DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Mei 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; jdih.lkpp.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU KURIKULUM 2013 MELALUI E- PURCHASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3.Buku adalah Buku Siswa dan Buku Guru Kurikulum 2013 yang merupakan buku teks pelajaran dan buku panduan guru yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4.Penyedia Buku adalah pemenang lelang buku kurikulum 2013 yang melakukan kontrak payung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5.Penerus pesanan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan Pendidikan yang bertugas untuk meneruskan surat pemesanan dari pembeli.
6.Pembeli adalah Kepala Sekolah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang bertugas untuk melakukan pemesanan.
7.Katalog elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP.
8.E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. jdih.lkpp.go.id

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini mengenai pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui aplikasi E-Purchasing.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Pengadaan Buku Kurikulum 2013 pada e-catalogue dilakukan melalui aplikasi E-Purchasing.
(2)E-Purchasing dilaksanakan melalui aplikasi E-Purchasing pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP.
(3)Ketentuan E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pelaksanaan E-Purchasing yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini;
2. b.syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi E-Purchasing; dan
3. c.panduan penggunaan aplikasi E-Purchasing (user guide).
(4)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

LPSE melayani pendaftaran Penerus Pesanan dan Penyedia Buku untuk mendapatkan kode akses (user ID dan password) aplikasi E-Purchasing.

Pasal 5

(1)Pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui E-Purchasing tidak menggunakan jaminan pelaksanaan.
(2)Ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak diberlakukan dalam Pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui E-Purchasing. jdih.lkpp.go.id

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU KURIKULUM 2013 MELALUI E-PURCHASING PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU KURIKULUM 2013 MELALUI E-PURCHASING

1.Persiapan

a.Pembeli

(1)Pembeli menerima contoh format Surat Pemesanan Buku Kurikulum 2013 dari Penerus Pesanan.
(2)Pembeli menyampaikan Surat Pemesanan kepada Penerus Pesanan.
1. b.Penerus Pesanan
(1)Penerus Pesanan mengunduh contoh format Surat Pemesanan Buku Kurikulum 2013 pada aplikasi E-Purchasing.
(2)Penerus Pesanan memberikan contoh format Surat Pemesanan Buku Kurikulum 2013 kepada Pembeli.
(3)Penerus Pesanan yang belum mendapatkan kode akses (user ID dan password) aplikasi E-Purchasing, melakukan pendaftaran sebagai pengguna aplikasi E-Purchasing untuk mendapatkan kode akses (user ID dan password) aplikasi E-Purchasing.
(4)Penerus Pesanan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemesanan berdasarkan Surat Pemesanan yang disampaikan oleh Pembeli.
1. c.Penyedia Buku Penyedia Buku yang belum mendapatkan kode akses (user ID dan password) aplikasi E-Purchasing harus melakukan pendaftaran dan dilakukan verifikasi oleh LPSE untuk mendapatkan kode akses (user ID dan password) aplikasi E-Purchasing.
  1. 2.Pelaksanaan E-Purchasing
2. a.Pembuatan Paket Penerus Pesanan membuat paket pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui aplikasi E-Purchasing, berdasarkan Surat Pemesanan yang diberikan oleh Pembeli.
3. b.Pengiriman Permintaan Pengadaan Buku Penerus Pesanan meneruskan Surat Pemesanan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 kepada Penyedia Buku yang terdaftar pada sistem E- Catalogue melalui aplikasi E-Purchasing.
4. c.Persetujuan Pembelian Buku Penyedia Buku memberikan persetujuan atas permintaan pembelian buku melalui aplikasi E-Purchasing. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…