DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelesaian sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diatur dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya;
c.bahwa guna mendukung efektifitas penyelesaian sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LKPP sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, perlu membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa jdih.lkpp.go.id Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

2.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang jdih.lkpp.go.id Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
7.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. jdih.lkpp.go.id
2.Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan adalah layanan yang dibentuk untuk menyelesaikan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3.Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
4.Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan pengadaan barang/jasa di luar peradilan umum yang didasarkan pada klausul yang ada di dalam penyelesaian perselisihan pada kontrak atau perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.
5.Arbiter adalah seseorang yang ditunjuk oleh Para Pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan untuk memberikan Putusan atas Sengketa Pengadaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui prosedur Arbitrase pada Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan.
6.Sekretariat adalah bagian dari Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang berfungsi untuk melaksanakan tugas administratif.
7.Ahli adalah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman tertentu sesuai dengan pokok sengketa.
8.Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Ahli tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.
9.Sekretaris Layanan adalah pimpinan di Sekretariat yang dijabat oleh Direktur yang menangani permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP.
10.Sekretaris Arbiter adalah seseorang yang berasal dari Sekretariat yang ditunjuk oleh Sekretaris Layanan yang jdih.lkpp.go.id mempunyai tugas untuk mengurus administrasi penyelenggaraan Arbitrase, serta mencatat dan mendokumentasikan jalannya proses Arbitrase.
11.Putusan adalah putusan Arbitrase Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak.
12.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi selanjutnya disebut K/L/D/I yang menjadi Para Pihak adalah instansi/institusi dalam Pengadaan Barang/Jasa baik sebagian atau seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
13.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh K/L/D/I, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
14.Para Pihak yang bersengketa yang selanjutnya disebut Para Pihak adalah pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
15.Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan.
16.Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan.
17.Pendapat Hukum adalah pendapat yang bersifat mengikat (Binding Opinion) yang diberikan atas permintaan Para Pihak mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dalam suatu Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
18.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat jdih.lkpp.go.id Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
19.Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan Para Pihak yang dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

(1)Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan diselenggarakan oleh LKPP cq Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
(2)Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di domisili LKPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

Pasal 4

Dalam rangka penyelesaian Sengketa Pengadaan dibentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan Sengketa Pengadaan melalui Arbitrase dan pemberian pendapat hukum. jdih.lkpp.go.id

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan mempunyai fungsi:

a.melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Pengadaan, dengan cara Arbitrase;
b.melakukan penelitian dan pemeriksaan Sengketa Pengadaan; dan
c.mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna pemeriksaan.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan memiliki kewenangan:

a.memanggil dan menghadirkan saksi, ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui atas Sengketa Pengadaan yang sedang ditangani Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan;
b.memutuskan penyelesaian Sengketa Pengadaan; dan
c.memberitahukan putusan kepada Para Pihak;

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS

Pasal 7

Maksud dibentuknya Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan adalah untuk memberikan pelayanan penyelesaian Sengketa Pengadaan secara sederhana dan lebih cepat. jdih.lkpp.go.id

Pasal 8

Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian Sengketa Pengadaan secara lebih efektif dan efisien.

Pasal 9

Ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan meliputi:

a.penyelesaian Sengketa Pengadaan dengan cara Arbitrase; dan
b.pemberian pendapat hukum.

Pasal 10

Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan berasaskan :

1.Pemeriksaan sengketa dilakukan secara objektif, tidak memihak (imparsial), dan independen.
2.Penyelesaian Sengketa Pengadaan dilakukan dengan cara sederhana dan cepat.
3.Adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
4.Pemeriksaan dilakukan secara terbuka.
5.Pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh orang atau kuasa yang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. jdih.lkpp.go.id
6.Memberi kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang (audi et alteram partem).
7.Memberi pertimbangan terhadap semua bagian yang dituntut/dimohonkan.
8.Putusan disertai pertimbangan yang cukup.
9.Putusan tidak boleh melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut (ultra petita).
10.Penyelesaian Sengketa Pengadaan merupakan pilihan Para Pihak dan bersifat sukarela.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…