DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola kegiatan dan Pengawasan Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);

2.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Pengingkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparatur; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLA DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR KANTOR.

Pasal 1

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor merupakan acuan bagi seluruh pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi:

1.Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor berskala Internasional;
2.Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor berada di lokasi penyelenggaraan yang sulit dijangkau oleh peserta maupun membutuhkan waktu perjalanan yang lama;
3.Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang tidak tersedia sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai di kantor sendiri maupun instansi kantor pemerintah lainnya;
4.Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang memiliki urgensi tinggi, strategis, lintas sektoral, mendesak, dan/atau memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor; dan
5.Pengawasan dan evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor oleh Inspektorat.

Pasal 4

Tata Kelola pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor mencakup penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan oleh Unit Kerja Eselon II dengan menyampaikan perencanaan kegiatan dan pelaporan pelaksanaannya untuk bahan pengawasan dan evaluasi oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II

Pasal 5

Petunjuk Teknis Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLA DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah:

a.Mengatur tata kelola kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor dan ruang lingkupnya;
b.Mengatur tata cara pengawasan dan evaluasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor; dan
c.Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.
1. 2.Tujuan dari Petunjuk Teknis Tata kelola dan pengawasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor adalah:
a.Menunjang pelaksanaan kegiatan di LKPP;
b.Meningkatkan akuntabilitas kinerja di LKPP. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup tata kelola dan pengawasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor digunakan dalam rangka pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti Konsinyering/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/Workshop/seminar/simposium/sosialisasi/ bimbingan teknis/penyelenggaraan sidang/konvensi/sarasehan baik berskala internasional maupun non internasional. D. PENGERTIAN UMUM Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. 2.Pertemuan/Rapat di luar kantor adalah pertemuan/rapat yang diselenggarakan di luar kantor dan menggunakan fasilitas yang bukan milik pemerintah yang dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. 3.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
4. 4.Kegiatan Strategis adalah kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. 5.Perencanaan adalah proses persiapan pelaksanaan kegiatan.
6. 6.Pelaksanaan adalah kegiatan melaksanakan rancangan atau rencana yang telah ditetapkan.
7. 7.Pelaporan kegiatan adalah laporan yang disusun oleh pelaksana kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pendokumentasian atas pelaksanaan kegitan tersebut.
8. 8.Lintas Sektoral adalah kegiatan yang mengundang unsur Unit Kerja Eselon I lainnya di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Instansi lainnya maupun dari Unsur Masyarakat.
9. 9.Transkrip adalah tulisan berupa ringkasan komunikasi dalam pertemuan/rapat tanpa memuat pendapat penulis.
10. 10.Notulensi adalah catatan hasil rapat yang memuat pendapat para pihak yang mengikuti pertemuan/rapat di luar kantor. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
11. 1.Pertemuan/Rapat di luar kantor yang dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut: Pertemuan/rapat di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/ villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah dapat dilaksanakan secara selektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai dari DIPA LKPP seperti Konsinyering/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/Workshop/ seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis/penyelenggaraan sidang/konvensi/sarasehan baik berskala internasional maupun non internasional dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: 1) Kegiatan pertemuan/rapat yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi yang bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor. 2) Tidak tersedia ruang rapat kantor di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau instansi pemerintah di wilayah tersebut, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai. 3) Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta kegiatan/rapat baik dalam hal sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
b.Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas harus memenuhi salah satu unsur peserta sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon I lainnya dan/atau Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya maupun Masyarakat.
1. 2.Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan, maka ketentuan dalam kriteria di atas:
a.Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan salinannya disampaikan kepada Inspektorat.
b.Khusus untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai baik milik sendiri maupun milik instansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
c.Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki output/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa: 1) Transkrip hasil rapat; 2) Notulensi rapat dan/atau laporan; dan 3) Daftar hadir peserta rapat.
1. 1.Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dilaksanakan oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. 2.Hasil pengawasan dan evaluasi dari Inspektorat disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang selanjutkan dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id ::::: Nama : Salusra Widya NIP : 19610509 198812 1 001 1. 1.2. 2.341. 1. Rencana kegiatan 2. Perlengkapan kegiatan (Jadwal, absensi, dll) 2. 3. Laporan kegiatan 4. Bukti-bukti kegiatan (kwitansi/ bukti pembayaran, tiket, SPPD, dll) 3.4.1. 1. 2. 2. Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Copy berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Inspektorat. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentukkegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana Berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan SekretarisDirektur/ Kepala Biro Unit Kerja Eselon (UKE) II terkait. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang memiliki urgensi tinggi, strategis, lintas sektoral, mendesak,dan/atau memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor;SOP Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor oleh Inspektorat. Disahkan Oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor berada di lokasi penyelengaraan yang sulit dijangkau oleh pesertamaupun membutuhkan waktu perjalanan yang lama; Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LembagaKebijakan Pengadaan Barng / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor314); Unit Kerja Eselon (UKE) II : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu membuat rencanakan, mengajukan dan mempertangungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannyasesuai ketentuan yang ditetapkan.Inspektorat : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu melakukan pengawasan serta evaluasi kegiatan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan. 01/SOP/SES.1/2015 Tanggal Pembuatan Mei 2015 Tanggal RevisiTanggal Efektif LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang PedomanPembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Pengingkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparat;SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor yang tidak tersedia sarana dan prasarana (sarpras) yang memadaidi kantor sendiri maupun Instansi Kantor Pemerintah Lainnya; SEKRETARIS UTAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR BERSKALA INTERNASIONAL Nama SOP : Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di luar kantor berskala Internasional Nomor SOP LAMPIRAN IIPERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNOMOR 15 TAHUN 2015TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAROPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATAKELOLA DAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR jdih.lkpp.go.id UKE II Inspektorat Perlengkapan Waktu Output 1 Menyampaikan rencana kegiatan ke Inspektorat. Rencana kegiatan Rencana kegiatandiserahkan keInspektorat 2 Menerima rencana kegiatan, menelaah danmemberi masukan kepada UKE II. Rencana kegiatan 2 Hari Masukan/arahankepada UKE II Bila tidak ada masukantertulis, UKE IImempersiapkanpelaksanaan 3 Menerima masukan dari Inspektorat danmempersiapkan pelaksanaan kegiatan Rencana kegiatan Kebutuhan untukmelaksanakankegiatan disiapkan.(Jadwal absensi,dll) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR BERSKALA INTERNASIONAL No Aktivitas Mutu Baku Keterangan Pelaksana 4 Melaksaanakan kegiatan Jadwal, absensi, dll Notulensi,Transkrip, dandaftar hadir 5 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan danmengumpulkan bukti-bukti pelaksanaannya(salinan) kemudian menyampaikan salinanlaporan pelaksanaan ke Inspektorat. Notulensi dan bukti-bukti kegiatan Laporan kegiatandibuat dan bukti-bukti kegiatandikumpulkan 6 Menerima laporan pelaksanaan kegiatan berikutbukti-bukti pelaksanaannya (salinan), melakukanevaluasi dan pengawasan Laporan kegiatandan bukti-buktikegiatan Laporan kegiatandan bukti-buktikegiatan diperiksa 7 Menyimpan laporan sebagai arsip. Laporan kegiatan Laporan kegiatandiarsip Total Waktu Penyelesaian KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH,AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id :::;: Nama : Salusra Widya NIP : 19610509 198812 1 001 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR BERADA DI LOKASI PENYELENGGARAAN YANG SULIT DIJANGKAU OLEH PESERTA MAUPUN MEMBUTUHKAN WAKTU PERJALANAN YANG LAMA Mei 2015 Disahkan OlehTanggal RevisiTanggal Efektif Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKRETARIS UTAMA Nama SOP : SOP Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di luar kantor berada di lokasi penyelenggaraan yang sulit dijangkau oleh peserta maupun membutuhkan waktu perjalanan yang lama Nomor SOP 02/SOP/SES.1/2015 Tanggal Pembuatan LAMPIRAN IIIPERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNOMOR 15 TAHUN 2015TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAROPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLA DANPENGAWASAN KEGIATAN PERTEMUAN /RAPAT DI LUAR KANTOR 1. 1.2. 2.341. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Berskala Internasional; 1. Rencana kegiatan 2. 2. Perlengkapan kegiatan (Jadwal, absensi, dll) 3. Notulensi 3. 4. Laporan kegiatanUnit Kerja Eselon (UKE) II : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu membuat rencanakan, mengajukan dan mempertangungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.Inspektorat : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu melakukan pengawasan serta evaluasi kegiatan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / JasaPemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barng / JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor314); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : dijangkau oleh peserta maupun membutuhkan waktu perjalanan yang lama Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka PengingkatanEfisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparat;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubahbeberapa kali terakhir, dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa PemerintahNomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang memiliki urgensi tinggi, strategis, lintassektoral, mendesak, dan/atau memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor;SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor yang tidak tersedia sarana dan prasarana(sarpras) yang memadai di kantor sendiri maupun Instansi Kantor Pemerintah Lainnya; 5. Bukti-bukti kegiatan (kwitansi/ bukti pembayaran, tiket, SPPD, dll) 4.1. 1. 2. 2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Copy berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Inspektorat Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikansebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana Berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretaris Direktur/ Karo UKE IIterkait sektoral, mendesak, dan/atau memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor;SOP Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor oleh Inspektorat. Pencatatan dan Pendataan : Peringatan : jdih.lkpp.go.id UKE II Inspektorat Perlengkapan Waktu Output 1 Menyampaikan rencana kegiatan ke Inspektorat. Rencana kegiatan Rencana kegiatandiserahkan keInspektorat 2 Menerima rencana kegiatan, menelaah danmemberi masukan kepada UKE II. Rencana kegiatan 2 Hari Masukan/arahankepada UKE II Bila tidak ada masukantertulis, UKE IImempersiapkanpelaksanaan 3 Menerima masukan dari Inspektorat danmempersiapkan pelaksanaan kegiatan Rencana kegiatan Kebutuhan untukmelaksanakankegiatan disiapkan.(Jadwal absensi,dll) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR BERADA DI LOKASI PENYELENGGARAAN YANG SULIT DIJANGKAU OLEH PESERTA MAUPUN MEMBUTUHKAN WAKTU PERJALANAN YANG LAMA No Aktivitas Mutu Baku Keterangan Pelaksana 4 Melaksaanakan kegiatan Perlengkapankegiatan (Jadwal,absensi, dll) Notulensi,Transkrip, dandaftar hadir 5 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan danmengumpulkan bukti-bukti pelaksanaannya(salinan) kemudian menyampaikan salinanlaporan pelaksanaan ke Inspektorat. Notulensi dan bukti-bukti kegiatan Laporan kegiatandibuat dan bukti-bukti kegiatandikumpulkan Bukti-bukti kegiatanantara lain: kwitansi/bukti pembayaran, tiket,SPPD, dll. 6 Menerima laporan pelaksanaan kegiatan berikutbukti-bukti pelaksanaannya (salinan), melakukanevaluasi dan pengawasan Laporan kegiatandan bukti-buktikegiatan Laporan kegiatandan bukti-buktikegiatan diperiksa 7 Menyimpan laporan sebagai arsip. Laporan kegiatan Laporan kegiatandiarsip Total Waktu Penyelesaian KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH,AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id :::;: Nama : Salusra Widya NIP : 19610509 198812 1 001 1. 1.2. 2.341. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Berskala Internasional; 1. Rencana kegiatan 2. 2. Perlengkapan kegiatan (Jadwal, absensi, dll) 3. Notulensi 3. 4. Laporan kegiatan 5. Bukti-bukti kegiatan (kwitansi/ bukti pembayaran, tiket, SPPD, dll) 4.1. 1. 2. 2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR YANG TIDAK TERSEDIA SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS) YANG MEMADAI DI KANTOR SENDIRI MAUPUN INSTANSI KANTOR PEMERINTAH Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Copy berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Inspektorat Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikansebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana Berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretaris Direktur/ KaroUKE II terkait SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor berada di lokasi penyelengaraan yang sulitdijangkau peserta maupun membutuhkan waktu perjalanan yang lama;SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang memiliki urgensi tinggi, strategis, lintassektoral, mendesak, memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor;SOP Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor oleh Inspektorat.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Pengingkatan Efisiensi Dan EfektifitasKerja Aparat;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi danTata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir denganperaturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahankedua atas peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKRETARIS UTAMA Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahsebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barng / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor314); Unit Kerja Eselon (UKE) II : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu membuat rencanakan, mengajukan dan mempertangungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.Inspektorat : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu melakukan pengawasan serta evaluasi kegiatan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5655); Nama SOP : Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang tidak tersedia sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai di kantor sendiri maupun instansi kantor pemerintah lainnya Nomor SOP 03/SOP/SES.1/2015 Tanggal Pembuatan Mei 2015 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Tanggal RevisiTanggal EfektifDisahkan Oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LAMPIRAN IVPERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNOMOR 15 TAHUN 2015TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLADAN KEGIATAN PERTEMUAN/ RAPAT DI LUAR KANTOR jdih.lkpp.go.id UKE II Inspektorat Perlengkapan Waktu Output 1 Menyampaikan rencana kegiatan ke Inspektorat. Rencana kegiatan Rencana kegiatandiserahkan keInspektorat Melampirkan surat pernyataanketerbatasan sarpras baik dikantor sendiri maupun kantorinstansi pemerintah lainnya 2 Menerima rencana kegiatan, menelaah danmemberi masukan kepada UKE II. Rencana kegiatan 2 Hari Masukan/arahankepada UKE II Bila tidak ada masukantertulis, UKE IImempersiapkan pelaksanaan 3 Menerima masukan dari Inspektorat danmempersiapkan pelaksanaan kegiatan Rencana kegiatan Kebutuhan untukmelaksanakan kegiatandisiapkan. (Jadwalabsensi,dll) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR YANG TIDAK TERSEDIA SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS) YANG MEMADAI DI KANTOR SENDIRI MAUPUN INSTANSI KANTOR PEMERINTAH LAINNYA No Aktivitas Mutu Baku Keterangan Pelaksana 4 Melaksanakan kegiatan Jadwal, absensi, dll Notulensi, Transkrip, dandaftar hadir 5 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan danmengumpulkan bukti-bukti pelaksanaannya(salinan) kemudian menyampaikan salinanlaporan pelaksanaan ke Inspektorat. Notulensi dan bukti-bukti kegiatan Laporan kegiatan dibuatdan bukti-bukti kegiatandikumpulkan 6 Menerima laporan pelaksanaan kegiatan berikutbukti-bukti pelaksanaannya (salinan), melakukanevaluasi dan pengawasan Laporan kegiatandan bukti-buktikegiatan Laporan kegiatan danbukti-bukti kegiatandiperiksa 7 Menyimpan laporan sebagai arsip. Laporan kegiatan Laporan kegiatan diarsip Total Waktu Penyelesaian Ditetapkan di Jakartapada tanggalKEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANKEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH,AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id ::::: Nama : Salusra Widya NIP : 19610509 198812 1 001 1. 1.2. 2.341. 1. Rencana kegiatan 2. 2. Perlengkapan kegiatan (Jadwal, absensi, dll) 3. Notulensi 3. 4. Bukti-bukti kegiatan (kwitansi/ bukti pembayaran, tiket, SPPD, dll) 4.1. 1. 2. 2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Copy berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Inspektorat Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentukkegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana Berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipanSekretaris Direktur/ Karo UKE II terkait STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR YANG MEMILIKI URGENSI TINGGI, STRATEGIS, LINTAS SEKTORAL, MENDESAK, MEMERLUKAN WAKTU PENYELESAIAN DI LUAR KANTOR Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Keterkaitan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : SOP Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di luar kantor berada di lokasi yang penyelengaraan sulit dijangkau oleh pesertamaupun membutuhkan waktu perjalanan yang lamaSOP Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor oleh Inspektorat Nomor SOP 04/SOP/SES.1/2015 Tanggal Pembuatan Mei 2015 Tanggal Revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Pengingkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparat;SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor yang tidak tersedia sarana dan prasarana (sarpras) yangmemadai di kantor sendiri maupun Instansi Kantor Pemerintah Lainnya; SEKRETARIS UTAMA Nama SOP Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentangLembaga Kebijakan Pengadaan Barng / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor314); Unit Kerja Eselon (UKE) II : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu membuat rencanakan, mengajukan dan mempertangungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannya sesuaiketentuan yang ditetapkan.Inspektorat : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu melakukan pengawasan serta evaluasi kegiatan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Berskala Internasional; Dasar Hukum : Peralatan/Perlengkapan : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang memiliki urgensi tinggi, strategis, lintas sektoral, mendesak, memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor Kualifikasi Pelaksana :Tanggal EfektifDisahkan Oleh : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LAMPIRAN VPERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNOMOR 15 TAHUN 2015TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAROPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLADAN KEGIATAN PERTEMUAN/ RAPAT DI LUAR KANTOR jdih.lkpp.go.id UKE II Inspektorat Perlengkapan Waktu Output 1 Menyampaikan rencana kegiatan ke Inspektorat. Rencana kegiatan Rencana kegiatandiserahkan ke Inspektorat 2 Menerima rencana kegiatan, menelaah danmemberi masukan kepada UKE II. Rencana kegiatan 2 Hari Masukan/arahan kepadaUKE II Bila tidak ada masukan tertulis,UKE II mempersiapkanpelaksanaan 3 Menerima masukan dari Inspektorat danmempersiapkan pelaksanaan kegiatan Rencana kegiatan Kebutuhan untukmelaksanakan kegiatandisiapkan. (Jadwalabsensi,dll) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR YANG MEMILIKI URGENSI TINGGI, STRATEGIS, LINTAS SEKTORAL, MENDESAK, MEMERLUKAN WAKTU PENYELESAIAN DI LUAR KANTOR No Aktivitas Mutu Baku Keterangan Pelaksana 4 Melaksaanakan kegiatan Jadwal, absensi, dll Notulensi, Transkrip, dandaftar hadir 5 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan danmengumpulkan bukti-bukti pelaksanaannya(salinan) kemudian menyampaikan salinanlaporan pelaksanaan ke Inspektorat. Notulensi dan bukti-bukti kegiatan Laporan kegiatan dibuat danbukti-bukti kegiatandikumpulkan 6 Menerima laporan pelaksanaan kegiatan berikutbukti-bukti pelaksanaannya (salinan), melakukanevaluasi dan pengawasan Laporan kegiatandan bukti-buktikegiatan Laporan kegiatan dan bukti-bukti kegiatan diperiksa 7 Menyimpan laporan sebagai arsip. Laporan kegiatan Laporan kegiatan diarsip Total Waktu Penyelesaian KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH,AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id :::;: Nama : Rita Berlis NIP : 19590620 1980122001 PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR OLEH Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN EVALUASI PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR OLEH INSPEKTORAT Tanggal PembuatanDisahkan Oleh Mei 2015 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Tanggal RevisiTanggal Efektif Inspektur Nomor SOP 05/SOP/Inspektorat/2015 INSPEKTORAT LAMPIRAN VIPERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNOMOR 15 TAHUN 2015TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAROPERASIONAL PROSEDUR (SOP)TATA KELOLADAN KEGIATAN PERTEMUAN/ 1. 1.2. 2.341. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Berskala Internasional 1. Rencana kegiatan 2. 2. Undangan rapat 3. Perlengkapan kegiatan (Jadwal, absensi, dll) 3. 4. Notulensi 5. Laporan kegiatan 4. 6. Bukti-bukti kegiatan (kwitansi/ bukti pembayaran, tiket, SPPD, dll) PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR OLEH INSPEKTORAT Unit Kerja Eselon (UKE) II : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu membuat rencanakan, mengajukan dan mempertangungjawabkan kegiatan tersebut serta melaporkannya sesuai ketentuan yangditetapkan. Keterkaitan : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahsebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barng / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor314);Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Pengingkatan Efisiensi DanEfektifitas Kerja Aparat;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhirdengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentangperubahan kedua atas peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Peralatan/Perlengkapan : Inspektorat : Memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan mampu melakukan pengawasan serta evaluasi kegiatan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pencatatan dan Pendataan : Peringatan : SOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor yang tidak tersedia sarana dan prasarana(sarpras) yang memadai di kantor sendiri maupun Instansi Kantor Pemerintah LainnyaSOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor berada di lokasi penyelengaraan yang sulitdijangkau oleh peserta maupun membutuhkan waktu perjalanan yang lamaSOP Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang memiliki urgensi tinggi, strategis, lintassektoral, mendesak, dan/atau memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : INSPEKTORAT 1. 1. 2. 2. Pencatatan dan Pendataan : Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Copy berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Inspektorat Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikansebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana Berkas laporan kegiatan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan SekretarisDirektur/ Kepala Biro Unit Kerja Eselon (UKE) II terkait Peringatan : jdih.lkpp.go.id Inspektorat (LKPP) UKE II(LKPP) PAN dan RB Perlengkapan Waktu Output 1 Menerima rencana kegiatan, menelaah danmemberi masukan kepada UKE II. Rencana kegiatan 2 Hari Masukan/arahankepada UKE II Bila tidak ada masukantertulis, UKE IImempersiapkanpelaksanaan 2 Menerima masukan dari Inspektorat danmempersiapkan pelaksanaan kegiatan Rencana kegiatandan undangan rapat Kebutuhan untukmelaksanakankegiatan disiapkan.(Jadwal absensi,dll) 3 Melaksaanakan kegiatan Jadwal, absensi, dll Notulensi,Transkrip, dan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN EVALUASI PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR OLEH INSPEKTORAT No Aktivitas Mutu Baku Keterangan Pelaksana daftar hadir 4 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan danmengumpulkan bukti-bukti pelaksanaannya(salinan) kemudian menyampaikan salinanlaporan pelaksanaan ke Inspektorat. Notulensi dan bukti-bukti kegiatan Laporan kegiatandibuat dan bukti-bukti kegiatandikumpulkan 5 Menerima laporan pelaksanaan kegiatan berikutbukti-bukti pelaksanaannya (salinan) sertamelakukan evaluasi dan pengawasan. Laporan kegiatandan bukti-buktikegiatan Laporan kegiatandan bukti-buktikegiatan diperiksa Panah kembalimenujukan perlupenjelasan lebih lanjutterkait laporan 6 Menyiapkan pengarsipan dan menyampaikanlaporan secara berkala setiap enam bulan keMenpan RB. Laporan kegiatan Laporan kegiatan 7 1) Menyimpan laporan sebagai arsip.2) Menerima laporan secara berkala setiap enambulan. 1 2 Laporan kegiatan Laporan kegiatandiarsip b a Ditetapkan di Jakartapada tanggalpada tanggalKEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH,AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…