Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Petunjuk pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Petunjuk pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
B. Maksud Dan Tujuan
jdih.lkpp.go.id C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
D. Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
E. Prinsip Pengadaan CPNS Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
jdih.lkpp.go.id BAB II PERENCANAAN DAN PERSIAPAN A. Umum
a) menentukan jumlah pelamar yang akan mengikuti TKD dan TKB dengan mengelompokkan pelamar berdasarkan: 1) tingkat pendidikan; 2) Formasi; 3) kualifikasi pendidikan; 4) akreditasi prodi; dan 5) kuota. b) menandatangani pengumuman penerimaan CPNS.
a) merancang pelaksanaan seleksi melalui Seleksi Administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang terdiri atas Asesmen Kompetensi dan Wawancara; b) menyiapkan aplikasi pendaftaran online; c) menentukan hari, waktu, dan tempat pelaksanaan TKD dan TKB; d) menyiapkan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), jaringan, dan peralatan pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan TKD dan TKB; dan e) mengumumkan penerimaan CPNS. B. Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan CPNS
a) Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi: 1) memutuskan kebijakan operasional dalam pelaksanaan Pengadaan CPNS; 2) melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh PPK dalam proses pelaksanaan Pengadaan CPNS; 3) memantau pelaksanaan proses Pengadaan CPNS; dan 4) melaporkan hasil pelaksanaan Pengadaan CPNS kepada Kepala LKPP. b) Wakil Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi: 1) membantu seluruh pelaksanaan tugas Ketua; dan 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. c) Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi: 1) mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Tim; 2) menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Pengadaan CPNS kepada Kepala LKPP; 3) melakukan korespondensi dan dokumentasi pelaksanaan proses Pengadaan CPNS; dan jdih.lkpp.go.id 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. d) Sub Tim Pelaksana Administrasi Ujian memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi: 1) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan Pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan; 2) melaksanakan seleksi administrasi sebagai berikut: a) melakukan seleksi administrasi terhadap pelamar; dan b) mengajukan usulan daftar pelamar yang lulus seleksi administrasi kepada Ketua; dan c) mengumumkan pelamar yang telah lulus seleksi administrasi berdasarkan persetujuan Ketua. 3) melaksanakan persiapan ujian sebagai berikut: a) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian termasuk bagi pelamar penyandang cacat (disabilitas); b) menyiapkan dan memberikan kartu atau tanda peserta ujian; c) menyiapkan daftar hadir ujian; d) menyampaikan jumlah peserta ujian ke Sub Tim Pelaksanaan Ujian; e) menyiapkan tata tertib peserta ujian; f) mengumumkan hasil kelulusan TKD yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB; g) menyampaikan panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus TKD untuk mengikuti TKB; h) mengumumkan hasil kelulusan TKB yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB; dan i) menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus TKB untuk melengkapi bahan-bahan administrasi. e) Sub Tim Pelaksanaan Ujian memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi: 1) melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian; 2) menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sub Tim Pelaksana Administrasi Ujian; 3) menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 4) membacakan tata tertib pelaksanaan ujian; 5) mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta; dan 6) membuat dan menandatangani berita acara yang memuat, jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir. f) Sub Tim Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi yang beranggotakan dari unsur Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah LKPP memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi: 1) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap: a) perencanaan pelaksanaan ujian; b) pelaksanaan ujian; dan c) pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian; 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian; dan jdih.lkpp.go.id 3) membuat laporan terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan CPNS LKPP kepada Ketua. C. Pengumuman Penerimaan
a) persyaratan pelamar sebagai berikut: 1) batas usia pelamar paling rendah 18 tahun sampai dengan 35 tahun; 2) nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.0 dari skala 4.0; dan 3) nilai akreditasi paling rendah B untuk setiap program studi. b) jumlah lowongan jabatan; c) kualifikasi pendidikan; d) waktu pendaftaran; dan e) ketentuan denda jika pelamar mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seluruh tahapan ujian CPNS.
jdih.lkpp.go.id BAB III PELAKSANAAN SELEKSI A. Pendaftaran Online
a) mengisi aplikasi pendaftaran online melalui situs www.lkpp.go.id; dan b) mengunggah ijazah, lembar transkrip nilai yang mencantumkan nilai IPK, KTP, dan pasfoto. B. Seleksi Administrasi
C. Pengumuman TKD
a) nama dan nomor peserta, kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dilamar; b) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian; c) alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian; d) membawa kartu tanda peserta ujian; e) membawa asli ijazah, transkrip nilai; dan f) membawa asli kartu identitas.
D. Pelaksanaan TKD
jdih.lkpp.go.id
a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); b) Tes Intelegensi Umum (TIU); dan c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
E. Pelaksanaan TKB
a) asesmen kompetensi yang dimaksudkan untuk menilai soft competencies peserta ujian sesuai dengan kamus kompetensi dan nilai-nilai LKPP; dan b) wawancara yang dimaksudkan untuk menggali hal-hal spesifik yang terabaikan dalam pengukuran tes-tes sebelumnya dan/atau mendalami hasil pengukuran tes-tes sebelumnya.
a) integritas level 1; b) berpikir konseptual level 2; c) memfasilitasi perubahan level 2; d) berorientasi pada kualitas level 2; e) inovasi level 2; f) berorientasi pada pelayanan level 2; g) kerjasama level 3; h) berpikir analisis level 3; i) komunikasi lisan level 3; j) komunikasi tertulis level 3; dan k) pengendalian diri (ketabahan) level 4.
F. Pengolahan Hasil Seleksi
G. Penetapan Kelulusan Akhir
jdih.lkpp.go.id BAB IV PENGANGKATAN MENJADI CPNS A. Pemberitahuan
B. Persyaratan Administrasi Setiap peserta yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi CPNS wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Kepala LKPP disertai dengan:
a) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN atau BUMD dan pegawai swasta; c) tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS; jdih.lkpp.go.id d) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan e) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
a) tunduk dan patuh terhadap semua tata tertib yang berlaku di LKPP; b) tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan; c) menjaga kredibilitas dan nama baik LKPP; d) bersedia membayar ganti rugi kepada Kas Negara Republik Indonesia dan menyerahkan bukti setoran kepada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP dengan ketentuan: 1) sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), jika peserta mengundurkan diri dengan alasan apapun setelah dinyatakan lulus seluruh proses seleksi; atau 2) sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama menjadi pegawai LKPP, baik biaya yang bersumber dari APBN dan/atau sumber pendanaan lainnya, jika peserta mengundurkan diri selama masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengangkatan sebagai CPNS LKPP.
C. Pemeriksaan Kelengkapan Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang dilakukan oleh Biro Hukum, Sistem InFormasi dan Kepegawaian LKPP, dengan ketentuan:
a) keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta hitam, sesuai dengan ketentuan, dan telah ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan; b) kualifikasi pendidikan Ijazah yang dimiliki harus sesuai dengan Formasi jabatan dengan ketentuan: 1) Ijazah yang diakui atau dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; 2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan 3) kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto yang bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada berkas lainnya. jdih.lkpp.go.id c) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani); d) Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan, antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan sebagainya; e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau POLRI; dan f) Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. g) Surat pernyataan sesuai Lampiran IV yang formulir isiannya disediakan oleh Biro Hukum, Sistem InFormasi dan Kepegawaian LKPP, berisi tentang: 1) tunduk dan patuh semua tata tertib yang berlaku di LKPP; 2) tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan; 3) menjaga kredibilitas dan nama baik LKPP; dan 4) bersedia membayar ganti rugi kepada Kas Negara Republik Indonesia dan menyerahkan bukti setoran kepada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP dengan ketentuan:
Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g tidak dipenuhi, maka peserta yang bersangkutan tidak dapat diusulkan permintaan NIP-nya.
a) berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP. b) berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada peserta yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan. c) berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan permintaan NIP-nya.
D. Penyampaian Usul Penetapan NIP
a) 4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS yang ditandatangani asli oleh Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian dan dibubuhi stempel atau cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan NIP CPNS ditempelkan pasfoto 3 x 4 cm; b) 1 (satu) lembar fotokopi sah Keputusan Kepala LKPP tentang Penetapan Formasi PNS Tahun Anggaran yang bersangkutan; c) 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah atau STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada setiap formasi; d) 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital atau balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm; e) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi tentang: 1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN atau BUMD atau Pegawai swasta; 3) tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS; 4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan 5) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. f) fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi peserta yang memiliki pengalaman kerja; g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI; h) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; i) surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan j) surat pernyataan dari pejabat struktural eselon II yang akan menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan Formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. E. Penetapan NIP Dan Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS
jdih.lkpp.go.id
a) bagi yang telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. b) jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan keputusan pengangkatan CPNS dan CPNS yang bersangkutan belum atau telah melaksanakan tugas, maka PPK menetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai CPNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan pejabat lain yang dipandang perlu. c) Formasi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan Formasi tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jdih.lkpp.go.id BAB V PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI A. Pengawasan Dan Pengendalian
a) Perencanaan dan persiapan Pengadaan CPNS meliputi kegiatan mengawasi atau memantau: 1) pengumuman penerimaan CPNS; dan 2) kesiapan pelaksanaan ujian dan pengamanannya. b) Pelaksanaan seleksi meliputi kegiatan mengawasi atau memantau: 1) pelaksanaan seleksi administrasi; 2) pelaksanaan TKD dengan CAT; 3) pelaksanaan TKB; dan 4) pengolahan hasil ujian.
B. Evaluasi Ketua Tim Pelaksana Pengadaan CPNS LKPP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan CPNS dan melaporkannya kepada Kepala LKPP paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya pengangkatan CPNS. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan dalam penyempurnaan pelaksanaan Pengadaan CPNS berikutnya di LKPP. jdih.lkpp.go.id BAB VI PENUTUP Demikian petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. KEPALALEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama Lengkap 2 NIP 3 Pangkat dan golongan ruang 4 Tempat Lahir/Tgl. Lahir 5 Jenis Kelamin Pria/Wanita *) 6 Agama 7 Status Perkawinan Belum kawin/Kawin/Janda/Duda *) 8
YANG DIJADIKAN TANGGAL DASAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7
…………………………………………… (…………………………………………) PERHATIAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Tempat dan tanggal lahir : Agama : Alamat : Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. …………,…………………………… Yang membuat pernyataan ..............………………………. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap : Tempat, tanggal lahir : Agama : Jenis Kelamin : Alamat tempat tinggal : Kel. Kec. Kab./Kota Provinsi Kode Pos Nomor Telepon : Rumah HP dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia mempertanggungjawabkan di depan pengadilan apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, serta menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah ............., ............................ Yang membuat pernyataan, (.........................................) KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan