Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2011
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
4286);
BSN) BADAN STANDARDISASl NASIONAL
4355);
4400);
BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
fisno BADAN STANDARDISASl NASiONAL 16, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Standar Operasioned Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman yang wajib diacu dalam Pengelolaan Penerimaan Negsira Bukan Pajak di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 98.A/PER/BSN/8/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3. BsrO BADAN STANDARDISASl NASIONAL
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011 KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL. BAMBANG SETIADI LAMPIRAN. •4 t BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR : 7 Tahun 2011 TANGGAL : 11 Juli 2011 BAB I PENDAHULUAN
Dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang tersebut. Salah satu arah dan tujuan dari Undang-undang tersebut adalah dalam rangka kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetorannya ke Kas Negara. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat yang memiliki sumber PNBP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib melakukan upaya intensifikasi dalam menciptakan 1.' BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL sumber dan volume ke Kas Negara, serta dapat menggunakan kembali sebagian penerimaan tersebut atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi kepentingan lembaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan Sistem Standardisasi Nasional (SSN), BSN ditugaskan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan standardisasi nasional. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan keberterimaan produk nasional, mendorong produktivitas, daya guna produksi, dan menjamin mutu produk barang/jasa agar dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri, maka kegiatan utama BSN adalah melakukan pemantapan SSN melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), pengembangan penilaian kesesuaian dan peningkatan persepsi masyarakat terhadap standar. Terkait hal tersebut di atas, hingga saat ini BSN memiliki empat jenis pelayanan jasa standardisasi yang merupakan sumber PNBP, yaitu Jasa Pelatihan Standardisasi, Jasa Akreditasi, Jasa Informasi Standardisasi, dan Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank. Penjelasan singkat dari keempat jenis pelayanan jasa standardisasi tersebut adalah sebagai berikut: A, Jasa Pelatihan Standardisasi Standardisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholdei) dan perlu untuk terus dikembangkan. Salah satu upaya pengembangan standardisasi adalah melalui pendidikan standardisasi kepada masyarakat. BSN atau instansi teknis, baik secara bersamaan atau sendiri menyelenggarakan kegiatan tersebut melalui penyelenggaraan yang terkoordinasikan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di intemasional dengan maksud agar kegiatannya dapat diakui secara intemasional. Unit kerja yang terkait dengan jasa pendidikan standardisasi adalah Pusat Pendidikan dan Kemasyarakatan. i A' BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL B. Jasa Akreditasi Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal berupa pemberian, pemeliharaan, perpanjangsin, penundaan dan pencabutan Akreditasi lembaga-lembaga sertifikasi (yang antara lain mencakup sistem mutu, produk, personal, pelatihan, sistem manajemen lingkungan, sistem pengelolaan hutan lestari, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan keija), laboratorium penguji/kalibrasi, inspeksi teknis, yang menyatakan bahwa lembaga sertifikasi dan laboratorium dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu kegiatan standardisasi tertentu. Unit kerja yang terkait dengan jasa akreditasi ada dua pusat yaitu Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi. C. Jasa Informasi Standardisasi BSN sebagai lembaga acuan bagi kegiatan standar penilaian kesesuaian di Indonesia bertanggung jawab terhadap penyebarluasan informasi standardisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari program Kampanye Jaminan Mutu. Untuk itu, BSN melalui International Organization for Standardization Net Working (ISONET) Reference Point dan Enquiry Point Indonesia untuk TBT-WTO memberikan jasa informasi kepada masyarakat intemasional tentang standar, peraturan teknis, sistem penilaiein kesesuaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan standardisasi kepada pengguna di dalam negeri. Unit keija yang terkait dengan jasa informasi standardisasi adalah Pusat Informasi dan Dokumentasi. D. Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank Penomoran penerbitan kartu bank adalah kegiatan dari International Organization for Standardization (ISO) untuk melakukan pendaftaran dan memberi nomor identifikasi kapada institusi penerbit kartu bank dari berbagai Negara. Untuk memproses pendaftaran tersebut, sesuai dengan standar ISO 7812 part 2 disebutkan bahwa penerbitan kartu Bsiy) BADAN STANDARDISASI NASiONAL bank dapat mengajukan pendaftaran kepada Sponsoring Authorities. Dalam hal ini institusi yang dapat bertindak sebagai Sponsoring Authorities adalah Badan Standardisasi Nasional selaku anggota ISO. Sponsoring Authorities kemudian akan memproses pendaftaran institusi penerbit kartu bank tersebut kepada Registration Authorities yang dalam hal ini oleh ISO telah menunjuk Asosiasi Bank Ameiika (ABA) untuk menangani pendaftaran dan penomoran institusi penerbit kartu bank. Unit kerja yang terkait dengan jasa permohonan nomor identifikasi bank adalah Pusat Kerjasama Standar. Sebagai dasar untuk penetapan atas tarif pelayanan jasa yang diberikan kepada konsumen, Badan Standardisasi Nasional telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur daiam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan PNBP yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur pengelolaan PNBP di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
'« , > ' BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL
r t • BSN^ BADAN STANDARDiSASI NASIONAL
) ^ BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1. JASA PELATIHAN STANDARDISASI Atasan Langsung Bendahara Penerima Bendahara Penenma NFORMASPemohon informasi pelatihan standardisasi menghubungiPusat Layanan Pelatihan Standardisasi di Pusat Pendidikan danPelatihan Masyarakat - BSNGd. Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto Blok iV, Lantai 3. Telp :021 5747043/44 Pst. 270, Fax :021 5747045, E- mail ; diklat@bsn.go.id, Website: www.bsn.go.id KONFIRMASI/ KLARIFIKASI- Pemohon Pelatihan yang ingin mendaftar seminar/lokakaryadapat mengajukan permohonan kepada Pusat LayananPelatihan. Selanjutnya Petugas Layanan Pelatihan akanmembetikan informasi dan menerima pendaftaran peserta sertapemberitahuan besamya biaya seminar/ lokakarya.- Pemohon Pelatihan yang teiah melakukan pendaftaran dimintamembayar biaya seminar/ lokakarya ke Rekening BendaharaPenerima BSN.- Petugas Penatausahaan Layanan melakukan pencatatanlayanan berdasarkan data pendaftaran peserta seminar.- Untuk Pemohon Pelatihan yang menginginkan in-housetraining dapat mengajukan permohonan kepada Pusat LayananPelatihan. Selanjutnya Petugas Layanan Pelatihan mengecekketersediaan silabus/materi dan instruktur terkait inhousetraining yang diinginkan Pemohon Pelatihan. Apabiia tidaktersedia atau tidak dapat dipenuhi oleh Pusat LayananPelatihan, maka akan diinformasikan kepada PemohonPelatihan. Apabiia tersedia dan disetujui untuk diiaksanakan,maka akan diiakukan penandatanganan kontrak antara keduabeiah pihak.- Selanjutnya Pemohon Pelatihan diminta membayar biayapelatihan ke Rekening Bendahara Penerima BSN.- Petugas Penatausahaan Layanan melakukan pencatatanlayanan berdasarkan data Pemohon Pelatihan yang telahmeiakukan kontrak peiatihan.• Apabiia Pemohon Pelatihan menginginkan pelatihan reguler, maka Petugas Layanan Pelatihan akan memberikan informasisyarat dan aturan pelatihan reguler serta form pendaftaran(sesuai form F-38-9-1) untuk diisi dan dikembalikan besertabukti pembayaran uang muka pelatihan (agenda dan formulir pendaftaran dapat di download di website BSN).- Petugas Layanan Pelatihan akan mendata pemohon pelatihanyang telah mengembalikan form pendaftaran dan membayarbiaya uang muka peiatihan. Pemohon Pelatihan Standardisasi Pusat Layanan Pelatihan Petugas Penatausahaan Layanan Petugas Layanan Pelatihan Permohonan Pelatihan Pemberitahuan informasi dan penerimaan Seminar/Lokakarya Pendaftaran Seminar/ Pendaton pesertaSeminar/Lokakarya Penatausahaan iayanan Lokakarya Rekonsilas! j/Pembayaran Pembentahuaninformasi umum inhousetraining Pengecekan "sjersedia silabus/materi & instruktur permohonan PPK/ BPP/ Petugas SPM informasi persetujuandan kontrak Persetujuan atas permintaan pelab'han dan penandatanganan kontrak A-JPembayaran .Ya Pendaftaran pelafihan Pemberitahuan informasiumum & pemberian form pendaftaran Pendataan pemohon Pembayaran Penatausahaan layanan Rekonsilasr Bagian Administrasi Pendapatan Bank Persepsi/ Kas Negara NO URAIAN - Sebelum dilaksanakannya pelatihan reguler, kepada PemohonPelatihan akan dikirimkan undangan pelatihan danpemberitahuan biaya pelatihan yang harus dibayar sertakonfirmasi kehadiran dalam pelatihan.- Apabila setuju untuk Ikut dan hadir dalam pelatihan, makaPeserta Pelatihan diminta meiakukan peiunasan pembayaranpelatihan ke Rekening Bendahara Penerima BSN.- Petugas Penatausahaan Layanan meiakukan pencatatanlayanan berdasarkan data peserta pelatihan yang telahkonfirmasi.PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN- Pemohon Pelatihan membayar biaya pelatihan (sesuai tarif PP No.62 Th. 2007)ke Rekening Bendahara Penerima BSN. Biaya pelatihan dapat dibayar LS atau Transfer:- Pemohon Pelatihan membuat surat pernyataan pembayaran LS yang ditandatangani pejabat yang benwenangke Pusat Layanan Pelatihan cq. Bendahara Penerima sebeiumpelaksanaan pelatihan yang ditandatangani Pejabat PembuatKomitmen di tempat pemohon serta diketahui pimpinan institusipemohon,seianjutnya Bendahara Penerima menerbitkan SPP-S(Surat Pelaksanaan Pekerjaan Sementara) rangkap 3 untuk pengajuan PUM atau pada saat pertanggungjawaban layanan(lembar 1 untuk Pusat Layanan, lembar 2 & 3 untuk arsip Bendahara Penerima). Khusus untuk pembayaran LS, pesertadiklat dapat mengikuti diklat sebelum LS diproses di KPPN.- Transfer: Ditransfer ke Rek. Bendahara Penerima BSN.Bukti pembayaran disampaikan ke Pusat Layanan Pelatihan.PENATAUSAHAAN LAYANAN- Pusat Layanan Pelatihan menyerahkan data peserta pelatihandan bukti transfer sebelum pelaksanaan pelatihan (untuk pelatihan reguler pada saat pelaksanaan pelatihan) kepada Bendahara Penerima untuk dibuatkan kwitansi rangkap 3(lembar 1&2 untuk Pemohon Pelatihan; dan lembar 3 untukarsip dan dibukukan di Bendahara Penerima).- Bendahara Penerima menyelenggarakan pembukuan sesuaiPerdirjen Perbendaharaan PER-47/PB/2Q09. Apabila kurang bayar dan yang ditagihkan, maka Petugas Layanan Pelatihanakan mengkonfirmasi kepada Pemohon Pelatihan untukmeiakukan peiunasan. Namun apabila terjadi lebih bayar dariyang ditagihkan, maka Petugas Layanan Pelatihan akanmengkonfirmasi kepada Pemohon Pelatihan untuk menjadikankelebihan tersebut sebagai uang muka untuk kegiatanseianjutnya.- Setiap bulan Bendahara Penerima meiakukan rekonsilasidengan pembukuan layanan pelatihan. Pemohon Pelatihan Standardlsasi Pusat Layanan Pelatihan Baglan Admlnlstras!Pendapatan Bank Persepsi/ Kas Negara PPK/BPP/ Petugas SPM Petugas Penatausahaan Layanan Atasan Langsung Bendahara Penerima Petugas Layanan Pelatihan Bendahara Penerima Undangan Penglriman undangan pelabhan pelabhan 0 Konfirmasikehadiran Pendataan pesertapelabhan yang telah konfirmasi Penatausahaan layanan Pemt)ayatan ke Rek.Bendahara Penerima Pemyataan pembayaran LS Penerbitan SPP-S Proses LSke Penenmaan SP2D SPP-S 1 Transfer Penenmaan transfer Menenma bukti pembayaran Penenmaan data peserta pelatihan dan bukti pembayaran Rekonsilasi Peiunasan kurang bayar Pembukuan Bendahara Penerima sesua Pengecekan dgRM Konnrmasi Buku Kas Umum Persetujuan Uang Muka BukuPembantuLainnya BukuPembantuKas Piutang - BPLainnya Pembuatan Kvritansi Kwitansi 1 Pendapatan ||ditenma Uang Muka -BP Lainnya dimuka > NO101112 URAIAN Selanjutnya atas dasar kwitansi(uang muka maupunpelunasan), Bendahara Penerima menerbitkan SPP (Surat Pelaksanaan Peketjaan) rangkap 3: - lembar 1&2 diserahkan ke Petugas Pembukuan Layanan diarsip lembar 2 dan selanjutnya lembar 1 didistribusikan ke Petugas Layanan Pelatihan. Lembar 3 untuk arsip Bendahara Penerima.- Setlap akhir Semester I dan II, apabila terdapat layanan yangbelum dilaksanakan tap! telah dilunasi pembayarannya, pusat layanan melaporkan ke ALBP untuk selanjutnya dicatat sebagaiPendapatan Ditangguhkan pada pelaporan SALPROSES PELAKSANAAN LAYANAN- Penanggungjawab Layanan Pelatihan akan mengajukanPermohonan Uang Muka(PUM)dengan melamplrkan SPP/SPP-S lembar 1 dan/atau melamplrkan data peserta pelatihan(untuk pelatihan regular) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komltmen) untuk pelaksanaan pelatihan. - Peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan akandiberikan sertifikat pelatihan (regular dan in house training).PENYETORAN KE KAS NEGARABendahara Penerima setiap minggu menyetorkan penerimaan diRekening Bendahara Penerima ke Kas Negara dengan mengajukan pencairan cheque ke Bank Persepsi atas persetujuan Atasan Langsung Bendahara Penerima(ALBP)- Selanjutnya Bendahara Penerima menyiapkan SSBP (SuratSetoran Bukan Pajak) untuk penyetoran penerimaan ke KasNegara melalul Bank Persepsi dan melakukan pencatatan atasbukti SSBP yang telah disetorkan ke Kas Negara- Fotocopy bukti SSBP yang telah disetor ke Kas Negara selanjutnya divalidasi ke KPPN sebagai dasar pengajuan anggaran pelaksanaan layanan oleh Petugas SPMPELAPORAN- Bendahara Penerima menyampalkan laporan ke ALBP danLPJ ke KPPN setiap bulan.- Selanjutnya atas laporan Bendahara Penerima, ALBP membuat laporan bulanan kepada KPA.- Setiap triwulan ALBP membuat laporan triwulan ke MenteriKeuangan.- Kepaia Pusat Layanan UN membuat laporan layanan jasa UNyang ditujukan kepada Deputi dan Sestama serta ditembuskanke Biro PKT dan ALBP. Pemohon Pelatihan Standardisasl Bank Persepsi/ Kas Negara Pusat Layanan Pelatihan Bagian Administrasi Pendapatan PPK/ BPP/ Petugas SPM Petugas Penatausahaan Layanan Atasan Langsung Bendahara Penerima Bendahara Penenma Petugas Layanan Pelatihan Persetiguan SPP Penerbitan Belum dilaksanakan diakhir Semester Pendapatan Persetujuan PUM Pengajuan PUM kePPK Pelaksanaan PelatihanPemtienan Serbnkatpelabhan sertihkat Pencairan cheque ke Persetujuan Pencairan Cheque Bank Persepsi SSBP yang telahdivalidasi KPPN k Persepsi J PenyetoranSSBP ke Kas SSBP-Buku Pemt)antu Lainnya Laporan bulanan Laporan bulanan keKPA ke KPPN dan Laporan tnwulan keMenteri Keuangan Laporan layanan Jasa 2. JASAAKREDITASI NO URAIAN Pemohon Akreditasi Pusat Layanan Akreditasi Sekretariat KAN/ Petugas Layanan Akreditasi Petugas Penatausahaan Layanan PPK/BPP/ Petugas SPM Baglan AdminlstrasI Pendapatan Bendahara Penerima Atasan LangsungBend. Penenma Bank Persepsi/Kas Negara Pemohon akreditasi KAN yang mencakup permohonan awal,re-akredltasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi,dapat menghubungi sekretariat:Untuk permohonan akreditasi laboratorium dan lembagainspeksi ke;Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga inspeksiGd. Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto Blok IV, Lantai 4, Telp. 021-5747043/44 Pswt. 253(Rere), Fax:021- 57902948, Website: www.bsn.go.id Untuk pemohon akreditasi lembaga sertifikasi ke:Pusat Akreditasi Lembaoa SertiflkasiGd. Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto Blok IV, Lantai 4,Telp. 021-5747043/44 Pswt. 307(Ditha), Fax:021- 57902948, Website: www.bsn.go.id (Permohonan \ Akreditasi Awal r Laboratorium & Lembaga inspeksi PALU Lembaga Sertifikasi PALS PERMOHONAN AKREDITASI- Pemohon akreditasi/ Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) akan mendapatkan dokumen serta formulir permohonanakreditasi yang relevan dari Sekretariat KAN atau dapatdidownload di website www.bsn.go.id.- Sekretariat KAN mengirimkan surat tagihan pembayaranbiaya permohonan akreditasi. Penginformasian akreditasi, pemberian dokumen dan formuiir permohonan,sertapenetapan biaya permohonan Tembusan /Penatausahaan / ^ layanan / ^ — ' Rekonsiiasi Penetapan biaya permohonan - Pengembalian formulir permohonan akreditasi yang telahdiisi lengkap dan dokumen yang dibutuhkan serta telahmelunasi biaya permohonan akreditasi (saiinan bukti pembayaran dilampirkan pada permohonan) kepada Sekretariat KAN.- Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan bukti transfer permohonan akreditasi, selanjutnya menyerahkan saiinan tagihan dan bukti transfer keBendahara Penerima. Pengisian formuiir Menerima formulir permohonan akreditasi beserta bukti pembayaran Tembusan Sekretariat KAN meiakukan audit kelayakan/ tinjauan permohonan untuk memeriksa kelengkapan dankemampuan dalam melaksanakan jasa akreditasi yangdiminta. Permohonan akreditasi hanya berlaku selama 1tahun setelah dokumen diterima. Jika hasil audit kelayakantidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun, maka permohonandinyatakan gugur dan biaya permohonan yang telahdibayarkan tidak dapat ditarik.- Bila LPK memerlukan pra-asesmen (bersifat sukarela), dapat mengajukan permohonan pra-asesmen ke KAN.- KAN akan menindaklanjuti permohonan tersebut denganmenginformasikan tim asesmen dan waktu pelaksanaanserta penetapan biaya pra-asesmen. Pelaksanaan pra- asesmen dilakukan oleh personal yang ditunjuk oleh KAN.- Biaya pra-asesmen ditransfer ke Rek. Bendahara Penerima(bukti pembayaran disampaikan ke Sekretariat KAN).- Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan danbukti transfer pra-asesmen, selanjutnya menyerahkan saiinan tagihan dan bukti transfer ke Bendahara Penerima Pembayaran Pelaksanaan Audit Kelayakan TidalO"^ Pemeriksaan € Bukti pembayaran pemiohonan Pra- asesmen Pembayaran>^ Pemberitahuan tim asesmen, waktu pelaksanaan, dan penetapan biaya Menerima bukti bayar PengajuajL^UM Pelaksanaan Pra-asesmen Tembusan Penatausahaan layanan / Retonsiiasi Penet^an biaya pra-asesmenTembusan Bukb' pembayaran ) NO URAIAN Pemohon AkreditasI Pengauan PUM Persetujuantim & waktu Pengajuan PUM Pusat Layanan Akreditasi Sekretariat KAN/ Petugas Layanan Akreditasi Petugas Penatausahaan Layanan PPK/ BPP/ Petugas SPM Bagian Admlnlstrasi Pendapatan Bendahara Penerima Atasan LangsungBend. Penerima Bank Persepsi/Kas Negara ASESMEN AWAL/ RE-ASESMEN- Audit Kecukupan dilakukan setelah tahap 4 dlialui, yaitupemeriksaan dokumentasi SIstem Manajemen Mutu LPKyang telah diserahkan ke Sekretariat KAN terhadapkesesuaiannya dengan persyaratan akreditasi. Apabiia hasilaudit kecukupan sudah dianggap lengkap, maka dilanjutkanke tahap Asesmen awai. Sebelum pelaksanaan akan diinformasikan tim asesmen, waktu pelaksanaan asesmen lapangan dan penetapan biaya asesmen.- LPK dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktupelaksanaan asesmen dengan alasan yang jelas.- Biaya asesmen harus dibayarkan ke Rek. BendaharaPenerima dan bukti diserahkan ke Sekretariat KAN.- Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan danbukti transfer asesmen awat/re-akreditasi, selanjutnya menyerahkan salinan tagihan dan bukti transfer keBendahara Penerima. Pelaksanaan Audit Kecukupan Pembayatan Pemberitatiuan b'm asesmen, waktu pelaksanaan dan penetapan biaya asesmen Tembusan Penatausahaan / ~ y layanan / 4 1 , f RekonsllasI Menerima bukti bayar Pelaksanaan Asesmen Lapangan •c B Tembusanukti pembayaran - Selain asesmen lapangan di LPK,dapat sekalian dilakukanpenyaksian asesmen (witness) di LPK(ada penetapan tim witness dan penagihan biaya witness) untuk bidangLembaga Sertifikasi, sedangkan untuk bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dapat sekalian dilakukan verifikasi lapangan di LPK(ada penetapan tim verifikasi lapangan danpenagihan biaya). Tindakan perbaikan Pelaporan dari Tim Asesmen Verifikasi /Witness oleti timasesmen - Laporan asesmen dari Tim asesmen akan dilakukanpengkajian oleh Panitia Teknis. Hasi! pertimbangan teknisoleh Panitia Teknis digunakan sebagai salah satupertimbangan teknis yang diberikan Sekjen KAN dalampengambilan keputusan oleh Konsil Akreditasi. KonsilAkreditasi menetapkan memberikan atau tidak memberikanakreditasi kepada LPK.- Sertifikat akreditasi yang diterbitkan disertai Lampiranrincian ruang lingkup akreditasi dan berlaku 4 tahun sejak tanggal ditetapkan.LPK diharuskan membayar iuran tahunansebanyak 4 kali selama 4 tahun masa akreditasi LPK. Penagihan iuran tahunan pertama dilakukan setelahkeputusan akreditasi. Rapat Panitia Teknis (Panlek) Rapat Konsil KAN ^^rtifikat Akreditasi^ Pemberian Sertifikat Akreditasi SURVAILEN DAN IURAN- Selama 4 tahun masa akreditasi, KAN akan melaksanakan Survailen yang teijadwai sebanyak 2 kali. Namun dapatditambah Survailen tidak rutin/tidak teijadwai apabiiadiperlukan selama masa akreditasi. Sebelum pelaksanaanakan diinformasikan tim asesmen, waktu pelaksanaan dan penetapan biaya. LPK dapat mengajukan keberatan atas timdan waktu pelaksanaan survailen.- Biaya survailen harus dibayarkan ke Rek. BendaharaPenerima dan bukti diserahkan ke Sekretariat KAN.- Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan danbukti transfer survailen selanjutnya menyerahkan salinantagihan dan bukti transfer ke Bendahara Penerima.- Iuran tahunan ke-2 ditagihkan bersamaan denganpenagihan biaya surveilen ke-1. Iuran tahunan ke-3 & 4 ditagihkan bersamaan penagihan biaya surveilen ke-2. Persetujuantim & waktu Pembayaran^ Pemberitatiuan tim survailen, waktu pelaksanaan dan penetapan biaya survailen Penatausaliaan layanan Pengajuan PUM ^ Menerima bukti bayar i ~ Rekonsilasi TembujanPenetapan biaya survailen Pelaksanaan survailen lapangan Kepufajsan hasil survaSen TembusanBukfi pembayaran NO ) URAIAN Pemohon AkreditasI Permohonanbm&waktu Pembayaran Hasd Cross Fronber Pusat Layanan AkredHasI Sekretariat KAN/ Petugas Layanan Akreditasi Petugas Penatausahaan Layanan PPK/BPP/ Petugas SPM Bagian Administrasi Pendapatan Bendahara Penarima Atasan LangsungBend. Penerima Bank Persepsi/Kas Negara 10 CROSS FRONTIER- Cross frontier merupakan kegiatan keijasama akreditasiantar Badan akreditasi intemasional. Permohonan CrossFrontier ditujukan ke KAN (Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi) oleh salah satu badan akreditasi intemasional, setanjutnya KAN akan menginformasikan hai-hal yang terkaitpeiaksanaan Cross Frontier termasuk tim asesmen, waktu peiaksanaan, dan penetapan biaya Cross Frontier. - Biaya Cross Frontier dibayarkan oieh badan akreditasipemohon dan ditransfer ke Rekening Bendahara Penerima- Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan danbukti transfer cross frontier seianjutnya menyerahkan salinantagihan dan bukti transfer ke Bendahara Penerima. PemberHahuan bm asesmen, waktu peiaksanaan dan penetapan biaya Penatausahaan layanan Menerlma bukti bayarPeiaksanaan Cross Frontier T m RekonsilasI Tembasancross liontier w Pengsjuan FHJM Tembusan Bukti pembayaran UJI PROFISIENSI 1112 - Setiap tahun KAN (Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi) menyelenggarakan program UjiProfisiensi dengan menentukan contoh uji yang akandilakukan Uji Profisiensi. Keikutsertaan dalam program ujiprofisiensi adaiah wajib bagi iaboratorium yang teiahdiakreditasi.- Pembayaran biaya uji profisiensi ke Rekening BendaharaPenerima BSN (bukti pembayaran dikirim ke Sekretariat KAN dengan disertai identitas Laboratorium).- Petugas Penatausahaan Layanan mencatat identitaslaboratorium dan bukti transfer uji profisiensi seianjutnyamenyerahkan salinan identitas laboratorium dan buktitransfer ke Bendahara Penerima. ^ Pendaflaran ^ Pengisian formulir pendaflaran Pembayaran T Penyedlaan formulir pendateran uji ptofiaensi PENATAUSAHAAN LAYANAN Menerima bukti pembayaran & Identitas Laboratorium Penatausahaan layanan Peiaksanaan Uji Profisiensi Laporan UjiProfisiensi Biaya akreditasi dapat dibayar LS atau Transfer:- LS; Pemohon akreditasi membuat surat pemyataan pembayaran LS yang ditandatangani pejabat benn/enang kePusat Layanan Akreditasi cq. Bendahara Penerima,seianjutnya Bendahara Penerima menerbitkan SPP-S (Surat Peiaksanaan Pekeijaan Sementara) rangkap 3 untuk pengajuan UKD (iembar 1 untuk Pusat Layanan, lembar 2 & 3 untuk arsip Bendahara Penerima). Akreditasi/Survailensudah dapat diiaksanakan Pusat Layanan Akreditasi sesuaijadwal setelah diterbitkan SPP-S oleh Bendahara Penerima.Seianjutnya Pemohon Layanan Akreditasi baru memprosesdokumen LS ke KPPN hingga terbit SP2D. Copy SP2D dikirimkan ke Bendahara Penerima.- Transfer; Ditransfer ke Rek. Bendahara Penerima.Bukti pembayaran disampaikan ke Pusat LayananAkreditasi. Pembayaran ke RekBendahara Penerima Proses LS ke Transfer L^ I SPP-^ 1 |. Menerima bukti pembayaran Rekonsilasi Tembusan Bukti pembayaran & IdentitasLaboratoriumPemyataan pembayaran LS Penerbitan SPP-S Penenmaan SP2DPenenmaan transfer ) NO13141516 URAIAN - Pusat Layanan Akredltasi menyerahkan dokumenpenetapan biaya akredltasi dan buktl transfer kepadaBendahara Penerima untuk dibuatkan kuitansi rangkap 3(lembar 1&2 untuk Pemohon Akredltasi; dan lembar 3 untuk arsip Bendahara Penerima).- Bendahara Penerima menyelenggarakan pembukuansesual Perdiijen Perbendaharaan PER-47/PB/2009. Apablla kurang bayar dati yang ditaglhkan, maka Petugas LayananAkredltasi akan mengkonfirmasi kepada Pemohon Akredltasiuntuk melakukan pelunasan. Namun apablla teijadl leblhbayar daii yang ditaglhkan, maka Petugas LayananAkredltasi akan mengkonfirmasi kepada Pemohon Akredltasiuntuk menjadikan keleblhan tersebut sebagal uang mukauntuk keglatan selanjutnya. Setlap bulan Bendahara Penerima melakukan rekonsllasi dengan pembukuan layanan pelatihan.Selanjutnya atas dasar kwltansi, Bendahara Peneiimamenerbitkan SPP (Surat Pelaksanaan Pekeijaan) rangkap 3 (lembar 1&2 diserahkan ke Petugas pembukuan layananuntuk diarsip lembar 2 dan didlstribuslkan ke Petugas Layanan Akredltasi lembar 1 sebagal lampiran UKD; dan lembar 3 untuk arsIp Bendahara Penerima). - Setlap akhir Semester I dan II, apablla terdapat layananyang belum dilaksanakan tap! telah diiunasi pembayarannya, pusat layanan melaporkan ke ALBP untuk selanjutnyadicatat sebagal Pendapatan Ditangguhkan pada pelaporan SAI.- Pusat Layanan Akredltasi akan mengajukan UsulanKebutuhan Dana(UKD)dengan melampirkan SPP/ SPP-S kepada PPK (Pejabat Pembuat Komltmen) untuk blaya pelaksanaan layanan akredltasi(Asesmen, Sun/ailen, Cross Frontier, Ujl ProflslensI).PENYETORAN KE KAS NEGARABendahara Penerima setlap minggu menyetorkan penerimaan dl Rekening Bendahara Penerima ke Kas Negara dengan mengajukan pencairan cheque ke Bank Persepsi atas persetujuan ALBP Pemohon Akredltasi Bank Persepsi/Kas Negara Pusat Layanan Akredltasi Baglan Adminlstrasl Pendapatan PPK/ BPP/ Petugas SPM Atasan LangsungBend. Penerima Petugas Penatausahaan Layanan Bendahara Penenma Sekretanal KAN/ Petugas Layanan Akredltasi Penerimaan penetapanblayaAagihan dan tnikti pembayaran konsilasi Pelunasan kurang bayar z Pembukuan Bendahara Penerima Kurangbayar Kbnhrmasi Buku Kas Umum Lebfli 1^ bayar Persetujuan Uang Muka BukuPembantuKas BukuPembantuLainnya Piutang•BPLainnya Pembuatan Kwitansi Kwitansi 1 Uang Muka-BP Lainnya ditenma Persetujuan SPP Penerbitan SPP SPP 1 Belum dilaksanakan diakhir Semester Pendapatan ditangguhkan - SAI Persetujuan UKD Pengajuan UKD ke PPK Pelaksanaan layanan Akredltasidatabase Pencairan chequeke Bank Persepsi Persetujuan Pencairan Cheque NO URAIAN Pemohon Akredltasi Pusat Layanan Akredltasi ) Sekretariat KAN/ Petugas Layanan Akredltasi PeUjgas Penatausahaan Layanan PPK/BPP/ Petugas SPM Baglan AdmlnlstrasI Pendapatan Bendahara Penerima Bank Persepsi Negara Atasan LangsungBend. Penerima Bank Persepsi SSBP-Buku Pembantu lainnya Laporan bulanan keKPA Laporan triwulan keMenteri Keuangan - Selanjutnya Bendahara Penerima menyiapkan SSBP(SuratSetoran Bukan Pajak) untuk penyetoran penerimaan ke KasNegara melalui Bank Persepsi dan melakukan pencatatanatas buktl SSBP yang telah disetorkan ke Kas Negara.- Fotocopy buktl SSBP yang telah disetor ke Kas Negaraselanjutnya divalldasi ke KPPN sebagal dasar pengajuananggaran pelaksanaan layanan oleh Petugas SPM. SSBP yangtelah divalldasi PenyetoranSSBP ke Kas - Bendahara Penerima menyampalkan laporan ke ALBP danLPJ ke KPPN setlap bulan.- Selanjutnya atas laporan Bendahara Penerima, ALBP membuat laporan bulanan kepada KPA.- Setlap triwulan ALBP memtiuat laporan triwulan ke MenteriKeuangan.- Kepala Pusat Layanan UN membuat laporan layanan jasaUN yang ditujukan kepada Deputi dan Sestama serta ditembuskan ke Biro PKT dan ALBP. Laporen bulanan ke KPPN dan ALBP Laporan Layanan Jasa Catalan:Perhitungan cut-off pada akhir semester untuk:1 Akreditasi/re-akreditasi; pelaksanaan kegiatan dianggap selesai apabila telah dilaksanakan asesmen lapangan. 2 luran tahunan; perhitungan pembebanan iuran sejak tanggal sertifikat akredltasi diterbitkan adalah sebagal berikut:- Tanggal sertifikat akredltasi terbit sekitar tanggal 1-15, maka perhitungan dianggap masuk 1 (satu) bulan di tahun berjalan. - Tanggal sertifikat akredltasi terbit sekitar tanggal 16 - 31, maka perhitungan dianggap masuk 1 (satu) bulan di tahun berlkutnya. ) 3. JASAINFORMASI STANDAR NO URAIAN Pemohon Informasi Standar Pusat Layanan Informasi Standar Petugas Layanan Petugas Penatausahaan Layanan PPK/ BPP/ Petugas SPM Baglan AdmlnlstrasI Pendapatan Bendahara Penerima Atasan Langsung Bendahara Penerima Bank Persepsi /Kas Negara INFORMASIPemohon yang memeriukan Informasi standar bisamendapatkan layanan dengan:A. Datang Langsung: pembayaran jasa layanan langsung secara tunal ke Petugas Penatausahaan Layanan.B. Melalul Telepon/Fax/Email: pembayaran jasa layananmelalul Transfer/LS ke Rek. Bendahara Penerima BSN.Alamat: Perpustakaan dl Pusat Informasi dan DokumentasI Standardlsasl - BSNGd. Manggala Wanabaktl, Jl. Jend. Gatot Subroto Blok IV, Lantal 3. Wing C,Telepon:021 5747043/44 Pst.144(perpustakaan), Pst. 148(Informasi), Fax: 021 5747045, E-mail: doklnfo@bsn.go.ld. Website: www.bsn.go.ld Perpustakaan buka :Senln-Jumat, Jam 09:00-15:00 WIB Permohonan informasi standar ) DATANG LANGSUNGKONFIRMASI/ KLARIFIKASIPemohon Layanan datang langsung ke Perpustakaanmenghubungi Petugas Layanan untuk mendapatkan Informasidokumentasi standar dan mengisi Form Permintaan Dokumen(sesual form F-29-1-2)jlka hanya untuk dibaca dl perpustakaanatau menglsl Form Reproduksl Dokumen rangkap 3(sesualform F-29-1-3)jlka akan difotocopy/dlpesan untuk pembellanstandar aslng. Selanjutnya form yang telah diisi dikemballkan ke Petugas Layanan. Pemtreritahuan informasi Standar &pemlwrian form untuk diisi Petugas Layanan akan mengldentifikasi ketersedlaan dokumenyang dimlnta. Apabila dokumen standar yang dimlnta tersedia,maka Petugas Layanan:- menyerahkan dokumen standar kepada Pemohon Layananyang hanya Ingin membaca dl ruang Perpustakaan. Apabilatelah selesai dibaca dikemballkan ke Petugas Layanan.- membuat linclan blaya untuk maslng-masing dokumen sesualPP No.62 Th 2007 pada Form Reproduksl Dokumen bagi yangIngin menggandakan dokumen standar.PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN- Apabila Pemohon Layanan setuju blaya untuk mereproduksldokumen, maka Pemohon Layanan dapat melakukanpembayaran tunal kepada Petugas Penatausahaan Layanandengan menyerahkan form reproduksl dokumen.- Petugas Penatausahaan Layanan mengecek kebenaranjumlah blaya pada form reproduksl dokumen dan menerlmapembayaran tunal daii Pemohon Layanan. Selanjutnya Petugas Penatausahaan Layanan membuatkan kwitansi pembayarantunal rangkap 3: lembar 1 untuk Pemohon Layanan; tembar 2 untuk dicatat dan diarsip oleh Petugas PenatausahaanLayanan; dan lembar 3 diserahkan ke Bendahara Penerima (Form kwitansi untuk Petugas Penatausahaan Layanan telahdislapkan oleh Bendahara Penerima). DatanglangsungPengisian form tersedia Kontirmasi ketersedlaan Tersedia penggandaan dokumen ditiaca dl perpustakaan Menentukanrindan triaya Menenma dokumen standar Pengemlialian KonfirmasI blaya Kwitansi 3 Pembayaran tunai Pembuatan Kwitansi I^J^ke Bendahara Kwitansi 1 Penatausahaan RekonsllasI NO URAIAN PROSES PELAKSANAAN LAYANAN- Penanggungjawab Layanan Informasi Standar mengajukanPemnohonan Gang Muka(PUM)untuk uang muka pelaksanaanreproduksi dokumen standar(penggandaan SNI/ penggandaanstandar asing) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). - Proses reproduksi dokumen dilakukan setelah PemohonLayanan meiunasi pembayaran. Hasll reproduksi dokumendiserahkan ke Petugas Penatausahaan Layanan bersama formreproduksi dokumen rangkap 3.- Selanjutnya Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkandokumen standar serta kwitansi pelunasan pembayaran lembar kepada Pemohon Layanan. - Petugas Penatausahaan Layanan mengarsip kwitansi lembar2 dan Form reproduksi dokumen. MELALUl TELEPON/ FAX/ EMAILKONFIRMASI/ KLARIFIKASI- Pemohon Layanan yang meminta layanan reproduksidokumen mendapatkan konfirmasi ketersediaan dokumenbeserta rincian biaya (sesuai tarif PP No.62 Th 2007)dan ditambah biaya pengiriman (apabiia dokumen dikirimkan) melalui surat penawaran dari Pusat Layanan Informasi Standar(untuk pembeiian dokumen asli standar asing, harus menunggukonfirmasi harga dari penerbit standar biia informasi harga tidaktersedia di katalognya).).• Apabiia setuju, Pemohon Layanan membayar biaya ke Rekening Bendahara Penerima BSN.PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN- Pemohon Layanan membayar biaya reproduksi dokumen keRekening Bendahara Penerima BSN sesuai tarif PP No.62 Th 2007(Pemohon Layanan dapat membayar lunas ataumembayar Uang Muka untuk pemesanan standar dan dilunasisebelum serah terima dokumen standar).- Biaya reproduksi dokumen dapat dibayar LS atau Transfer:LS: Pemohon Layanan membuat surat pemyataan pembayaran LS yang ditandatangani pejabat yang benwenang ke PusatLayanan informasi Standar cq. Bendahara Penerima,selanjutnya Bendahara Penenma menerbitkan SPP-S (Surat Pelaksanaan Pekeijaan Sementara) rangkap 3 untuk pengajuan UKD atau pertanggungjawaban layanan (lembar 1 untuk Petugas Layanan, lembar 2&3 untuk arsip Bendahara Penerima). Dokumen standar sudah dapat diterima PemohonLayanan setelah diterbitkan SPP-S oleh Bendahara Penerima.Selanjutnya Pemohon Layanan memproses dokumen LS keKPPN hingga terbit SP2D. Copy SP2D dikirimkan ke Bendahara Penerima.Transfer Ditransfer ke Rek. Bendahara Penerima BSN.- Bukti transfer disampaikan ke Pusat Layanan Informasidengan mencantumkan nomor penawaran. Pemohon Informasi Standar Pusat Layanan Informasi Standar Baglan Administrasi Pendapatan PPK/BPP/ Petugas SPM Petugas Penatausahaan Layanan Atasan langsung Bendahara Penerima Petugas Layanan Bendahara Penerima Proses reproduksi dokumen Hasil roprodutei dokumen Pengapian PUM kePPK Persetujuan PUM Penyerahan has!! reproduksi dokumen Dokumen Standar LewatTeip/Fax/Email ketersediaan dokumen standar Konfirmasidokumen & biaya 0^ Pembayaran biaya (UM/Lunas) Pemyataan >ayLS Penerfoitan SPP-S Proses LS ke Penerimaan SP2D SPP-S 1 Transfer > Penenmaan transfer Menerima bukQ pembayaran Bank Persepsi /Kas Negara NO URAIAN Selanjutnya Petugas Penatausahaan Layanan akan:- menarima lembar penawaran dan bukti transfer dari PetugasLayanan dan mengecek kebenaran jumlah biaya yang ditransferserta crosscheck transfer ke Bend. Penerima. - Apabila kurang bayar dari yang ditagihkan, maka PetugasLayanan akan mengkonflrmasi kepada Pemohon Layananuntuk melakukan pelunasan. Namun apabila teijadi iebih bayardari yang ditagihkan, maka Petugas Layanan akanmengkonfirmasi untuk menjadikan kelebihan tersebut sebagai uang muka untuk kegiatan selanjutnya.- membuat kwitansi pembayaran transfer rangkap 3: lembar 1 untuk Pemohon Layanan (apabila pembayaran telah lunas dan dokumen standar akan dikinm, kwitansi dikirim bersamadokumen); iembar2 untuk dibukukan di Petugas Penatausahaan Layanan dan diarsip; dan lembar 3 diserahkan ke Bendahara Penerima (Form kwitansi telah disiapkan oleh Bendahara Penerima).- Penaggungjawab Layanan Informasi Standar mengajukanPermohonan Uang Muka(PUM)dengan melampirkan SPPiembar 1 ke Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)untuk biayapenggandaan standar, biaya pengiriman, dan pembellan dokumen asli standar asing.- Selanjutnya Petugas Layanan memproses reproduksidokumen berdasarkan lembar penawaran. Hasil reproduksidokumen diserahkan ke Petugas Penatausahaan Layanan- Selanjutnya Petugas Penatausahaan Layanan menyiapkandokumen standar untuk dIkirIm beserta kwitansi pelunasanlembar 1 kepada Pemohon Layanan. Dokumen tidak akandikirimkan sebelum pemohon melakukan pelunasan.- Petugas Penatausahaan Layanan mengarsip iembarpenawaran.PENATAUSAHAAN LAYANAN- Petugas Penatausahaan Layanan setiap sore membuat rekappenerimaan dan melaporkan kwitansi lembar 3 untukpembayaran tuna! maupun transfer beserta dokumenpendukungnya, dan menyetorkan penerimaan tunai hari itu kepada Bendahara Penerima.- Selanjutnya 2(dua) hari ketja berikutnya Bendahara Penerima menyetorkan penerimaan tunai ke Rekening BendaharaPenerima BSN/SSBP.- Berdasarkan kwitansi lembar 3 yang diserahkan oleh Petugas Penatausahaan Layanan beserta dokumen pendukung iainnya,Bendahara Penerima membuat pembukuan daiam Buku KasUmum (BKU)dan memberi nomor BKU pada kwitansi tersebut. - Bendahara Penerima menyelenggarakan pembukuan sesuaiPerdiijen Perbendaharaan PER-47/PB/2009.- Setiap bulan Bendahara Penerima melakukan rekonsilasidengan pembukuan Jasa Informasi Standardisasi. Pusat Layanan Informasi Standar Baglan Adminlstrasi Pendapatan Bank Persepsi /Kas Negara Pemohon Informasi Standar PPK/ BPP/ Petugas SPM Petugas Penatausahaan Layanan /Vtasan Langsung Bendahara Penerima Petugas Layanan Bendahara Penerima Peneriniaan lembarpenawaran & bukti liansfer Pelunasan kurang bayar _| Kurangbayar sesua Pengacekan dgR/K KbmiimasI Persebijuan Uang Muka Kwitansi 1 Pembuatan KMansi Kwitana 3 Penatausahaan layanan Proses reproduksi dokumen Hasu reproduksi dokumen Pengajuan PUM kePPK Persetujuan PUM Menyiajwan hasil reproduksi dokumen yang akan dikirim Dokumen Standar Database Menenma KwitansiIbrS&penyetoranpenerimaan tunai ! Penyetoran penerimaan tunai ke Rek. Bendahara Penerima I Rekonsilasi Pembukuan Bend. Penerima Pemberian nomor BKUpada Kvritansi lembar 3 Buku Kas Umum i BukuPembantuLainnva BukuPengawasan BukuPembantuKas Rutang-BPLainnya Pendapatanditarimadimuka Uang MukaBP Lainnya Selanjutnya atas dasar Kwitansi, Bendahara Penerimamenerbitkan SPP (Surat Pelaksanaan Pekeijaan)rangkap 3: - lambar 1&2 diserahkan ke Petugas Pembukuan Layanan untuk diarsip lembar 2 dan selanjutnya lembar 1 didlstrlbusikan ke Petugas Layanan untuk pengajuan UKD. Lembar 3 untuk arsip Bendahara Penerima.- Setiap akhir Semester I dan II, apabila terdapat layanan yang belum dilaksanakan tap! telah dilunasi pembayarannya, pusat layanan melaporkan ke ALBP untuk selanjutnya dicatat sebagai Pendapatan Ditangguhkan pada pelaporan SALPENYETORAN KE KAS NEGARABendahara Penerima setiap minggu menyetorkan penerimaanke Kas Negara dengan mengajukan pencairan cheque ke BankPersepsi atas persetujuan Atasan Langsung Bendahara Penerima (ALBP). - Selanjutnya Bendahara Penerima menyiapkan SSBP (SuratSetoran Bukan Pajak) untuk penyetoran penerimaan ke KasNegara melalui Bank Persepsi- Bendahara Penerima melakukan pencatatan atas bukti SSBPyang telah disetorkan ke Kas Negara.- Fotocopy bukti SSBP yang telah disetor ke Kas Negaraselanjutnya divalidasi ke KPPN sebagai dasar pengajuan anggaran pelaksanaan layanan oleh Petugas SPM. Penerima menyampaikan laporan ke ALBP dan LPJ ke KPPN setiap bulan.- Selanjutnya atas laporan Bendahara Penerima, ALBP membuat laporan bulanan kepada KPA.- Setiap triwulan ALBP membuat laporan triwuian ke MenteriKeuangan.- Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi membuat laporantriwulan layanan Jasa Informasi Standar yang ditujukan kepadaDeputi dan Sestama serta ditembuskan ke Biro PKT dan ALBP. Penert^tan 111 PP JP Persetujuan SPP SPP 1 Belum dilaksanakan dlakhir Semester Pendapatan X ditanauhkan - SAI Pencairan cheque ke Persetujuan Pencairan Cheque Bank Persepsi SSBP yangtelahdivalidasiKPPN SSBP ke Kas SSBP-Buku Pembantu lainnya Laporan bulanan ke KPPN dan ALBP Laporan bulanan keKPA Laporan layanan Jasa Laporan triwulanMenteri Keuangan 4. JASA PERMOHONAN NOMOR IDENTIFiKASI BANK(ISSUEk )ENTIFICATION NUMBER - UN) ) BagianAdmlnlstrasi Pendapatan PPK/ BPP/ Petugas SPM Pemohon UN Bank Perseps!/ Kas Negara Petugas Penalausahaan Layanan Petugas Layanan UN Atasan Langsung Bendahara Penerima INFORMASI Bendahara Penerima Pemohon informasi UN {Issuer Identification Number) dapatmenghubungi:Pusat Layanan UN di Pusat Keijasama StandardisasiGd. Manggala Wanabaktl, Jl. Jend. Gatot Subroto Blok IV,Lantai 4. Telp: 021 5747043/44 Pst201 (Agus/Rizki), Fax: 0215747045, E-mail: agusj}@bsn.go.ld/ rizkirawatl@bsn.go.id. Website: www.bsn.go.id KONFIRMASI/ KLARIFIKASl yang telah mengetahui persyaratan dan proses iiN dapat mengajukan surat permohonan UN.- Petugas Layanan IIN akan melakukan pengecekan statuspermohonan IIN. Apabila pemohon UN telah memiliki iiN, makapermohonan akan ditolak dan informasi disampaikan ke pemohon. Sedangkan, biia pemohon beium memiiiki nomor IIN. maka Petugas Layanan IIN akan menginformasikan persyaratandan form yang periu dilengkapi.- Pemohon IIN/Apiikan mengis! form aplikasi IIN dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan kemudianmenyampaikannya ke Pusat Layanan Jasa IINPusat Layanan IIN akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran pemohon IIN. Apabila pemohonmemenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai standar ISO/IEC7812:2000 namun beium lengkap, maka diminta melengkapi.Sedangkan bila telah lengkap, maka dapat dilanjutkan keproses seianjutnya.PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN Pemohon IIN yang telah melengkapi persyaratan diminta mentransfer biaya permohonan dan pemrosesan IIN (sesuaitarif PP No. 62 Th. 2007) ke Rekening Bendahara PenerimaBSN. Bukti transfer disampaikan ke Pusat Layanan IIN - Seianjutnya Petugas Penatausahaan Layanan melakukan pencatatan layananPENATAUSAHAAN LAYANAN- Petugas Layanan IIN menyerahkan data pemohon ilN danbukti transfer sebelum pelaksanaan layanan kepada BendaharaPenerima untuk dibuatkan kwitansi rangkap 3 (lembar 1&2untuk Pemohon Layanan UN; dan lembar 3 untuk arsip dandibukukan di Bendahara Penerima).- Bendahara Penerima menyeienggarakan pembukuan sesuaiPerdiijen Perbendaharaan PER-47/PB/2009. Apabila kurangbayar dart yang ditagihkan, maka Petugas Layanan IIN akanmengkonflrmasi kepada Pemohon IIN untuk melakukan pelunasan.- Setiap buian Bendahara Penerima melakukan rekonsilasi dengan pembukuan layanan IIN. Pemxmonan IIN Pengecekan Status Penglsianfonnai^ikaslilNdan melengkapipersyaratan Pemtieritahuan persyaratanpermohonan IIN dan form Venfikast dan Validasi Lengkap Pemrosesan dan Permlntaanpemt)ayaran Pemt)ayaran ke Rek.Bendahara Penerima Penatausahaan layanan Penerimaan transfer Menerima bukti transfer Menenma data pemohon ■IN dan bukti transfer Rekonsilasi Pembukuan Bendahara Penerima Pelunasan kurang bayar Konnmiasi Pengecekan dgR/K Buku Kas Umum BukuPembantuLainnya BukuPembantuKas Kwitansi 1 Pembuatan Kwitansi Piulang-BPLainnya NO1011 URAIAN Selanjutnya atas dasar kwritansi, Bendahara Penerima menerbitkan SPP (Surat Pelaksanaan Pekeijaan) rangkap 3: - lambar 1&2 diserahkan ke Petugas Penatausahaan Layanan(lembar 1 diserahkan ke Petugas Layanan UN, lembar 2 diareipPetugas Penatausahaan Layanan), dan lembar 3 untuk arsipBendahara Penerima.- Setiap akhir Semester I dan II, apabila terdapat layanan yangbelum dilaksanakan tapi telah dilunasi pembayarannya, pusatlayanan melaporkan ke ALBP untuk selanjutnya dicatat sebagaiPendapatan Ditangguhkan pada pelaporan SAI.PROSES PELAKSANAAN LAYANAN Penanggungjawab Layanan UN akan mengajukan Permohonan Uang Muka(PUM)kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk pelaksanaan layanan UN (PUM dilampirkanSPP lembar 1).- Setelah usulan dana disetujui, Pusat Layanan UN melakukanasesmen terhadap institusi pemohon. Apabila hasil asesmenOK akan dibahas dalam rapat sekretanat layanan Jasa UN, danselanjutnya proses diteruskan ke ABA {American Bankers Association) selaku registration authority dengan cara mentransfer biaya permohonan ke ABA serta mengirimkan dokumen permohonan UN ke ABA. Namun Jika hasil asesmen perlu perbaikan, maka Pemohon UN harus melakukan perbalkan, setelah terpenuhi kemudian proses dapat dilanjutkankepada pelaksanan rapat dan proses ke ABA.Apabila persetujuan permohonan UN dari ABA telah keluar akansegera diinformasikan kepada Pemohon UN.PENYETORAN KE KAS NEGARABendahara Penerima setiap minggu menyetorkan penerimaandi Rekening Bendahara Penerima ke Rekening Kas Negara dengan mengajukan pencairan cheque ke Bank Persepsi ataspersetujuan ALBP.- Selanjutnya Bendahara Penerima menylapkan SSBP (SuratSetoran Bukan Pajak) untuk penyetoran penerimaan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dan melakukan pencatatan atasbukti SSBP yang telah disetorkan ke Kas Negara- Fotocopy bukti SSBP yang telah disetor ke Kas Negara selanjutnya divalidasi ke KPPN sebagai dasar pengajuan anggaran pelaksanaan layanan oleh Petugas SPM.PELAPORAhT- Bendahara Penerima menyampaikan laporan ke ALBP danLPJ ke KPPN setiap bulan. Selanjutnya ALBP juga membuatlaporan bulanan kepada KPA- Setiap triwulan ALBP membuat laporan triwulan ke MenteriKeuangan.- Kepala Pusat Layanan UN membuat laporan layanan jasa UNyang ditujukan kepada Deputi dan Sestama serta ditembuskanke Biro PKT dan ALBP Pemohon UN Bank Persepsi/ Kas Negara Pusat Layanan UN Bagian Admlnlstrasi Pendapatan PPK/BPP/ Petugas SPM Petugas Penatausahaan Layanan Atasan Langsung Bendahara Penerima Bendahara Penerima Petugas Layanan UN Persetujuan SPP Penerbitan SPP 1 SPP 1 Beium dilaksanakan dlakhir Semester Pendapatan Pengajuan PUM ke PPK Persetujuan PUM Peaksanaan Perbaikan Asesmen Rapat Sekretanat Layanan Jasa UNPemnosesan UN ke ABA PersehjjuandanABAPenginformasian UNyang telah disetujui Mendapatkan liN Database Pencairan Cheque ke Bank Persepsi w Persetujuan Pencairan Cheque Bank Persepsi SSBP yang telahdivalidasi KPPN PenyetoranSSBP ke Kas Negara SSBP-Buku Pembantu lainnya Laporan buianan ke KPPN dan ALBP Laporan bulanan keKPA Laporan trivniian keMenteri Keuangan Laporan Layanan Jasa ^ • % n fisno BADAN STANDARDISASI NASIONAL BAB in PENUTUP
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL. BAMBANG SETIADI
Membuka PDF…