Lingkungan Pengendalian;
b.Penilaian Resiko;
c.Kegiatan Pengendalian;
d.lnformasi dan Komunikasi; dan
e.Pemantauan Pengendalian Intern Pasal 6 SPIP diselenggarakan dengan mengin tegrasikan unsur- unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 7

Para penanggung jawab kegiatan wajib memahami tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 8

(l) Pimpinan Unit Kerja merumuskan tujuan SPIP sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Unit Kerja. (a) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan rumusan tujuan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional berdasarkan persetujuan dari Eselon I Unit Kerja. tG} Tujuan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka menengah dan jangka pendek dengan menyesuaikan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 9

Rencana kerja penyelenggaraan SPIP didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 0 BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 10

( 1) Rencana kerja penyelenggaraan SPIP didasarkan pada unsur Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

(2)Penilaian unsur Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek- aspek dalam Lingkungan Pengendalian yang berpengaruh dalam penilaian risiko.
(3)Penilaian unsur Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara o byektif.

Pasal 11

(1)Rencana kerja penyelenggaraan SPIP didasarkan pada unsur penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
(2)Pimpinan unit kerja wajib melakukan penilaian risiko pada Level Entitas dan Level Aktivitas.
(3)Penilaian risiko mencakup identifikasi dan analisis risiko.
(4)Identifikasi dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan metodologi yang sesuai dengan karakteristik kegiatan utama Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 12

( 1) Rencana kerja penyelenggaraan SPIP didasarkan pada unsur kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.

(2)Kegiatan .... BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(2)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menindaklanjuti hasil Penilaian unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan hasil penilaian resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(3)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat.
(4)Kegiatan pengendalian dilakukan untuk membantu pimpinan unit kerja memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah diiden tifikasi selama penilaian risiko.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…