Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Purchasing; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG E-PURCHASING.
BAB I
Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id 3
jdih.lkpp.go.id 4 BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
BAB III TATA CARA KATALOG ELEKTRONIK Bagian Kesatu Penyampaian Usulan Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Paragraf 1 Pihak yang Menyampaikan Usulan
BAB III
Usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dapat dilakukan oleh:
Paragraf 2 Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Pemerintah Daerah
jdih.lkpp.go.id 5
Paragraf 3 Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Kementerian/Lembaga/Institusi
Paragraf 4 Penyampaian Usulan Barang/Jasa Oleh Penyedia Barang/Jasa
jdih.lkpp.go.id 6
Bagian Kedua Proses Pemilihan
Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dicantumkan dalam Katalog Elektronik dilakukan oleh:
Bagian Ketiga Penetapan
Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan:
jdih.lkpp.go.id 7
1) LKPP melalui Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog memerintahkan kepada Tim Katalog untuk memproses pemilihan ulang dalam hal pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 2) LKPP memerintahkan kepada Tim Katalog melalui Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memproses pemilihan ulang dalam hal pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). Bagian Keempat Kontrak Katalog
Berdasarkan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan penandatanganan Kontrak Katalog, dengan ketentuan:
Bagian Kelima Penayangan Katalog Elektronik
Membuka PDF…
Dokumen