DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010

Nomor: 2
Tahun: 2010
Ditetapkan: 10 Agustus 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.KementerianILembagalSatuan Kerja Perangkat Daerahllnstitusi Lainnya, yang selanjutnya disebut WUDII adalah instansilinstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) danlatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
3.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh WLIDII untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barangljasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi WLIDII kepada Portal Pengadaan Nasional.
4.Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan BarangIJasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah. 5 . Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barangljasa.
7.Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan BaranglJasa yang melaksanakan pengadaan barangljasa.
8.Pengadaan BaranglJasa Pemerintah yang diselanjutnya disebut dengan Pengadaan BarangIJasa adalah kegiatan untuk memperoleh barangljasa oleh KementerianILembagalSatuan Kerja Perangkat Daerahllnstitusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh BarangIJasa. jdih.lkpp.go.id ?=cur n V, & 3 3 3 m m m m h 3 3 3 3 - h - h - h m co m m n, 3 2 cn. cn. g. m = = , - + , - + . Z ; C g m n , n , 3 cn. cn. cn. Y m cn: ~ C S $m I- 7 3 n: $ n ~ D 3 ~ S . 0 ,3 (D m r m - - a ,n, 3: 2.m 3 c o F - + c o C ? z 3 713 = m u g 3 m m 3 Q ' m a 3 ; 5 $ 3 = 0 Z ? 3 1 n , 28 5 n, 7 i m = V, T 3 7i! l o , 3 3 a a B E = = 3 2 % . ,. a 2: 3 7 h h h h p W N 2 V V V W jdih.lkpp.go.id

d.rnernfasilitasi Penyedia BaranglJasa dan pihak-pihak yang berkepentingan rnenjadi Pengguna SPSE.
e.rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pirnpinan WLIDII.

(2)LPSE dapat rnelayani kebutuhan BUMNlBUMDlOrganisasi non-Pernerintah rnelaksanakan pengadaan barangljasa secara elektronik.
(3)LPSE tidak rnelaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pernbuatan paket pengadaan barangljasa pernerintah, penentuan rnetode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokurnen pengadaan beserta adendurnnya, isi pengurnurnan, isian data kualifikasi dari penyedia barangljasa, berita acara pernberian penjelasan, isi dokurnen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelanganlseleksilpernilihan langsung, penetapan pernenang dan pengurnurnan, serta isi sanggahan dan jawaban. Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (I), LPSE rnenyelenggarakan fungsi rneliputi:
1. a.penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan BaranglJasa secara Elektronik di lingkungan WLIDII;
2. b.pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
3. c.pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
4. d.pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
(1)LPSE dapat rnenjadi unit kerja tersendiri atau rnenjadi fungsi salah satu unit kerja dengan rnernaksirnalkan organisasi yang ada atau bersifat ad-hoc (kepanitiaan).
(2)Unit kerja yang rnelaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang rnelaksanakan fungsi ULP untuk rnenghindari pertentangan kepentingan.
(3)Ketentuan penetapan organisasi LPSE yang rnenjadi unit tersendiri ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala LKPP dan berdasarkan persetujuan Kernenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi.
(1)Perangkat organisasi LPSE yang berdiri sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya rnenyelenggarakan fungsi yang rneliputi:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat; jdih.lkpp.go.id c" 3 U3 cn. - 0 E a a U3 3 '" 3 2 7 c (D 7 i
  1. 9.; 2 3 n, n, 3 7 - n, n, 3 Q 7 z.O 2. cn a - 3 2 n, cn. cn. r" 3 U3 cn. -0 m $ 5. 3 n, U3 3 7 2 $ 0 ^ d % n, 2. cn 0, cn. jdih.lkpp.go.id
3. c.verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
4. d.pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
(3)Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
(4)Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PNKPNPPK dan ULPlPejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.

BAB ILL

ORGANISASl

Pasal 11

(1)Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas rnelaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
(2)Dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (I),Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barangljasa secara elektronik;
2. b.pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
3. c.penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
4. d.pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 12

Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEGAWAI LPSE

Pasal 13

(1)Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan rnenjalankan tugas dan fungsi LPSE.
(2)Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
2. b.rnemiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalarn melaksanakan tugas.
(3)Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPW ULPlPejabat Pengadaan.
(4)Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan BaranglJasa.

BAB V

KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDlDlKAN

Pasal 14

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak rnendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. jdih.lkpp.go.id

Pasal 15

(1)Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan KILIDII dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.
(2)Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di WUDII.

Pasal 16

(1)Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan KILIDII dengan memperhatikan beban kerja.
(2)Pemerintah ProvinsilKabupatenlKota menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium pegawai LPSE.

Pasal 17

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

(1)LPSE menjalin hubungan kerja dengan PNKPNPPWULPIPejabat Pengadaan.
(2)LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 19

(1)Hubungan kerja LPSE dengan PAIKPAIPPKIULPIPejabat Pengadaan, antara lain:
1. a.memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
2. b.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barangljasa secara elektronik;
3. c.menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporfing) terkait dengan proses pengadaan barangljasa secara elektronik; dan
4. d.menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
(2)Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
1. a.melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barangljasa secara elektronik;
2. b.memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE. jdih.lkpp.go.id
(1)LPSE rnenyusun dan rnelaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk rnenjarnin keberlangsungan penyelenggaraan sistern pengadaan barangljasa secara elektronik.
(2)Standar Prosedur Operasional sebagairnana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya rnencakup:
1. a.registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
2. b.layanan Pengguna SPSE;
3. c.penanganan rnasalah (error handling);
4. d.Perneliharaan dan pengarnanan infrastruktur SPSE;
5. e.Perneliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
6. f.Pengarsipan dokurnen elektronik (file backup).
(1)Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib rnernenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
1. a.Bagi Penyedia BaranglJasa:
  1. 1.Melakukan pendaftaran secara online rnelalui aplikasi SPSE;
  2. 2.Mengisi dan rnenyerahkan Forrnulir Pendaftaran serta Forrnulir Keikutsertaan dengan dilarnpiri salinan dokurnen penunjang dan rnenunjukkan dokurnen asli yang terdiri dari: a) KTP DirekturIPernilik perusahaan1Pejabat yang berwenang di perusahaan; b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan UsahaIPenanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia BarangIJasa perorangan; d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
2. b.Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia BarangIJasa, rnenunjukkan asli dan rnenyerahkan salinan surat tugas danlatau surat keputusan dari instansi rnasing- rnasing.
(2)Verifikasi kepada Penyedia BarangIJasa adalah kegiatan perneriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagairnana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia BarangIJasa yang diasosiasikan dengan jdih.lkpp.go.id User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan UsahalPerusahaan Perseorangan, atau Perorangan. ( 3 ) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat ( 1 ) peraturan ini. ( 4 ) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. ( 5 ) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia BarangIJasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULPlPejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan BaranglJasa.
(6)Formuiir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
(7)Pengguna SPSE selain Penyedia BarangIJasa yang dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b adalah ULPlPejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE. ( 1 ) Ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan, dan verifikasi. ( 2 ) Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE. ( 3 ) Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi LPSE. ( 4 ) Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi perrnasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE. ( 2 ) LPSE menjadi saksi dalam ha1 dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULPlPejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian. ( 3 ) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
1. a.permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
2. b.permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE. ( 3 ) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
(4)Sernua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE. jdih.lkpp.go.id
(5)Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.
(1)LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantianlpenarnbahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
(2)LPSE membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic.
(3)LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
(4)LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE danlatau perangkat lain.
(5)LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatanlpenggantianlpenambahan jika diperlukan.
(6)LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.
(1)LPSE harus melakukan back up terhadap file sistem dan database SPSE.
(2)Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
(3)Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik rnengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja masing-masing LPSE dapat diatur lebih lanjut oleh pirnpinan WUDII jika diperlukan.
(1)Pembentukan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( I ) dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2012.
(2)LPSE Pemerintah KabupatenlKota dapat menggunakan aplikasi SPSE dari LPSE lainnya untuk melayani pengadaan secara elektronik, apabila belum memiliki infrastruktur yang dibutuhkan.
(3)WLIDII yang belum membentuk LPSE, menayangkan rencana umum pengadaan dan rencana pelaksanaan pengadaan melalui LPSE terdekat.
(4)Sebelum unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE ditetapkan, WLIDII dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk melaksanakan fungsi LPSE. jdih.lkpp.go.id
(5)Kewajiban penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 21 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap setelah LPSE terbentuk.
(6)LKPP dan KILIDII secara bertahap mernbuat Service Level Agreement sebagairnana dimaksud Pasal 2 ayat (4) bagi LPSE yang sudah terbentuk sebelurn Peraturan ini.
(7)Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikernudian hari terdapat kekeliruan dalarn peraturan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagairnana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal \O Agustus KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH. AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…