DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

Nomor: 15
Tahun: 2012
Ditetapkan: 12 November 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah tentang Standar Dokumen Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id Menetapkan

1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331 Tahun 2012);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barangy.Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237); MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Pasa11

(1)Standar Dokumen Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/cIasa Pemerintah .... jdih.lkpp.go.id Pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun dokumen pengadaan Barangj J asa Pemerintah.
(2)Penetapan Standar Dokumen Pengadaan BarangjJasa Pemerintah bertujuan agar pengadaan barangjjasa di lingkungan KjLjDjI berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barangj jasa. Pasa12 Standar Dokumen Pengadaan BarangjJasa Pemerintah yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasa13 Standar Dokumen Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah terdiri dari:

1.pengadaan barang melalui pelelangan umumj sederhana dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur;
2.pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilaij sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
3.pengadaan barang melalui pelelangan umumjterbatas dengan prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur;
4.pengadaan barang melalui pelelangan umumjterbatas dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilaij sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
5.pengadaan barang melalui pelelangan umumjterbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilaij sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
6.pengadaan barang melalui pelelangan umumjterbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas;
7.pengadaan .... jdih.lkpp.go.id
7.pengadaan barang melalui mekanisme penunjukan langsung darurat;
8.pengadaan barang melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat;
9.pengadaan barang melalui mekanisme pengadaan langsung;
10.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umumj pemilihan langsung dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur;
11.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilaij sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
12.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umumjterbatas dengan prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur;
13.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umumjterbatas dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilaij sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
14.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umumjterbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilaij sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
15.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas;
16.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung darurat;
17.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat;
18.pengadaan .... jdih.lkpp.go.id
18.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme pengadaan langsung;
19.pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umumj sederhana dengan prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi berdasarkan biaya terendahjpagu anggaran;
20.pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitias;
21.pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitias dan biaya;
22.pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan pagu anggaran;
23.pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme penunjukan langsung darurat;
24.pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat;
25.pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme pengadaan langsung;
26.pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui seleksi umumj sederhana dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitas;
27.pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat;
28.pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme penunjukan langsung darurat;
29.pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme pengadaan langsung;
30.pengadaan .... jdih.lkpp.go.id
30.pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi internasional dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitas;
31.pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi internasional dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
32.pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umumj sederhana dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur;
33.pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilaij sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
34.pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi nilaij sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
35.pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umumjterbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilaij sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
36.pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas;
37.pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme penunjukan langsung darurat;
38.pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat;
39.pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme pengadaan langsung. dengan sistem Pasa15 .... jdih.lkpp.go.id Pasa15 Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang sedang berjalan berdasarkan dokumen pengadaan Barangy.Jasa Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya pelaksanaan Pengadaan Barang / J asa Pemerin tah terse bu t. Pasa16 Standar Dokumen Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP dimuat dalam website LKPP (.www.lkpp.go.id). Pasa17 Standar Dokumen Pengadaan Barangy.Jasa Pemerintah ini dapat disesuaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmerr/Pejabat Pengadaany Kelompok Kerja ULP sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barangy.Jasa Pemerintah dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya. Pasa18 Dengan berlakunya Peraturan Kepala mi, maka Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iIasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang z.Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document) dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangy.Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasa19 Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar.... jdih.lkpp.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1238 jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…