DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, identifikasi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional, prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan,kewajiban para pihak dan delegasi kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pengadaan untuk Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
3.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
4.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGADAAN UNTUK BARANG HASIL PEKERJAAN YANG SUDAH TERSEDIA DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI DAN AIR NASIONAL.

Pasal 1

Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada kementerian/lembaga dalam melaksanakan pengadaan untuk barang hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi proses pengadaan untuk barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional pada tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2025 untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.

Pasal 3

(1)Menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran melakukan identifikasi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional.
(2)Dalam melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga meminta surat pengajuan hasil pekerjaan kepada pelaku usaha yang memiliki barang hasil pekerjaan pada kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
(3)Surat pengajuan hasil pekerjaan dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti dokumentasi (peta lokasi dan foto terbaru dengan geotagging) barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan dan disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2025.
(4)Berdasarkan surat pengajuan dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran menetapkan kebutuhan dan rencana output pengadaan atas barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional.

Pasal 4

(1)Menteri/kepala lembaga menyampaikan permohonan pendapat hukum (legal opinion) kepada Jaksa Agung terhadap penetapan kebutuhan dan rencana output pengadaan barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan yang telah ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran.
(2)Dalam hal pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Agung menyatakan dapat dilakukan pengadaan barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan yang telah ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), selanjutnya dilakukan penilaian harga oleh penilai publik terhadap barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan yang telah ditetapkan menteri/kepala lembaga.
(3)Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu konsultan teknis.
(4)Hasil penilaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan menjadi referensi harga tertinggi oleh menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pengadaan barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan yang telah ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran melakukan penyesuaian prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan.
(2)Penyesuaian prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.pertimbangan yang memadai dan obyektif sebagai justifikasi adanya stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum; dan Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
2. b.prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak yang akan ditempuh/diambil.
(4)Penyesuaian prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan paling sedikit meliputi:
1. a.undangan disertai dengan dokumen pengadaan oleh kelompok kerja pemilihan kementerian/lembaga yang bersangkutan;
2. b.penyampaian dokumen penawaran dari pelaku usaha yang menyediakan barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan;
3. c.evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan;
4. d.reviu kewajaran harga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama aparat pengawasan intern pemerintah di kementerian/lembaga yang bersangkutan; dan
5. e.penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak oleh menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran setelah tersedia anggaran.
(5)Rancangan kontrak dalam dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat ditambahkan klausul masa garansi perawatan/pemeliharaan.
(6)Penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilengkapi dengan bukti pembentuk harga dan kewajaran harga yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha.
(7)Reviu kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf d dilakukan untuk:
1. a.memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan lembaga ini; dan
2. b.memastikan kewajaran harga barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan.
(8)Dalam hal telah dilakukan reviu pelaksanaan cetak sawah tahun anggaran 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan, reviu kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah di kementerian/lembaga yang melakukan pelaksanaan cetak sawah.
(9)Reviu pelaksanaan cetak sawah tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai salah satu pertimbangan reviu kewajaran harga oleh aparat pengawasan intern pemerintah di kementerian/lembaga yang melakukan pelaksanaan cetak sawah. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI
(10)Dalam melakukan reviu kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama aparat pengawasan intern pemerintah di kementerian/lembaga yang bersangkutan dapat meminta tambahan bukti pembentuk harga dan kewajaran harga.

Pasal 6

Dalam hal pengadaan barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di atas tanah milik pelaku usaha, pengadaan tanah tersebut mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi Dan Air Nasional pada Tahun Anggaran 2025, di luar ruang lingkup pengadaan barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 8

Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 yang terlibat dalam pengadaan untuk barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan, berkewajiban untuk:

a.tidak ada konflik kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 9

Menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 5, dapat mendelegasikan kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran.

Pasal 10

Pendapat hukum (legal opinion) Kejaksaan Agung yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap diakui sepanjang telah dikonfirmasi kembali oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ruang lingkup pendapat hukum (legal opinion). Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…