DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mempercepat proses Katalog Elektronik diperlukan perubahan pengaturan tentang E-Purchasing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Purchasing; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan jdih.lkpp.go.id 2 Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG E-PURCHASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5.Pejabat penandatangan/pengesahan tanda bukti perjanjian adalah Pejabat yang berwenang menandatangani/mengesahkan tanda bukti perjanjian yaitu Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7.Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam E-Purchasing yaitu PPK, Pejabat Pengadaan atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi. jdih.lkpp.go.id 3
8.Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan pemesanan dalam E-Purchasing.
9.Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi adalah Pejabat yang ditunjuk Pimpinan Instansi/Institusi di luar PPK/Pejabat Pengadaan yang ditugaskan untuk melakukan pemesanan dalam E-Purchasing.
10.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi/instansi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
11.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha/orang perseorangan/Badan Layanan Umum/lembaga/badan penelitian yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
12.Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
13.E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
14.Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP.
15.Aplikasi E-Purchasing adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
16.Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses melalui website LPSE untuk pelaksanaan E-Purchasing.
17.Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan E-Purchasing.
18.Tim Katalog adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik.
19.User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
20.Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada aplikasi SPSE. jdih.lkpp.go.id 4

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.Tata Cara Katalog Elektronik;
b.E-Purchasing.

BAB III

TATA CARA KATALOG ELEKTRONIK

Pasal 3

Usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dapat dilakukan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Kementerian/Lembaga/Institusi; atau
c.Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 4

(1)Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menyampaikan usulan kebutuhan Barang/Jasa kepada LKPP untuk dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik dengan memuat:
1. a.volume kebutuhan; dan
2. b.spesifikasi teknis.
(2)Berdasarkan usulan kebutuhan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP mengkaji kelayakan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik;
(3)Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menetapkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP atau Pemerintah Daerah.
(4)Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa disetujui dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKPP menyampaikan surat penetapan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. jdih.lkpp.go.id 5
(5)Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyampaikan usulan kebutuhan Barang/Jasa kepada LKPP untuk dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik dengan memuat:
1. a.volume kebutuhan; dan
2. b.spesifikasi teknis.
(2)Berdasarkan usulan kebutuhan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP mengkaji kelayakan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik.
(3)Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menetapkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP atau Pemerintah Daerah.
(4)Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKPP menyampaikan surat penetapan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
(5)Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi.

Pasal 6

(1)Penyedia Barang/Jasa menyampaikan usulan Barang/Jasa kepada LKPP untuk dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik dengan memuat:
1. a.spesifikasi teknis;
2. b.harga Barang/Jasa; dan
3. c.jangkauan layanan.
(2)Berdasarkan usulan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP mengkaji kelayakan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik berdasarkan kebutuhan terhadap Barang/Jasa dan jangkauan layanan.
(3)Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menetapkan proses pemilihan Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP atau Pemerintah Daerah. jdih.lkpp.go.id 6
(4)Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKPP menyampaikan surat penetapan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
(5)Dalam hal berdasarkan kajian LKPP usulan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak untuk dimasukkan ke dalam Katalog Elektonik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 7

Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dicantumkan dalam Katalog Elektronik dilakukan oleh:

a.LKPP; atau
b.Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.
(2)Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
(3)Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui metode:
1. a.lelang; atau
2. b.non lelang
(4)Dalam hal proses pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan Kepala LKPP maka metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog.
(5)Dalam hal proses pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah maka metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim Katalog.
(6)Pengangkatan dan pemberhentian Tim Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.

Pasal 9

Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan:

a.LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan; jdih.lkpp.go.id 7
b.Dalam hal pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud huruf a telah memenuhi prosedur pemilihan, LKPP menetapkan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik;
c.Dalam hal pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud huruf a tidak memenuhi prosedur pemilihan maka: 1) LKPP melalui Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog memerintahkan kepada Tim Katalog untuk memproses pemilihan ulang dalam hal pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 2) LKPP memerintahkan kepada Tim Katalog melalui Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memproses pemilihan ulang dalam hal pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

Berdasarkan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan penandatanganan Kontrak Katalog, dengan ketentuan:

a.Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP maka penandatanganan Kontrak Katalog dilakukan antara Kepala LKPP dengan Penyedia Barang/Jasa;
b.Dalam hal proses pemilihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka LKPP mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Kontrak Katalog dengan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…