DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

Nomor: 2
Tahun: 2011
Ditetapkan: 25 April 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2010 tentang standar Dokumen pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sfandard Bidding Document) yang sebelumnya berlaku belum mengatur mengenai standar Dokumen untuk pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang standar Dokumen pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)., Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

Mengingat

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id
3.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangiJasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPPl05l2008 tetang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan (Stand ard Biddi ng Document);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGiJASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6;TAHUN 2O1O TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANGiJASA PEMERINTAH (STANDARD BI DDING DOCUMENT), Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 mengenai Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari:

a.pengadaan barang melalui pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi;
b.pengadaan'barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
c.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi;
d.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas dengan prakualifikasi ;
e.pengadaan jasa konsultansi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan prakualifikasi satu sampul;
f.pengadaan jasa konsultansi badan usaha melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan prakualifikasi dua sampul; g pengadaan jasa konsultansi perorangan melalui seleksi umum/seleksi sederhana dengan pascakualifikasi;
h.pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi;
i.pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
j.pengadaan barang melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat
k.pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
l.Pengadaan jasa konsultansi badan usaha melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
m.Pengadaan jasa konsultansi perorangan melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat; jdih.lkpp.go.id t- I t
n.Pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat;
o.Pengadaan barang melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
p.Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
q.Pengadaan jasa konsultansi badan usaha melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
r.. Pengadaan jasa konsultansi perorangan melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
s.Pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat;
t.Pengadaan barang melalui pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
u.Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
v.Pengadaan jasa konsultansi badan usaha melalui pengadaan Iangsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
w.Pengadaan jasa. konsultansi perorangan melalui pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
x.Pengadaan jasa lainnya melalui pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK). Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 3a Dalam hal pengadaan tidak menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), maka isi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekurang-kurangnya memuat :
a.Volume Pekerjaan;
b.Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
c.Spesifikasi. Pasal ll Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Sfandard Bidding Document) telah diubah dan ditambahkan dengan 15 (lima belas) Lampiran baru mengenai Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala ini. Pasal lll Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan BarangiJasa Pemerintah (Standard Bidding Document) tetap berlaku sepanjang tidak diubah di dalam Peraturan Kepala ini. jdih.lkpp.go.id Pasal [V Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam p6raturan ini akan iiadakan perubahan dan pdrbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan diJakarta padatanggal g5 April 2011 KEPAIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADMN BARANG/JASA PEMERINTAH, ""I jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…