Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2016
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ten tang Skema Sertifikasi Ubin Keramik
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERAMIK.
Menetapkan Skema Sertifikasi Ubin Keramik.
Skema Sertifikasi Ubin Keramik ini berlaku untuk sertifikasi ubin keramik kualitas pertama sesuai dengan SNI ISO 13006:2010, yaitu ubin keramik yang digunakan untuk melapisi dinding dan lantai, berglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), dibuat dari bahan dasar lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain dengan cara ekstrusi atau di- press/ditekan pada suhu ruang.
Skema Sertifikasi Ubin Keramik ini juga berlaku untuk penanganan dan penandaan produk ubin keramik yang dibuat dengan cara di-press/ditekan pada suhu ruang dan tidak memenuhi persyaratan mutu kualitas pertama berdasarkan SNI ISO 13006:2010, namun dalam proses produksinya tidak dapat dihindarkan. 3 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc
Skema Sertifikasi Ubin Keramik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2016 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, TID BAMBANG PRASETYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal12 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TID WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1511 Salin an sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas 5 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 8 Tahun 2016 TENTANG SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERAMIK 1 Ruang Lingkup 1.1 Dokumen ini berlaku untuk sertifikasi ubin keramik kualitas pertama sesuai dengan SNI ISO 13006:2010, yaitu ubin keramik yang digunakan untuk melapisi dinding dan lantai, berglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), dibuat dari bahan dasar lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain dengan cara ekstrusi atau di-press/ditekan pada suhu ruang. 1.2 Dokumen ini juga mencakup penanganan dan penandaan untuk produk ubin keramik yang dibuat dengan cara di-press/ditekan dan tidak memenuhi persyaratan mutu kualitas pertama berdasarkan SNI ISO 13006:2010, namun dalam proses produksinya tidak dapat dihindarkan. 2 Persyaratan Sertifikasi Persyaratan sertifikasi untuk ubin keramik mencakup: a) SNI ISO 13006:2010, Ubin keramik - Definisi, klasifikasi, karakteristik dan penandaan; b) Standar ISO 10545:1995 dan serinya yang diacu oleh SNI ISO 13006:2010. 3 Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk ubin keramik mencakup: a) pemeriksaan desain/karakteristik produk yang diajukan untuk disertifikasi; b) pengujian awal terhadap sampel ubin keramik berdasarkan SNI ISO 13006:2010, Lampiran A-L, 6 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc sesuai jenis ubin keramik yang diajukan untuk disertifikasi; c) asesmen proses produksi di lokasi produksi, termasuk apabila diperlukan melakukan pengujian terhadap sampel yang diambil pada saat asesmen proses produksi. 4 Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian Sertifikasi ubin keramik dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup SNI ISO 13006:2010. Untuk pelaksanaan sertifikasi tersebut maka: a) Pengujian awal dilakukan oleh laboratorium yang diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang mencakup parameter uji sesuai SNI ISO 13006:2010. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) apabila pemohon telah memiliki laporan hasil uji yang memberikan bukti pemenuhan persyaratan mutu SNI ISO 13006:2010, sesuai dengan jenis ubin keramik yang diajukan untuk disertifikasi, dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan ILAC/APLAC MRA dengan ruang lingkup yang setara atau lebih baik dari persyaratan SNI ISO 13006:2010, maka produk dianggap telah memenuhi persyaratan pengujian awal; 2) apabila laporan uji pada butir 1) tidak tersedia, maka pemohon harus mengirimkan sampel yang mewakili seluruh tipe ubin keramik yang diajukan untuk disertifikasi sesuai dengan permintaan Lembaga Sertifikasi Produk, kepada laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan Lembaga Sertifikasi untuk memenuhi persyaratan pengujian awal. 7 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc b) Pengujian terhadap sampel yang diambil dalam pelaksanaan asesmen proses produksi dilakukan di: 1) Laboratorium yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan ILAC/APLAC MRA dengan ruang lingkup yang setara atau lebih baik dari persyaratan SNI ISO 13006:2010, dan memiliki perjanjian alih daya dengan Lembaga Sertifikasi; atau 2) Laboratorium yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17025 dan memiliki perjanjian alih daya dengan Lembaga Sertifikasi, dengan pengujian yang dilakukan oleh personil dari Lembaga Sertifikasi; atau 3) Laboratorium milik pemohon yang sekurang- kurangnya telah menerapkan prinsip-prinsip teknis SNI ISO/IEC 17025, dengan pengujian yang dilakukan oleh personil laboratorium milik pemohon yang disaksikan oleh personil dari Lembaga Sertifikasi. 5 Proses Sertifikasi Proses sertifikasi ubin keramik mencakup: a) pengajuan permohonan sertifikasi; b) tinjauan permohonan sertifikasi; c) penandatanganan perjanjian sertifikasi; d) penyusunan rencana evaluasi; e) pemeriksaan desain; f) pengujian awal; g) asesmen proses produksi di lokasi produksi; h) review; i) penetapan keputusan sertifikasi; j) penerbitan sertifikat kesesuaian; k) persetujuan penggunaan Tanda SNI (lisensi); dan l) survailen dan re-sertifikasi. 6 Prosedur Sertifikasi 6.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi 8 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc Permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pemohon paling sedikit harus mencakup: a) Informasi tentang produk yang diajukan untuk disertifikasi: 1) merek produk yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI, Kementerian Hukum dan HAM RI; 2) deskripsi berupa foto produk (bila telah dilakukan produksi masal) atau foto prototip produk (apabila belum dilakukan produksi masal); 3) kemasan atau desain kemasan produk yang digunakan untuk peredaran produk di pasar; 4) bahan baku pembuatan produk dan pemasok bahan pembuatan produk; 5) identifikasi jenis produk yang ditetapkan oleh pemohon mengenai: - tipe ubin keramik yang ditetapkan oleh pemohon berdasarkan katalog produsen; - klasifikasi ubin keramik berdasarkan penyerapan air dan metode pembentukan, sesuai SNI ISO 13006:2010, Tabel 1; - karakteristik untuk aplikasi/penggunaan ubin keramik, sesuai SNI ISO 13006:2010, Tabel 2; - keadaan permukaan produk, yaitu berglasir (GL) atau tidak berglasir (UGL); 6) apabila tersedia, laporan hasil uji yang memberikan bukti pemenuhan persyaratan mutu produk terhadap SNI ISO 13006:2010 dari laboratorium sebagaimana diuraikan pada Pasal 4; 7) apabila tersedia, sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem lainnya yang setara dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang telah diakreditasi oleh 9 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc KAN atau Badan Akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA. b) Informasi tentang proses produksi 1) volume produksi dari tiap jenis ubin keramik yang diajukan; 2) lokasi produksi dan jalur produksi untuk setiap jenis ubin keramik yang diajukan; 3) deskripsi proses produksi, yang mencakup: - alur proses produksi; - peralatan produksi utama, dan bila relevan sertifikat kalibrasi dari peralatan produksi utama; - proses pengendalian mutu produk; - prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu kualitas pertama SNI ISO 13006:2010 (produk dengan mutu bukan kualitas pertama); - pengemasan produk akhir; - pengelolaan gudang produk akhir siap edar; - nama personil penanggung jawab proses produksi. c) Informasi tentang pemohon: 1) Ketentuan tentang pemohon (a) pemohon sertifikasi terdiri dari produsen ubin keramik dalam negeri atau produsen ubin keramik asal impor (dengan merek milik produsen di negara asal atau dengan merek milik importir). (b) produsen ubin keramik asal impor dengan merek milik produsen di negara asal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: apabila memiliki perwakilan di Indonesia, maka produsen wajib menunjuk perusahaan perwakilannya untuk menangani dan bertanggung 10 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc jawab dan menangani permohonan sertifikasi maupun custom clearance dalam surat permohonan sertifikasi serta segala hal yang terkait dengan penerapan SNI Ubin Keramik secara wajib; atau apabila tidak memiliki perwakilan di Indonesia, maka produsen wajib menunjuk pihak ketiga yang akan menangani dan bertanggung jawab dan menangani permohonan sertifikasi maupun custom clearance dalam surat permohonan sertifikasi serta segala hal yang terkait dengan penerapan SNI Ubin Keramik secara wajib. (c) produsen ubin keramik asal impor dengan merek milik importir harus: mengajukan sertifikasi atas namanya sendiri; bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan persyaratan SNI yang diproduksi oleh produsen di negara asal; memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan produsen di negara asal sebagai subkontraktor untuk memproduksi ubin yang memenuhi persyaratan SNI; memastikan bahwa seluruh pabrik di negara asal dapat diasses atau diaudit oleh lembaga sertifikasi. 2) Informasi pemohon sertifikasi untuk pengajuan sertifikasi mencakup: (a) nama organisasi, alamat, bukti legalitas hukum, dan personil pemohon dan pemilik merek produk; 11 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc (b) nama organisasi, alamat, bukti legalitas hukum, dan personil perwakilan pabrik; (c) apabila legalitas hukum pemohon berbeda dengan legalitas hukum pemilik merek, menyampaikan perjanjian yang mengikat secara hukum antara pemohon dan pemilik merek produk; (d) apabila legalitas hukum pemilik merek berbeda legalitas hukum pabrik, menyampaikan perjanjian yang mengikat secara hukum antara pemilik merek dan pabrik untuk memproduksi tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi; (e) apabila pemilik merek berkedudukan hukum di luar wilayah Republik Indonesia (RI), menyampaikan nama organisasi dan legalitas hukum perwakilan resmi (authorized representative) pemilik merek di wilayah hukum RI; (f) apabila bila pemilik merek berkedudukan di luar wilayah hukum RI dan tidak memiliki perwakilan resmi di wilayah RI, menyampaikan perjanjian yang mengikat secara hukum antara pemilik merek dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok produk (importir, distributor, perakit, atau pihak lain) yang berkedudukan di wilayah hukum RI; (g) bukti kepemilikan hak atas merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI. d) Informasi terdokumentasi (dokumen) dan penyimpanan informasi terdokumentasi (rekaman) mengenai: 1) pelaksanaan proses produksi; 2) kesesuaian produk; 12 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc 3) ketidaksesuaian produk dan tindakan perbaikan; 4) sumber daya produksi; dan 5) kompetensi personil yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 6.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi harus melakukan tinjauan terhadap bukti permohonan yang disampaikan oleh pemohon, dan memastikan bahwa bukti tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan pengajuan sertifikasi. 6.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi Setelah bukti permohonan dinyatakan sesuai dengan persyaratan pengajuan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi dan pemohon harus menandatangani perjanjian sertifikasi yang memuat komitmen pemohon untuk mematuhi proses sertifikasi, serta memuat hak dan kewajiban Lembaga Sertifikasi dan pemohon selama proses sertifikasi dilaksanakan. 6.4 Penyusunan Rencana Evaluasi Rencana evaluasi yang disusun, sekurang-kurangnya mencakup penetapan: a) klasifikasi, karakteristik penggunaan dan keadaan permukaan ubin keramik yang akan disertifikasi; b) fasilitas dan jalur produksi dari produk yang akan disertifikasi; c) jenis dan jumlah sampel yang mewakili produk yang disertifikasi; d) waktu pelaksanaan dan penyelesaian pengujian awal; e) waktu pelaksanaan dan jadwal asesmen proses produksi, termasuk apabila diperlukan penetapan rencana pengambilan sampel dan pelaksanaan penyaksian pengujian. 6.5 Pemeriksaan Desain Pemeriksaan desain produk dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi produk yang 13 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc disampaikan oleh pemohon (Pasal 6.1 butir a)) dengan jenis produk yang ditetapkan dalam SNI ISO 13006:2010. 6.6 Pengujian Awal Pengujian awal dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI ISO 13006:2010 pada Lampiran A-L, sesuai jenis ubin keramik yang diajukan untuk disertifikasi. Pemohon dapat menyampaikan laporan hasil uji yang telah dimiliki pemohon atau dilakukan pengujian oleh laboratorium sesuai persyaratan laboratorium pada Pasal 4. Bila laporan hasil uji memuat ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi, dan dilakukan pengujian ulang. 6.7 Asesmen Proses Produksi Asesmen proses produksi dilakukan sekurang- kurangnya terhadap: a) fasilitas, peralatan, personil dan prosedur untuk melaksanakan proses produksi dalam mencapai persyaratan produk sesuai SNI; b) personil/karyawan dengan kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; c) personil/karyawan dengan kemampuan dan kompetensi untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang sesuai dengan mutu ubin keramik kualitas pertama sesuai SNI ISO 13006:2010 dan mutu produk bukan kualitas pertama sesuai persyaratan pada Lampiran II; d) pengendalian mutu produk, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, sampai setelah menjadi produk jadi; 14 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc e) titik kritis proses produksi, sekurang-kurangnya pada proses pemberian motif dan glasir (aspek estetis), serta pembakaran; f) sampling dan pengujian/inspeksi rutin yang dilakukan untuk memelihara konsistensi produk. Apabila terdapat keraguan terhadap konsistensi proses produksi, dan/atau terdapat tipe ubin keramik di lokasi produksi yang tidak terwakili karakteristiknya oleh sampel yang telah diuji pada pengujian awal, maka harus dilakukan pengambilan sampel pada lini produksi, serta pengujian terhadap sampel tersebut oleh laboratorium sesuai persyaratan laboratorium pada Pasal 4. Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001 atau sistem manajemen lainnya untuk lingkup produk yang sesuai dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA, maka asesmen proses produksi dilakukan untuk memastikan sistem tersebut berjalan, khususnya pada unsur-unsur yang terkait dengan konsistensi produk, serta titik kritis proses produksi, yaitu sekurang-kurangnya pada proses pemberian motif dan glasir (aspek estetis), serta pembakaran. Apabila berdasarkan hasil asesmen proses produksi, Lembaga Sertifikasi tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi, dan dilakukan asesmen dan/atau audit ulang (apabila diperlukan). 6.8 Review Review terhadap asesmen proses produksi dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses pada Pasal 6.5 sampai dengan Pasal 15 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc 6.7, yang ditugaskan oleh Lembaga Sertifikasi untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses Pasal 6.2 sampai dengan Pasal 6.7. 6.9 Penetapan Keputusan Sertifikasi 6.9.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 6.9.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses pada Pasal 6.5 sampai dengan Pasal 6.7. 6.9.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 6.9.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 6.9.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu pemohon sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 6.9.6 Jika pemohon sertifikasi menunjukan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, lembaga sertifikasi dapat memulai kembali proses evaluasi dari Pasal 6.5. 6.10 Sertifikat Kesesuaian 6.10.1 Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan sertifikasi. 16 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc 6.10.2 Sertifikat kesesuaian ubin keramik paling sedikit harus memuat: 1) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 2) nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 3) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi; 4) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat) 5) acuan ke perjanjian sertifikasi; 6) pernyataan kesesuaian yang mencakup: − tipe produk berdasarkan katalog produsen; − SNI yang menjadi dasar sertifikasi; − nama dan spesifikasi ubin keramik (metode pembentukan, kelas dan ukuran nominal); − lokasi produksi dan informasi terkait proses sertifikasi, 7) status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi; 8) tanggal penerbitan sertifikat; 9) tanggal berakhir masa berlaku sertifikat; 10) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi. 6.10.3 Sertifikat kesesuaian produk ubin keramik berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan. 6.11 Persetujuan Penggunaan Tanda SNI 6.11.1 Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan oleh BSN kepada pemohon yang telah memiliki Sertifikat Kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi. 6.11.2 Permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI untuk ubin keramik dapat dilakukan oleh pemohon melalui Lembaga Sertifikasi 17 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc yang telah menerbitkan Sertifikat Kesesuaian untuk pemohon. 6.11.3 Lembaga Sertifikasi memberikan hak penggunaan Tanda SNI kepada pemohon dalam bentuk perjanjian sub-lisensi penggunaan Tanda SNI berdasarkan perjanjian pendelegasian hak pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari BSN kepada Lembaga Sertifikasi. 6.11.4 Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikan perjanjian sub-lisensi penggunaan Tanda SNI beserta dokumen teknis pendukungnya dan informasi rencana pemasaran kepada BSN paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penerbitan perjanjian perjanjian sub-lisensi. 6.11.5 Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada butir d) mencakup : 1) Sertifikat Kesesuaian (fotokopi); 2) Foto wujud fisik seluruh tipe ubin keramik (tampak atas dan tampak bawah) yang tercakup dalam pemberian sub lisensi penggunaan Tanda SNI. 6.11.6 Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI berhak mencantumkan Tanda SNI pada produknya. 6.11.7 Produk yang memenuhi seluruh persyaratan SNI ISO 13006:2010 dibubuhi Tanda SNI dan atribut untuk menunjukkan kualitas pertama sesuai Lampiran III. 6.11.8 Produk yang memenuhi mutu ubin keramik bukan kualitas pertama sebagaimana persyaratan pada Lampiran II, diberi penandaan pada kemasan sesuai Lampiran III. Dalam hal produk tidak dapat dikemas, penandaan dicantumkan pada label produk. 18 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc 6.11.9 Perjanjian persetujuan penggunaan tanda SNI berlaku sampai dengan masa berakhir sertifikat kesesuaian. 6.11.10 Perjanjian persetujuan penggunaan tanda SNI dicabut bila sertifikat kesesuaian yang dimiliki tidak berlaku dan atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi karena tidak memenuhi persyaratan ISO 13006:2010 dan atau persyaratan di dalam skema ini. 6.12 Survailen dan Re-sertifikasi 6.12.1 Kunjungan survailen dilakukan paling sedikit 2 kali dalam periode sertifikasi, selambat- lambatnya pada bulan ke-18 setelah tanggal penetapan sertifikasi, melalui assesmen proses produksi dan pengujian terhadap sampel produk yang diambil di lokasi produksi. 6.12.2 Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat- lambatnya pada bulan ke-42 setelah tanggal penetapan sertifikasi sesuai proses pada Pasal 6.2 sampai dengan Pasal 6.7, dengan mempertimbangkan hasil-hasil survailen dalam periode sertifikasi sebelumnya. 7 Perubahan yang Mempengaruhi Skema Sertifikasi 7.1 BSN selaku pemilik skema sertifikasi berbasis SNI dan pemilik tanda SNI menetapkan persyaratan acuan berupa SNI yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam dokumen ini. 7.2 Bila SNI yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi atau perubahan, BSN merevisi dokumen ini dan menetapkan masa transisi penerapannya, serta mempublikasikan perubahan kepada seluruh pihak terkait. 7.3 Lembaga Sertifikasi dengan ruang lingkup sesuai dengan dokumen ini wajib melakukan perubahan 19 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang masa transisi yang ditetapkan oleh BSN. 7.4 Pemohon sertifikasi wajib memberikan informasi kepada Lembaga Sertifikasi bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini. 7.5 Jika perubahan terdapat pada organisasi pemohon, maka pemohon wajib menginformasikan tanpa menunda apabila ada perubahan yang mempengaruhi kesesuaian proses produksi. 8 Pengoperasian Skema Sertifikasi Skema sertifikasi ini dioperasikan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012. 9 Pemeliharaan dan Perbaikan Skema Sertifikasi BSN selaku pemilik skema melakukan kaji ulang skema sertifikasi ubin keramik secara periodik dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan skema sertifikasi. Kaji ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan persyaratan acuan, dan/atau regulasi yang mempengaruhi produk. 10 Penanggung Jawab Pengoperasian Skema Sertifikasi 10.1 BSN selaku pemilik skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi skema sertifkasi. 10.2 KAN selaku badan akreditasi bertanggungjawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan Skema Sertifikasi. 10.3 Lembaga Sertifikasi bertanggungajawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi pemohon sertifikasi yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian. 20 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc 10.4 Pemohon sertifikasi yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini. 11 Keluhan dan Banding Keluhan dan banding yang berkaitan dengan penerapan dokumen ini dapat diajukan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab sesuai dengan uraian pada Pasal 10. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG PRASETYA TTD 21 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc Lampiran II (normatif) Persyaratan produk ubin keramik bukan kualitas pertama berdasarkan SNI ISO 13006:2010, yang dibuat dengan cara dipress/ditekan pada suhu ruang A.1 Persyaratan mutu B Ia (E ≤ 0,5%) A.1.1 Persyaratan dimensi No Dimensi Luas permukaan produk, S (cm2) Kualitas Non KW-1 S ≤ 90 90 410 1 Panjang dan lebar Pemanufaktur harus memilih ukuran kerja mengikuti:
±1,25% ± 1% ± 1,5% ± 1,2% 2 Ketebalan
± 1,5% ±1% ±1% ±1% 5 Kedataran permukaan Penyimpangan kedataran maksimum, dalam persen:
± 1,5% ±1% ±1% ±1%
± 1,5% ±1% ±1% ±1% A.1.2 Persyaratan Mutu Permukaan Minimum 85% dari ubin harus tanpa cacat berikut : No. Jenis Cacat Batasan Kualitas
±1,25% ±1% ±1,5 % ±1,2 % 2 Ketebalan
± 1,5% ±1% ±1% ±1% 5 Kedataran permukaan Penyimpangan kedataran maksimum, dalam persen:
± 1,5% ±1% ±1% ±1%
± 1,5% ±1% ±1% ±1% A.2.2 Persyaratan Mutu Permukaan Minimum 85% dari ubin harus tanpa cacat berikut. No Jenis Cacat Batasan Kualitas
±1,25% ±1% ±1,5 % ±1,2%
± 1,5% ±1% ±1% ±1% 30 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc No. Dimensi Luas permukaan produk, S (cm 2 ) Kualitas Non KW-1 S≤90 90 410
± 1,5% ±1% ±1% ±1%
± 1,5% ±1% ±1% ±1% A.3.2 Persyaratan Mutu Permukaan Minimum 85% dari ubin harus tanpa cacat berikut. No. Jenis Cacat Batasan Kualitas
±1,25% ±1% ±1,5% ±1,2%
± 1,5% ±1% ±1% ±1%
34 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc No. Dimensi Luas permukaan produk, S (cm 2 ) Kualitas Non KW-1 S ≤ 90 90 410
± 1,5% ±1% ±1% ±1%
± 1,5% ±1% ±1% ±1% A.4.2 Persyaratan Mutu Permukaan Minimum 85% dari ubin harus tanpa cacat berikut. No. Jenis Cacat Batasan Kualitas
L ≤ 12 cm: ±1,0% + 0,8% 37 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc No. Dimensi Tanpa Spasi Berspasi
l≤12 cm: ± 0,75% l> 12 cm: ± 0,6% ± 0,50%
± 0,75% ± 0,5%
38 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc No. Dimensi Tanpa Spasi Berspasi
± 0,75% 0,75 mm untuk ukuran ≤ 250 cm2 1,0 mm untuk ukuran >250 cm 2 A.5.2 Persyaratan Mutu Permukaan Minimum 85% dari ubin harus tanpa cacat berikut: No. Jenis Cacat Batasan Kualitas
Nilai minimum individu 9%
ubin berglasir Diperbolehkan
Keterangan: Ukuran Tanda SNI sesuai ketentuan sebagai berikut: y = 11x r = 0,5x
42 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG PRASETYA TTD 43 D:\SK Kris\Perka\2016\Perka no. 8 thn 2016 Skema Sertifikasi ubin keramik (salinan).doc Lembar Kendali Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Tentang Skema Serifikasi Ubin Keramik. Penanggungjawab Paraf Tanggal Keterangan Pembuat Konsep Diperiksa Karo/Kapus Pengusul Disetujui Deputi Pengusul Disetujui Karo HOH Disetujui Sestama
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan