DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025- 2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2025 nuari 2 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Œ SARAH SADIQA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025-2029 Untuk memastikan bahwa PBJP dapat berjalan dengan baik dan akuntabel maka Pemerintah membentuk suatu lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 1.1.1 Fungsi dan Organisasi LKPP Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana LKPP memiliki fungsi:

1.penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
2.penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3.penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
4.pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
5.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
6.pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7.pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, LKPP memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Struktur organisasi LKPP tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah. Gambar 1.1 Struktur Organisasi LKPP Sumber: Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1.1.2 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mandat untuk penyelenggaraan PBJP dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan instansi yang menata tata cara penyelenggaraan PBJP melalui pengembangan dan perumusan kebijakannya hanya dilaksanakan oleh LKPP. Beberapa regulasi yang berlaku dan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diantaranya:
1.Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur hal- hal:

a.perlunya perencanaan, pengembangan, dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan PBJP yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi;
b.lingkup dan cakupan PBJP adalah lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produk dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya; dan
c.LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya, sudah memberikan arahan dasar dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mengatur hal-hal:
a.PBJP mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
b.perlu adanya pengaturan PBJP yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), serta pembangunan berkelanjutan; dan
c.tujuan PBJP antara lain:
i.menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari setiap aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia; ii. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; iii. meningkatkan peran serta UMKK; iv. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
v.mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; vi. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; vii. mendorong pemerataan ekonomi; dan viii. mendorong pengadaan berkelanjutan.
1. 3.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:
a.merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri;
b.merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
c.mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal; dan
d.mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik. 1.1.3 Perspektif Internasional dalam Penilaian Pelaksanaan PBJP di Indonesia Kerangka penilaian dalam Methodology for Assessing Procurement System (MAPS) dapat digunakan untuk mendapatkan perspektif internasional terkait penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia. MAPS adalah metode untuk menilai penyelenggaraan PBJP melalui seperangkat indikator dan memberikan saran sebagai arah penyelenggaraan PBJP yang lebih baik. Sejak 2015 MAPS sudah direkomendasikan oleh Organization for Economic Co–operation and Development (OECD) sebagai kerangka penilaian penyelenggara PBJP di suatu negara. Dalam perkembangannya, MAPS sudah selaras dengan Tujuan 12 dan Tujuan 16 yang ada pada program SDGs yang direncanakan oleh United Nations (UN). Indikator dan sub-indikator penilaian pada MAPS terbagi ke dalam 4 Pilar Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Publik yaitu: (a) Pilar I - Kerangka Hukum, Peraturan dan Kebijakan; (b) Pilar II - Kerangka Kelembagaan dan Kapasitas Pengelolaan; (c) Pilar III - Operasional Pengadaan Pemerintah dan Praktik Pasar; dan (d) Pilar IV - Akuntabilitas, Integritas, dan Transparansi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penilaian Sistem Pengadaan Pemerintah Indonesia dimulai atas permintaan Pemerintah Indonesia melalui LKPP kepada Bank Dunia agar membantu Pemerintah menilai sistem pengadaan publik Indonesia menggunakan metodologi MAPS. Tujuan penilaian MAPS ini untuk mengidentifikasi prioritas pengembangan sistem pengadaan modern, yang didukung oleh pertimbangan keberlanjutan dan memberikan hasil Value-for-Money (VfM) yang lebih baik. Hasil penilaian MAPS terkait penyelenggaraan PBJP di Indonesia, dengan menggunakan laporan penilaian MAPS pada bulan Mei 2024, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.1 Hasil Penilaian MAPS terkait Penyelenggaraan PBJP di Indonesia PILAR 1: The Existing Legal and Policy Framework Regulating Procurement in The Country
1. 1.Kerangka hukum pengadaan publik memenuhi prinsip-prinsip yang disepakati dan mematuhi kewajiban yang berlaku 1(a) – Ruang lingkup penerapan dan cakupan kerangka hukum dan peraturan 1(b) – Metode pengadaan 1(c) – Aturan periklanan dan batasan waktu 1(d) – Aturan partisipasi (ikut serta) (*) 1(e) – Dokumentasi pengadaan dan spesifikasi teknis (*) 1(f) – Kriteria evaluasi dan penghargaan (penentuan pemenang) 1(g) – Penyerahan, penerimaan, dan pembukaan tender 1(h) – Hak untuk menantang (menggugat) dan mengajukan banding (*) 1(i) – Manajemen kontrak 1(j) – Pengadaan Secara Elektronik (e- procurement) 1(k) – Norma untuk penyimpanan catatan, dokumen dan data elektronik. 1(l) – Prinsip-prinsip pengadaan publik dalam undang-undang khusus
2. 2.Peraturan dan perangkat pelaksanaan mendukung kerangka (kerja) hukum 2(a) – Menerapkan peraturan untuk mendefinisikan proses dan prosedur 2(b) – Model dokumen pengadaan barang, pekerjaan, dan jasa 2(c) – Ketentuan kontrak standar 2(d) – Panduan pengguna atau manual untuk pengadaan entitas
3. 3.Kerangka hukum mencerminkan tujuan kebijakan pelaksanaan dan kewajiban internasional negara tersebut 3(a) – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan - Sustainable Public Procurement (SPP) (*) 3(b) – Kewajiban yang berasal dari perjanjian internasional PILAR 2: The Institutional Framework and Management Capacity
4. 4.Sistem pengadaan publik diarusutamakan dan diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem Manajemen Keuangan Pemerintah (PFM-Public Finance Management) 4(a) – Perencanaan pengadaan dan siklus anggaran 4(b) – Prosedur keuangan dan siklus pengadaan
5. 5.Negara mempunyai lembaga yang membidangi fungsi normatif/regulasi 5(a) – Status dan dasar hukum fungsi lembaga normatif/regulator 5(b) – Tanggung jawab fungsi normatif/regulasi 5(c) – Organisasi, pendanaan, kepegawaian, dan tingkat independensi dan wewenang 5(d) – Menghindari konflik kepentingan
6. 6.Badan-badan pengadaan dan mandatnya didefinisikan dengan jelas 6(a) – Definisi, tanggung jawab dan wewenang formal badan pengadaan 6(b) – Badan pengadaan terpusat
7. 7.Pengadaan publik tertanam dalam sistem informasi yang efektif 7(a) – Publikasi informasi pengadaan publik yang didukung oleh teknologi informasi 7(b) – Penggunaan e-procurement 7(c) – Strategi untuk mengelola data pengadaan
8. 8.Sistem pengadaan publik mempunyai kapasitas yang kuat untuk berkembang dan ditingkatkan 8(a) – Pelatihan, nasihat dan bantuan 8(b) – Pengakuan pengadaan sebagai sebuah profesi 8(c) – Memantau kinerja untuk meningkatkan sistem PILAR 2: The Institutional Framework and Management Capacity
9. 9.Sistem pengadaan publik diarusutamakan dan diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem Manajemen Keuangan Pemerintah (PFM-Public Finance Management) 4(a) – Perencanaan pengadaan dan siklus anggaran 4(b) – Prosedur keuangan dan siklus pengadaan
10. 10.Negara mempunyai lembaga yang membidangi fungsi normatif/regulasi 5(a) – Status dan dasar hukum fungsi lembaga normatif/regulator 5(b) – Tanggung jawab fungsi normatif/regulasi 5(c) – Organisasi, pendanaan, kepegawaian, dan tingkat independensi dan wewenang 5(d) – Menghindari konflik kepentingan
11. 11.Badan-badan pengadaan dan mandatnya didefinisikan dengan jelas 6(a) – Definisi, tanggung jawab dan wewenang formal badan pengadaan 6(b) – Badan pengadaan terpusat
12. 12.Pengadaan publik tertanam dalam sistem informasi yang efektif 7(a) – Publikasi informasi pengadaan publik yang didukung oleh teknologi informasi 7(b) – Penggunaan e-procurement 7(c) – Strategi untuk mengelola data pengadaan
13. 13.Sistem pengadaan publik mempunyai kapasitas yang kuat untuk berkembang dan ditingkatkan 8(a) – Pelatihan, nasihat dan bantuan 8(b) – Pengakuan pengadaan sebagai sebuah profesi 8(c) – Memantau kinerja untuk meningkatkan sistem PILAR 3: The Operation of the System and Competitiveness of the National Market
14. 14.Praktik pengadaan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan 9(a) – Perencanaan 9(b) – Seleksi dan kontrak 9(c) – Manajemen kontrak(*)
15. 15.Pasar pengadaan publik berfungsi penuh 10(a) – Dialog dan kemitraan antara sektor publik dan swasta 10(b) – Organisasi sektor swasta dan akses terhadap pasar pengadaan publik 10(c) – Sektor-sektor utama dan strategi sektor Keterangan: Hijau Tidak ada kriteria sub-indikator yang mempunyai gap (No gap) PILAR 4: The Accountability, Integrity and Transparency of the Procurement System
16. 16.Transparansi dan keterlibatan masyarakat sipil menumbuhkan integritas dalam pengadaan public 11(a) – Lingkungan yang mendukung konsultasi dan pemantauan publik 11(b) – Akses masyarakat terhadap informasi yang memadai dan tepat waktu 11(c) – Keterlibatan langsung masyarakat sipil
17. 17.Negara ini memiliki sistem kontrol dan audit yang efektif 12(a) – Kerangka hukum, organisasi dan prosedur sistem pengendalian 12(b) – Koordinasi pengendalian dan audit pengadaan publik 12(c) – Penegakan dan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi 12(d) – Kualifikasi dan pelatihan untuk melakukan audit pengadaan
18. 18.Mekanisme banding pengadaan efektif dan efisien 13(a) – Proses untuk tantangan (gugatan) dan banding(*) 13(b) – Independensi dan kapasitas badan banding (*) 13(c) – Keputusan badan banding (*)
19. 19.Negara ini mempunyai etika dan langkah- langkah antikorupsi 14(a) – Definisi hukum mengenai praktik yang dilarang, konflik kepentingan, serta tanggung jawab, akuntabilitas, dan hukuman terkait (*) 14(b) – Ketentuan mengenai praktik yang dilarang dalam dokumen pengadaan 14(c) – Sanksi dan sistem penegakan hukum yang efektif 14(d) – Kerangka kerja antikorupsi dan pelatihan integritas 14(e) – Dukungan pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dalam pengadaan 14(f) – Mekanisme yang aman untuk melaporkan praktik terlarang atau perilaku tidak etis 14(g) – Kode etik/kode etik dan aturan pengungkapan keuangan Kuning Beberapa kriteria sub-indikator mempunyai gap yang kecil, namun tidak ada yang mempunyai gap yang substantif (Minor gap) Merah Setidaknya satu kriteria sub-indikator mempunyai kesenjangan substantif (Substantive gap); Jika lebih dari satu kriteria pada sub indikator teridentifikasi, sub- indikator yang bersangkutan ditandai dengan tanda bintang (*) Sumber: IND MAPS Vol. II - Assessment of the Public Procurement System Report, 2024 Dengan memberikan makna bahwa dalam perspektif penilaian tersebut penyelenggaraan yang sudah sesuai (tidak ada kesenjangan dengan kriteria penilaian) maupun yang masih memiliki kesenjangan namun tidak substantif dapat dikategorikan dalam penyelenggaraan yang sesuai. Sedangkan pada penyelenggaraan dengan kesenjangan substantif terhadap kriteria penilaian mengindikasikan terdapat penyelenggaraan yang perlu disesuaikan dengan kriteria internasional tersebut. Terlepas dari kepentingan nasional yang diperjuangkan Indonesia, keadaan penyelenggaraan PBJP di Indonesia (Mei 2024) dalam perspektif internasional tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2. Berdasarkan gambar tersebut, secara keseluruhan masih terdapat 15,6% sub-indikator yang menunjukkan penyelenggaraan memiliki kesenjangan secara substantif dengan kriteria MAPS. Sementara 85,4% (65,7% + 18,7%) sub- indikator, secara umum, sudah sejalan dengan kriteria penyelenggaraan pengadaan secara internasional. Gambar 1.2 Ringkasan Hasil Penilaian MAPS pada Setiap Pilar Sumber: IND MAPS Vol. II - Assessment of the Public Procurement System Report, 2024 Sebelum disajikan rekomendasi MAPS untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PBJ, berikut di bawah ini temuan-temuan utama dari penilaian MAPS disajikan dalam empat Pilar MAPS, sebagai berikut:
20. 1.Pilar I- Kerangka Hukum, Peraturan dan Kebijakan • Kecukupan Kerangka Hukum dan Peraturan: Kerangka hukum dan peraturannya sudah bersifat komprehensif, tercatat dengan baik disusun secara hierarkis. LKPP aktif mendorong ketersediaan informasi mengenai kerangka hukum/peraturan perundang- undangan pengadaan melalui situs web-nya, yang menyediakan pusat penyimpanan terkini mengenai undang-undang, peraturan, pedoman LKPP serta kumpulan besar dokumen penawaran standar/model dan ketentuan kontrak standar, semuanya dapat diakses kepada masyarakat tanpa biaya. • Tingkat transparansi: Tingkat transparansi dan informasi mengenai peluang pengadaan sangat tinggi akibat wajibnya penggunaan sistem e-procurement (SPSE), yang tercermin dalam peraturan yang jelas tentang pelaksanaan prosedur pengadaan yang kompetitif, termasuk klarifikasi online. • Metode pengadaan: Terdapat berbagai macam metode kompetitif dan kurang kompetitif yang dijelaskan dengan baik oleh prosedur pengadaan, termasuk penawaran internasional melebihi ambang batas keuangan yang ditentukan. Persyaratan partisipasi dan kualifikasi, serta proses evaluasi dan kriteria penghargaan diatur dengan jelas dalam kerangka hukum. Untuk metode pengadaan Swakelola, masih belum jelas dampak pengadaannya. • Pengadaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Pengadaan oleh BUMN yang mendominasi penyediaan infrastruktur, tidak termasuk dalam penerapan Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan diatur oleh sistem pengadaan yang terpisah dan ketersediaan aturan pengadaan barang milik BUMN di masyarakat masih beragam. Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hanya mencakup pengadaan yang dibiayai APBN dan dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, sedangkan pengadaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan oleh BUMN diatur dengan peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN. • Penggunaan produk dalam negeri: Peraturan Perundang-undangan (Perpres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf b mencantumkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai tujuan pengadaan. Pasal 5 huruf f mengacu pada peningkatan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai kebijakan pengadaan. Tujuan dan kebijakan tersebut dioperasionalkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya dengan ketentuan dalam Pasal 19 penyusunan spesifikasi teknis yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI. • Hak peserta lelang untuk mengajukan keberatan: Kerangka hukum dengan jelas menetapkan hak peserta lelang untuk mengajukan keberatan keputusan atau tindakan badan publik menggunakan proses “keberatan” (sanggahan), baik pada pra/kualifikasi dan tahapan pemberian tender.
21. 2.Pilar II - Kerangka Kelembagaan dan Kapasitas Pengelolaan • Integrasi: Proses pengadaan terintegrasi dengan baik dengan sistem pengelolaan keuangan negara, yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang kuat yang sejalan dengan sebagian besar standar internasional mengenai Pengelolaan Keuangan Negara (Public Finance Management). Perencanaan pengadaan diselaraskan dengan siklus anggaran dengan fleksibilitas yang sesuai untuk memungkinkan pengadaan di muka dan kontrak multi-tahun. • Lembaga yang menjalankan fungsi normatif/ regulasi: Terdapat fungsi lembaga normatif/regulasi yang kuat yang dipimpin oleh LKPP yang mencakup berbagai fungsi yang sesuai untuk mendukung pengembangan dan pengoperasian sistem secara keseluruhan. Kerangka hukum (melalui peraturan perundang-undangan) dengan jelas mendefinisikan tanggung jawab dan kewenangan formal lembaga pengadaan di seluruh tahap proses pengadaan. • Sistem e-Procurement (SPSE): SPSE sudah mapan, menyediakan akses terbuka terhadap tender publik dan mendukung e-tender, e- purchasing dan katalog elektronik, mulai dari perencanaan hingga pemberian kontrak. Semua lini kementerian dan pemerintah daerah menggunakan SPSE untuk mendukung e-procurement untuk kegiatan pengadaan yang dibiayai negara dan memanfaatkan sistem e- purchasing dan katalog elektronik LKPP. Terdapat ruang untuk perbaikan (sistem) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan perencanaan yang lebih efektif, khususnya menjadikan INAPROC sebagai layanan e-procurement nasional yang lengkap bagi vendor yang menawarkan satu titik masuk untuk mengakses dan merespons peluang pengadaan pemerintah. • Pelatihan pengadaan dan pengakuan pengadaan sebagai sebuah profesi: Terdapat program pelatihan substantif yang berkaitan dengan pengadaan publik. Pengadaan diakui sebagai profesi pegawai negeri sipil, dengan standar akreditasi dan kompetensi yang diatur.
22. 3.Pilar III - Operasional Pengadaan Pemerintah dan Praktik Pasar • Kualitas dan kinerja pengadaan publik: Praktik dan mekanisme untuk meningkatkan dan mengukur dimensi kualitas dan kinerja sistem pengadaan publik tidak memadai atau bahkan tidak ada. Terdapat bukti penggunaan metode non-kompetitif yang berlebihan dan tingkat persaingan yang tampak rendah. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tujuan efisiensi, keadilan dan nilai manfaat uang tidak sepenuhnya tercapai. • Penggunaan pertimbangan kriteria kemanfaatan dan keberlanjutan yang terbaik: Sistem harga dan penilaian terendah tampaknya merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi penawaran/proposal. Kriteria keberlanjutan, khususnya untuk pengadaan ramah lingkungan, sudah mulai digunakan. • Kepatuhan terhadap kendali mutu dan pembayaran: Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan kontrak untuk prosedur inspeksi, kendali mutu, dan pengawasan sangat tinggi. Pembayaran invoice telah sesuai dengan prosedur proses pembayaran yang berlaku, didukung dengan database dan sistem perbendaharaan yang baik. • Manajemen kontrak dan analisis data: Terdapat kekurangan dalam manajemen kontrak. Pembengkakan waktu sering terjadi dan sistem untuk melacak pembayaran faktur tidak ada.
23. 4.Pilar IV - Akuntabilitas, Integritas, dan Transparansi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Lingkungan yang mendukung konsultasi dan pemantauan publik: Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat terlibat dalam proses persiapan/penyusunan kebijakan pengadaan. • Pengelolaan keuangan sistem pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Pengendalian komitmen diterapkan pada tingkat satker dan secara efektif membatasi komitmen terhadap ketersediaan kas aktual dan pagu anggaran yang disetujui. • Audit eksternal, sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia, Badan Pengawas Keuangan (BPK), bersifat independen terhadap eksekutif dan mempunyai mandat untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh entitas pemerintah pusat, serta lembaga pemerintah daerah. • Audit Pengadaan. Terdapat standar tertulis untuk audit pengadaan dan sistem yang tersedia untuk tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan/penegakan rekomendasi audit. Audit pengadaan termasuk dalam program pelatihan rutin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). • Adanya Mekanisme Banding/Sanggah: Peserta lelang yang ingin mengajukan sanggahan terhadap keputusan lembaga pengadaan dalam menanggapi keberatan (tantangan/sanggahan) memiliki sejumlah jalur potensial yang tersedia, termasuk menggunakan prosedur pengaduan LKPP dan prosedur pengaduan masyarakat. Ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan terhadap putusan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. • Praktek yang dilarang dan Pelaporan Kasus Penipuan dan Korupsi. Terdapat ketentuan etika yang kuat mengenai praktik yang dilarang dalam pengadaan. Terdapat ketentuan hukum yang mencakup pelaporan kasus penipuan dan korupsi serta pengaduan masyarakat terkait kemungkinan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta Perlindungan Pelapor (WBP- Whistle Blower Protection). Terdapat mekanisme yang aman untuk melaporkan praktik terlarang atau perilaku tidak etis, namun terdapat keengganan masyarakat untuk melaporkan penipuan dan korupsi terkait pengadaan. Definisi korupsi tidak sepenuhnya sejalan dengan definisi UNCAC dan tidak ada data mengenai penipuan dan korupsi terkait pengadaan. Berdasarkan hasil penilaian MAPS tersebut, telah teridentifikasi beberapa bidang prioritas untuk dilakukan perbaikan, yaitu meliputi: • Cakupan kerangka hukum dan peraturan. Melakukan tinjauan kritis terhadap pengadaan yang menggunakan Swakelola dan pengadaan BUMN: a) Melakukan studi/analisis untuk menilai penggunaan dan dampak Swakelola, secara khusus memastikan apakah, bagaimana dan seberapa jauh Swakelola berdampak buruk pada hasil nilai dalam pengadaan. Simak juga klasifikasi masing-masing jenis Swakelola. b) Upayakan mengadakan penelitian tentang pengadaan di BUMN, untuk menilai dampak dan pengoperasian rezim-pengadaan-terpisah untuk pengadaan dana publik oleh BUMN dan dampaknya termasuk terhadap persaingan, integritas dan hasil Value for Money (VfM) dari kerja sama bisnis antar BUMN, anak perusahaannya, dan perusahaan afiliasinya; • Sistem e-procurement dan prosedur keuangan serta siklus pengadaan: Memastikan bahwa SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan sistem LKPP lainnya yang mendukung e-procurement tetap yang berlaku dan terkini, serta mengikuti perkembangan zaman, dan perkembangan persyaratan keamanannya. Penyegaran teknologi melalui inisiatif transformasi digital akan memungkinkan LKPP meningkatkan penawaran layanan e-GP (electronic Government Procurement), keamanan lingkungan sistem, dan memanfaatkan nilai tambah dari data. Memperluas sistem pelaporan dan manajemen informasi untuk memanfaatkan sepenuhnya informasi yang dikumpulkan melalui sistem untuk menawarkan layanan pemberitahuan kepada vendor dan alat pemantauan dan perencanaan tingkat lanjut untuk entitas pengadaan dan LKPP dengan menggunakan konsep Data Kontrak Terbuka dan klasifikasi tambahan yang diterapkan pada transaksi pengadaan. Pastikan tingkat interoperabilitas yang efisien antara SPSE dan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sehingga pemerintah dapat memiliki informasi pengadaan dan kontrak yang menyeluruh; • Memperkuat mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja: Peningkatan dasbor analisis data untuk pemantauan dan pengukuran kinerja pengadaan publik secara real-time menggunakan KPI terkait, termasuk untuk meningkatkan persaingan, nilai manfaat uang, dan manajemen kontrak; • Pengadaan publik yang berkelanjutan: menyiapkan strategi, rencana aksi dan pedoman praktis termasuk penggunaan prinsip-prinsip Life Cycle Costing di seluruh proses pengadaan: Lakukan penilaian mendalam untuk menjelaskan proses perencanaan strategis yang mengarah pada penyiapan dan penerapan strategi/kebijakan yang komprehensif tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berkelanjutan (SPP - Sustainable Public Procurement) dalam rangka mendukung tujuan kebijakan nasional yang didukung oleh rencana implementasi untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan dalam pengadaan pemerintah. Pentingkan mendorong penggunaan life cycle costing (penetapan pembiayaan siklus hidup), serta menerbitkan panduan teknis mengenai penerapannya di seluruh siklus pengadaan; • Mekanisme peninjauan pengaduan - peninjauan jalur dan proses banding terhadap keputusan keberatan/sanggahan: Lakukan tinjauan kritis terhadap berbagai jalur yang kini tersedia bagi peserta lelang yang tidak puas dengan keputusan akhir mengenai keberatan/sanggahan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah salah satu jalur yang ada dapat diadaptasi untuk memenuhi persyaratan metodologi MAPS yaitu administrasi peninjauan pengaduan yang efisien dan berfungsi secara independen, atau malah diperlukan pendekatan baru seperti misalnya, pembentukan badan specialist (tenaga ahli) independen untuk peninjauan ulang pengadaan. Dalam penyiapan tinjauan kritis tsb, identifikasi informasi dan data yang diperlukan agar lebih memahami fungsi penyelenggaraan yang ada saat ini; • Audit Kinerja Pengadaan: Menerbitkan standar dan prosedur tertulis untuk audit kinerja pengadaan, menyebarluaskan pedoman audit pengadaan kepada seluruh Inspektur Jenderal kementerian dan memasukkan target untuk audit pengadaan khusus dalam rencana audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan); • Memberikan Kejelasan tentang Definisi Pengadaan Barang dan Jasa sehubungan dengan Penipuan dan Korupsi serta Ketersediaan Data Terkait: Pentingkan kegiatan pelaksanaan di tingkat antar kementerian/lembaga untuk memastikan keselarasan menyeluruh dengan definisi korupsi UNCAC, kaji ulang dan perbarui definisi pelanggaran suap, memperjelas definisi KKN untuk menghadapi dan mengatasi isu yang mengemuka, termasuk dalam konteks administrasi pencekalan (daftar hitam) dalam pengadaan; dan • Meningkatkan aksesibilitas terhadap dokumen peraturan perundang-undangan (kerangka hukum): Pertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan penyajian dokumen kerangka hukum (perundang-undangan dan peraturan) pengadaan dan fungsi pencarian untuk membantu identifikasi dokumen yang relevan, dan bagian-bagian tertentu dari dokumen yang berkaitan dengan isu-isu tertentu, untuk penggunaan praktis dan penerapan oleh para pemangku kepentingan. Pertimbangkan juga untuk memperluas koleksi dokumen kerangka hukum pengadaan yang ada di LKPP untuk memberikan akses dan fungsi penelusuran terhadap peraturan dan pedoman terkait pengadaan yang dikeluarkan oleh kementerian dan organisasi lain. Dapat ditambahkan bahwa keselarasan keadaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diuraikan dalam MAPS ini, pada saat yang sama menjelaskan orientasi sasarannya yang secara umum bermuara pada: a) kualitas dan kinerja LKPP sebagai lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah; b) kualitas dan kinerja lembaga penyelenggara pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam menerapkan tata kelola pengadaan; c) serta kualitas dan kinerja pengadaan jasa secara nasional yang secara agregat dipengaruhi oleh kualitas dan kinerja LKPP, lembaga penyelenggara pengadaan barang dan jasa, maupun kualitas dan kinerja lembaga (stakeholders) lainnya, diluar LKPP dan lembaga penyelenggara PBJ. Dengan demikian peningkatan keselarasan dengan kriteria MAPS perlu mencermati kewenangan, kepentingan dan kapasitas yang berkelindan pada ketiga komponen tersebut. 1.1.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Pada tahun 2022, terdapat perubahan dalam Rencana Strategis (Renstra) LKPP 2020-2024. Dapat disampaikan Rencana Strategis (Renstra) LKPP 2020-2024 diterbitkan dengan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis LKPP 2020-2024, penyusunannya memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16 Tahun 2018). Setelah Renstra LKPP yang diterbitkan dengan Peraturan Lembaga Nomor 12 tahun 2020 dilaksanakan, terbit Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres 93 Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan SOTK tersebut memerlukan penyesuaian pada rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan LKPP, sehingga memerlukan perubahan Renstra LKPP 2020-2024. Lebih dari itu, dari sisi penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga terdapat perkembangan baru dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibat dari perubahan ini, indikator sasaran strategis juga mengalami penyesuaian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai dampak dari perubahan tersebut, evaluasi terhadap Program dan Kegiatan LKPP dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mencakup evaluasi pada periode 2020-2022, yang memfokuskan pada kinerja dan pencapaian sebelum adanya perubahan Renstra. Sementara bagian kedua adalah mencakup evaluasi khusus pada tahun 2023, yang menjelaskan kinerja dan pencapaian setelah dilakukannya perubahan Renstra. Pembagian ini dimaksudkan agar setiap periode dapat dianalisis sesuai tujuan, sasaran dan indikator yang digunakan, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih proporsional dan komprehensif tentang perkembangan dan efektivitas program dan kegiatan LKPP dalam mencapai tujuan strategisnya. 1.1.4.1 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2020-2022 Evaluasi program dan kegiatan LKPP pada tahun 2020-2022 dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat capaian tiap indikator sasaran strategis yang ada pada tiap tahunnya, karena secara logical framework, program dan kegiatan yang dilakukan akan memiliki pengaruh (impact) terhadap tingkat capaian sasaran strategis (outcome) LKPP pada periode tahun tersebut. Tingkat capaian tiap indikator sasaran strategis diukur dengan menghitung nilai gap antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pada tiap tahunnya, lalu diidentifikasi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada periode tahun tersebut secara umum. Tiap indikator sasaran strategis akan dikelompokkan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis-nya masing-masing untuk memudahkan memahami hubungan indikator sasaran strategis dengan tujuan yang ada pada periode tersebut. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020- 2024, tujuan dan sasaran strategis pada pada periode 2020-2022, yaitu:
24. 1.Tujuan 1 (T1): Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan Melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan, dengan sasaran strategis, yaitu:
a.Sasaran Strategis 1 (SS1): Meningkatnya Pemerataan Ekonomi untuk Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan; dan
b.Sasaran Strategis 2 (SS2): Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan.
1. 2.Tujuan 2 (T2): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal LKPP, dengan sasaran strategis, yaitu:
a.Sasaran Strategis 3 (SS3): Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi;
b.Sasaran Strategis 4 (SS4): Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan; dan
c.Sasaran Strategis 5 (SS5): Meningkatnya Kualitas Layanan LKPP kepada Publik. Sebelum membahas lebih dalam dan terukur tentang capaian kinerja/indikator Sasaran Strategis LKPP, LKPP mendapatkan rekognisi atas beberapa capaian keberhasilan yang memiliki pengaruh dalam mendukung capaian kinerja / indikator sasaran strategis LKPP pada periode 2020-2022 yang dirinci setiap tahunnya, sebagai berikut:
1. 1.Capaian Keberhasilan Tahun 2020, diantaranya meliputi: o Mendapatkan penghargaan “Top Leader on Digital Implementation 2020” versi majalah IT Work; o Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021 tanggal 22 Maret 2021, LKPP mendapatkan penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020 untuk Ketegori Pagu Kecil dengan nilai Kinerja Anggaran sebesar 93,22; o Pendampingan Pembangunan Zona Integritas berpredikat WBK/WBBM di Unit Organisasi LKPP Tahun 2020; o Pusdiklat / Puslat PBJ mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dengan memperoleh Kategori “Sangat Baik” dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; o Pusdiklat / Puslat PBJ mendapatkan Juara I Kompetisi Lembaga Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional; o Pusdiklat / Puslat PBJ mendapatkan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/ WBMM dari Kementerian PAN RB; o Pusdiklat / Puslat PBJ mendapatkan bintang 4 dan dianugerahkan TOP IT Leadership dari IT Work; o Penyusunan program pelatihan CPPP (Certified Public Procurement Program), Program pelatihan SPP (Sustainable Public Procurement), Program pelatihan bagi Pelaku Usaha yang melibatkan dan bekerja sama dengan mitra pembangunan (World Bank, GIZ, dan UNDP); o LKPP bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka membangun aplikasi BELA Pengadaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan usaha bagi UMKK dan meningkatkan kontribusi UMKK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; o Penghargaan “Indonesian Consumer Protection Award Raksa Nugraha dengan kategori Gold” dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); o Menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) dalam keadaan darurat; o Melakukan pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana diatur pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (COVID-19); o Tergabung dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (COVID-19); o Menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan PBJ Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 19 (COVID-19). o Menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Coronavirus Disease 19 (COVID- 19); o Menerbitkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 105 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tim Pendamping Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19; dan o Menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. 2.Capaian Keberhasilan Tahun 2021, diantaranya meliputi: o LKPP mendapatkan The OGP Impact Awards; o Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI; o Apresiasi BMN Awards Kategori “Peer Collaboration” dari Kementerian Keuangan RI; o Anugerah Meritokrasi KASN 2021 dengan predikat Sangat Baik; o Peringkat I LPNK Tipe C dalam Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian dan Peringkat III LPNK Tipe C dalam Kategori Penilaian Kompetensi oleh BKN; o Laporan Keuangan Dengan Opini WTP Empat Tahun Berturut- turut oleh BPK; o LKPP Raih Penghargaan Digital Culture Excellence Awards 2021; dan o Pusdiklat PBJ LKPP berhasil membawa pulang Penghargaan “Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik”.
3. 3.Capaian Keberhasilan Tahun 2022, diantaranya meliputi: o Dukungan terhadap Capaian Inpres 2 Tahun 2022; o Diundangkannya Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; o Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang/Jasa Publik; o Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya; o Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lain di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Umum; o Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Khusus Ibu Kota Nusantara Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; o Kegiatan Business Matching; o Penghargaan Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi KASN; o BKN Award 2022; o Laporan Keuangan dengan Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut oleh BPK; o Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022; o Penghargaan Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI; o Penghargaan TOP Digital Implementation 2022; o Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Layanan Publik Kategori Sangat Baik; o Penghargaan Training Rate Award; o Penilaian ”Istimewa” untuk Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan o Penghargaan sebagai Satker dengan Frekuensi Transaksi KKP Terbanyak. Adapun tingkat capaian yang terukur pada setiap indikator sasaran strategis LKPP pada periode 2020-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2 Capaian Sasaran Strategis LKPP Tahun 2020-2022 (Sebelum Perubahan Renstra) No Tujuan Sasaran Strategis Indikator 2020 2021 2022 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 1 Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan Melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan 1.1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa 40% 68,29% 170,73 % 45% 59,3% 131,7% 50% 84% 168% 1.2 Persentase nilai transaksi UMKK terhadap Rencana Umum Pengadaan 25% 26,81% 107,24 % 30% 33,6% 112% 40% 41,5% 103.8% 1.3 Indeks kualitas kebijakan PBJ Cukup Sedang 100% Cukup Kurang 67% Cukup Cukup 100% Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola Pengadaan 2.1 Indeks tata kelola pengadaan Kurang Kurang 100% Cukup Sedang 100% Sedang Baik 100% 2 Meningkatnya Kualitas Tata Meningkatnya kualitas penerapan 3.1 Nilai RB BB BB (75,09) 100% BB BB 100% BB BB 100% No Tujuan Sasaran Strategis Indikator 2020 2021 2022 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Kelola Internal LKPP reformasi birokrasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan 4.1 Nilai AKIP Baik Baik (63,65) 100% Baik Baik 100% Baik Baik 100% 4.2 Opini BPK WTP WTP 100% WTP WTP 100% WTP WTP 100% Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik 5.1 Nilai IKM Baik Baik (88,05) 100% Baik Baik 100% Baik Baik 100% Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2022 Tujuan 1 (T1): Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan Melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan salah satunya adalah melalui penggunaan produk dalam negeri. Potensi anggaran pengadaan barang/ jasa di lingkungan pemerintah yang cukup besar diharapkan dan selalu meningkat dari tahun ke tahun mampu mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Selain penggunaan produk dalam negeri, pemerataan ekonomi juga dapat didukung dengan keterlibatan UMKK dalam pelaksanaan PBJ. Hal ini mengingat UMKK menyerap tenaga kerja paling besar. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKK dapat dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan salah satu amanat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, LKPP juga telah melakukan pembentukan unsur- unsur perbaikan tata kelola pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) melalui penyusunan regulasi, pembangunan sistem elektronik pengadaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan serta mendorong peran aktif K/L/Pemda dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian permasalahan pengadaan. Untuk menilai hasil dari pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa, maka LKPP melakukan pengukuran keberhasilan penerapan tata kelola pengadaan di setiap K/L/Pemda. Dengan adanya penilaian ini diharapkan dapat mengoptimalkan nilai pengadaan dan mendorong pengelolaan pengadaan dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif. Sasaran Strategis 1 (SS1): Meningkatnya Pemerataan Ekonomi untuk Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan Peningkatan pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan diukur melalui: (1) Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa, (2) Persentase Nilai Transaksi UMKK terhadap Rencana Umum Pengadaan, dan (3) Indeks Kualitas Kebijakan PBJ. Indikator Sasaran Strategis 1.1 (ISS1.1): Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Proses Pengadaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri memberikan definisi Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Sedangkan definisi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 47/MDAG/ PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri disebutkan definisi Produk Dalam Negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia. Realisasi pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut. Gambar 1.3 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Proses Pengadaan Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2022 Secara umum realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2020-2022 dapat melampaui target. Namun, sejumlah tantangan masih mengiringi upaya dalam meningkatkan realisasi penggunaan dalam negeri salah satunya stigma masyarakat bahwa produk impor memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan produk lokal. Dalam rangka mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada K/L/Pemda perlu disusun suatu modul yang dapat menjadi guideline atau strategi-strategi khususnya. pada tahap perencanaan pengadaan bagi K/L/Pemda guna mendorong K/L/Pemda untuk memprioritaskan PDN dalam pengadaan barang/jasa. Indikator Sasaran Strategis 1.2 (ISS 1.2): Persentase Nilai Transaksi UMKK terhadap Rencana Umum Pengadaan Persentase nilai transaksi UMKK terhadap Rencana Umum Pengadaan merupakan indikator yang bertujuan untuk mengetahui Tingkat kepatuhan dan komitmen K/L/Pemda dengan melihat konsistensi dengan membandingkan data perencanaan dan realisasi pengadaan. Selain itu, indikator ini dapat melihat besarnya keberpihakan pemerintah kepada UMKK melalui paket pengadaan barang/jasa yang dicadangkan untuk UMKK dan realisasinya. Realisasi capaian pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut. Gambar 1.4 Persentase Nilai Transaksi UMKK terhadap Rencana Umum Pengadaan Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2022 Terlihat tren realisasi pada tahun 2020 dan 2022, cenderung stabil dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Namun demikian, peningkatan jumlah komoditas dalam Bela Pengadaan, Toko Daring dan Katalog Elektronik yang dihasilkan oleh UMKK perlu terus didorong. Selain itu untuk mendapatkan data valid yang terbaru realisasi e-tendering diperlukan dorongan ke seluruh pengelola LPSE untuk melakukan upgrade ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi selanjutnya. Indikator Sasaran Strategis 1.3 (ISS 1.3): Indeks Kualitas Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas menyusun kebijakan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah. Keluaran yang dihasilkan utamanya berupa kebijakan yang dituangkan dalam banyak peraturan. Untuk mengetahui keberhasilan LKPP dalam menyusun kebijakan diperlukan pengukuran secara berkala terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga hasil pengukuran tersebut dapat menjadi acuan untuk peningkatan kualitas kebijakan ke arah yang tepat. Kriteria kebijakan yang diukur dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yaitu kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu pengukuran IKK. Realisasi capaian pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut. Gambar 1.5 Indeks Kualitas Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2022 Berdasarkan penilaian IKK yang telah dilakukan, target IKK telah terealisasi dan tercapai 100% (seratus persen) dengan Predikat Cukup. Keberhasilan ini tentunya terwujud melalui serangkaian aktivitas mulai dari Agenda Setting, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan dengan melibatkan unit organisasi, Kementerian/Lembaga terkait, dan/atau stakeholders yang difasilitasi melalui kegiatan Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, dalam meningkatkan penilaian IKK perlu dilakukan pemantauan pada proses implementasi dan evaluasi kebijakan terhadap peraturan LKPP yang terbit tahun 2020 dan 2022 termasuk menyiapkan laporan-laporan terkait sebagai bukti dukung sesuai instrumen/toolkit IKK. Proses penyusunan regulasi pada tahun 2023 juga harus mengikuti tahapan pada instrumen/toolkit IKK. Tahapan pada instrumen/toolkit IKK harus dimasukkan dalam substansi rancangan Peraturan LKPP tentang Penyusunan Peraturan LKPP. Sasaran Strategis 2 (SS2): Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan Peningkatan kualitas penerapan tata kelola pengadaan diukur melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indikator Sasaran Strategis 2.1 (ISS 2.1): Indeks Tata Kelola Pengadaan Penerapan tata kelola pengadaan barang dan jasa dilaksanakan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan. LKPP sebagai satu- satunya Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah berupaya mendorong perbaikan tata kelola pengadaan pada seluruh K/L/Pemda melalui: • Pembangunan sistem informasi pengadaan dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan yang aman dan optimal untuk memberikan kualitas data dan tingkat layanan yang diharapkan; • Pengelolaan dan pengembangan SDM Pengelola Pengadaan meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan; • Mendorong kelembagaan pengadaan di K/L/Pemda yang efektif melalui pembentukan UKPBJ yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai pusat keunggulan (center of excellence) sehingga mampu mendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa; dan • Mendorong peningkatan kemampuan K/L/Pemda dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa secara mandiri. Realisasi capaian pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut. Gambar 1.6 Indeks Tata Kelola Pengadaan Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2022 Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Tata Kelola Pengadaan belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu: masih adanya stigma di K/L/Pemda bahwa pengisian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di SIRUP hanya digunakan agar bisa melakukan proses pengadaan pada metode tertentu, misalnya mengumumkan RUP untuk dapat melakukan tender di SPSE; belum diperolehnya Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) melalui Penyesuaian/Inpassing dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB); kurangnya komitmen pimpinan Instansi Pemerintah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ dan dalam mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ. Selanjutnya, LKPP melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan cara: meningkatkan monitoring dan evaluasi implementasi Indeks Tata Kelola Pengadaan; mendorong K/L/Pemda dalam mengisi pemenuhan JF PPBJ; mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ; dan mendorong K/L/Pemda untuk memanfaatkan sistem pengadaan; serta mendorong K/L/Pemda untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Tujuan 2 (T2): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal LKPP Peran LKPP sebagai lembaga yang melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan PBJP serta memastikan pelaksanaan pengadaan dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak, menuntut LKPP harus memiliki kapabilitas yang memadai guna mengefektifkan peran tersebut. Penguatan tata kelola internal LKPP akan terus dilakukan guna perbaikan secara berkelanjutan dan konsisten melalui penerapan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu Upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dalam mendukung Prioritas Nasional Ketujuh, utamanya dalam transformasi pelayanan publik. Selain itu penerapan reformasi birokrasi di LKPP difokuskan kepada orientasi pelayanan publik yang menegaskan pentingnya perbaikan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada kepentingan stakeholder, dan tegaknya akuntabilitas dan transparansi. Sasaran Strategis 3 (SS3): Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi diukur melalui Nilai Reformasi Birokrasi. Indikator Sasaran Strategis 3.1. (ISS3.1): Nilai Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek Kelembagaan atau Organisasi, Ketatalaksanaan atau Business Process, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan integritas tinggi, produktivitas tinggi dan bertanggung jawab, serta kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional. Sasaran reformasi birokrasi ditujukan untuk mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set). Realisasi capaian pada tahun 2020- 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 1.3 Perkembangan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022 Tahun Target Realisasi 2020 BB BB 2021 BB BB 2022 BB BB Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2022 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa target dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 berada pada predikat yang sama yaitu BB dan realisasi nilai Reformasi Birokrasi tahun 2020 dengan 2022 stabil pada posisi Predikat BB. Perbaikan yang terus menerus dan peningkatan inovasi dalam bekerja dilakukan dalam rangka mendukung terselenggaranya efektivitas penerapan Reformasi Birokrasi menjadi target kinerja yang melekat pada Sekretaris Utama. Berdasarkan surat dari Kementerian PANRB capaian Nilai RB LKPP telah terealisasi dan tercapai 100% (seratus persen) atau dengan predikat BB. Dalam rangka pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi, pada tahun 2021 LKPP melakukan hal-hal sebagai bentuk efisiensi atas penggunaan sumber daya. Pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada saat itu menimbulkan budaya kerja Work From Office/Work From Home sesuai regulasi pemerintah pusat, hal ini memicu cara kerja yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya akibat menurunnya kesempatan untuk berkoordinasi dengan unit organisasi secara tatap muka langsung. LKPP telah memanfaatkan sistem berbasis digital dalam rangka mengoptimalkan proses penilaian Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan dalam beberapa aktivitas sebagai berikut seperti: • Penggunaan e-office dalam pelaksanaan administrasi terutama dalam hal korespondensi yang berkaitan dengan proses penilaian Reformasi Birokrasi; • Melaksanakan rapat-rapat, sosialisasi, dan pendampingan kepada unit organisasi yang berkaitan dengan proses penilaian Reformasi Birokrasi, terutama dalam hal pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); dan • Melaksanakan Evaluasi PMPRB dengan Kementerian PANRB yang juga dilaksanakan secara daring. Sasaran Strategis 4 (SS4): Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Indikator Sasaran Strategis 4.1 (ISS4.1): Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / AKIP SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Realisasi capaian pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 1.4 Perkembangan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2020-2022 Tahun Target Realisasi 2020 Baik Baik 2021 Baik Baik 2022 Baik Baik Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2022 Secara umum pergerakan realisasi nilai AKIP dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah stabil pada posisi Predikat ”Baik”, namun untuk menyikapinya lebih lanjut, terdapat beberapa rekomendasi yang berulang selama dua tahun ini, yaitu yang berkaitan dengan: • Cascade kinerja, proses bisnis, tugas dan fungsi organisasi; • Monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala; • Pemberian reward and punishment; dan • Evaluasi internal dalam akuntabilitas unit kerja. Kedepan baik dipelajari lebih lanjut penyebab dari berulangnya rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB. Beberapa aspek yang perlu dipelajari sebagai upaya perbaikan adalah aspek proses, SDM dan teknologi. Selain itu perlu koordinasi lebih intens dengan internal unit organisasi dan Kementerian PANRB dalam rangka evaluasi dan pengendalian. Perbaikan yang terus menerus dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan menjadi target kinerja yang melekat pada LKPP. Berdasarkan hasil perhitungan oleh Kementerian PANRB, target dari nilai AKIP yang melekat pada Sekretaris Utama telah terealisasi dan tercapai 100% (seratus persen). Keberhasilan ini tentunya terwujud melalui serangkaian aktivitas yang melekat pada sisi proses, SDM dan penggunaan teknologi serta koordinasi antar unit kerja dan dengan Kementerian PANRB yang difasilitasi melalui kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan organisasi dan tatalaksana. Beberapa hal yang dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai AKIP dalam rangka efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut: • Melakukan reviu atas hasil evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB yang melibatkan seluruh pimpinan Unit Organisasi; • Melakukan reviu atas Renstra secara berkala, baik di level Sasaran Strategis, Sasaran Program maupun Sasaran Kegiatan; • Meningkatkan pemanfaatan aplikasi SiREMON untuk monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran; • Menyusun rencana aksi terkait akuntabilitas kinerja sebagai alat bantu dalam mengetahui target, memantau progres capaian kinerja hambatan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilakukan; dan • Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Indikator Sasaran Strategis 4.2 (ISS 4.2): Opini Badan Pemeriksaan Keuangan / BPK Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil tertinggi dari audit BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu pula target LKPP tahun 2020 hingga tahun 2022 adalah WTP. Realisasi capaian pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 1.5 Perkembangan Realisasi Opini BPK Tahun 2020-2022 Tahun Target Realisasi 2020 WTP WTP 2021 WTP WTP 2022 WTP WTP Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2022 Selama empat tahun terakhir, LKPP mampu mempertahankan opini WTP dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa usaha LKPP dalam berbenah atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) dalam CaLK, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal telah menunjukkan hasil yang baik. Walaupun hasil evaluasi yang diterima oleh LKPP sudah baik, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian, dalam rangka meningkatkan opini BPK, beberapa upaya perbaikan yang sebaiknya dilakukan terkait pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: • Mengadakan forum untuk sosialisasi dan diskusi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyamakan persepsi atas peraturan perundang-undangan seputar pertanggungjawaban keuangan; • Melakukan monitoring transaksi keuangan secara rutin pada aplikasi SAKTI, SPAN, dan SISKA untuk mendeteksi atas kesalahan input transaksi keuangan; • Melakukan koordinasi dan konsultasi serta mengadakan diskusi intensif dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan seputar permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan; • Meningkatkan kerapian dan mendukung digitalisasi arsip berkas pertanggungjawaban keuangan dalam rangka mempermudah penelaahan rekam jejak atas transaksi keuangan di LKPP; dan • Menyusun kertas kerja pengendalian internal atas laporan keuangan sebagai upaya peningkatan mutu pengendalian internal yang memadai. Sasaran Strategis 5 (SS5.): Meningkatnya Kualitas Layanan LKPP kepada Publik Peningkatan kualitas layanan LKPP kepada publik diukur melalui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator Sasaran Strategis 5.1 (ISS 5.1): Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM Dalam menyelenggarakan fungsinya, LKPP menyelenggarakan beberapa pelayanan sebagai interaksi dengan masyarakat. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh LKPP berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2018 tercatat baru sebanyak 15 (lima belas) jenis layanan yang diselenggarakan. Namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2021, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh LKPP telah bertambah menjadi 33 (tiga puluh tiga) jenis pelayanan, baik yang dilakukan secara online maupun offline (konvensional). Salah satu upaya yang dilakukan LKPP dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan yang dilaksanakan secara periodik tahunan. Target IKM dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 tetap pada level predikat ‘Baik’. Walaupun pada Tahun 2020 LKPP sudah berpredikat Baik, namun untuk tahun-tahun berikutnya nilai IKM dapat berfluktuatif karena bisa saja jumlah pelayanannya berubah dari tahun ke tahun dan persepsi responden juga berubah sesuai dengan pengalaman masing-masing responden ketika menerima pelayanan yang ada. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai IKM antara lain: • Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit organisasi pemilik layanan, untuk ditindaklanjuti; • Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil SKM tahun 2021; • Melakukan diskusi terkait pelayanan publik yang melibatkan unit organisasi pemilik layanan dan masyarakat selaku penerima layanan serta pakar/narasumber yang terkait dengan pelayanan publik yang berasal dari akademisi atau dari instansi pemerintah; • Guna meningkatkan kinerja pelayanan secara terus-menerus, LKPP perlu fokus/ memprioritaskan pada unsur/dimensi yang capaian kinerjanya masih relatif rendah yaitu “Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan” dan “Kompetensi Pelaksana”. Kedua unsur/ dimensi ini merupakan unsur/dimensi dengan kinerja paling rendah diantara dimensi lainnya; • LKPP masih perlu memberikan pelatihan teknis bagi para petugas pelayanan secara rutin periodik guna meningkatkan kompetensi substansi pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang ditanganinya. Jenis pelatihan teknis ini disesuaikan dengan jenis pelayanannya masing-masing; • LKPP masih perlu memberikan pelatihan non-teknis bagi para petugas pelayanan, terutama skill yang berkaitan dengan cara berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam memberikan pelayanan (service excellent); dan • Dengan melihat kenyataan bahwa sebaran penerima layanan LKPP yang masih didominasi oleh wilayah-wilayah tertentu, terutama di Jawa dan Bali maka perlu dilakukan sosialisasi/ penyebarluasan informasi mengenai kegiatan/pelayanan publik yang ada di LKPP, terutama di wilayah yang persentase penerima layanannya masih relatif rendah dibanding wilayah lain. 1.1.4.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 Pada tahun 2023, LKPP melakukan penyesuaian dan penyederhanaan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024. Beberapa capaian keberhasilan yang memiliki pengaruh dalam mendukung capaian kinerja / indikator sasaran strategis LKPP pada tahun 2023-2024, adalah sebagai berikut: • Percepatan Transformasi Digital Pengadaan antara LKPP dengan PT Telkom; • Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik; • Penyusunan Rancangan Surat Edaran Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Wilayah Papua; • Pelaksanaan kerjasama internasional dalam Global Procurement Initiative (GPI); • Penyelenggaraan Community of Practice (COP) terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; • Terlaksananya Konsolidasi Laptop PDN secara Nasional; • Konsolidasi Pupuk NPK; • Konsolidasi BKB Kit Stunting; • Konsolidasi Alat Kesehatan (USG 2 Dimensi dan Antropometri Kit); • Terlaksananya Logistik Pemilu 2024; • Konsolidasi Pakaian Dinas dan Seragam se-Provinsi Jawa Tengah; • Konsolidasi Aspal Buton Provinsi Sulawesi Tenggara; • BKN Award Tahun 2023; • Penghargaan dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN); • Penghargaan Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023; • Penghargaan Indeks Reformasi Hukum LKPP Tahun 2023 dengan nilai 98.21 dengan kategori AA (ISTIMEWA) dari KemenPANRB; • Laporan Keuangan dengan Opini WTP Tujuh Tahun Berturut- turut oleh BPK; • Penghargaan atas Partisipasi dan Kontribusi Terhadap Digitalisasi Belanja Pemerintah Periode Triwulan I Tahun 2023 dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan KPPN Jakarta VII Kementerian Keuangan; • Top 10 Indeks Implementasi Ber-AKHLAK dan Juara 2 Nilai “Kompeten” pada BerAKHLAK yang diterima dari ACT Consulting International; • Juara Ketiga Kategori Utilisasi Barang Milik Negara Kelompok 1 dalam Pengelolaan Kekayaan Negara pada ajang Anugerah Reksa Bandha 2023 dari Kementerian Keuangan RI; • Dukungan/Kontribusi LKPP terhadap Program Makan Bergizi Gratis; • Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6; • Peran LKPP dalam Proses Aksesi Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD); • Kerja sama Kegiatan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Project Scaling Sustainable Consumption and Production (SCP)) antara LKPP dengan Mitra Pembangunan GIZ ; • Keikutsertaan LKPP pada kegiatan The East Asia and Pacific Regional Public; • Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah untuk Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan; • Penghargaan “Anindhita Wistara Data” Terbaik 2 Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dari Badan Pusat Statistik (BPS); • Predikat Zona Hijau Kualitas Tinggi pada penilaian Evaluasi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman RI; • Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM) 2024 oleh Kementerian Hukum dan HAM; • Penerapan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan kualitas “BAIK” dari KASN; • Badan Publik dengan Predikat ”Informatif” dari KIP; • Peringkat Ketiga atas Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024 dari BKN; • Apresiasi dan Penghargaan Pendukung Reformasi Pajak 2024 dari DJP Kementerian Keuangan; dan • Peringkat I Lembaga Pelatihan Berprestasi Tahun 2024 dari LAN. Sebagaimana sudah diuraikan di awal sub bab, tujuan, sasaran dan indikator kinerja LKPP pada tahun yang tertuang dalam Renstra 2020-2024 periode 2023-2024 perlu memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa lingkup dan cakupan PBJ Pemerintah adalah lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produk dalam negeri, dan pengembangan iklim dunia usaha pada umumnya. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan bahwa PBJ Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk: peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; diperlukan pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money), serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), serta pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2022, terdapat pengaturan lebih lanjut yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana strategis dan target kinerja, yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi tersebut mengamanatkan kepada LKPP untuk:
a.Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri;
b.Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
c.Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal; dan
d.Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik. Dengan didasarkan pada kebijakan PBJ Pemerintah serta rekomendasi pihak terkait atas evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra LKPP, LKPP melakukan penyesuaian rencana strategis LKPP tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2023). Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2023, LKPP menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran strategis, dan 4 (empat) indikator sasaran strategis. Tingkat capaian tiap indikator sasaran strategis LKPP pada tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 1.6 Capaian Sasaran Strategis LKPP Tahun 2023 dan 2024 (Setelah Perubahan Renstra) No Tujuan Sasaran Strategis Indikator 2023 2024 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 1 Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMKK dalam PBJ 1.1 Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMKK 38% 42,76% 112,53% 40,00% 41,72% 104,30% 1.2 Persentase realisasi belanja pengadaan PDN 88% 90,34% 102,66% 90,00% 90,08% 100,09% Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan 2.1 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik“ 100 76 76% 155 181 116,77% 2 Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP 3.1 Nilai RB 78,90 78,89 99,99% 80,10 81,97 102,33% Sasaran Strategis 1 (SS1): Meningkatnya Belanja Pengadaan untuk PDN dan UMKK dalam PBJ Peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMKK dalam PBJ diukur melalui dua indikator sasaran strategis, yaitu: (1) Persentase Realisasi Belanja Pengadaan untuk UMKK, dan (2) Persentase Realisasi Belanja Pengadaan untuk PDN. Indikator Sasaran Strategis 1.1 (ISS1.1): Persentase Realisasi Belanja Pengadaan untuk UMKK Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMKK pada Tahun Anggaran 2023-2024 dihitung berdasarkan nilai realisasi belanja pengadaan barang dan jasa seluruh K/L/Pemda, diperoleh realisasi dengan detail perhitungan pada tabel berikut. Tabel 1.7 Perhitungan Persentase Realisasi Belanja Pengadaan UMKK No Sub-Indikator Nilai 2023 2024 1 Nilai Transaksi Pengadaan Melalui Pemilihan Penyedia (dalam Milyar Rupiah) 644.875 665.88 2 Nilai Transaksi Pengadaan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (dalam Milyar Rupiah) 275.719 277.77 3 Persentase realisasi belanja pengadaan UMKK (3 = (2 : 1)*100%) 42,76% 41.72% Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023-2024 Dalam perhitungan nilai transaksi pengadaan, data yang digunakan meliputi seluruh nilai transaksi pengadaan pada seluruh jenis barang, baik belanja barang/jasa maupun belanja modal. Nilai transaksi pengadaan melalui pemilihan penyedia merupakan data nilai realisasi belanja pengadaan yang menggunakan cara pengadaan pemilihan penyedia. Nilai tersebut merupakan jumlah dari nilai transaksi UMKK, transaksi non kecil, transaksi kontes, transaksi sayembara, dan transaksi pengadaan khusus. Nilai transaksi pengadaan UMKK merupakan nilai realisasi belanja pengadaan usaha mikro kecil dan koperasi yang dilakukan dengan metode e-tender/seleksi, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing. Berdasarkan data pada laporan kinerja pengadaan K/L/Pemda per 30 Desember 2024, transaksi pengadaan UMKK paling besar dilakukan melalui pengadaan secara e-purchasing (Katalog Elektronik dan Toko Daring) yang mencapai 46,58% dari total realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K. Tabel 1.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase realisasi belanja pengadaan UMKK Perihal TAHUN 2023 2024 Target 38% 40% Realisasi 42,76% 41,72 Capaian 112,53% 104,30% Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023 dan 2024 Indikator persentase realisasi belanja pengadaan UMKK belum memiliki target pada tahun 2020 hingga 2022. Hal tersebut dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru yang ada pada Renstra Perubahan sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target belanja pengadaan UMKK pada tahun 2023 dan 2024 maka realisasi belanja pengadaan UMKK telah mencapai target. Nilai tersebut menunjukan bahwa upaya yang telah dilakukan LKPP dalam mendorong belanja pengadaan UMKK cukup efektif dilaksanakan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai target Persentase Realisasi Belanja Pengadaan UMKK pada tahun 2023-2024, antara lain: • Terdapat aktivitas realisasi belanja produk UMKK yang tidak dicatatkan dalam SPSE; • Realisasi PBJ melalui UMK-K pada Kementerian/Lembaga masih rendah, hal tersebut dikarenakan masih terdapat jenis/spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan pada Kementerian/Lembaga belum dapat dipenuhi oleh produk UMK-K; dan • Ketersediaan produk UMKK pada Katalog Elektronik masih relatif rendah. Sementara itu, beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Persentase Realisasi Belanja Pengadaan UMKK sampai dengan tahun 2024, antara lain: • Telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian UMKK K/L/Pemda dan disampaikan dalam laporan kinerja PBJ, hal tersebut sebagai upaya agar dapat meningkatkan nilai transaksi UMKK dan mendorong belanja Produk UMKK di lingkungan K/L/Pemda. • Melakukan one-on-one meeting maupun audiensi kepada K/L terkait alokasi dan realisasi belanja PDN dan UMK-K di K/L yang belum maksimal untuk menggali informasi kendala dan masalah yang dimiliki K/L dalam memaksimalkan belanja PDN dan UMK-K. • Kegiatan konsolidasi untuk paket-paket pengadaan yang mendukung PDN dan UMK-K. • Telah dilakukan sosialisasi terkait perencanaan dan pengisian SIRUP termasuk tagging PDN dan UMK-K pada SIRUP. Sosialisasi dilakukan di regional Barat dan Regional Tengah-Timur yang diikuti oleh 128 Pemerintah Daerah. • Mengembangkan Katalog Elektronik v6 dengan pendekatan user centric untuk menciptakan pengalaman pengguna lebih baik (seamless, intuitif, dan accessible). • Meningkatkan intensitas advokasi mengenai peningkatan penggunaan produk UMK-K pada K/L/Pemda pada setiap kesempatan sosialisasi/bimbingan teknis/konsultasi baik tatap muka maupun daring. Indikator Sasaran Strategis 1.2 (ISS1.2): Persentase Realisasi Belanja Pengadaan untuk PDN Persentase realisasi belanja pengadaan untuk PDN pada Tahun Anggaran 2023- 2024 dihitung berdasarkan nilai realisasi belanja pengadaan barang dan jasa seluruh K/L/Pemda. Adapun detail perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.9 Perhitungan Persentase Realisasi Belanja Pengadaan PDN No Sub-Indikator Nilai 2023 2024 1 Nilai Transaksi Pengadaan Melalui Pemilihan Penyedia (dalam Milyar Rupiah) 644.875 665.88 2 Nilai Transaksi Pengadaan PDN (dalam Milyar Rupiah) 582,55 599.83 3 Persentase realisasi belanja pengadaan PDN (3 = (2 : 1)x100%) 90,34% 90.08% Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023-2024 Dalam perhitungan nilai transaksi pengadaan, data yang digunakan meliputi seluruh nilai transaksi pengadaan pada seluruh jenis barang, baik belanja barang/jasa maupun belanja modal. Nilai transaksi pengadaan melalui pemilihan penyedia merupakan data nilai realisasi belanja pengadaan yang menggunakan cara pengadaan melalui pemilihan penyedia. Nilai tersebut merupakan jumlah dari nilai transaksi penggunaan PDN melalui e-purchasing, e-tendering, non e-tendering dan e-purchasing transaksional dan pencatatan, dan Bela Pengadaan. Berdasarkan Laporan Kinerja PBJ K/L/Pemda per 30 Desember 2024, nilai transaksi penggunaan PDN terbesar dilakukan dengan metode pengadaan e-tendering dengan besaran 45,12% dari total nilai transaksi penggunaan PDN dan untuk nilai transaksi penggunaan PDN terkecil dilakukan melalui Bela Pengadaan dengan besaran 0,33%. Tabel 1.10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Realisasi Belanja Pengadaan PDN Perihal TAHUN 2023 2024 Target 88% 90% Realisasi 90,34% 90,08% Capaian 102,66% 100,08% Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023 dan 2024 Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai target Persentase Realisasi Belanja Pengadaan PDN sampai dengan tahun 2024, antara lain: • Pencatatan belanja pengadaan barang/jasa pada K/L/Pemda belum dilakukan secara maksimal khususnya untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang dilakukan diluar sistem dengan jumlah item yang banyak serta pencatatannya dilakukan secara manual. • Beberapa karakteristik kebutuhan barang/jasa K/L belum dapat dipenuhi dengan barang/jasa PDN. • Belum banyak tersedianya barang substitusi untuk memenuhi kebutuhan K/L/Pemda yang memiliki karakteristik spesifikasi sesuai kebutuhan • K/L belum melakukan tagging PDN pada SIRUP ke seluruh belanja pengadaan yang menggunakan PDN. • K/L/Pemda belum sepenuhnya mendalami PDN yang potensi mensubstitusi produk non PDN, sehingga masih bertahan untuk melakukan pengadaan produk non PDN. Sementara itu, beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Persentase Realisasi Belanja Pengadaan PDN pada tahun 2024, antara lain: • Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi capaian PDN dan UMKK yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP secara berkala. • Melakukan pemetaan terhadap K/L/Pemda yang memiliki anggaran pengadaan besar namun belanja PDN belum optimal untuk dilakukan monitoring terhadap alokasi dan realisasi belanja pengadaan. • Telah dilakukan sosialisasi terkait perencanaan dan pengisian SIRUP termasuk tagging PDN dan UMKK pada SIRUP. Sosialisasi dilakukan di regional Barat dan Regional Tengah-Timur (yang diikuti oleh 128 Pemda). • Mengembangkan Katalog Elektronik V6 dengan pendekatan user centric untuk menciptakan pengalaman pengguna lebih baik (seamless, intuitif, dan accessible). Sasaran Strategis 2 (SS2): Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan Peningkatan kualitas penerapan tata kelola pengadaan diukur melalui Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki Tata Kelola Pengadaan “Baik”. Indikator Sasaran Strategis 2.1 (ISS2.1): Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki Tata Kelola Pengadaan “Baik” LKPP menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan dan formulasi kebijakan terkait pengadaan barang/jasa, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengadaan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi, serta memberikan bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum. Melalui tugas dan fungsinya, LKPP bertujuan menciptakan tata kelola pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip pengadaan dan etika pengadaan. LKPP berupaya mendorong perbaikan tata kelola pengadaan di seluruh instansi pemerintah melalui beberapa langkah, antara lain: • Membangun sistem informasi pengadaan yang mencakup tahapan perencanaan hingga pelaksanaan, guna memberikan kualitas data dan layanan yang optimal; • Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam pengadaan barang/jasa, termasuk proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan; dan • Mendorong efektivitas lembaga pengadaan di instansi pemerintah melalui pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Sebagai upaya untuk mendorong perbaikan tata kelola pengadaan di seluruh instansi pemerintah, LKPP menghitung jumlah K/L/Pemda yang termasuk dalam indeks tata kelola pengadaan ”baik”. Kriteria untuk K/L/Pemda yang termasuk dalam indeks tata kelola pengadaan ”baik” adalah apabila K/L/Pemda tersebut telah memenuhi seluruh indikator sebagai berikut: • Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal; • SDM PBJ Yang Kompeten; dan • UKPBJ Yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3. Pada indikator pemanfaatan sistem informasi pengadaan, dilakukan perhitungan capaian pada setiap K/L/Pemda untuk 5 (lima) indikator penilaian. Pemanfaatan sistem informasi pengadaan dikategorikan ”optimal” apabila memiliki skor dari capaian setiap indikator lebih dari 70. SDM PBJ dikategorikan ”Kompeten” apabila memiliki skor minimal 50%. UKPBJ yang dikategorikan mencapai maturitas minimal level 3 apabila memiliki pemenuhan 8/9 dan 9/9. Rincian terkait capaian dari setiap indikator jumlah K/L/Pemda yang memiliki Tata Kelola Pengadaan ”Baik” dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.11 Ringkasan Capaian Indikator Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki Tata Kelola Pengadaan “Baik” Sub-Indikator Jumlah K/L/Pemda 2023 2024 Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal 308 389 SDM PBJ yang Kompeten 156 264 UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 319 398 Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki Tata Kelola Pengadaan ”Baik (= Pemanfaatan Sistem Optimal ∩ SDM PBJ yang Kompeten ∩ Maturitas UKPBK Minimal Level 3) 76 181 Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023-2024 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki Tata kelola Pengadaan Baik dihitung dari jumlah K/L/Pemda yang memenuhi ketiga indikator tersebut. Dari data, diperoleh jumlah K/L/Pemda yang memenuhi ketiga indikator tersebut sejumlah 181 K/L/Pemda. Dengan demikian, indikator sasaran strategis jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan ”baik” belum tercapai. Untuk K/L/Pemda yang memenuhi hanya 2 (dua) indikator berjumlah total 196 K/L/Pemda yang terdiri dari: • K/L/Pemda yang memenuhi indikator SDM dan UKPBJ berjumlah 62 K/L/Pemda; • K/L/Pemda yang memenuhi indikator sistem dan UKPBJ berjumlah 124 K/L/Pemda; dan • K/L/Pemda yang memenuhi indikator sistem dan SDM berjumlah 10 K/L/Pemda. Gambar 1.7 Diagram Venn Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2024 Jika dibandingkan dengan target, jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan ”baik” telah mencapai target dengan capaian sebesar 116,7%. Tabel 1.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik” Perihal TAHUN 2023 2024 Target 100 K/L/PD 155 K/L/PD Realisasi 76 K/L/PD 181 K/L/PD Capaian 76% 116,7% Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023 dan 2024 Berikut analisis dan penjelasan terkait capaian kinerja pada indikator jumlah K/L/Pemda yang memiliki Tata Kelola Pengadaan yang ”Baik”. Sub-Indikator (1): Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal Indikator Persentase K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal selain digunakan untuk meningkatkan kualitas belanja pengadaan barang/jasa pemerintah melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong penggunaan SPSE oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dan penguatan sistem informasi pengadaan barang/jasa terpusat, juga merupakan salah satu variabel yang digunakan sebagai dasar perhitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indikator yang digunakan bahwa K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal yaitu sama dengan Jumlah K/L/Pemda bernilai Baik meliputi kriteria sebagai berikut. Tabel 1.13 Kriteria Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Pengadaan No Kriteria Indikator/Penilaian 1 Memiliki Skor Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan > 70 • K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan Bobot: 10%; • K/ L/Pemda menerapkan e-tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP dengan Bobot: 5%; • K/ L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai lebih dari pada aplikasi Katalog Elektronik dengan Bobot: 5%; • K/ L/ Pemda sudah menerapkan non e-tendering dan non e-purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP dengan Bobot: 5%; dan • K/L/Pemda menerapkan e-kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE dengan Bobot: 5%. 2 Skor Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan masing- masing K/L/Pemda = Σ Indikator x 100/30 • Indikator (1), (2), (3) dan (4) diberikan nilai sesuai persentase apabila mencapai perolehan sama atau lebih dari 50%, dan diberikan nilai 0 (nol) apabila perolehan kurang dari 50%;dan • Sedangkan indikator (5) diberikan nilai sesuai persentase apabila mencapai perolehan sama atau lebih dari 20%, dan diberikan nilai 0 (nol) apabila perolehan kurang dari 20%. Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2024 Perhitungan pada 5 (lima) indikator penyusun dari indikator Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan yang optimal pada Tabel di atas, didasarkan pada cara perhitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang tercantum pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi (SE Kepala LKPP 4 Nomor 2021). Dari jumlah keseluruhan data 624 K/L/Pemda, terdapat K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan yang memiliki nilai pemanfaatan sistem pengadaan lebih besar dari 70 pada tahun 2024 adalah sebanyak 389 K/L/Pemda. Jumlah tersebut terdiri dari 55 Kementerian/Lembaga dan 334 Pemerintah Daerah, baik Pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal pada tahun 2024, antara lain: • Berdasarkan data capaian pada tahun 2024, baru terdapat 224 K/L/Pemda yang telah melengkapi tahapan e-purchasing sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Hal ini menggambarkan masih rendahnya kepatuhan PPK dalam menyelesaikan tahapan e-purchasing; • Masih terdapat 1 (satu) Lembaga yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan 1 (satu) Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Waropen yang belum mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada SIRUP (persentase pengumuman RUP 0%). Pada BNPP, hal tersebut dikarenakan BNPP melakukan pengumuman RUP melalui akun Kementerian Dalam Negeri (sebagai satker pada Kementerian Dalam Negeri). Selanjutnya, pada Kabupaten Waropen didapatkan informasi bahwa belum terlaksananya penginputan RUP yang disebabkan karena faktor SDM dan infrastruktur. Sementara itu, beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memaksimalkan jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal pada tahun 2024, antara lain: • Melakukan sosialisasi perencanaan pengadaan yang mencakup wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur; • Menerbitkan surat Hasil Monitoring Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dan Pemda TA 2024 secara berkala yaitu setiap Triwulan. • Melakukan kegiatan dukungan pengguna dalam bentuk layanan konsultasi serta bimbingan teknis/sosialisasi terkait penggunaan sistem pengadaan kepada seluruh K/L/Pemda. Sub-Indikator (2): Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten Pengukuran Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten melibatkan pemenuhan dua indikator utama, yaitu Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa (JF PPBJ) dan PPK yang Kompeten minimal 50%. Pemenuhan JF PPBJ bergantung pada jumlah keterisian JF PPBJ di K/L/Pemda, sementara pemenuhan PPK yang Kompeten bergantung pada jumlah PPK yang bersertifikat Kompetensi Okupasi. Standar Kompetensi JF PPBJ mencakup beberapa aspek penting dalam pengadaan, seperti perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan PBJ secara Swakelola. Bobot pemenuhan JF PPBJ mencapai 90%, sedangkan pemenuhan PPK yang Kompeten memiliki bobot 10%. Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten dihitung berdasarkan pemenuhan kedua indikator minimal 50%. Indikator ini juga tidak hanya mencerminkan upaya peningkatan kualitas SDM PBJ, tetapi juga menjadi dasar perhitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Data untuk penghitungan capaian indikator sasaran ini diperoleh dari : • Data JF PPBJ yang dikelola Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan; • Data Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di K/L/Pemda yang dikelola Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan; • Data PPK yang Kompeten melalui Pelatihan PPK tipe C yang dikelola Pusat Pelatihan SDM PBJ; • Data PPK yang Kompeten melalui Sertifikasi Kompetensi Okupasi PPK yang dikelola Direktorat Sertifikat Profesi; dan • Data Kebutuhan PPK diperoleh dari rata-rata jumlah PPK yang dibutuhkan K/LPemda (Data SiRUP diolah). Dalam menghitung jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten, formula perhitungan capaian Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ yang digunakan adalah sebagai berikut. Gambar 1.8 Rumus Perhitungan Indikator Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023 Keterangan: • Jumlah JF PPBJ = jumlah ASN yang diangkat ke dalam JF PPBJ baik yang berstatus Aktif maupun Pembebasan Sementara/Pemberhentian (tidak termasuk Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dari Jabatan dan/atau tidak memenuhi persyaratan jabatan) yang dibuktikan dengan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam JF PPBJ; • Kebutuhan JF PPBJ = Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ yang diterbitkan LKPP; • Jumlah PPK yang Kompeten = Jumlah JF PPBJ ditambah dengan jumlah PPK yang bersertifikat Kompetensi Okupasi PPK yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Pelatihan MOOC untuk PPK Tipe C dan Sertifikat Kompetensi Okupasi PPK untuk PPK Tipe B; dan • Kebutuhan PPK = Perhitungan LKPP, yaitu 24.00. Dari jumlah keseluruhan 636 K/L/Pemda, terdapat K/L/Pemda yang memiliki jumlah SDM PBJ yang kompeten (nilai perhitungan lebih besar dari 50%) pada tahun 2024 adalah sebanyak 264 K/L/Pemda atau 170,32% dari target. Jumlah tersebut terdiri dari 46 Kementerian/Lembaga dan 218 Pemerintah Daerah, baik pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten pada tahun 2024, antara lain: • Terdapat calon JF PPBJ dari beberapa mekanisme pengangkatan yang statusnya masih menunggu pengangkatan ke dalam JF PPBJ atau tidak jadi diangkat ke dalam JF PPBJ walaupun sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat; • Belum optimalnya pemenuhan JF PPBJ di K/L/Pemda melalui pengangkatan pertama. Hal ini terlihat dari data keterisian JF PPBJ Jenjang Pertama per 31 Desember 2024 yang tercatat sebanyak 39,38% dari total rekomendasi untuk jenjang Pertama. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan Anggaran Belanja Pegawai di masing- masing K/L/Pemda. • Kurangnya komitmen pimpinan Instansi Pemerintah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ di instansinya. • Adanya Mutasi, Rotasi dan Promosi dari JF PPBJ ke Jabatan Struktural yang menyebabkan berkurangnya jumlah JF PPBJ Aktif di K/L/Pemda tersebut. • Kurangnya minat PNS untuk beralih menjadi JF PPBJ karena adanya anggapan bahwa JF PPBJ merupakan profesi dengan risiko hukum tinggi, namun belum diimbangi dengan insentif/reward dan perlindungan yang memadai. Selain itu, adanya perubahan regulasi dari Kementerian PANRB yang dinilai merugikan terkait dengan Perpindahan Jabatan yang semula berdasarkan Pangkat/Golongan menjadi berdasarkan Jabatan yang sedang diduduki. Sementara itu, beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memaksimalkan jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten pada tahun 2024, antara lain: • Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Peraturan dalam Rangka Transformasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. • Pelaksanaan Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan PBJ Tahun 2024 yang bertajuk ”Transformasi Tata Kelola SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berintegritas dan Adaptif Menuju Indonesia Emas 2045”. • Penetapan Keputusan Deputi PPSDM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain yang di antaranya dilakukan penyederhanaan proses bisnis dalam Perpindahan dari Jabatan Lain serta percepatan pemenuhan JF PPBJ. • Pelaksanaan sosialisasi, coaching clinic, dan konsultasi dengan K/L/Pemda terkait kendala yang ada serta upaya yang dilakukan dalam memenuhi keterisian JF PPBJ dengan kegiatan antara lain Obrolan Rabu Kebijakan Seputar JF PPBJ (Orkestra JF PPBJ) secara berkala, Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Aksi Pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ dan Kebutuhan PPK Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024, Pengisian Rencana Aksi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan PPK Bersertifikat Kompetensi. • Pengembangan dan perbaikan sistem informasi SDM PBJ yaitu sistem informasi perpindahan dari jabatan lain JF PPBJ dan sistem informasi rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. • Pelaksanaan Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ yang dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh SDM PBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), unit kerja yang membidangi APIP, kepegawaian, organisasi, pengembangan dan pelatihan SDM Aparatur di K/L/Pemda, Asosiasi/ Ikatan/ Perhimpunan/ Persatuan, serta Pelaku Usaha (Penyedia). Sub-Indikator (3): Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 Berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 yang diubah oleh Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 75 ayat (1), setiap menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ). UKPBJ berperan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk menciptakan nilai tambah dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Indonesia. Kelembagaan pengadaan (UKPBJ) yang efektif adalah UKPBJ yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam mengelola proses pengadaan barang/jasa. Kapasitas dan kemampuan mengelola pengadaan barang/jasa ini dicerminkan dari tingkat kematangan UKPBJ. Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ dilakukan melalui Model Kematangan UKPBJ (MK-UKPBJ). MK-UKPBJ, sebagai model pengukuran tingkat kematangan untuk UKPBJ, mengevaluasi empat domain utama: 1) Kelembagaan, 2) SDM, 3) Proses, dan 4) Sistem Informasi. Kesembilan variabel di dalamnya melibatkan 1) Pengorganisasian, 2) Tugas dan Fungsi, 3) Perencanaan SDM, 4) Pengembangan SDM, 5) Manajemen Pengadaan, 6) Manajemen Penyedia, 7) Manajemen Kinerja, 8) Manajemen Risiko, dan 9) Sistem Informasi. Setiap variabel dinilai pada lima tingkat kematangan: 1) Inisiasi, 2) Esensi, 3) Proaktif, 4) Strategis, dan 5) Unggul. Hasil evaluasi pada akhir tahun di tahun 2020, 2021, dan 2022 menunjukkan peningkatan jumlah UKPBJ yang mencapai maturitas level 3 (9/9), mencapai 38 UKPBJ (2020), 43 UKPBJ (2021), 71 UKPBJ (2022), dan 136 UKPBJ (2023). Dalam upaya mencapai tingkat proaktif, pencapaian variabel kematangan yang mencapai 8/9 perlu mendapatkan apresiasi. Oleh karena itu, terdapat perubahan formula pencapaian indikator kinerja untuk memperhitungkan total UKPBJ dengan maturitas level 3 pada keseluruhan variabel dan pada 8 dari 9 variabel penilaian di seluruh K/L/Pemda setiap tahunnya. Gambar 1.9 Rumus Perhitungan Indikator Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2024 Data untuk penghitungan Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ mencapai maturitas minimal level 3 diambil dari aplikasi SIUKPBJ Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (www.siukpbj.lkpp.go.id). Dari 628 K/L/Pemda, terdapat K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 sebanyak 439 K/L/Pemda. Jumlah tersebut terdiri dari 58 Kementerian/Lembaga dan 381 Pemerintah Daerah. Status pemenuhan dari UKPBJ tersebut adalah 161 K/L/PD yang berstatus 8/9 dan 278 K/L/PD yang berstatus 9/9. Beberapa kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 pada tahun 2024, antara lain: • Pemenuhan status kematangan UKPBJ Proaktif (level 3) dilakukan secara bertahap oleh instansi. Adapun untuk mencapai kematangan UKPBJ Proaktif (level 3), instansi melakukan pemenuhan bukti dukung kesembilan variabel berstatus Proaktif dalam waktu yang berbeda tidak secara bersamaan; • Kapabilitas dan kapasitas personil pengelola kelembagaan di K/L/Pemda belum memadai. Hal ini berakibat pada rendahnya pemahaman terhadap substansi dokumen bukti dukung sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk dapat menyusun dokumen bukti dukung yang sesuai dan layak untuk diterima; • Terjadinya rotasi/pergantian personel pengelola tingkat kematangan UKPBJ instansi yang sudah mendapatkan bimbingan teknis sebelumnya sehingga membutuhkan waktu untuk knowledge transfer kepada penggantinya; • Belum diterapkannya penghargaan (reward) dan belum dirasakannya manfaat nyata untuk memicu pemenuhan kematangan UKPBJ; dan • Kurangnya komitmen pimpinan instansi dalam mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ. Sementara itu, beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memaksimalkan jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 pada tahun 2024, antara lain: • Sosialisasi Surat Edaran Deputi Bidang PPSDM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Contoh Bukti Dukung Kematangan Level Proaktif yang menjelaskan contoh-contoh dokumen yang dapat digunakan oleh UKPBJ sebagai pedoman dalam menyusun dokumen-dokumen bukti dukung kematangan level proaktif. • Pembentukan Mentor Kematangan UKPBJ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk membantu membina UKPBJ yang belum Proaktif. • Pembinaan kelembagaan UKPBJ K/L/Pemda di Tahun 2024, melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan mentoring, coaching clinic rapat koordinasi UKPBJ yang berstatus Proaktif. Selain itu, dilakukan sosialisasi dan layanan konsultasi, baik melalui surat, tatap muka, aplikasi SIMKU, dan e-mail. Komunikasi informal juga dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan telepon. • Pengembangan Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU) Aplikasi Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ atau yang dikenal dengan SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) yang dapat diakses pada aplikasi SIUKPBJ. • Penyusunan rancangan Keputusan Deputi tentang Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) dalam rangka Peningkatan Kapabilitas UKPBJ. Selain itu juga telah dilaksanakan Pra Pilot Project Penilaian Lapangan PKP-BJ Proaktif. • Pelaksanaan kegiatan Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ sebagai sarana sharing knowledge antar UKPBJ khususnya belajar dari UKPBJ yang sudah Proaktif. Sasaran Strategis 3 (SS3): Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP Peningkatan kualitas penerapan tata kelola internal LKPP diukur melalui Nilai Reformasi Birokrasi. Indikator Sasaran Strategis 3.1 (ISS3.1): Nilai Reformasi Birokrasi Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, Reformasi Birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya World Class Bureaucracy yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
1. 2025.Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode 2010-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga outcome yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan K/L/Pemda terkait. Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena terdapat gap antara pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan hasil pembangunan. Di samping itu, perkembangan global beserta isu-isu di tingkat nasional dan daerah juga terus berkembang, sehingga diperlukan perbaikan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan cara evaluasinya. Penyempurnaan dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi ini telah disempurnakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal, yaitu:
a.ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan;
b.keberhasilan pencapaian sasaran; serta
c.dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan. Untuk memastikan ketiga hal tersebut, dilakukan evaluasi secara simultan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, hingga penetapan umpan balik tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya. Dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu: 1) Evaluasi Internal Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat LKPP. Keluaran dari Evaluasi Internal adalah catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi LKPP agar kualitas Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). 2) Evaluasi Eksternal Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional dengan tujuan mendapatkan gambaran objektif perkembangan dan dampak Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah jika dibandingkan dengan sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi. Keluaran dari Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi yang didalamnya memuat besaran indeks Reformasi Birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu:
a.Reformasi Birokrasi General Evaluasi pada Reformasi Birokrasi General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Dimensi Reformasi Birokrasi General terdiri dari (2) dua komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan komponen capaian implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi.
b.Reformasi Birokrasi Tematik Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Adapun reformasi birokrasi berfokus pada: • Penurunan Tingkat Kemiskinan; • Peningkatan Realisasi Investasi; • Digitalisasi Pemerintahan; dan • Program Prioritas Presiden yaitu Pengendalian Laju Inflasi dan Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Secara lebih rinci, di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan komponen-komponen pada setiap dimensi. Gambar 1.10 Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Sumber: PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2023, indikator Nilai RB yang menjadi capaian pada tahun ke-n merupakan hasil penilaian dari Kementerian PANRB pada tahun (n-1). Adapun formula yang digunakan didasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun, seiring dengan perubahan arahan dan kebijakan yang berlaku, terdapat perubahan roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyebabkan perubahan evaluasi RB. Selanjutnya evaluasi RB dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan pelaksanaan evaluasi RB yang sebelumnya dilakukan dalam konsep 8 (delapan) Area Perubahan, berubah menjadi konsep Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Selanjutnya kategori penilaian atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tercantum dalam tabel berikut. Tabel 1.14 Kategori Predikat atas Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi AA >100 Sangat Memuaskan Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK A >80-100 Memuaskan Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan A- Memuaskan dengan catatan Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan BB >70-80 Sangat Baik Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan B >60-70 Baik Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. CC >50-60 Cukup Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. C >30-50 Kurang RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. D 0-30 Sangat Kurang RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK Sumber: PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi Adapun realisasi capaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 1.15 Perkembangan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2023- 2024 Tahun Target Realisasi 2023 78,90 78,89 2024 80,10 81,97 Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023-2024 Capaian Indikator Nilai RB LKPP tahun 2024 memiliki nilai yang lebih tinggi 4,98 poin dibandingkan rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga nasional yang disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dengan besaran 76,81 (menpan.go.id). Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai target Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2024, antara lain:
a.Perlunya optimalisasi pemahaman tugas Anggota Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi General dan Tematik di unit organisasi masing-masing. Masih terdapat anggota tim yang merasa bahwa keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota tersebut;
b.Relevansi atas indikator penilaian Reformasi Birokrasi General serta tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik dengan Rencana Aksi yang disusun untuk mendukung indikator tersebut perlu disesuaikan kembali agar pencapaian skor indikator tersebut dapat lebih maksimal. Masih terdapat beberapa Rencana Aksi, realisasi serta bukti dukung yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian dengan target yang ditetapkan;
c.Terdapat pembaruan yang dilakukan oleh anggota Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik terkait pengisian kertas kerja Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang belum dikonfirmasi kepada Tim Penilai Internal dan koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga berdampak pada ketidaksesuaian antara Rencana Aksi yang sudah ditetapkan dengan realisasi; dan
d.Perlunya peningkatan ketepatan waktu dalam pelaksanaan realisasi Rencana Aksi, penyampaian serta pelaporan dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional, walaupun dalam setiap evaluasi triwulan sepanjang tahun 2024 Portal Reformasi Birokrasi Nasional tetap dapat diakses walau sudah lewat batas waktu penyampaian. Sementara itu, beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2024, antara lain: • Meningkatkan awareness anggota Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik melalui cara komunikasi yang efektif terkait dengan tugas anggota Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik serta melibatkan sumber daya yang ada di unit organisasi yang terkait dengan implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang disusun; • Melakukan perbaikan atas realisasi dan juga bukti dukung Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penilai Internal pada setiap triwulan pelaksanaan evaluasi; • Melakukan konfirmasi pembaruan pengisian kertas kerja Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik kepada anggota Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik; dan • Melakukan proses monitoring dan evaluasi internal serta menyampaikan LHE Internal sebelum batas waktu yang disampaikan oleh Kementerian PANRB yang telah tepat waktu mulai dari Triwulan III dan Triwulan IV 2024, serta akan diupayakan tetap konsisten di monitoring dan evaluasi tahun 2025. Hasil pelaksanaan RB LKPP tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut: Gambar 1.11 Tren Realisasi Indikator Nilai RB Tahun 2020-2024 Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2023-2024 Berdasarkan Gambar 3.12 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata peningkatan capaian nilai Reformasi Birokrasi LKPP dari tahun 2020 – 2022 sebesar 1,7 poin. Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/63/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, menyebutkan bahwa hasil evaluasi tahun 2023 tidak dibandingkan dengan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan mekanisme pelaksanaan dan penilaian Reformasi Birokrasi yang berubah. Walaupun hasil Reformasi Birokrasi ini tidak dapat dibandingkan, tetapi secara umum hasil akhir yang diperoleh cenderung mengalami tren peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2023 dengan peningkatan sebesar 3,08 poin. Harapannya, dengan mekanisme pelaksanaan dan penilaian Reformasi Birokrasi yang baru, capaian Nilai Reformasi Birokrasi LKPP akan terus mengalami tren peningkatan. 1.1.5 Evaluasi Anggaran Evaluasi dilakukan dengan rincian data terdiri dari: pagu awal, pagu akhir, realisasi dan kinerjanya, yang secara detail dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.16 Realisasi Anggaran LKPP 2020-2025 Program 2020 2021 Pagu Awal Pagu Akhir Realisasi Kinerja Pagu Awal Pagu Akhir Realisasi Kinerja Program Dukungan Manajemen 80.764.804.000 84.905.648.000 110.171.949.000 58.050.419.000 Program Pengadaan Barang /Jasa Nasional 88.910.630.000 51.771.937.000 82.503.485.000 97.792.831.000 Total Anggaran 169.675.434.000 136.677.585.000 133.403.172.724 97.6% 192.675.434.000 155.843.250.000 145.923.739.094 93.63% Program 2022 2023 Pagu Awal Pagu Akhir Realisasi Kinerja Pagu Awal Pagu Akhir Realisasi Kinerja Program Dukungan Manajemen 114.174.902.000 111.644.879.000 122.502.237.000 120.176.063.000 Program Pengadaan Barang / Jasa Nasional 65.682.833.000 57.572.607.000 77.719.895.000 66.968.387.000 Total Anggaran 179.857.735.000 169.217.486.000 163.734.987.690 96.77% 200.222.132.000 187.144.450.000 180.573.176.981 96,49% Program 2024 Pagu Awal Pagu Tersedia Realisasi Kinerja Program Dukungan Manajemen 149.619.357.000 144.021.344.000 140.746.403.526 Program Pengadaan Barang / Jasa Nasional 95.167.059.000 84.267.876.000 78.659.064.338 Total Anggaran 244.786.416.000 228.289.220.000 219.405.467.864 96,11% Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2024 Tren penyerapan anggaran yang ada pada tabel di atas dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Gambar 1.12 Tren Penyerapan Anggaran LKPP 2020-2024 Sumber: Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020-2024 Jika dilihat pada grafik di atas, penyerapan anggaran LKPP dari tahun 2020-2024 selalu di atas 90% dari pagu akhir yang dianggarkan. Namun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, persentase penyerapan anggaran LKPP Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya anggaran blokir dan adanya arah kebijakan efisiensi anggaran pada bulan November 2024. Jika menggunakan anggaran yang dapat digunakan yaitu sebesar Rp 228.289.220.000,-, persentase realisasi anggaran LKPP pada tahun 2024 adalah sebesar 96,11%. Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, LKPP menghadapi beberapa kendala, sehingga memengaruhi nilai capaian anggaran LKPP. Adapun kendala/hambatan yang memengaruhi nilai capaian anggaran LKPP tersebut antara lain:
1. 1.Belum optimalnya penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang menyebabkan terjadinya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan di beberapa kegiatan serta anggarannya. Dengan adanya pemblokiran ini, menyebabkan terhambatnya beberapa pelaksanaan aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya.
2. 2.Terdapat kebijakan pemerintah untuk melakukan Automatic Adjustment pada belanja K/L pada TA 2024, serta kebijakan penghematan sisa belanja perjalanan dinas sebesar 50% pada bulan November 2024. Hal tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan yang telah disusun pada tahun anggaran sebelumnya memerlukan perubahan strategi atau mekanisme pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
3. 3.Masih terdapat deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD) yang disebabkan oleh mundur atau tidak dilaksanakannya kegiatan. Hal ini juga memengaruhi konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaannya.
4. 4.Proses belanja pengadaan barang/jasa yang belum disertai perencanaan yang matang dan terjadi keterlambatan sehingga mengakibatkan menumpuknya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran di akhir tahun yang mengakibatkan tidak optimalnya hasil pengadaan, penundaan pembayaran pihak ketiga. Berdasarkan identifikasi permasalahan anggaran yang mengakibatkan realisasi anggaran menjadi tidak maksimal, perlu dilakukan upaya atau langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan. Berikut langkah- langkah perbaikan dalam mencapai target kinerja anggaran maksimal, antara lain:
5. 1.Dilakukan koordinasi antar Unit Organisasi dalam rangka perbaikan KAK serta RAB.
6. 2.Dilakukan shifting mekanisme pada beberapa kegiatan dalam menyikapi perubahan target yang dinamis sebagai upaya pencapaian kinerja.
7. 3.Dilakukannya rapat pimpinan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan sebagai media atau forum untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi dalam rangka pencapaian kinerja.
8. 4.Pemenuhan bukti dukung serta koordinasi secara intensif dengan kementerian terkait.
9. 5.Diinformasikannya data dan/atau informasi capaian kinerja fisik, keuangan/anggaran, progres PBJ dan informasi penting lainnya secara berkala kepada pimpinan melalui laporan bulanan, untuk mendapatkan umpan balik dan masukan perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja.
10. 6.Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan untuk pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan berbagai aplikasi pendukungnya.
11. 7.Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan kegiatan sesuai substansi kebutuhan.
12. 8.Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan RPD yang telah disusun. Dalam hal terdapat perubahan atau pengalihan anggaran untuk kegiatan lain, maka diusulkan revisi anggaran. 1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1 Analisis SWOT Analisis SWOT dilakukan untuk merumuskan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang akan dihadapi oleh LKPP dalam 5 tahun ke depan. Kekuatan (strengths) adalah atribut internal yang telah dimiliki saat ini dan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kelemahan (weaknesses) adalah atribut internal yang sedang dimiliki saat ini dan dapat membatasi kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peluang (opportunities) adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk membantu tercapainya tujuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya, sementara ancaman (threats) adalah faktor eksternal yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis SWOT ini akan membantu LKPP dalam merumuskan strategi untuk mengoptimalkan potensi (berdasarkan kekuatan dan peluang) dan mengatasi permasalahan (berdasarkan kelemahan dan ancaman) yang sedang / akan dialami LKPP dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengadaan barang/jasa. Kekuatan dan kelemahan bersumber dari kondisi internal LKPP, sedangkan peluang dan ancaman bersumber dari kondisi eksternal LKPP. Kondisi eksternal LKPP dipetakan dengan menggunakan pendekatan PESTLE Analysis, yaitu Politic, Economy, Social, Technology, Legal, dan Environment: • Politik: idelogi yang berkembang maupun kebijakan politik pemerintah yang memberikan dampak terhadap organisasi; • Ekonomi : faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, dan lainnya; • Sosial : norma, adat istiadat, tingkat demografis dan nilai-nilai sosial yang berdampak terhadap organisasi; • Teknologi : inovasi, otomatisasi, perkembangan teknologi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kesadaran teknologi yang berdampak terhadap organisasi; • Legal: hukum atau regulasi, potensi perubahan dalam undang- undang yang berdampak terhadap organisasi; dan • Environment/Lingkungan: pertimbangan lingkungan yang mempengaruhi dan berdampak strategis terhadap organisasi. Sedangkan analisis kondisi internal organisasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan fungsional organisasi yang ditunjukan dengan fungsi-fungsi yang ada di LKPP, yaitu: • Kebijakan/Peraturan PBJP; • Sistem/Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik; • Organisasi/SDM PBJP; • Advokasi/ Permasalahan Hukum PBJP; • Perencanaan & Keuangan LKPP; • Organisasi/SDM LKPP; • Humas & Umum LKPP; • Pelaksanaan Pelatihan; • Pengelolaan Data & Informasi; • Tata Kelola LKPP; dan • Pelayanan LKPP. Sumber informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi S-W-O-T (strengths- weaknesses-opportunities-threats) adalah: • Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disusun oleh seluruh Unit Organisasi (Unor); • Daftar Aspirasi Masyarakat yang diperoleh dari pengisian form oleh para stakeholder terkait (K/L/Pemda, dan Penyedia); • Laporan Survei Kepuasan Masyarakat; • Laporan MAPS (Methodology of Assessment Procurement System); • Naskah Akademik RUU PBJP; dan • Laporan kajian-kajian terkini yang dilakukan oleh LKPP, serta masukan tim teknis. Berikut ini adalah rangkuman SWOT yang dimiliki oleh LKPP: Tabel 1.17 Hasil Pemetaan SWOT LKPP Topik Isu Dampak S/W/ O/T Sumber Sistem/ Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik LKPP mampu melaksanakan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka, merata, dan transparan melalui sistem pengadaan secara elektronik Proses pengadaan menjadi lebih terbuka, merata, dan transparan S MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP LKPP memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengembangkan dokumen teknis PBJP serta memberikan konsultasi untuk semua metode pengadaan Standarisasi proses pengadaan barang/jasa S MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP LKPP memiliki kewenangan untuk mengharmonisasi perjanjian internasional dengan regulasi PBJP di Indonesia Harmonisasi regulasi pengadaan S MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP LKPP memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Standarisasi proses pengadaan barang/jasa S MAPS Perencanaan & Keuangan LKPP dan Tata Kelola LKPP Pengelolaan keuangan pengadaan barang/jasa publik di LKPP telah terorganisir dengan baik, termasuk dalam hal anggaran, pengawasan internal, dan audit Pengelolaan keuangan dan organisasi berjalan dengan optimal S MAPS Organisasi/ SDM Definisi, tanggung jawab dan wewenang formal badan pengadaan Pembagian peran dalam proses pengadaan S MAPS Topik Isu Dampak S/W/ O/T Sumber (PA, KPA, PPK, Panitia seleksi) dirumuskan secara jelas di semua tahap proses pengadaan terdefinisi dengan jelas Pelaksanaan Pelatihan dan Advokasi/ Permasalahan Hukum PBJP Adanya program pelatihan substantif, pelatihan dengan sistem MOOC, pelatihan tahunan dan FAQ (Frequently Asked Question) yang dirancang dengan baik di portal PPSDM Peningkatan kompetensi SDM pengadaan dan penyelesaian masalah lebih cepat S MAPS & Aspirasi Masyarak at Pelayanan LKPP Tingkat kepuasan atas Persyaratan Pelayanan dan Perilaku Pelaksana sudah baik Kepuasan atas layanan-layanan tersebut sudah baik S SKM Sistem/ Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik Sistem terintegrasi yang belum optimal untuk merekam secara lengkap dan transparan seluruh proses pengadaan barang/jasa dari awal hingga akhir, termasuk katalog elektronik, manajemen data, dan SPSE Kurangnya transparansi dalam pengelolaan proses pengadaan W MAPS Sistem/ Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik Kurangnya sistem pelacakan pembayaran menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pengadaan Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pengadaan W MAPS Advokasi/ Permasalahan Hukum PBJP Kurangnya rekaman dan informasi mengenai sanggah, perselisihan, serta tidak adanya mekanisme sanggah atau gugatan untuk tender cepat (melalui SIKap) menurunkan Menurunkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa W MAPS Topik Isu Dampak S/W/ O/T Sumber transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa Pengelolaan Data & Informasi Monitoring dan evaluasi kinerja yang belum terintegrasi dengan baik mengurangi efisiensi dalam pengumpulan informasi proses Mengurangi efisiensi dalam pengumpulan informasi proses W MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP Kurangnya publikasi amandemen kontrak mengurangi transparansi terkait perubahan kontrak yang signifikan Mengurangi transparansi terkait perubahan kontrak yang signifikan W MAPS Organisasi/ SDM Proses rekrutmen dan promosi SDM PBJ belum menghasilkan SDM kompeten sehingga rentan terhadap tuntutan hukum Memunculkan risiko terkait citra profesi yang rentan terhadap tuntutan hukum W MAPS Advokasi/ Permasalahan Hukum PBJP Kurangnya lembaga penyelesaian sengketa independen dan spesialisasi menurunkan efektivitas dalam menangani sengketa pengadaan Menurunkan efektivitas dalam menangani sengketa pengadaan W MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP Tidak adanya rencana jelas untuk menerapkan Pengadaan Publik Berkelanjutan (SPP) mempengaruhi kesesuaian dengan praktik internasional dan keberlanjutan, sementara tingkat kepuasan atas waktu penyelesaian, prosedur, dan sarana prasarana perlu ditingkatkan Belum jelas arahan dan strategi untuk penerapan SPP W MAPS Topik Isu Dampak S/W/ O/T Sumber Advokasi/ Permasalahan Hukum PBJP Kurangnya publikasi putusan dan materi sengketa pengadaan dari PTUN mengurangi transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses hukum Mengurangi transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses hukum W MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP Definisi korupsi yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional seperti UNCAC mengurangi efektivitas dalam pencegahan dan penanganan korupsi Mengurangi efektivitas dalam pencegahan dan penanganan korupsi W MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP Kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengadaan menurunkan transparansi dan akuntabilitas Menurunkan transparansi dan akuntabilitas W MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP Ketentuan yang menghambat partisipasi badan usaha internasional dalam tender dapat menghambat persaingan dan inovasi Penyedia internasional merasa tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pengadaan di Indonesia W MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP Kurangnya ketentuan terkait spesifikasi netral dan standar yang setara mengurangi keadilan dalam proses pengadaan Mengurangi keadilan dalam proses pengadaan W MAPS Kebijakan/ Peraturan PBJP Pengadaan oleh BUMN yang mendominasi penyediaan infrastruktur tidak termasuk dalam pengaturan barang/jasa pemerintah Menurunnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, terbukanya celah korupsi, serta sulitnya pengawasan dan integrasi belanja negara secara menyeluruh. W MAPS Topik Isu Dampak S/W/ O/T Sumber Kebijakan/ Peraturan PBJP Belum optimalnya kebijakan terkait KPBU, PBJ Desa, Pengadaan Internasional, open contracting, dan BLU/BLUD Pengadaan KPBU, PBJ Desa, Pengadaan Internasional, open contracting, dan BLU/BLUD masih banyak kendala W DIM Kebijakan/ Peraturan PBJP dan Sistem/ Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik Belum optimalnya kebijakan dan sistem elektronik pengadaan untuk optimalisasi PDN & UMK, pencatatan realisasi PBJ, serta pengadaan khusus & KPBU • Pencapaian target PDN & UMK belum optimal; • Pencatatan realisasi PBJ belum menggambarkan kondisi sebenarnya • Pengadaan khusus masih manual W DIM Organisasi/ SDM Belum optimalnya pengelolaan organisasi dan SDM PBJP terkait pemenuhan kebutuhan, karir, tunjangan, dan kompetensi JF PPJB serta pengelola PBJ Kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan JF PBJ W DIM Advokasi/ Permasalahan Hukum PBJP Belum optimalnya pengelolaan advokasi/permasala han hukum terkait clearing house, sengketa PBJP, respon pengaduan, probity advice, dan kompetensi PKA (pemberi keterangan ahli) Clearing house belum berperan optimal, sengketa PBJP masih cukup lama penyelesaiannya W DIM & Aspirasi Masyarak at Pelaksanaan Pelatihan Masih kurangnya jumlah fasilitator PBJ bersertifikasi, LPPBJ terakreditasi Pemenuhan kebutuhan sertifikasi SDM pengadaan menjadi terbatas W DIM Pelaksanaan Pelatihan Masih kurangnya media pembelajaran berbasis TIK, penjaminan mutu pelatihan PBJ, dan belum dimilikinya gedung pelatihan PBJ Pemenuhan kebutuhan pelatihan SDM PBJ menjadi terbatas W DIM Pengelolaan Data & Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi Keamanan informasi dan W DIM Topik Isu Dampak S/W/ O/T Sumber Informasi LKPP terkait keamanan informasi dan bank data permasalahan pengadaan pengadaan masih lemah. Kesulitan memperoleh informasi terkait penyelesaian masalah pengadaan yang pernah terjadi Organisasi/ SDM LKPP Belum optimalnya pengelolaan organisasi/SDM LKPP terkait kompetensi SDM digital, kompetensi penyusun kebijakan, kompetensi auditor, fungsi kajian pengembangan kebijakan, dan pemenuhan SDM LKPP • Kekurangan SDM LKPP yang aware terhadap teknologi digital, yang kompeten dalam penyusunan kebijakan, dan dapat melakukan audit secara optimal • Belum ada fungsi yang berperan melakukan kajian untuk pengembangan kebijakan W DIM Organisasi/ SDM LKPP memiliki mandat kelembagaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan bagi SDM PBJ secara nasional, yang pada prakteknya belum ada unit pelaksana teknis yang secara khusus menanganinya Mandat dan tanggung jawab kelembagaan dalam hal melaksanakan pelatihan bagi SDM PBJ secara nasional belum optimal W DIM Humas & Umum LKPP Belum optimalnya pengelolaan kehumasan LKPP terkait digitalisasi arsip dan pengelolaan BMN Pengelolaan arsip dan BMN belum rapi dan optimal W DIM Tata Kelola LKPP Belum optimalnya pengawasan internal pada e- purchasing & e- procurement, sistem informasi LKPP, dan layanan LKPP e-purchasing & e- procurement, sistem informasi LKPP, dan layanan LKPP belum terjamin pengelolaannya W DIM Topik Isu Dampak S/W/ O/T Sumber Pelayanan LKPP Tingkat kepuasan atas Waktu Penyelesaian, Prosedur, Sarana Prasarana relatif perlu ditingkatkan Tingkat kepuasan atas faktor-faktor tersebut relatif lebih rendah W SKM Legal Standarisasi Tata Cara (SOP) penyelenggaraan PBJ untuk semua sektor Konsistensi tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di semua sektor dalam lingkup RUU O NA RUU PBJP dan DIM Legal Penyusunan SOP pelayanan dan pemenuhan SDM LKPP yang kompeten Kualitas layanan LKPP meningkat O DIM Legal Kerjasama dengan penyedia alih daya (agen pengadaan) dalam pelaksanaan PBJP Meningkatkan kualitas pengadaan dan memastikan pengadaan bersifat value for money O DIM Legal Penyusunan Peraturan yang berdampak terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP Peningkatan ekonomi nasional O DIM Legal Pengesahan RUU PBJP memperluas ruang lingkup pengguna kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah Memperluas ruang lingkup pengguna kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah O NA RUU PBJP Legal Peraturan terkait RB Tematik dapat mendorong pencapaian target kinerja PDN dan digitalisasi administrasi pengadaan Pencapaian target kinerja PDN dan digitalisasi administrasi pengadaan O DIM Industri Keterbatasan baik jumlah maupun mutu penyedia yang bisa terlibat dalam PBJP akibat dinamika faktor eksternal Ketiadaan/kelangk aan penyedia akan mengganggu proses bisnis setiap lembaga T Road Map Pengemba ngan Sistem PBJP Topik Isu Dampak S/W/ O/T Sumber Teknologi Percepatan Transformasi Pengadaan Digital Pengadaan digital terlaksana dengan optimal O Road Map Pengemba ngan Sistem PBJP Teknologi Digitalisasi proses pengadaan belum bisa mendukung cakupan kegiatan pengadaan barang jasa publik Pengadaan akibat perluasan ruang lingkup RUU PBJP masih akan dilakukan secara manual T DIM Teknologi Serangan kejahatan siber terhadap data pengadaan: ransomware, dsb Kehilangan data- data pengadaan T Portal Berita Sumber: Hasil Olahan 1.2.2 Potensi dan Permasalahan Potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi bisa berasal dari internal maupun eksternal LKPP. Potensi dipetakan dari kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), sedangkan permasalahan dipetakan dari kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Hasil identifikasi Potensi (paduan antara Strengths dan Opportunities) LKPP adalah sebagai berikut:
13. 1.LKPP mampu melaksanakan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka, merata, dan transparan melalui sistem pengadaan secara elektronik;
14. 2.LKPP memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengembangkan dokumen teknis PBJP serta memberikan konsultasi untuk semua metode pengadaan;
15. 3.LKPP memiliki kewenangan untuk mengharmonisasi perjanjian internasional dengan regulasi PBJP di Indonesia;
16. 4.LKPP memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
17. 5.Pengelolaan keuangan pengadaan barang/jasa publik di LKPP telah terorganisir dengan baik, termasuk dalam hal anggaran, pengawasan internal, dan audit;
18. 6.Definisi, tanggung jawab dan wewenang formal badan pengadaan (PA, KPA, PPK, Panitia seleksi) dirumuskan secara jelas di semua tahap proses pengadaan;
19. 7.Adanya program pelatihan substantif, pelatihan dengan sistem MOOC, pelatihan tahunan dan FAQ (Frequently Asked Question) yang dirancang dengan baik di portal PPSDM;
20. 8.Tingkat kepuasan atas Persyaratan Pelayanan dan Perilaku Pelaksana sudah baik;
21. 9.Standarisasi Tata Cara (SOP) penyelenggaraan PBJ untuk semua sektor;
22. 10.Penyusunan SOP pelayanan dan pemenuhan SDM LKPP yang kompeten;
23. 11.Kerjasama dengan penyedia alih daya (agen pengadaan) dalam PBJB;
24. 12.Penyusunan Peraturan yang berdampak terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP;
25. 13.Pengesahan RUU PBJP memperluas ruang lingkup pengguna kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah;
26. 14.Peraturan terkait RB Tematik dapat mendorong pencapaian target kinerja PDN dan digitalisasi administrasi pengadaan; dan
27. 15.Percepatan Transformasi Pengadaan Digital. Sementara hasil identifikasi permasalahan (paduan antara Weaknesses dan Threats) LKPP adalah sebagai berikut:
28. 1.Sistem terintegrasi yang belum optimal untuk merekam secara lengkap dan transparan seluruh proses pengadaan barang/jasa dari awal hingga akhir, termasuk katalog elektronik, manajemen data, dan SPSE;
29. 2.Kurangnya sistem pelacakan pembayaran menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pengadaan;
30. 3.Kurangnya rekaman dan informasi mengenai sanggah, perselisihan, serta tidak adanya mekanisme sanggah atau gugatan untuk tender cepat (melalui SIKap) menurunkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa;
31. 4.Monitoring dan evaluasi kinerja yang belum terintegrasi dengan baik mengurangi efisiensi dalam pengumpulan informasi proses;
32. 5.Kurangnya publikasi amandemen kontrak mengurangi transparansi terkait perubahan kontrak yang signifikan;
33. 6.Proses rekrutmen dan promosi SDM PBJ belum menghasilkan SDM kompeten sehingga rentan terhadap tuntutan hukum;
34. 7.Kurangnya lembaga penyelesaian sengketa independen dan spesialisasi menurunkan efektivitas dalam menangani sengketa pengadaan;
35. 8.Tidak adanya rencana jelas untuk menerapkan Pengadaan Publik Berkelanjutan (SPP) mempengaruhi kesesuaian dengan praktik internasional dan keberlanjutan, sementara tingkat kepuasan atas waktu penyelesaian, prosedur, dan sarana prasarana perlu ditingkatkan;
36. 9.Kurangnya publikasi putusan dan materi sengketa pengadaan dari PTUN mengurangi transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses hukum;
37. 10.Definisi korupsi yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional seperti UNCAC mengurangi efektivitas dalam pencegahan dan penanganan korupsi;
38. 11.Tidak adanya pengaturan pengadaan oleh BUMN yang mendominasi penyediaan infrastruktur mengakibatkan menurunnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, terbukanya celah korupsi, serta sulitnya pengawasan dan integrasi belanja negara secara menyeluruh.
39. 12.Kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengadaan menurunkan transparansi dan akuntabilitas;
40. 13.Ketentuan yang menghambat partisipasi badan usaha internasional dalam tender dapat menghambat persaingan dan inovasi;
41. 14.Kurangnya ketentuan terkait spesifikasi netral dan standar yang setara mengurangi keadilan dalam proses pengadaan;
42. 15.Belum optimalnya kebijakan terkait KPBU, PBJ Desa, Pengadaan Internasional, open contracting, dan BLU/BLUD;
43. 16.Belum optimalnya kebijakan dan sistem elektronik pengadaan untuk optimalisasi PDN dan UMK, pencatatan realisasi PBJ, serta pengadaan khusus dan KPBU;
44. 17.Belum optimalnya pengelolaan organisasi dan SDM PBJP terkait pemenuhan kebutuhan, karir, tunjangan, dan kompetensi JF PPJB serta pengelola PBJ;
45. 18.Belum optimalnya pengelolaan advokasi/permasalahan hukum terkait clearing house, sengketa PBJP, respon pengaduan, probity advice, dan kompetensi PKA (Pemberi Keterangan Ahli);
46. 19.Masih kurangnya jumlah fasilitator PBJ bersertifikasi, LPPBJ terakreditasi;
47. 20.Masih kurangnya media pembelajaran berbasis TIK, penjaminan mutu pelatihan PBJ, serta belum dimilikinya gedung pelatihan sendiri;
48. 21.Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi terkait keamanan informasi dan bank data permasalahan pengadaan;
49. 22.Belum optimalnya pengelolaan organisasi/SDM LKPP terkait kompetensi SDM digital, kompetensi penyusun kebijakan, kompetensi auditor, fungsi kajian pengembangan kebijakan, dan pemenuhan SDM LKPP;
50. 23.Belum dimilikinya unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab melaksanakan pelatihan bagi SDM PBJ secara nasional;
51. 24.Belum optimalnya pengelolaan kehumasan LKPP terkait digitalisasi arsip dan pengelolaan BMN;
52. 25.Belum optimalnya pengawasan internal pada e-purchasing dan e- procurement, sistem informasi LKPP, dan layanan LKPP;
53. 26.Tingkat kepuasan atas Waktu Penyelesaian, Prosedur, Sarana Prasarana relatif perlu ditingkatkan;
54. 27.Keterbatasan baik jumlah maupun mutu penyedia yang bisa terlibat dalam PBJP akibat dinamika faktor eksternal;
55. 28.Digitalisasi proses pengadaan belum bisa mendukung cakupan kegiatan kegiatan pengadaan barang jasa publik; dan
56. 29.Serangan kejahatan siber terhadap data pengadaan: ransomware, dsb. BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS LKPP 2.1 Visi LKPP Berdasarkan hasil penilaian terhadap rumusan awal alternatif Visi, serta beberapa alternatif Visi yang diusulkan oleh unit organisasi yang ada di LKPP, maka beberapa kata kunci yang akan dipilih untuk dimasukkan ke dalam nilai (value) pada Visi LKPP 2025-2029 meliputi:
57. 1.Penggerak Utama, yang berarti menjalankan peran perumus kebijakan, penyiapan SDM PBJP, serta penyedia dukungan digitalisasi proses PBJP untuk mengefektifkan ekosistem PBJP melaksanakan transformasi PBJP yang efektif;
58. 2.Inklusif, yang berarti tidak diskriminatif, partisipatif, kesempatan yang adil bagi semua pihak;
59. 3.Kredibel, yang berarti responsif, integritas, transparansi, akuntabilitas,memenuhi kepercayaan publik (layanan publik yang berkualitas dan terjamin), mampu melaksanakan antisipasi yang proporsional (foresight);
60. 4.Berkelanjutan, yang berarti bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya; dan
61. 5.Transformasi Pengadaan, yang berarti transformasi terkait kebijakan, sistem, SDM, serta penanganan masalah PBJP. Berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan tersebut, maka pernyataan Visi LKPP 2025-2029 yang disepakati bersama, adalah sebagai berikut: Visi: “Terwujudnya LKPP sebagai Penggerak Utama Transformasi Pengadaan yang Inklusif, Kredibel dan Berkelanjutan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” 2.2 Misi LKPP Perumusan Misi adalah merumuskan upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Orientasi perumusan misi LKPP, menemu kenali dan menjabarkan tindakan yang perlu dilaksanakan agar Visi LKPP terwujud. Dengan mencermati pernyataan visi LKPP 2025-2029 yaitu “Terwujudnya LKPP sebagai Penggerak Utama Transformasi Pengadaan yang Inklusif, Kredibel dan Berkelanjutan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka rumusan Misi LKPP 2025-2029 adalah sebagai berikut:
62. 1.Menguatkan transformasi tata kelola peningkatan kinerja pengadaan yang inklusif, kredibel, dan berkelanjutan, dengan penjelasan:
a.Menguatkan transformasi tata kelola, bermakna terdapat proses yang membuat transformasi tata kelola semakin efektif, lancar dan kokoh;
b.Transformasi tata kelola, bermakna terdapat inisiatif strategis dan percepatan untuk perubahan mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan penyelenggaraan yang lebih baik, organisasi semakin agile dan responsif, membuka peluang dan penerapan yang konsisten dalam perbaikan tata kelola, serta peningkatan transparansi, integritas, akuntabilitas, efektivitas/keefektifan, dan efisiensi;
c.Peningkatan kinerja pengadaan, bermakna terjadi peningkatan kuantitas pengadaan barang dan jasa yang kualitasnya sesuai ketentuan, melalui proses yang efisien dan efektif, tercermin dalam peningkatan kualitas dan keefektifan dalam hal strategi dan regulasi, SDM dan kelembagaan, transformasi sistem digital, serta advokasi hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan nasional;
d.Inklusif, bermakna tidak diskriminatif, partisipatif, kesempatan yang adil bagi semua pihak, dimaksudkan untuk mendorong kualitas transformasi ekonomi; dan
e.Berkelanjutan, bermakna memiliki tujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya, dimaksudkan untuk mendorong kualitas transformasi ekonomi.
1. 2.Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, dengan penjelasan:
a.Profesional, bermakna bertindak sesuai kewenangan melaksanakan tugas mencapai tujuan, dengan memenuhi prinsip, etika dan tujuan PBJP;
b.Transparan, bermakna mengedepankan keterbukaan akses terhadap informasi untuk menjaga kredibilitas dan penyelenggaraan yang baik; dan
c.Akuntabel, bermakna dapat mempertanggungjawabkan kewenangan dan hasil tindakannya, sesuai porsi kewenangan yang diberikan. 2.3 Tujuan LKPP Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi LKPP yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai dan memberikan arah serta fokus bagi kegiatan dan program yang akan dilaksanakan (bukan hanya gambaran umum). Tujuan juga dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki kejelasan batas waktu. Selain itu, tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi sesuai kemampuan yang dimiliki serta kekhasan LKPP. Mencermati visi LKPP tersebut, dipahami bahwa visi tersebut. melingkupi dimensi yang dibangun oleh: 1) Komponen LKPP sebagai penggerak utama transformasi; 2) Komponen Pengadaan Barang dan Jasa; serta 3) Nilai dan aspek Inklusif, Kredibel dan Berkelanjutan yang diutamakan dalam 5 tahun ke depan dengan tidak mengabaikan nilai dan prinsip pengadaan lainnya. Dengan demikian arahan perumusan Tujuan mendeskripsikan rincian keadaan yang akan dicapai pada kedua komponen pertama tersebut di atas dengan menegaskan penerapan nilai/aspek inklusif, kredibel dan keberlanjutan pada kedua komponen tersebut. Dengan demikian, rumusan Tujuan LKPP 2025-2029 akan merincikan 1) keadaan komponen Pengadaan Barang dan Jasa; dan 2) keadaan komponen LKPP sebagai penggerak utama transformasi, dengan deskripsi Tujuan sebagai berikut:
1. 1.Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional; dan
2. 2.Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP. 2.4 Sasaran Strategis LKPP Sasaran Strategis LKPP (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh LKPP yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Secara konsep, Sasaran Strategis memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran pembangunan RPJMN dan RPJPN. Selain itu, Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan LKPP yang telah dirumuskan sebelumnya. Memahami bahwa deskripsi Tujuan memiliki deskripsi tentang 1) keadaan LKPP; dan 2) keadaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pengadaan barang dan jasa, maka Sasaran Strategis LKPP perlu cermat membidik progres atau perbaikan pada: 1) keadaan LKPP sebagai organisasi perumus kebijakan dan kelengkapannya; 2) keadaan tata kelola pengadaan yang merefleksikan kualitas lembaga penyelenggara PBJ; yang mana keduanya akan menentukan 3) keadaan kinerja pengadaan. Dalam konsep perumusan seperti demikian, dirumuskan hubungan antara Tujuan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis LKPP 2025-2029 sebagai berikut. Tabel 2.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP 2025-2029 Tujuan 2025-2029 Sasaran Strategis 2025-2029 Indikator Tujuan dan Kinerja Sasaran Strategis 2025-2029
3. 1.Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
4. 1.Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional 1.1 Indeks Kinerja Pengadaan (IKP)
5. 2.Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan 2.1 Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP)
6. 2.Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP
7. 3.Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP 3.1 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sumber: Hasil Olahan Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut di atas dirumuskan untuk mencerminkan indikator output PBJ pada skala nasional (IKP), indikator proses penyelenggaraan PBJ (IPTKP), serta indikator input PBJ (Nilai RB - LKPP) yang mengukur peningkatan kualitas penerapan tata kelola internal LKPP. Penjelasan lebih rinci mengenai: 1) Indeks Kinerja Pengadaan (IKP); 2) Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan; serta 3) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) dapat dilihat pada Lampiran 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target kinerja Sasaran Strategis yang merupakan Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional serta merupakan penugasan kepada LKPP yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh LKPP sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional, perlu dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis LKPP. Identifikasi indikasi risiko ini juga berlaku untuk pencapaian Sasaran Strategis yang bersifat internal. Berikut identifikasi risiko atas Sasaran Strategis yang dimiliki oleh LKPP: Tabel 2.2 Identifikasi Indikasi Risiko No Sasaran Strategis Indikasi Risiko 1 Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
8. 1.Kurangnya komitmen K/L/Pemda dalam mendukung pencapaian kinerja PBJ
9. 2.Perubahan kebijakan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri serta keterlibatan UMKK dalam PBJ
10. 3.Belum optimalnya dukungan penganggaran
11. 4.Menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap LKPP dalam menyediakan layanan pengadaan
12. 5.Tidak tercapainya target kinerja pada level Sasaran Program 2 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan
13. 1.Kurangnya komitmen K/L/Pemda dalam menerapkan tata kelola pengadaan
14. 2.Perubahan kebijakan terkait dengan SDM dan Kelembagaan PBJ
15. 3.Belum optimalnya dukungan penganggaran
16. 4.Menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap LKPP dalam menyusun kebijakan pengadaan
17. 5.Tidak tercapainya target kinerja pada level Sasaran Program No Sasaran Strategis Indikasi Risiko 3 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
18. 1.Perubahan kebijakan terkait dengan reformasi birokrasi
19. 2.Keterbatasan SDM dan kapasitas pegawai
20. 3.Pemanfaatan teknologi yang tidak optimal
21. 4.Adanya resistensi terhadap perubahan
22. 5.Minimnya sistem pengawasan dan evaluasi Sumber: Hasil Olahan Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang Relevan dengan LKPP Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Strategi LKPP melalui Proyek Prioritas (ProP) Prioritas Nasional (PN) Program Prioritas (PP) Kegiatan Prioritas (KP) PN (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PP (15) Ekosistem Ekonomi Sirkular KP (3) Pengembangan Produk Ramah Lingkungan ProP (3) Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Prinsip Berkelanjutan PP (9) Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi KP (6) Proses Aksesi Indonesia ke OECD ProP (3) Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang- undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD PN (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PP (3) Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi KP (2) Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif ProP (3) Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar PN (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan PP (3) Peningkatan Akses Lapangan KP (1) Peningkatan Daya Saing Melalui Kartu ProP (2) Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Strategi LKPP melalui Proyek Prioritas (ProP) Prioritas Nasional (PN) Program Prioritas (PP) Kegiatan Prioritas (KP) ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan Dan Inovatif Usaha Produktif PN (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan PP (5) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) KP (2) Pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi ProP (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KP (3) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; ProP (2) Sistem Pencegahan Korupsi di Sektor Peningkatan Hajat Hidup Orang Banyak dan Perlindungan Sumber Daya Publik PP (8) Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan KP (2) Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan ProP (2) Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 Pada Prioritas Nasional (PN) 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan), LKPP menjadi instansi pengampu untuk dua indikator kinerja pada Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan, yaitu Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) dan Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP). IKP merupakan suatu pendekatan dalam rangka menilai peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini mempunyai makna bahwa peningkatan kualitas kinerja pengadaan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan berkelanjutan. IPTKP merupakan suatu pendekatan untuk menilai peningkatan penerapan tata Kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan tata Kelola pengadaan merupakan indikator untuk melihat bagaimana kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menyiapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik. Rangkuman strategi nasional yang perlu diperhatikan, serta didukung realisasinya adalah sebagai berikut:
23. 1.Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Prinsip Berkelanjutan LKPP akan melakukan strategi integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh siklus pengadaan melalui kerangka regulasi, instrumen operasional, dan penguatan ekosistem pasar pengadaan yang lebih berkelanjutan. Hal tersebut diterjemahkan melalui penyusunan rancangan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan atau berkelanjutan, yang menjadi fondasi normatif bagi implementasi pengadaan berkelanjutan secara nasional. Strategi ini perlu diperkuat dengan harmonisasi kebijakan lintas sektor, peningkatan jumlah barang berkelanjutan dalam sistem e- katalog, serta peningkatan kapasitas pelaku pengadaan dan penyedia agar mampu memahami, menyediakan, dan memilih produk yang memenuhi kriteria keberlanjutan.
24. 2.Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang- undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD LKPP sebagai penanggung jawab dan anggota penanggung jawab untuk Bidang Tata Kelola Publik dan Bidang Kompetisi Sekretariat Nasional, akan melakukan proses penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan setelah OECD melakukan in- depth technical review atas dokumen initial memorandum yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yang salah satu isinya terkait dengan Public Procurement. Salah satu strategi kunci yang perlu dilakukan adalah memperluas dan memperdalam kerja sama internasional di bidang PBJP dengan negara mitra, organisasi internasional, maupun lembaga multilateral. Melalui kerja sama ini, LKPP dapat memperoleh pembelajaran, benchmarking, serta dukungan teknis dalam reformasi kebijakan dan tata kelola PBJP yang selaras dengan rekomendasi OECD. LKPP juga perlu untuk memperkuat kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga lainnya karena dalam aturan pengadaan barang/jasa terdapat juga secondary objectives yang berkaitan erat dengan peraturan lainnya.
25. 3.Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar LKPP akan melakukan strategi pemberdayaan pelaku usaha, khususnya UMK, melalui perluasan akses pasar pengadaan pemerintah yang inklusif dan berbasis digital. Strategi ini diwujudkan dengan mendorong peningkatan jumlah penyedia UMK yang on- boarding dalam sistem pengadaan digital, sebagai langkah konkret dalam membuka peluang kemitraan usaha dan integrasi UMK ke dalam rantai pasok nasional. Melalui penguatan sistem, simplifikasi proses pendaftaran, serta pendampingan berkelanjutan, LKPP berperan penting dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang ramah bagi pelaku usaha kecil. Strategi tersebut harus dipadukan dengan program peningkatan kapasitas usaha yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor, memanfaatkan metode blended learning dan pendampingan pasca-pelatihan sehingga UMK tidak hanya terdaftar, tetapi juga siap bersaing dan bermitra dalam rantai pasok nasional. Dengan sinergi keduanya, pengadaan pemerintah berperan sebagai “pintu pasar” yang inklusif-membuka peluang kemitraan vertikal maupun horizontal bagi UMK, memperbesar skala usaha, dan pada akhirnya memperkokoh perekonomian domestik yang lebih merata.
26. 4.Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif LKPP akan melakukan strategi perlindungan sosial berbasis pemberdayaan ekonomi melalui penguatan peran UMK dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Strategi ini mencakup upaya peningkatan jumlah penyedia UMK yang on-boarding ke dalam sistem pengadaan digital, sehingga pelaku usaha dari kelompok rentan termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah tertinggal dapat mengakses pasar pemerintah secara lebih adil dan terbuka. Di sisi lain, LKPP juga perlu memastikan bahwa pelaku usaha UMK mengikuti program peningkatan kapasitas yang relevan dan aplikatif, agar mereka tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi mampu menjadi pelaku usaha yang kompeten dan berdaya saing. Melalui kombinasi perluasan akses dan penguatan kapasitas ini, pengadaan pemerintah dapat berkontribusi langsung pada pengurangan kerentanan ekonomi, sekaligus menciptakan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
27. 5.Sistem Pencegahan Korupsi di Sektor Peningkatan Hajat Hidup Orang Banyak dan Perlindungan Sumber Daya Publik LKPP akan melakukan pembangunan kapabilitas pencegahan korupsi pengadaan di lingkungan K/L/Pemda. Upaya ini diarahkan pada peningkatan peran fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta penguatan kapasitas pelaku pengadaan seperti PA/KPA, PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan agar memiliki pengetahuan dan kompetensi memadai dalam seluruh tahapan pengadaan. Dengan membangun pemahaman menyeluruh atas proses serta kemampuan dalam memetakan dan mengelola risiko korupsi pada area tugas masing-masing, diharapkan setiap K/L/Pemda mampu menjalankan fungsi pengadaan secara lebih akuntabel dan berintegritas. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan korupsi sejak dini, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan PBJ yang berdampak langsung pada layanan publik dan perlindungan sumber daya publik.
28. 6.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi LKPP perlu menerjemahkan strategi penguatan integritas sistem pengadaan sebagai instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas pemanfaatan anggaran publik. Strategi ini meliputi penyusunan regulasi dan pemberian rekomendasi kebijakan yang mendorong penerapan prinsip bisnis berintegritas, baik oleh penyedia maupun pengguna anggaran, guna mencegah terjadinya kolusi, suap, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan. Selain itu, LKPP juga perlu memperluas pembangunan kapabilitas pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan institusi pengguna lainnya, melalui pendampingan, pelatihan, dan integrasi sistem pengadaan yang transparan dan terukur. Dengan strategi ini, pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen utama dalam menjaga kepercayaan publik, menjamin efektivitas pelayanan dasar, serta melindungi sumber daya publik dari praktik-praktik koruptif. Dengan strategi ini, pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi bagian penting dari ekosistem tata kelola yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
29. 7.Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP perlu menerjemahkan strategi perbaikan menyeluruh terhadap kelembagaan, sistem, dan sumber daya manusia pengadaan yang berbasis tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Strategi ini mencakup peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan pengadaan dengan mendorong pencapaian nilai maturitas, sebagai upaya memperkuat tata kelola pada level pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di sisi lain, LKPP juga perlu mempercepat integrasi dan penguatan sistem pasar digital pengadaan agar seluruh proses dapat dilakukan secara efisien, terbuka, dan terdokumentasi secara real-time. Penguatan kelembagaan UKPBJ didorong melalui pencapaian tingkat kematangan, yang mencerminkan kemandirian dan kapabilitas unit dalam mengelola pengadaan secara profesional. Untuk mendukung semua itu, strategi pengembangan kompetensi SDM pengadaan, baik pejabat fungsional maupun non-fungsional, menjadi kunci agar seluruh perangkat pengadaan mampu menjalankan fungsi tata kelola dengan baik dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi LKPP Arah Kebijakan dan Strategi LKPP tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan LKPP tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi LKPP disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang perlu didukung LKPP sebagaimana tertulis pada sub bab sebelum ini. Formulasi arah kebijakan dan strategi LKPP juga mempertimbangkan hasil analisis potensi dan permasalahan yang tertuang pada Bab 1. Arah kebijakan dan strategi tersebut dapat digambarkan dalam Balance Scorecard (BSC) pada gambar di bawah ini. Gambar 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi LKPP 2025-2029 Sumber: Hasil Olahan Diagram di atas ini menggambarkan bagaimana penguatan internal dan proses organisasi LKPP diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengadaan dan tata kelola pengadaan nasional, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional. Strategi ini memperjelas alur logika perencanaan strategis dan mempermudah pengukuran kinerja berbasis indikator. Strategi ini dibangun berdasarkan perspektif utama, yang disusun secara hierarkis dan saling berkaitan satu sama lain.
30. 1.Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Kapasitas LKPP) Sebagai fondasi strategi, LKPP memulai penguatan dari dalam organisasi dengan fokus pada peningkatan kapasitas, tata kelola internal, serta kolaborasi strategis. Upaya ini mencakup: • Peningkatan efektivitas kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk pemangku kepentingan kebijakan, asosiasi penyedia, dan asosiasi profesi. • Penguatan kualitas layanan berbasis data yang aman, informatif, dan mencakup kebutuhan berbagai pihak. • Akselerasi pencapaian agenda reformasi birokrasi secara menyeluruh. • Pengembangan platform manajemen perkantoran dan sistem pendukung pengadaan yang terintegrasi.
31. 2.Perspektif Proses Internal Penyelenggaraan PBJ Dengan fondasi kelembagaan yang kuat, LKPP mengarahkan fokus pada peningkatan kualitas proses inti penyelenggaraan pengadaan. Ini mencakup: • Peningkatan layanan dan dukungan kepada UKPBJ sebagai ujung tombak pelaksanaan PBJ di instansi pemerintah. • Penguatan kualitas regulasi dan kepatuhan dalam pelaksanaan pengadaan. • Optimalisasi dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional. • Transformasi digital untuk mewujudkan proses pengadaan yang lebih efisien dan terukur. • Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan PBJ. • Penyelesaian berbagai permasalahan pengadaan secara sistematis dan berbasis data.
32. 3.Perspektif Pemangku Kepentingan Tujuan akhir dari strategi LKPP adalah memberikan dampak nyata kepada pemangku kepentingan, yaitu kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan masyarakat secara luas. Hal ini tercermin dalam dua sasaran utama: • Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, yang diukur melalui capaian kinerja dan kontribusinya terhadap pembangunan. • Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan, sebagai bentuk akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara. Pencapaian kedua sasaran ini merupakan hasil dari sinergi antara kapasitas internal, proses bisnis yang efisien, serta kemitraan yang produktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Peta strategi ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengadaan dan tata kelola bukanlah hasil dari satu tindakan, melainkan akumulasi dari serangkaian transformasi internal dan eksternal yang dirancang secara sistematis. Dengan strategi yang terukur, kolaboratif, dan berbasis data, LKPP berkomitmen untuk menjadi motor penggerak pengadaan yang mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. 3.3 Kerangka Regulasi RUU PBJP secara signifikan akan mempengaruhi kerangka regulasi LKPP, akan timbul kebutuhan untuk penyesuaian dan penyiapan regulasi pelaksanaannya. Namun demikian, unsur ketidakpastian yang menyertainya juga tidak bisa memberikan kepastian penerbitannya menjadi Undang-Undang. Persiapan penyesuaian maupun melengkapi regulasi yang diperlukan RUU PBJP dapat menjadi indikasi daftar kegiatan penyusunan kerangka regulasi LKPP. Namun demikian, untuk konsistensi dan kesesuaian kerangka kerja maka pembahasan kerangka regulasi berikut ini sesuai perkembangan kebutuhan kerangka regulasi berdasarkan dan terbatas pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Beberapa regulasi terkait pengadaan barang jasa pemerintah yang berlaku pada saat ini, diantaranya adalah:
33. 1.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014, dan kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2022 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur hal-hal:
a.Perlunya perencanaan, pengembangan, dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan PBJP yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi; dan
b.Lingkup dan cakupan PBJP adalah lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produk dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur hal-hal:
a.Bahwa PBJP mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
b.Bahwa perlu pengaturan PBJP yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKK, serta pembangunan berkelanjutan;
c.Bahwa tujuan PBJP antara lain:
1. 1.Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari setiap aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
2. 2.Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. 3.Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
4. 4.meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. 5.mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. 6.meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. 7.mendorong pemerataan ekonomi; dan
8. 8.mendorong pengadaan berkelanjutan.
9. 3.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menginstruksikan secara khusus kepada LKPP untuk:
a.Meningkatkan jumlah produk menuju 1.000.000 (satu juta) dalam Katalog Elektronik terutama produk dalam negeri;
b.Memberikan akses data dan informasi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-tendering, e-purchasing, non e-tendering dan non e-purchasing, serta e-kontrak untuk dapat diekstrak lebih awal sebagai mekanisme Early Warning System/pemantauan;
c.Melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
d.Memperbanyak pencantuman produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Elektronik Nasional dan Toko Daring;
e.Mempercepat pembentukan Katalog Sektoral dan Katalog Lokal pada lebih dari 400 (empat ratus) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
f.Memasukkan menu input 'Produk Dalam Negeri' pada e-kontrak, untuk mengidentifikasi besaran nilai produk dalam negeri pada belanja Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
g.Memberikan akses basis data kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait yang membutuhkan untuk evaluasi dan monitoring, analisis demand, analisis keuangan, analisis ekonomi, pemeriksaan, serta audit.
1. 4.Pedoman penyusunan rencana strategis pengadaan untuk PBJ Internasional;
2. 5.Pedoman partisipasi pada PBJ mitra pembangunan;
3. 6.Pedoman PBJ dalam kerangka kerja sama Indonesia-UAE CEPA bagi pelaku usaha;
4. 7.Pedoman PBJ dalam kerangka kerja sama Indonesia-UAE CEPA bagi K/L/Pemda;
5. 8.Peraturan LKPP tentang Solusi Inovatif Pengadaan Barang/Jasa;
6. 9.Peraturan LKPP tentang Manajemen Kontrak;
7. 10.Keputusan Kepala LKPP tentang Vendor Management System;
8. 11.Keputusan Kepala LKPP tentang Model Dokumen untuk Pekerjaan Terintegrasi Total Solution;
9. 12.Dokumen Instruksi Presiden/Surat Edaran Bersama/Surat Edaran Kepala LKPP terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
10. 13.Revisi Peraturan LKPP tentang Kamus Kompetensi di Bidang PBJP;
11. 14.Keputusan Kepala Puslat SDM PBJ tentang Panduan Pemantauan dan Evaluasi Level 3 Pelatihan PBJ;
12. 15.Regulasi mengenai pelaksanaan Surveillance 17 Standar LPSE;
13. 16.Regulasi mengenai Kebijakan Layanan SPBE untuk SPSE; dan
14. 17.Keputusan Kepala LKPP tentang Model Dokumen Pengadaan KPBU IKN. 3.4 Kerangka Kelembagaan RUU PBJP secara signifikan akan mempengaruhi kerangka kelembagaan LKPP, akan timbul kebutuhan untuk penyesuaian dan kemungkinan penyiapan kelembagaan pelaksanaannya sesuai norma yang baru. Namun demikian, unsur ketidakpastian yang menyertainya menyebabkan tidak bisa memberikan kepastian saat penerbitannya menjadi Undang-Undang. Persiapan penyesuaian maupun melengkapi kelembagaan yang diperlukan RUU PBJP dapat menjadi indikasi daftar kegiatan penyusunan kerangka kelembagaan LKPP. Namun demikian, untuk konsistensi dan kesesuaian kerangka kerja maka pembahasan kerangka kelembagaan berikut ini sesuai perkembangan kebutuhan kerangka kelembagaan berdasarkan dan terbatas pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Susunan organisasi LKPP (yang dapat dilihat pada Gambar dibawah) terdiri atas:
15. 1.Kepala;
16. 2.Sekretariat Utama;
17. 3.Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
18. 4.Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital;
19. 5.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
20. 6.Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
21. 7.Inspektorat;
22. 8.Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan
23. 9.Pusat Data dan Informasi Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta memperkuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, diperlukan penataan organisasi yang terfokus pada Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM), termasuk Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ), serta Sekretariat Utama. Penyesuaian nomenklatur dan tugas di Kedeputian PPSDM dan Puslat SDM PBJ menjadi hal penting, terutama dalam konteks koordinasi dengan Sekretariat Utama dan Kedeputian PPSDM. Diperlukan re- diferensiasi (pemisahan tugas) dan restrukturisasi biro-biro di Sekretariat Utama guna menjamin distribusi beban kerja yang merata, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Selain itu, dengan mempertimbangkan perubahan dan perluasan tugas LKPP terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Publik, penataan organisasi LKPP perlu disesuaikan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi dinamika perubahan tersebut. Gambar 3.2 Struktur Organisasi LKPP Sumber: Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan Kelembagaan LKPP No Identifikasi Permasalahan Respon Terhadap Permasalahan Unit Organisasi 1 Undang-Undang Pengadaan Publik yang akan disahkan Penyesuaian SOTK sesuai dengan Undang- Undang Pengadaan Publik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan stakeholder dan terlaksananya pelayanan publik yang optimal Biro Hukum, Organisasi dan SDM 2 Belum ada unit organisasi yang berfungsi sebagai unit think tank dalam proses penyusunan kebijakan, yang bertanggung jawab secara rutin memanfaatkan (mengintegrasikan) hasil pemantauan, dan menyusun riset/kajian terkait pengembangan atau evaluasi implementasi kebijakan yang telah atau akan disusun oleh LKPP Menambahkan fungsi penelitian dan pengembangan kebijakan di unit organisasi yang telah ada atau menambahkan unit baru dengan fungsi tersebut. Biro Hukum, Organisasi dan SDM 3 Humas saat ini banyak mengerjakan pekerjaan di luar fungsi kehumasan sehingga beban kerja besar namun kinerja Humas tidak berkembang
24. 1.Mereviu Struktur Organisasi Humas
25. 2.Memenuhi formasi kebutuhan SDM Humas
26. 3.Penyesuaian proses bisnis baru meliputi digitalisasi arsip dan digitasi arsip
27. 4.Memutakhirkan uraian kerja dan SOP Humas
28. 1.Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
29. 2.Biro Hukum, Organisasi dan SDM 4 Beban kerja tidak merata pada Biro di lingkungan Sekretariat Utama Perlu adanya re- diferensiasi (pemisahan tugas- tugas) pada untuk memastikan beban kerja merata Sekretariat Utama 5 Kurang jelasnya pembagian tugas dan fungsi antara Pusdatin dengan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, antara lain tentang Pengelolaan Data, Infrastruktur dan juga Aplikasi.
30. 1.Penetapan dan kesepakatan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan terkait Pengelolaan Data, Infrastruktur dan Aplikasi.
31. 2.Penyesuaian uraian kerja dan SOP terkait Pengelolaan Data, Infrastruktur dan
32. 1.Pusat Data dan Informasi
33. 2.Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
34. 3.Biro Hukum, Organisasi dan SDM No Identifikasi Permasalahan Respon Terhadap Permasalahan Unit Organisasi Aplikasi di Pusdatin dan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 6 Dalam rangka optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan PBJ Penyusunan dan penetapan SOP Rilis Aplikasi Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan & Evaluasi Pengadaan 7 Kerja sama dengan MIP akan berakhir Dibutuhkan satu satuan kerja yang berfungsi mengelola PNBP setelah kerja sama dengan MIP berakhir
35. 1.Direktorat Pasar Digital Pengadaan
36. 2.Biro Hukum, Organisasi dan SDM 8 LKPP memiliki mandat kelembagaan dan tanggung jawab untuk pelaksanaan pelatihan bagi SDM PBJ secara nasional
37. 1.Pembentukan UPT Pusat Pengembangan Kompetensi
38. 2.Pembentukan UPT Pelatihan dan Sertifikasi
39. 1.Biro Hukum, Organisasi dan SDM
40. 2.Pusat Pelatihan SDM PBJ
41. 3.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Sumber: Hasil Olahan 3.4.1 Kebutuhan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Salah satu tugas dan fungsi LKPP yaitu melakukan pembinaan terhadap SDM dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia membawahi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan serta Direktorat Sertifikasi Profesi. Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pelatihan SDM PBJ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP melalui Sekretaris Utama. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi LKPP, maka Pusat Pelatihan SDM PBJ harus dapat bertindak responsif dengan tetap menjaga integritas dalam menjamin kualitas (quality assurance) pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Hubungan kerja antara Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, Direktorat Sertifikasi Profesi, dan Pusat Pelatihan SDM PBJ dalam pengembangan dan pembinaan SDM PBJ secara sederhana dapat digambarkan sebagai proses rantai berjalan. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang SDM PBJ termasuk penyusunan standar kompetensi SDM PBJ, kemudian Pusat Pelatihan SDM PBJ menyelenggarakan berbagai program pelatihan SDM PBJ, dan terakhir Direktorat Sertifikasi Profesi melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi SDM PBJ. Meskipun begitu, melalui hasil evaluasi proses yang sudah berjalan selama ini, peran Pusat Pelatihan SDM PBJ dinilai masih perlu ditingkatkan dalam mendukung tujuan organisasi, terutama terkait koordinasi dengan Deputi Bidang PPSDM dan Sekretaris Utama. Saat ini, isu koordinasi dan peningkatan efisiensi serta efektivitas organisasi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pengelolaan organisasi. Menyikapi isu koordinasi tersebut, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jalannya organisasi serta penguatan tugas, fungsi, dan struktur organisasi LKPP, diperlukan penataan organisasi yang memisahkan antara fungsi regulator dan operasional terkait penyelenggaraan pengelolaan SDM PBJ, baik internal maupun eksternal. Selain itu, dibutuhkan pula solusi atas isu koordinasi antara Sekretaris Utama dan Deputi PPSDM. Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan, meningkatkan pelayanan publik dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas penunjang teknis, serta pencapaian visi dan misi dari LKPP, maka diperlukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan LKPP. Sejalan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di lingkungan LKPP dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang LKPP. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di LKPP. Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan dengan lembaga lain atau lembaga eksternal terkait. Kebutuhan pembentukan UPT di lingkungan LKPP berasal dari hasil evaluasi yang menilai peran masing-masing organisasi induk, yakni Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia serta Pusat Pelatihan SDM PBJ masih dapat ditingkatkan keefektifan dan efisiensinya dalam mendukung tujuan organisasi, serta adanya kebutuhan untuk memisahkan fungsi regulasi dan operasional dalam LKPP. Berikut beberapa identifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan kelembagaan pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:
42. 1.LKPP memiliki mandat kelembagaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan bagi SDM PBJ secara nasional, yang pada praktiknya belum ada unit pelaksana teknis yang secara khusus menanganinya;
43. 2.Pusat Pelatihan dalam koordinasi Sekretariat Utama, yang secara fungsi lebih didedikasikan sebagai unit pendukung internal LKPP, namun dalam pelaksanaannya belum memenuhi kebutuhan internal dalam pelatihan;
44. 3.Dalam tugas dan fungsinya masih ada unit kerja yang menjalankan fungsi regulator sekaligus fungsi eksekutor sehingga perlu memisahkan fungsi regulator dan eksekutor dalam LKPP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jalannya organisasi; dan
45. 4.Pelaksanaan pelatihan SDM PBJ nasional dalam koordinasi Deputi Pembinaan dan Pengembangan SDM PBJ. Dalam hal Pusat Pelatihan (existing) menangani pelatihan untuk SDM PBJ secara nasional (eksternal LKPP), maka terjadi ‘kesenjangan’ koordinasi antara Deputi Pembinaan dan Pengembangan SDM PBJ dengan Pusat Pelatihan yang dalam koordinasi Sekretaris Utama. Berikut beberapa identifikasi tantangan yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan kelembagaan pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:
46. 1.LKPP memiliki misi agenda pembangunan sebagai penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada prakteknya belum ada unit pelaksana teknis yang secara khusus menanganinya;
47. 2.Penguatan kelembagaan (re-diferensiasi horizontal) pada unit organisasi di bawah Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM serta Pusat Pelatihan SDM PBJ agar pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengembangan serta pembinaan SDM dapat berjalan efektif; dan
48. 3.Membutuhkan solusi yang secara kelembagaan dianggap optimal bagi pelaksanaan mandat LKPP, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Oleh karena itu, sebagai solusi dari permasalahan dan tantangan yang ada di Kedeputian PPSDM dan Pusat Pelatihan SDM PBJ, maka perlu dibentuk dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan dan Sertifikasi, satu UPT berada di bawah Pusat Pelatihan dan satu UPT berada di bawah Kedeputian PPSDM. UPT di bawah naungan organisasi induk Pusat Pelatihan SDM PBJ dinamakan “UPT Pelatihan dan Sertifikasi SDM Non Fungsional PBJ”. Sedangkan UPT di bawah naungan organisasi induk Kedeputian Bidang PPSDM dinamakan “UPT Pelatihan dan Sertifikasi SDM Fungsional PBJ”. Hal ini menyesuaikan dengan diferensiasi di dalam subjek yang menjadi peserta pelatihan serta sertifikasi. LKPP sendiri memiliki mandat kelembagaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan bagi SDM PBJ secara nasional, namun LKPP juga perlu untuk mengembangkan kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk SDM internalnya. Perlunya pembentukan dua UPT utamanya dikarenakan perbedaan sasaran peserta pelatihan dan sertifikasinya, sehingga terdapat penyesuaian tugas dan fungsi yang dimiliki oleh masing- masing UPT. Pembentukan UPT di bawah Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dikhususkan untuk melayani SDM Fungsional PBJ, sedangkan pembentukan UPT di bawah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dikhususkan untuk melayani SDM Non- Fungsional PBJ dan SDM internal LKPP. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur kelembagaan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Unit ini memiliki potensi besar sebagai instrumen utama dalam membangun kompetensi dan profesionalisme SDM pengadaan secara sistemik, terstandar, dan berkelanjutan. Dengan memisahkan fungsi regulasi dan pelaksanaan, UPT dirancang untuk lebih fokus dan adaptif dalam menjalankan fungsi teknis pelatihan dan sertifikasi, baik bagi SDM Fungsional PBJ di lingkungan K/L/Pemda maupun SDM Non-Fungsional dan internal LKPP. Melalui penguatan kapasitas ini, UPT berperan sebagai katalisator untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas dalam setiap tahapan pengadaan. Kehadiran UPT juga menjawab tantangan koordinasi dan fragmentasi kelembagaan sebelumnya, serta memastikan bahwa proses pembinaan SDM PBJ tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan pengadaan secara nasional. Dengan demikian, UPT menjadi simpul penting dalam rantai nilai pembinaan SDM yang mendukung pencapaian tata kelola pengadaan yang berkualitas dan berdaya saing. 3.4.2 Kebutuhan Penambahan Sarana Prasarana Berupa Gedung Pelatihan Melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Puslat SDM PBJ mempunyai fungsi:
49. 1.Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa;
50. 2.Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dan manajerial;
51. 3.Penyusunan pengembangan program dan media pembelajaran pelatihan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa;
52. 4.Fasilitasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa;
53. 5.Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa; dan
54. 6.Pelaksanaan administrasi di pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa. Adapun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan SDM PBJ terdiri atas Program Pelatihan Fungsional PBJ dan Program Pelatihan Teknis PBJ. Program Pelatihan Fungsional PBJ meliputi Pelatihan Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Muda, Madya sedangkan Program Pelatihan Teknis PBJ meliputi Pelatihan Teknis Kompetensi (seperti Pelatihan PPK Tipe C, Kompetensi Level 1) dan Teknis Tematik (seperti Pelatihan Fasilitator, Pelatihan Katalog Elektronik, Pelatihan PBJ di Desa). Puslat SDM PBJ saat ini belum memiliki sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini terdiri:
55. 1.Ruang pelatihan berjumlah 1 (satu) ruang dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) peserta;
56. 2.Ruang Widyaiswara dengan kapasitas 4 (empat) orang sedangkan jumlah widyaiswara berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, yang terdiri dari Widyaiswara Ahli Utama 3 (tiga) orang, Widyaiswara Ahli Madya 6 (enam) orang; Widyaiswara Ahli Muda 8 (delapan) orang; Widyaiswara Ahli Pertama 10 (sepuluh) orang;
57. 3.Ruang kerja pegawai dengan kapasitas 30 (tiga puluh) orang, sedangkan jumlah pegawai sebesar 49 (empat puluh sembilan) orang; dan
58. 4.Ruang Kepala Puslat SDM PBJ berjumlah 1 (satu) ruang. Merujuk hal di atas, berikut urgensi ketersediaan Gedung Puslat SDM PBJ sebagaimana berikut:
59. 1.Diperlukan penyediaan fasilitas yang memadai: Gedung Puslat SDM PBJ yang memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pelatihan dan pengembangan dalam pengadaan barang/jasa. Ini termasuk ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi yang modern, ruang pertemuan, perpustakaan, dan fasilitas lainnya yang mendukung pembelajaran efektif;
60. 2.Diperlukan peran dalam meningkatkan profesionalisme: Puslat SDM PBJ berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme para SDM PBJ melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik-praktik terbaik dalam pengadaan barang/jasa, termasuk etika, transparansi, dan akuntabilitas;
61. 3.Mendorong efisiensi dan transparansi: Dengan meningkatkan kapasitas para SDM PBJ dapat membantu mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran publik dan memastikan transparansi dalam proses pengadaan. Hal ini akan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktik-praktik yang tidak etis dalam pengadaan barang/jasa.
62. 4.Meningkatkan kualitas layanan publik: Dengan memiliki praktisi pengadaan yang kompeten dan terlatih, pemerintah dapat memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Ini akan berdampak positif pada layanan publik yang disediakan kepada masyarakat; dan
63. 5.Kesiapan menghadapi tantangan: Dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan regulasi, para SDM PBJ perlu terus mengikuti perkembangan terbaru dan meningkatkan keterampilan mereka secara terus-menerus. PBJ dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan- tantangan tersebut. Puslat SDM PBJ membutuhkan gedung pelatihan sendiri karena beberapa alasan:
64. 1.Kebutuhan Ruang yang Spesifik: pelatihan yang diadakan oleh Puslat SDM PBJ memerlukan fasilitas khusus seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan peralatan presentasi, ruang diskusi, dan ruang praktik;
65. 2.Kemandirian: dengan memiliki gedung pelatihan sendiri, Puslat SDM PBJ dapat lebih mandiri dalam mengatur jadwal pelatihan tanpa harus tergantung pada penyewaan gedung dari pihak ketiga. Ini juga memungkinkan Puslat SDM PBJ untuk menyediakan pelatihan secara konsisten dan fleksibel sesuai kebutuhan;
66. 3.Efisiensi Biaya: membangun atau menyewa gedung pelatihan memerlukan investasi yang tidak sedikit. Dalam jangka panjang, memiliki gedung sendiri dapat menjadi lebih ekonomis karena mengurangi biaya sewa dan memberikan kontrol lebih besar atas pengeluaran;
67. 4.Identitas dan Citra: gedung Puslat SDM PBJ yang dimiliki sendiri dapat menjadi bagian dari identitas dan citra Puslat SDM PBJ sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memberikan pelatihan kepada para pemangku kepentingan di bidang PBJ; dan
68. 5.Kontinuitas Pelatihan: dengan memiliki gedung pelatihan sendiri, Puslat SDM PBJ dapat mengatur pelatihan secara berkelanjutan tanpa perlu khawatir tentang ketersediaan gedung pada jadwal tertentu. Secara keseluruhan, memiliki gedung pelatihan sendiri dapat memberikan Puslat SDM PBJ kontrol yang lebih besar atas lingkungan pelatihan, efisiensi biaya, dan kontinuitas pelatihan dalam jangka panjang. Peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang mendukung pembangunan nasional, akan dicapai melalui:
69. 1.Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional, mempunyai makna peningkatan kualitas kinerja pengadaan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan efisien dan efektif, secara inklusif dan berkelanjutan. Ini langsung berdampak pada kualitas hasil akhir yang mendukung proyek-proyek pembangunan.
70. 2.Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan, yang mempunyai makna memastikan bahwa tata kelola pengadaan dapat mendukung kualitas kinerja pengadaan yang transparan, akuntabel, memenuhi prinsip, etika, dan tujuan pengadaan.
71. 3.Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP, yang memenuhi agenda reformasi birokrasi, serta efektif dalam perumusan dan penerapan regulasi dan strategi pengadaan, implementasi transformasi digital sistem pengadaan, maupun dalam penyediaan dan pengembangan SDM dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa. Untuk mendukung pencapaian kinerja strategis LKPP diperlukan kinerja taktikal yang sistematis dan terfokus. Kinerja Taktikal LKPP menekankan peningkatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui digitalisasi, efisiensi, dan kompetisi. Implementasi teknologi seperti katalog elektronik, efisiensi proses, dan manajemen rantai pasok berperan penting dalam menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih efektif dan transparan. Ini tidak hanya mengarah pada penghematan anggaran dan optimalisasi proses pengadaan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional dengan cara yang lebih terencana dan berkelanjutan. Gambar 4.1 Pohon Kinerja LKPP Sumber: Hasil Olahan Hubungan antara kinerja taktikal dan kinerja strategis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat kompleks dan saling mendukung, dengan banyak aspek yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pengadaan. Pertama, transformasi digital dalam pengadaan berfungsi sebagai pendorong utama efisiensi. Dengan mengimplementasikan teknologi, banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti pengumuman lelang, evaluasi penawaran, dan pemantauan pelaksanaan kontrak sekarang dapat diotomatiskan. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu dan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan transparansi, karena semua proses dapat dipantau secara real-time. Hasilnya, pengadaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, yang langsung berkontribusi pada kinerja pengadaan yang lebih baik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dukungan pengadaan yang selaras dengan arah pembangunan nasional juga tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan dan hasil proyek prioritas nasional dapat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran dengan dukungan peningkatan kinerja pengadaan. Ini memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan efektivitas pengadaan secara keseluruhan. Kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan juga memainkan peran penting. Ketika regulasi dan prosedur diikuti dengan baik, akan mengurangi risiko penyelewengan dan peningkatan kepercayaan publik, yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan proyek-proyek pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan, kualitas kepatuhan yang tinggi menciptakan sebuah sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Proses yang dijalankan sesuai dengan regulasi memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, kualitas implementasi regulasi yang baik menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan pengadaan. Ketika regulasi diterapkan dengan baik, kualitas tata kelola pengadaan meningkat, karena semua proses dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peningkatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan juga sangat krusial; SDM yang kompeten dan terlatih akan lebih mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga menciptakan sistem pengadaan yang lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, hubungan antara kinerja taktikal dan strategis ini menunjukkan bahwa perbaikan di level taktikal tidak hanya memberikan dampak langsung pada kinerja pengadaan, tetapi juga menciptakan sinergi yang kuat untuk mendukung tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan kata lain, peningkatan dalam pengadaan tidak hanya berkaitan dengan proses administratif, tetapi juga dengan bagaimana pengadaan dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Efektivitas tata kelola internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi fokus utama dalam memperbaiki kualitas pengelolaan secara keseluruhan. Hal ini melibatkan berbagai strategi seperti deregulasi kebijakan untuk menyederhanakan proses administratif dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Kemudian, untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas LKPP terhadap kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu penguatan organisasi, tata laksana, dan koordinasi dalam menerapkan reformasi birokrasi. 4.1.1.1 Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan Nasional Kinerja taktikal yang mendukung meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional memiliki hubungan erat dengan kinerja operasional yang dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 4.2 Pohon Kinerja “Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan Nasional” Sumber: Hasil Olahan Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan Nasional sebagai kinerja strategis, diperhitungkan akan tercapai pada kondisi kinerja taktikal-nya berfungsi baik dan menghasilkan output yang dimaksud. Adapun kinerja taktikal yang diperlukan untuk mendukung kinerja strategis mencapai sasarannya adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital; 2) Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional; dan 3) Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan. Kinerja taktikal meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital dicapai melalui:
72. 1.Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ Nasional Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses pemantauan dan evaluasi menjadi lebih efektif dan efisien, memungkinkan pengumpulan data secara real-time dan analisis yang lebih baik. Pemantauan dan evaluasi secara nasional dapat dimanfaatkan sebagai benchmark penyelenggara PBJ untuk meningkatkan kinerja pengadaannya.
73. 2.Terselenggaranya Platform Pengadaan Nasional dan Pengembangan Platform Pengadaan Nasional Platform pengadaan nasional yang dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital dapat menyediakan informasi yang diperlukan secara terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan. Perluasan integrasi lintas aplikasi dan penyelenggara PBJ pada setiap penyelenggara akan menajamkan hasil evaluasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan maupun perencanaan pengadaan untuk peningkatan kinerja pengadaan. Di samping itu, sistem yang semakin terintegrasi akan memiliki dukungan data yang semakin lengkap, rinci dan efektif dalam menunjang perumusan strategi, kebijakan maupun perencanaan pengadaan.
74. 3.Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Melalui transformasi sistem digital, kualitas perencanaan pengadaan pada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) juga meningkat, karena digitalisasi memungkinkan akses yang lebih baik terhadap data secara time series, maupun akses pada informasi best practices. Pada gilirannya, akses dan kemudahan yang tersedia akan mendukung perencanaan yang lebih akurat dan terarah, Kinerja taktikal meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional dapat dicapai melalui:
75. 1.Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dan terlaksananya pemberdayaan UMKK Peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK merupakan implementasi dari Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk UMKK untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan dalam hal ini PBJ menjadi teladan yang dapat menggerakkan sektor swasta/umum untuk turut dapat meningkatkan penggunaan PDN dan produk UMKK .
76. 2.Meningkatnya Partisipasi dan Kompetisi UMKK Melalui peningkatan partisipasi dan kompetisi UMKK dapat turut serta mendorong peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif. Dengan memperluas akses UMKK ke pasar pengadaan pemerintah, tercipta peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh dan bersaing secara sehat, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan. Upaya ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan pelaku ekonomi.
77. 3.Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan Hasil kurasi produk pada pasar digital pengadaan dapat menjamin dan meningkatkan penyediaan produk barang/jasa yang layak digunakan pada pengadaan untuk mendukung arah pembangunan nasional.
78. 4.Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, efisien, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan mengutamakan produk yang mendukung efisiensi energi, ramah lingkungan, dan berdaya guna tinggi, pemerintah tidak hanya mendorong inovasi dan transformasi industri ke arah yang lebih hijau, tetapi juga menjadi teladan dalam praktik konsumsi berkelanjutan. Peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa nasional perlu diiringi dengan menurunnya tindak korupsi yang bisa dicapai melalui peningkatan kualitas kepatuhan dalam pengadaan. Kualitas kepatuhan yang tinggi menciptakan kerangka kerja yang lebih transparan dan akuntabel, yang sangat penting dalam mencegah praktik korupsi. Kinerja taktikal meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan, memerlukan kinerja operasional serta dicapai melalui:
79. 1.Meningkatnya kapabilitas pencegahan korupsi pengadaan Kapabilitas pencegahan korupsi perlu didekati melalui kapabilitas Sumber Daya Manusia, maupun kelembagaan pengadaan barang/jasa. Pelatihan dan pengawasan untuk peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perlu ditingkatkan dari masa ke masa sesuai perkembangan yang diperlukan. Pengembangan tata cara, penajaman pada perumusan tugas maupun petunjuk pelaksanaan untuk menghilangkan peluang terjadi tindak korupsi perlu disesuaikan dengan peningkatan ancaman terjadinya tindak pidana korupsi.
80. 2.Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Segala upaya agar membuat kepatuhan pelaksanaan pengadaan meningkat perlu digalakkan. Pelaksanaan Konsolidasi, Probity Advice dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa perlu diintensifkan sesuai perkembangan volume dan jenis kompleksitas pengadaan yang berkembang, dengan maksud menghilangkan peluang untuk terjadi korupsi. Dengan demikian, perkembangan kinerja pengadaan semakin bermanfaat untuk publik dan bukan tempat yang aman untuk praktik korupsi. Dengan demikian, semakin besar pertumbuhan pendanaan yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa selalu diiringi dengan upaya menghilangkan peluang tindak pidana korupsi. Dengan terbangun mekanisme yang baik untuk pencegahan korupsi, kepercayaan publik terhadap proses pengadaan akan meningkat, sehingga mendukung terciptanya sistem pengadaan yang lebih berintegritas dan berkelanjutan. 4.1.1.2 Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Tata Kelola Pengadaan Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan adalah kinerja strategis yang diperhitungkan akan tercapai pada kondisi kinerja taktikal-nya berfungsi baik dan menghasilkan output yang dimaksud. Adapun kinerja taktikal yang diperlukan untuk mendukung kinerja strategis mencapai sasarannya adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ; 2) Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan PBJ; dan 3) Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan. Secara diagramatik dapat dijelaskan sebagai berikut: Gambar 4.3 Pohon Kinerja “Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Tata Kelola Pengadaan” Sumber: Hasil Olahan Kinerja taktikal meningkatnya kualitas implementasi regulasi dicapai melalui kinerja operasional yang terdiri dari:
81. 1.Tersedianya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan. Kebijakan yang jelas dan terstruktur tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pengadaan, tetapi juga mendorong konsistensi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam setiap tahapan proses pengadaan. Dengan adanya regulasi yang mendukung prinsip-prinsip pengadaan, pemerintah mampu menciptakan sistem pengadaan yang lebih kredibel dan dapat dipercaya. Hal ini berkontribusi langsung terhadap perbaikan kualitas layanan publik dan mendukung tujuan pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
82. 2.Tercapainya Desa yang memiliki maturitas pengadaan Tercapainya desa yang memiliki tingkat maturitas pengadaan yang baik menunjukkan kemampuan tata kelola yang semakin matang, transparan, dan akuntabel di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam membangun kapasitas aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaa. Desa-desa yang telah mencapai maturitas pengadaan menjadi contoh praktik tata kelola yang efektif, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan secara nasional. Dengan penguatan tata kelola di akar rumput, pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.
83. 3.Terselenggaranya pendampingan PBJ Khusus Pentingnya melakukan pendampingan terhadap PBJ Khusus terletak pada upaya memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip pengadaan. Skema-skema khusus ini memiliki karakteristik yang kompleks dan membutuhkan pemahaman teknis serta regulatif yang mendalam, sehingga pendampingan menjadi krusial untuk meningkatkan kapasitas pelaksana dan menghindari penyimpangan. Pendampingan PBJ Khusus akan turut meningkatkan kualitas implementasi regulasi mencapai peningkatan kualitas penerapan tata kelola pengadaan. Kinerja taktikal meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan PBJ, dicapai melalui kinerja operasional yang terdiri dari:
84. 1.Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten Mewujudkan SDM pengadaan yang kompeten dan mencukupi secara kuantitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan yang memenuhi prinsip pengadaan. SDM yang memiliki pemahaman mendalam terhadap regulasi, etika, serta praktik terbaik dalam pengadaan akan mampu menjalankan proses secara profesional dan bebas dari intervensi yang menyimpang. Di samping itu, pemenuhan jumlah SDM yang memadai sangat penting untuk memastikan setiap tahapan pengadaan dapat dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai standar yang ditetapkan, tanpa membebani individu secara berlebihan. Kompetensi dan ketersediaan SDM yang ideal juga memungkinkan identifikasi risiko sejak dini, pengambilan keputusan yang tepat, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran. Dengan demikian, penguatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM pengadaan secara berkelanjutan tidak hanya menjamin efisiensi dan integritas sistem, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan nasional yang berdaya saing dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
85. 2.Meningkatknya kapabilitas UKPBJ Peningkatan kapabilitas UKPBJ merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Unit kerja yang memiliki struktur organisasi yang sesuai, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang standar, dukungan teknologi informasi yang memadai, serta mampu mengelola resiko dengan baik, akan mampu menjalankan fungsi pengadaan secara optimal. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan, sehingga mendukung terwujudnya pengadaan pemerintah yang efektif dan berintegritas. Dalam jangka panjang, penguatan kapabilitas unit kerja pengadaan juga sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan pembangunan nasional yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja taktikal meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan dicapai melalui kinerja operasional yang terdiri dari:
86. 1.Terselenggaranya Clearing House Pengadaan yang efektif Terselenggaranya Clearing House Pengadaan yang efektif merupakan elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui mekanisme ini, berbagai isu teknis, regulatif, maupun implementatif yang muncul dalam proses pengadaan dapat dikaji dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi lintas sektor. Clearing House berfungsi sebagai forum konsolidasi yang melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan terciptanya solusi yang komprehensif dan aplikatif berdasarkan prinsip kolaborasi dan kepastian hukum. Dengan demikian, keberadaan dan optimalisasi fungsi Clearing House secara langsung berkontribusi pada peningkatan kecepatan, kualitas, dan kepastian dalam pengambilan keputusan pengadaan, serta memperkuat sistem tata kelola pengadaan yang responsif dan terpercaya.
87. 2.Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ Meningkatnya dukungan terhadap penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan faktor strategis dalam memperkuat efektivitas penanganan berbagai kendala yang muncul dalam proses pengadaan. Dukungan ini mencakup kejelasan regulasi, koordinasi antar-instansi penegak hukum, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dengan adanya kepastian hukum dan sistem penanganan masalah yang responsif, para pelaku pengadaan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Hal ini tidak hanya mempercepat penyelesaian permasalahan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap sistem pengadaan, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pengadaan yang efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. 4.1.1.3 Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP adalah kinerja strategis yang diperhitungkan akan tercapai pada kondisi kinerja taktikalnya berfungsi baik dan menghasilkan output yang dimaksud. Adapun kinerja taktikal yang diperlukan untuk mendukung kinerja strategis mencapai sasarannya adalah meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP. Secara diagramatik dapat dijelaskan sebagai berikut: Gambar 4.4 Pohon Kinerja “Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP” Sumber: Hasil Olahan Kinerja taktikal meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dicapai melalui kinerja operasional sebagai berikut:
88. 1.Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi Pengawasan intern diperlukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran ketentuan dan prosedur yang berlaku, maupun sebagai upaya meminimalisir risiko atas pelanggaran yang terjadi. Hasil pengawasan intern organisasi juga diperlukan sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan maupun prosedur internal untuk peningkatan keefektifan penerapan tata kelola internal LKPP.
89. 2.Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi Capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi merefleksikan keadaan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berintegritas, sehingga memiliki kualitas melayani publik dengan lebih baik. Dengan peningkatan capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi akan meningkatkan keefektifan penerapan tata kelola internal LKPP.
90. 3.Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran Pencapaian akuntabilitas kinerja dan anggaran merefleksikan sumber daya organisasi termanfaatkan dengan optimal, terjadi mekanisme kerja organisasi yang efisien dan efektif. Hal ini akan mencerminkan keefektifan penerapan tata kelola internal LKPP.
91. 4.Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas Ketika pelayanan publik dilaksanakan dengan standar yang tinggi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mengutamakan integritas, transparansi, serta akuntabilitas, maka dapat mendorong organisasi untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan proses internalnya. Pelayanan yang efektif menciptakan umpan balik yang konstruktif, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem tata kelola internal. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya memenuhi harapan masyarakat, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian internal, menciptakan sistem yang lebih efisien, akurat, dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan organisasi.
92. 5.Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal Pelayanan umum internal yang berkualitas merupakan hasil dari keefektifan pemanfaatan informasi serta keterampilan SDM yang terlibat dalam merespons kebutuhan internal LKPP secara umum. Giat setiap SDM yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku menghasilkan kualitas layanan sesuai tata cara dan kinerja yang ditentukan. Hal ini akan mencerminkan keefektifan penerapan tata kelola internal LKPP. Kapasitas tata laksana tersebut akan mencerminkan keefektifan penerapan tata kelola internal LKPP.
93. 6.Terwujudnya layanan data yang informatif Layanan data yang informatif menunjukkan tersedia akses terhadap informasi yang diperlukan secara berkala maupun insidentil untuk mendukung pencapaian maupun peningkatan kinerja LKPP. Untuk itu, diperlukan sistem kerja penyediaan data dan informasi yang didukung kapasitas analisis data sesuai kebutuhan yang terus berkembang. Sebagai akibat layanan data yang informatif terwujud maka keefektifan penerapan tata kelola internal LKPP akan meningkat.
94. 7.Terselenggaranya platform manajemen perkantoran terintegrasi dan sistem pendukung PBJ Penyelenggaraan platform manajemen perkantoran terintegrasi dan sistem pendukung PBJ menunjukkan tersedia akses dan informasi perkantoran terintegrasi yang akan meningkatkan keefektifan dan efisiensi kegiatan perkantoran bagi setiap pekerja yang terlibat, serta peningkatan dukungan pada proses PBJ yang terjadi pada K/L/P. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas dalam peningkatan transformasi sistem digital untuk memastikan platform manajemen perkantoran terintegrasi dengan sistem pendukung PBJ terselenggara memenuhi kebutuhan yang terus menerus berkembang. Dengan terselenggara platform manajemen perkantoran terintegrasi dan sistem pendukung PBJ maka keefektifan penerapan tata kelola internal LKPP akan meningkat.
95. 8.Terwujudnya layanan pengelolaan infrastruktur dan keamanan informasi TIK yang andal dan responsif Pengelolaan infrastruktur dan keamanan informasi TIK adalah prasyarat dapat terselenggara layanan data dan informasi yang efektif dan efisien. Untuk menjaga keandalan layanan tersebut diperlukan pemeliharaan serta peningkatan keamanan data dan informasi yang lebih canggih dari ancaman yang terus berkembang. Prosedur pemanfaatan infrastruktur cadangan perlu dikembangkan secara proporsional untuk antisipasi risiko yang dihadapi. Peningkatan keandalan dan keresponsifan layanan pengelolaan infrastruktur dan keamanan informasi TIK juga dapat bergantung pada kecanggihan perangkat yang digunakan serta peningkatan intensitas penggunaannya sesuai perkembangan kebutuhan maupun perkembangan objek pelayanannya. Dengan demikian, terwujudnya layanan pengelolaan infrastruktur dan keamanan informasi TIK yang andal dan responsif akan meningkatkan keefektifan penerapan tata kelola internal LKPP akan meningkat.
96. 9.Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel Pusdatin menyimpan dan mengelola data pengadaan barang/jasa yang memerlukan pemutakhiran data/informasi secara berkala, di samping perlu dapat memastikan bahwa data yang diperoleh adalah sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan penarikan data yang akurat dan terus menerus secara berkala maupun sesuai kebutuhan, disertai tugas dan fungsi setiap unit kerja sehubungan dengan pengelolaan data oleh Pusdatin maupun untuk keperluan SPBE. Dengan terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel akan menunjukkan peningkatan keefektifan penerapan tata kelola internal LKPP. 4.1.2 Program dan Kegiatan Pengelolaan pencapaian visi, misi, dan tujuan LKPP ditentukan oleh pengelolaan pencapaian dan kualitas pengukuran kinerja Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK). Untuk dapat mengukur Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK), ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan Target Kinerja. Spesifiknya, target kinerja LKPP sebagai suatu lembaga secara keseluruhan merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan untuk dicapai dari setiap indikator kinerjanya. Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan LKPP dalam rangka mewujudkan visi dan misi LKPP, dan mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengadaan barang/jasa khususnya dalam meningkatkan penggunaan dalam negeri dan peningkatan peran UMKK, pada Ranwal Renstra LKPP 2025-2029 menetapkan 2 (dua) tujuan yang dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi fokus LKPP dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
97. 1.Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
98. 1.Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
99. 1.Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) 49.88 50.90 52.33 53.65 60.00
100. 2.Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan
101. 2.Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) 59.96 63.39 67.34 71.43 74.80 Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP
102. 2.Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP
103. 3.Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP Nilai Reformasi Birokrasi (RB) 88,71 89,71 91,71 93,71 95,71 Sumber: Hasil Olahan Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP, telah dirumuskan beberapa kegiatan yang dikelompok ke dalam 2 (dua) program yaitu:
104. 1.Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional; dan
105. 2.Program Dukungan Manajemen. 4.1.2.1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional dijabarkan menjadi beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional”. Rincian kegiatan pada program ini terdiri dari:
106. 1.Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
107. 2.Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi PBJ;
108. 3.Kegiatan Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya;
109. 4.Kegiatan Pengelolaan Advokasi dan Hukum; dan
110. 5.Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ. 4.1.2.2 Program Dukungan Manajemen Program Dukungan Manajemen merupakan dukungan kegiatan untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP”, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
111. 1.Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP;
112. 2.Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum;
113. 3.Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan;
114. 4.Kegiatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran; dan
115. 5.Kegiatan Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK. Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Cascading Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK), dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 3. 4.1.2.3 Dukungan LKPP Terhadap Agenda Pembangunan Nasional (PN) Dalam rangka memberikan dukungan terhadap Pembangunan Nasional PN yang diampu LKPP, maka LKPP telah merencanakan Rincian Output (RO) pada Renstra LKPP 2025-2029. RO sebagai pendukung PN tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.2 Rincian Output (RO yang mendukung Prioritas Nasional (PN) pada Renstra LKPP 2025-2029 PN ProP RO Target Pendanaan ( Dalam Ribu Rupiah) Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Total PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Prinsip Berkelanjutan 106.CJ.6319.PAH. 131 Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berk elanjutan Rancangan Peraturan 2 2 2 2 2 140.639 383.508 402.684 422.818 443.959 1.793.608 106.CJ.6319.PDA. 131 Produk ramah lingkungan/berke lanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah Produk 2 4 4 4 4 337.237 709.000 744.000 781.000 820.000 3.391.237 106.CJ.6319.QDB .131 K/L/Pemda yang menerapkan K/L/Pemda 2 5 5 5 5 366.449 962.000 1.011.000 1.061.000 1.114.00 0 4.514.449 PN ProP RO Target Pendanaan ( Dalam Ribu Rupiah) Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Total pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang- undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD 6319.CJ.6319.PE C.131 - Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/ Lembaga Internasional Kegiatan 2 8 8 8 8 668.974 1.257.272 1.760.180 2.263.089 2.765.99 8 8.715.513 PN 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar 106.CJ.6323.QDG .111 - Penyedia UMK yang On- Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital UMKM 500 500 500 500 500 440.000 3.704.000 4.626.400 5.189.600 7.458.13 8 21.418.13 8 PN ProP RO Target Pendanaan ( Dalam Ribu Rupiah) Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Total yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi* 106.CJ.6323.QDG .131 Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ UMKM 500 1500 1500 1500 1500 719.857 1.943.230 2.166.603 2.389.976 2.613.34 9 9.833.015 PN 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 106.CJ.6319.UBB .121 - Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 Desa 5 18 320 1000 1000 1,200,000 7.560.000 25.200.00 0 26.393.85 0 27.713.5 42 88.067.39 2 106.CJ.6320.UAB .231 - Modul Aplikasi 1 1 1 1 1 1.000.000 3.605.893 4.327.072 5.192.487 6.230.98 5 20.356.43 7 PN ProP RO Target Pendanaan ( Dalam Ribu Rupiah) Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Total Judi dan Penyelundupan Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi 106.CJ.6321.PDG .311 - SDM PBJ dan Non-JF PBJ Orang 550 550 550 550 500 554.817 2.146.100 2.336.510 2.570.161 2.827.17 7 10.434.76 5 106.CJ.6321.PDE. 311 - UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 Lembaga 35 28 28 28 38 2,754,381 3.790.000 3.980.000 4.180.000 4.200.00 0 18.904.38 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi 106.CJ.6321.SCF. 511 - Peserta Pelatihan Antikorupsi PBJ Orang 200 400 400 400 400 450.000 945.000 995.000 1.045.000 1.095.00 0 4.530.000 Sistem Pencegahan Korupsi di Sektor Peningkatan Hajat 106.CJ.6319.PBL. 111 - Rekomendasi Kebijakan terkait Rekomendasi Kebijakan - 1 1 - - - 2.049.300 2.277.000 - - 4.326.300 Sumber: Perpres RPJMN 2025-2029 PN ProP RO Target Pendanaan ( Dalam Ribu Rupiah) Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Total Hidup Orang Banyak dan Perlindungan Sumber Daya Publik Prinsip Bisnis Berintegritas 106.CJ.6319.PAH. 111 - Rancangan Peraturan terkait Prinsip Bisnis Berintegritas Rancangan Peraturan - - - 1 1 - - - 2.530.000 2.783.00 0 5.313.000 106.CJ.6322.UAI. 431 - K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan K/L/Pemda 2 30 30 30 50 269.782 1.348.959 2.360.592 3.186.799 3.312.67 7 10.478.80 9 Keterangan: - Target dalam Renstra K/L merupakan angka parsial per tahun - (*) Double Tagging dengan PN (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. 4.2 Kerangka Pendanaan Indikasi pendanaan untuk program dan kegiatan yang akan dilakukan pada dokumen Renstra LKPP 2025-2029 ini akan bersumber dari rupiah murni. Kebutuhan dana untuk setiap program dan kegiatan pada Renstra LKPP 2025 - 2029 yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Renstra LKPP 2025 - 2029 Keterangan Anggaran (Ribu Rp) Program Kegiatan 2025 2026 2027 2028 2029 LKPP 166.711.994 275.303.748 317.474.041 355.310.711 402.302.157 106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional 37.269.091 94.931.118 125.609.950 143.671.323 169.852.103 6319- Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 6,344,366 18,526,677 37,211,327 39,790,058 42,471,533 6320- Pengelolaan Sistem Informasi PBJ 10,484,655 34,914,497 37,618,217 41,243,898 45,399,818 6321- Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaanny a 11,016,071 24,665,538 27,035,289 29,166,804 31,273,987 6322- Pengelolaan Advokasi dan Hukum 4,633,195 8,098,267 13,372,511 21,799,181 36,018,609 6323- Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ 4,790,804 8,726,139 10,372,606 11,671,382 14,688,156 106.WA-Dukungan Manajemen 129,442,903 180,372,630 191,864,091 211,639,388 232,450,054 5664- Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP 927,860 2,212,000 3,030,400 3,892,800 4,896,000 6598- Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum 5,742,195 10,580,255 11,629,064 12,789,045 14,075,875 6599- Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan 68,715,427 78,461,316 75,972,895 79,771,540 83,760,117 6600- Pelayanan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Pengelolaan 44,938,473 79,540,584 91,174,333 104,625,734 118,629,780 Operasional Perkantoran 7033- Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK 9,118,948 9,578,475 10,057,399 10,560,269 11,088,282 Sumber: Hasil Olahan Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Renstra LKPP 2025 – 2029 Berdasarkan Sasaran Strategis Sumber: Hasil Olahan Kerangka pendanaan di atas merupakan indikasi, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan strategis. Untuk menyikapi keterbatasan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), LKPP akan berupaya untuk menjajaki dan memanfaatkan sumber pendanaan alternatif di luar APBN yang sah dan tidak mengikat, termasuk melalui kerja sama dengan mitra pembangunan, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L Tahun 2025 2026 2027 2028 2029
116. 1.Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional Indeks Kinerja Pengadaan Target 49,88 50,90 52,3 53,65 60,00 Pendanaan (Dalam Ribu) 17.537.947 48.190.597 53.822.484 59.719.148 67.373.350
117. 2.Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan Target 59,96 63,39 67,3 71,43 74,80 Pendanaan (Dalam Ribu) 19.731.144 46.740.521 71.787.466 83.952.175 102.478.753
118. 3.Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP Nilai Reformasi Birokrasi Target 88.71 89.71 91.7 93.71 95.71 Pendanaan (Dalam Ribu) 129.442.903 180.372.630 191.864.091 211.639.388 232.450.054
119. 1.LKPP berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra LKPP Tahun 2025-2029;
120. 2.Renstra LKPP menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) LKPP setiap tahunnya sesuai dengan periode renstra tersebut, dengan menjadikan RPJMN sebagai dasar hukum untuk periode tahun yang sama;
121. 3.Penguatan peran pihak terkait (Stakeholders) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan rencana kerja LKPP. Penguatan peran ini salah satunya dapat dilakukan program pembinaan dan pendampingan, baik kepada masyarakat maupun instansi atau lembaga, serta seluruh komponen pendukung lainnya di lingkungan pemerintahan; dan
122. 4.Renstra LKPP Tahun 2025-2029 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan/atau lima tahunan LKPP. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar Renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien.
123. 5.Pemutakhiran target kinerja Renstra pada setiap tahunnya, dapat dilakukan melalui Rencana Kerja (Renja) dengan mempertimbangkan kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini, seluruh pemangku kepentingan di lingkungan LKPP diharapkan dapat mengacu dan berpartisipasi aktif dalam implementasi setiap sasaran dan strategi yang telah ditetapkan. Transformasi pengadaan adalah keniscayaan, dan Renstra LKPP 2025–2029 adalah fondasi menuju sistem pengadaan yang cerdas, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan nasional. ttd. Lampiran 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS LKPP TAHUN 2025-2029 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEMENTERIAN/LEMBAGA 166,711, 994 275,303, 748 317,474, 041 355,310, 711 402,302, 157 SS1 Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional IKSS1 Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) Indeks 49.88 50.90 52.33 53.65 60.00 LKPP SS2 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan IKSS2 Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) Indeks 59.96 63.39 67.34 71.43 74.80 LKPP SS3 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP IKSS3 Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 88.71 89.71 91.71 93.71 95.71 LKPP PROGRAM CJ : PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL 37,269,0 91 94,931,1 18 125,609, 950 143,671, 323 169,852, 103 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP1 Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital IKSP1.1 Persentase digitalisasi proses pelaksanaan PBJ Persen 57 61 64 71 79 D2 IKSP1.2 Indeks kepuasan pengguna platform pengadaan nasional Indeks 81.45 83.8 86.1 88.5 90 D2 IKSP1.3 Jumlah inovasi pengembangan platform pengadaan nasional Modul 6 6 6 6 6 D2 SP2 Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional IKSP2.1 Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi Persen 42 44 46 48 50 D1 IKSP2.2 Persentase transaksi produk ber-TKDN pada pasar digital pengadaan Persen 10 12 14 16 18 D2 IKSP2.3 Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK Persen 11 12 13 14 15 D1 IKSP2.4 Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95% Persen 50 50.6 51.4 52.2 53 D4 IKSP2.5 Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40% Persen 95 95.3 95.6 95.9 96.2 D4 SP3 Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP3.1 Persentase efisiensi paket konsolidasi Persen 15 15 15 15 15 D4 IKSP3.2 Skor efektivitas probity advice dan/atau advokasi Pengadaan Barang/Jasa Skor 100 100 100 100 100 D4 IKSP3.3 Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ Persen 10 10 13 13 16 D4 SP4 Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ IKSP4.1 Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ Predikat Baik Baik Baik Baik Baik D1 SP5 Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ IKSP5.1 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten K/L/ Pemda 276 316 366 416 476 D3 IKSP5.2 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 K/L/ Pemda 474 514 554 594 632 D3 SP6 Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan IKSP6.1 Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan Persen 59 62 65 69 73 D4 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 6319 : Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 6,344,36 6 18,526,6 77 37,211,3 27 39,790,0 58 42,471,5 33 SK4.1 Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa IKSK4. 1.1 Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum Rancang- an Peratura n 1 3 3 3 3 D1.1 IKSK4. 1.2 Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus Dokumen 2 2 2 2 2 D1.2 IKSK4. 1.3 Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan Dokumen 1 2 2 2 2 D1.3 IKSK4. 1.4 Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional Rekomen -dasi 1 3 3 3 3 D1.3 SK4.2 Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan IKSK4. 2.1 Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 Desa 15 33 353 1,353 2,353 D1.2 SK4.3 Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus IKSK4. 3.1 Persentase pemenuhan pendampingan PBJ khusus Persen 100 100 100 100 100 D1.2 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK2.4 Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan IKSK2. 4.1 Persentase rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP Persen 9 20 23 27 32 D1.3 6319.AAC.111 - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik RPP 1 1 1 1 1 520,000 546,000 573,300 601,965 632,063 6319.AAG.121 - Revisi Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Peratura n 0 1 0 0 0 0 200,000 0 0 0 6319.AAH.111 - Rancangan peraturan terkait pedoman di bidang pengadaan barang dan jasa publik Rancang- an Peratura n 2 2 2 2 2 400,000 420,000 441,000 463,050 486,203 6319.ABL.111 - Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Rekomen -dasi Kebijaka n 2 4 4 4 4 1,810,25 5 2,304,09 4 2,419,29 8 2,540,26 3 2,667,27 7 6319.AFA.124 - Model Dokumen PBJ Khusus NSPK 2 2 2 2 2 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 6319.BDB.123 - Instansi/proyek yang mendapatkan pendampingan/diberikan pendapat dalam PBJ Khusus Lembaga 5 14 14 15 15 540,812 840,000 882,000 926,100 972,405 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6319.BDC.131-Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerja sama Internasional Orang - 450 400 350 300 - 776,864 1,103,96 5 1,390,17 8 1,635,50 4 6319.PAH.131 - Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan Rancang- an Peratur- an 2 2 2 2 2 140,639 383.508 402,684 422,818 443,959 6319.PAH.111 - Rancangan Peraturan terkait Prinsip Bisnis Berintegritas Rancang- an Peratur- an - - - 1 1 - - - 2,530,00 0 2,783,00 0 6319.PBL.111 - Rekomendasi Kebijakan terkait Prinsip Bisnis Berintegritas Rekomen -dasi Kebijak- an - 1 1 - - - 2,049,30 0 2,277,00 0 - - 6319.PDA.131 - Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan yang Masuk dalam Sistem Pengadaan Pemerintah Produk 2 4 4 4 4 337,237 709,000 744,000 781,000 820,000 6319.PEC.131 Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/ organisasi internasional/lembaga internasional Kegiatan 2 8 8 8 8 668,974 1,257,27 2 1,760,18 0 2,263,08 9 2,765,99 8 6319.QDB.131- K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan K/L/ Pemda 2 5 5 5 5 366,449 962,000 1,011,00 0 1,061,00 0 1,114,00 0 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6319.UBB.121-Desa yang memiliki nilai maturitas pengadaan minimal level 2 Desa 5 18 320 1,000 1,000 1,200,00 0 7,560,00 0 25,200,0 00 26,393,8 50 27,713,5 42 Kegiatan 6320 : Pengelolaan Sistem Informasi PBJ 10,484,6 55 34,914,4 97 37,618,2 17 41,243,8 98 45,399,8 18 SK1.1 Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional IKSK1. 1.1 Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional Laporan 2 3 3 3 3 D2.1 IKSK1. 1.2 Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional Laporan 52 58 58 58 58 D2.1 IKSK1. 1.3 Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda Laporan 52 52 52 52 52 D2.1 IKSK1. 1.4 Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah Buku 1 1 1 1 1 D2.1 IKSK1. 1.5 Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional Kajian 2 11 10 9 7 D2.1 SK1.2 Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional IKSK1. 2.1 Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional Layanan 1 1 1 1 1 D2.2 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK1. 2.2 Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung Layanan 1 1 1 1 1 D2.2 IKSK1. 2.3 Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan Modul Aplikasi 1 1 1 1 1 D2.3 SK1.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda IKSK1. 3.1 Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan K/L/ Pemda 124 162 200 86 48 D2.1 IKSK1. 3.2 Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan pendampingan berbasis kajian evaluasi pelaksanaan PBJ K/L/ Pemda 50 50 50 50 50 D2.1 SK1.4 Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan IKSK1. 4.1 Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan Produk - 400,000 600,000 800,000 1,000,0 00 D2.3 6320.BIA.231-Produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan Produk - 200,000 200,000 200,000 200,000 - 6,087,26 7 7,304,72 1 8,765,66 6 10,518,8 00 6320.BAH.211 - Layanan Sistem Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi PBJP Layanan 2 2 2 2 2 845,456 1,360,09 0 932,115 978,721 1,027,65 7 6320.FAB.221-Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital Layanan 1 1 1 1 1 7,521,29 9 22,687,4 90 23,821,8 64 25,012,9 57 26,263,6 05 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6320.FAE.211-Rekomendasi Hasil Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja PBJP Laporan 3 4 4 4 4 1,117,90 0 1,173,75 7 1,232,44 5 1,294,06 7 1,358,77 1 6320.UAB.231-Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi Modul Aplikasi 1 1 1 1 1 1,000,00 0 3,605,89 3 4,327,07 2 5,192,48 7 6,230,98 5 Kegiatan 6321 : Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya 11,016,0 71 24,665,5 38 27,035,2 89 29,166,8 04 31,273,9 87 SK5.1 Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten IKSK5. 1.1 Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda Orang 10,570 11,120 11,670 12,220 12,700 D3.1 IKSK5. 1.2 Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi Orang 1,675 1,975 2,275 2,575 2,875 D3.1 IKSK5. 1.3 Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten Orang 10 30 50 70 90 D3.1 IKSK5. 1.4 Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ Orang 950 900 800 670 550 Puslat IKSK5. 1.5 Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ Orang 6,700 6,100 5,500 4,900 4,300 Puslat IKSK5. 1.6 Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan/atau Kepala UKPBJ Orang 1,110 900 1,000 1,000 1,000 Puslat IKSK5. 1.7 Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tematik PBJ Orang 9,700 10,000 10,100 10,200 10,200 Puslat Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK5. 1.8 Jumlah Peserta Pelatihan Anti korupsi PBJ Orang 200 400 400 400 400 Puslat IKSK5. 1.9 Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ Orang 400 350 400 450 500 Puslat IKSK5. 1.10 Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Orang 440 360 360 360 360 D3.3 IKSK5. 1.11 Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Non Pengelola PBJ Orang 18820 6320 6320 6320 6320 D3.3 IKSK5. 1.12 Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi SDM Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ dan Kepala UKPBJ Orang 0 30 60 90 120 D3.3 IKSK5. 1.13 Indeks Kualitas Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Indeks 85 85 85 85 85 D3.3 IKSK5. 1.14 Persentase Layanan Penjaminan Mutu Pelatihan PBJ Persen 90 90 90 90 90 Puslat IKSK5. 1.15 Persentase Tersedianya Perangkat Pembelajaran Pelatihan PBJ Persen 100 100 100 100 100 Puslat SK5.2 Meningkatnya kapabilitas UKPBJ IKSK5. 2.1 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 UKPBJ 474 514 554 594 632 D3.1 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK5. 2.2 Jumlah UKPBJ yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan - Proaktif UKPBJ 1 5 15 25 35 D3.1 6321.ABQ.311- Rekomendasi Kebijakan Teknis SDM dan Kelembagaan PBJ Rekomen -dasi 1 2 2 2 2 230,062 344,000 350,880 357,898 365,056 6321.ADD.331 - Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar Lembaga 2 5 5 5 5 197,158 217,000 240,000 260,000 290,000 6321.ADE.311 UKPBJ yang telah siap menjadi PKP-BJ Proaktif UKPBJ - 4 10 10 10 - 400,000 440,000 484,000 532,400 6321.ADG.331 - Asesor yang Mendapatkan Pembinaan Orang 75 125 125 125 125 492,000 830,000 913,000 1,004,00 0 1,105,00 0 6321.ADG.311 - SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten - 20 20 20 20 - 400,000 440,000 484,000 532,400 6321.ADI.331 - Peserta Sertifikasi SDM PBJ Orang 5,480 5,480 5,480 5,480 5,480 2,115,55 7 2,450,00 0 2,700,00 0 2,970,00 0 3,260,00 0 6321.AFA.331 - Pedoman Sertifikasi PBJP Pedoman 1 1 1 1 1 133,240 133,240 133,240 133,240 133,240 6321.AFA.332 - Materi Uji Sertifikasi PBJP NSPK 10 25 25 25 25 466,042 600,000 660,000 726,000 798,600 6321.AFA.511 - Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ NSPK 3 5 6 6 6 450,000 750,000 1,050,00 0 1,200,00 0 1,350,00 0 6321.AFA.512 - Pedoman Pelatihan PBJ Pedoman 4 5 6 6 6 194,698 250,000 390,000 480,000 570,000 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6321.CAA.511 - Media Pembelajaran Berbasis TIK Paket 3 5 6 6 6 586,476 750,000 1,050,00 0 1,200,00 0 1,350,00 0 6321.CCL-OM.331 - Sarana Sertifikasi PBJ Unit 10 196 196 196 196 304,032 335,000 368,000 405,000 445,000 6321.DCF.511 - Peserta Pelatihan PBJ Orang 12,000 16,500 16,800 17,000 17,200 1,303,56 6 7,733,19 8 7,962,45 9 8,188,68 5 8,468,41 2 6321.DCF.512 - Sumber Daya Manusia yang Mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ Orang 400 360 360 360 360 300,000 342,000 376,200 413,820 455,202 6321.DCF.513 - Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ Orang - 650 650 650 650 - 1,500,00 0 1,650,00 0 1,815,00 0 1,996,50 0 6321.FAE.511 - Laporan Penjaminan Mutu Pelatihan Penyelenggaraan Pelatihan PBJ Laporan 5 5 5 5 5 484,042 750,000 1,000,00 0 1,250,00 0 1,500,00 0 6321.PDE.311 - UKPBJ yang mencapai kematangan minimal level-3 UKPBJ 35 40 40 40 38 2,754,38 1 3,790,00 0 3,980,00 0 4,180,00 0 4,200,00 0 6321.PDG.311 - SDM PBJ dan non-JF PBJ Orang 550 550 550 550 500 554,817 2,146,10 0 2,336,51 0 2,570,16 1 2,827,17 7 6321.SCF.511 - Peserta Pelatihan Antikorupsi PBJ Orang 200 400 400 400 400 450,000 945,000 995,000 1,045,00 0 1,095,00 0 Kegiatan 6322 : Pengelolaan Advokasi dan Hukum 4,633,19 5 8,098,26 7 13,372,5 11 21,799,1 81 36,018,6 09 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK3.1 Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan IKSK3. 1.1 Jumlah K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan K/L/ Pemda 2 30 30 30 50 D4.3 SK3.2 Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa IKSK3. 2.1 Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Kegiatan 1 2 2 2 2 D4.1 IKSK3. 2.2 Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan kepada Kementerian/Lembaga Kegiatan 2 14 14 14 14 D4.1 IKSK3. 2.3 Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kegiatan 20 40 55 55 80 D4.2 IKSK3. 2.4 Jumlah kegiatan probity advice yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kegiatan 4 27 55 55 68 D4.2 IKSK3. 2.5 Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kegiatan 75 150 170 170 200 D4.2 SK6.1 Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK6. 1.1 Jumlah K/L yang mengimplementasikan/menye lenggarakan clearing house pengadaan K/L 52 58 64 70 76 D4.1 IKSK6. 1.2 Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menye lenggarakan clearing house pengadaan Pemda 110 130 155 180 210 D4.2 SK6.2 Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ IKSK6. 2.1 Persentase layanan PKA yang Optimal Persen 30 35 40 45 50 D4.3 IKSK6. 2.2 Persentase layanan LPS yang Optimal Persen 30 50 70 90 95 D4.3 IKSK6. 2.3 Persentase layanan penanganan pengaduan yang optimal Persen 30 40 50 60 70 D4.3 IKSK6. 2.4 Jumlah instansi/stakeholder yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ Lembaga 4 20 30 40 50 D4.3 6322.AEA.411-Pendampingan dalam rangka konsolidasi, probity advice, dan/atau advokasi di K/L Kegiatan - 16 16 16 16 0 532,000 585,000 644,000 708,000 6322.AEA.421-Pendampingan dalam rangka konsolidasi, probity advice, dan/atau advokasi di Pemda Kegiatan - 150 170 170 200 0 998,002 1,131,06 9 1,131,06 9 1,330,69 9 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6322.BCE.431 - Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani Perkara 250 550 600 650 700 511,107 971,103 1,942,20 6 3,884,41 3 7,768,82 6 6322.BCE.432 - Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang Berkualitas Perkara 10 25 30 30 35 504,837 1,009,67 4 2,019,30 0 4,038,60 0 8,077,20 0 6322.BCE.433 - Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal Perkara 200 430 460 490 520 486,503 973,006 1,946,01 2 3,892,02 4 7,784,04 8 6322.FAI.413 - Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi Pengadaan dan/atau Advokasi K/L 3 - - - - 450,666 - - - - 6322.FAI.414 - Kementerian/Lembaga Yang Mengimplementasikan/Meny elenggarakan Clearing House Pengadaan K/L 2 6 6 6 6 500,000 600,000 750,000 900,000 1,200,00 0 6322.FAI.423 - Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi Pengadaan dan/atau Advokasi Pemda 75 - - - - 838,354 - - - - 6322.FAI.424 - Pemerintah Daerah Yang Mengimplementasikan/Meny elenggarakan Clearing House Pengadaan Pemda 10 20 25 25 30 859,954 923,551 1,154,38 8 1,154,38 8 1,385,32 7 6322.FAI.431 - Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Lembaga 4 20 30 40 50 211,992 741,972 1,483,94 4 2,967,88 8 4,451,83 2 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Hukum dan Penyelesaian Permasalahan PBJ 6322.UAI.431 - Kementerian/Lembaga/Pemd a yang Terbangun Kapabilitas untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan Lembaga 2 30 30 30 50 269,782 1,348,95 9 2,360,59 2 3,186,79 9 3,312,67 7 Kegiatan 6323 : Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ 4,790,80 4 8,726,13 9 10,372,6 06 11,671,3 82 14,688,1 56 SK2.1 Meningkatnya penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK IKSK2. 1.1 Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dalam proses PBJ K/L 6 73 78 83 87 D4.1 IKSK2. 1.2 Jumlah Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi K/L 6 73 78 83 87 D4.1 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dalam Rangka Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ IKSK2. 1.3 Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dalam proses PBJ Pemda 48 125 150 175 200 D4.2 IKSK2. 1.4 Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam Rangka Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ Pemda 48 125 150 175 200 D4.2 SK2.2 Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK IKSK2. 2.1 Peningkatan Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital UMKK 50 500 500 500 500 D1.1 IKSK2. 2.2 Jumlah partisipasi UMKK yang terlibat dalam PBJ UMKK 824,863 829,863 834,863 839,863 844,863 D1.3 SK2.3 Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan IKSK2. 3.1 Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan Produk 200,000 - - - - D2.3 6323.BIA.231-Produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan Produk 200,000 - - - - 909,723 - - - - Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6323.FAI.411- Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ K/L 6 73 78 83 87 993,900 1,150,87 0 1,265,95 6 1,392,55 2 1,531,80 7 6323.FAI.421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ Pemda 48 125 150 175 200 1,362,45 5 1,928,03 9 2,313,64 7 2,699,25 4 3,084,86 2 6323.BDC.131-Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerja sama Internasional Orang 200 - - - - 364,869 - - - - 6323.QDG.111 - Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital UMKK 500 500 500 500 500 440,000 3,704,00 0 4,626,40 0 5,189,60 0 7,458,13 8 6323.QDG.131 - Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ UMKK 500 1500 1500 1500 1500 719,857 1,943,23 0 2,166,60 3 2,389,97 6 2,613,34 9 PROGRAM WA: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 129,442, 903 180,372, 630 191,864, 091 211,639, 388 232,450, 054 SP7 Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP IKSP7.1 Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal Persen 59,66 76,96 81,26 84.04 88.49 Sestama Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSP7.2 Nilai AKIP Predikat Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sestama IKSP7.3 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP Sestama Kegiatan 5664 : Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP 927,860 2,212,00 0 3,030,40 0 3,892,80 0 4,896,00 0 SK7.1 Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi IKSK7. 1.1 Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4 Persen 33.33 50 66.67 83.33 100 Inspekto -rat IKSK7. 1.2 Indeks Pengelolaan Integritas Predikat Cukup Cukup Baik Baik Sangat Baik Inspekto -rat IKSK7. 1.3 Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Persen 72 73 74 75 76 Inspekto -rat IKSK7. 1.4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Persen 80 80.25 80.5 80.75 81 Inspekto -rat 5664.EBA.962-Layanan Umum Dokumen 6 9 9 9 9 418,185 1,548,40 0 2,121,80 0 2,724,96 0 3,427,20 0 5664.EBD.965 - Layanan Audit Internal Dokumen 11 18 25 32 41 509,675 663,600 909,120 1,167,84 0 1,468,80 0 Kegiatan 6598 : Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum 5,742,19 5 10,580,2 55 11,629,0 64 12,789,0 45 14,075,8 75 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK7.2 Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi IKSK7. 2.1 Indeks Kualitas Kebijakan Predikat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik BHOSD M IKSK7. 2.2 Indeks Reformasi Hukum Predikat Istimewa Istimewa Istimewa Istimewa Istimewa BHOSD M IKSK7. 2.3 Skor komposit evaluasi kelembagaan Skor 77 78 79 80 81 BHOSD M IKSK7. 2.4 Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi Persen 100 100 100 100 100 BHOSD M IKSK7. 2.5 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP Persen 100 100 100 100 100 BHOSD M IKSK7. 2.6 Indeks sistem merit Predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik BHOSD M 6598.EBA.957 - Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 306,536 321,863 337,956 354,854 372,596 6598.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 3 3 3 3 3 1,193,22 5 2,668,62 1 2,802,05 2 2,942,15 5 3,089,26 3 6598.EBA.969 - Layanan Bantuan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 386,458 493,838 518,530 544,457 571,679 6598.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM Layanan 3 4 4 4 4 3,855,97 6 7,095,93 3 7,970,52 6 8,947,57 9 10,042,3 37 Kegiatan 6599 : Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan 68,715,4 27 78,461,3 16 75,972,8 95 79,771,5 40 83,760,1 17 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK7.3 Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran IKSK7. 3.1 Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja Predikat Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik BPKeu IKSK7. 3.2 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat baik Sangat baik BPKeu IKSK7. 3.3 Indeks maturitas SPIP Predikat Terdefi- nisi Terdefi- nisi Terdefi- nisi Terdefi- nisi Terdefi- nisi BPKeu IKSK7. 3.4 Persentase Kesalahan Administratif pada Pengelolaan keuangan Persen 5 5 5 5 5 BPKeu 6599.EBA.994 - Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 65,901,3 18 75,302,5 62 72,656,2 03 76,289,0 13 80,103,4 64 6599.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 6 5 5 5 6 950,966 1,119,12 9 1,175,08 5 1,233,84 0 1,295,53 2 6599.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 4 4 4 4 4 737,305 826,875 868,219 911,630 957,211 6599.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 17 17 17 17 17 1,125,83 8 1,212,75 0 1,273,38 8 1,337,05 7 1,403,91 0 Kegiatan 6600 : Pelayanan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran 44,938,4 73 79,540,5 84 91,174,3 33 104,625, 734 118,629, 780 SK7.4 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas IKSK7. 4.1 Indeks Pelayanan Publik Predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik BHU Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK7. 4.2 Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM Predikat Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia BHU IKSK7. 4.3 Indeks keterbukaan informasi publik Predikat Menuju Informa- tif Menuju Informa- tif Menuju Informa- tif Informa- tif Informa- tif BHU SK7.5 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal IKSK7. 5.1 Hasil pengawasan kearsipan Predikat Sangat Baik Memuas kan Memuas kan Memuas kan Memuas kan IKSK7. 5.2 Indeks tata kelola pengadaan Predikat Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik BHU IKSK7. 5.6 Indeks pengelolaan aset Indeks 3,35 3,4 3,45 3,5 3,55 BHU IKSK7. 5.3 Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan Predikat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik BHU IKSK7. 5.4 Indeks layanan keprotokolan Predikat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik BHU IKSK7. 5.5 Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan Predikat Memuas kan Memuas kan Memuas kan Memuas kan Memuas kan BHU 6600.EBA.956-Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 466,690 914,730 998,688 1,192,24 0 1,290,33 5 6600.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 6 6 6 6 6 2,214,01 6 4,881,76 5 5,369,94 2 5,906,93 6 6,497,63 0 6600.EBA.959 - Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 1,110,37 5 1,276,93 1 1,468,47 1 1,688,74 2 1,942,05 3 6600.EBA.962 - Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5,732,26 9 7,253,67 8 8,341,73 0 9,592,98 9 11,031,9 37 6600.EBA.994 - Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 34,801,7 13 41,126,0 35 47,294,9 40 54,389,1 81 62,547,5 58 Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6600.EBB.951 Layanan Sarana Internal Unit - 83 83 83 83 - 22,232,0 23 25,566,8 27 29,401,8 51 32,498,4 03 6600.EBB.971-Layanan Prasarana Internal Unit - 1 1 1 1 - 1,150,00 0 1,322,50 0 1,520,87 5 1,749,00 6 6600.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Dokumen 1 1 1 1 1 613,410 705,422 811,235 932,920 1,072,85 8 Kegiatan 7033 : Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK 9,118,94 8 9,578,47 5 10,057,3 99 10,560,2 69 11,088,2 82 SK7.6 Terwujudnya Layanan Data yang Informatif IKSK7. 6.1 Nilai Indeks Pembangunan Statistik Indeks 2,6 2,95 3,00 3,10 3,20 Pus- datin IKSK7. 6.2 Persentase Pemenuhan Data Prioritas Persen 20 100 100 100 100 Pus- datin SK7.7 Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ IKSK7. 7.1 Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran Persen 3 50 70 90 100 Pus- datin Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK7. 7.2 Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persen 0 40 60 80 100 Pus- datin IKSK7. 7.3 Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran Persen 20 100 100 100 100 Pus- datin IKSK7. 7.4 Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persen 10 100 100 100 100 Pus- datin SK7.8 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif IKSK7. 8.1 Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran Persen 70 100 100 100 100 Pus- datin IKSK7. 8.2 Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi Persen 70 100 100 100 100 Pus- datin IKSK7. 8.3 Indeks Cyber Security Maturity (CSM) Indeks 3.7 4.3 4.4 4.5 4.6 Pus- datin IKSK7. 8.4 Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani Persen 10 87 89 92 94 Pus- datin SK7.9 Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel Program / Kegiat- an Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator SATUAN Target Alokasi Unit Organi- sasi Pelaksa -na (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK7. 9.1 Nilai SAKIP Pusdatin Nilai 65 70 75 80 85 Pus- datin IKSK7. 9.2 Indeks SPBE Indeks 3,57 4 4,1 4,2 4,3 Pus- datin IKSK7. 9.3 Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin Nilai 2.5 3,25 3,30 3,35 3,40 Pus- datin 7033.BMA.963 - Layanan Data Warehouse Walidata LKPP Layanan 1 1 1 1 1 1,309,24 5 1,309,16 3 1,443,44 3 1,515,61 5 1,591,39 5 7033.CCL-OM.963 - Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 10 16 16 16 16 4,529,18 0 4,645,19 0 4,993,42 1 5,243,09 2 5,505,24 7 7033.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 1,771,01 3 840,060 1,956,30 0 2,054,11 5 2,156,82 1 7033.FAB.963 - Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sistem Informasi 1 5 5 5 5 1,509,51 0 2,015,89 5 1,664,23 5 1,747,44 7 1,834,81 9 7033.ABO.963 - Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan SPBE di LKPP Rekomen dasi Kebijak- an - 3 2 1 3 - 768,167 - - - Lampiran 2 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas LKPP Kode Kegiat- an Priori- tas/ Proyek Priori- tas Penugasan Indikator/ Rincian Output Satuan Target Alokasi APBN (Juta Rupiah) Alokasi Non APBN Total (Juta Rupiah) 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 2025 2026 2027 2028 2029 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 02.09.06 Proses Aksesi Indonesia ke OECD LKPP tidak mengampu indikator pada KP ini02.09.06.03 Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD 02.09.06.03.13 1 Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lemb aga internasional Kegiatan 2 8 8 8 8 668,974 1,257,27 2 1,760,180 2,263,089 2,765,998 - - - - - 8,715,51 3 02.15.03 Pengembangan Produk Ramah Lingkungan LKPP tidak mengampu indikator pada KP ini02.15.03.03 Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Prinsip Berkelanjutan 02.15.03.03.1 31 Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berke -lanjutan (tahunan) Rancang- an Peratur-an 2 2 2 2 2 140,639 524,147 402,684 422,818 443,959 - - - - - 1,934,24 7 02.15.03.03.1 31 Produk ramah lingkungan/berke- lanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah Produk 2 4 4 4 4 337,237 709,000 744,000 781,000 820,000 - - - - - 3,391,23 7 02.15.03.03.1 31 Penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/berke- lanjutan Lembaga 2 5 5 5 5 366,449 962,000 1,011,000 1,061,000 1,114,000 - - - - - 4,514,44 9 03.03.02 Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif LKPP tidak mengampu indikator pada KP ini 03.03.02.03 Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar 03.03.02.03.1 11 Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital UMKM 500 500 500 500 500 440,000 3,704,00 0 4,626,400 5,189,600 7,458,138 - - - - - 21,418,138 03.03.02.03.1 31 Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ UMKM 500 150 0 1500 1500 1500 719,857 1,943,23 0 2,166,603 2,389,976 2,613,349 - - - - - 9,833,01 5 07.05.02 Pemberantasan Korupsi yang Bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi LKPP tidak mengampu indikator pada KP ini 07.05.02.01 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi 07.05.02.01.5 11 Peserta pelatihan anti korupsi PBJ Orang 200 400 400 400 400 450,000 945,000 995,000 1,045,000 1,095,000 - - - - - 4,530,00 0 07.05.03 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi LKPP tidak mengampu indikator pada KP ini07.05.03.02 Sistem Pencegahan Korupsi di Sektor Peningkatan Hajat Hidup Orang Banyak dan Perlindungan Sumber Daya Publik 07.05.03.02.1 31 Rekomendasi Kebijakan terkait Prinsip Bisnis Berintegritas Rekomend asi Kebijak-an 0 1 1 0 0 - 2,049,30 0 2,277,000 - - - - - - - 4,326,30 0 07.05.03.02.1 32 Rancangan Peraturan terkait Prinsip Bisnis Berintegritas Rancang- an Peratur-an 0 0 0 1 1 - - - 2,530,000 2,783,000 - - - - - 5,313,00 0 07.05.03.02.4 31 K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan Lembaga 2 30 30 30 50 269,782 1,348,95 9 2,360,592 3,186,799 3,312,677 - - - - - 10,478,809 07.08.02 Pe- nguatan Manaje- men Kinerja Pem- bangun- an 004 - Nilai Kinerja Pengadaan Nilai 49.88 50.90 52.33 53.65 60 5,509,1 98 17,101,9 93 35,843,58 2 38,336,49 8 40,971,70 4 - 137,762,9 75 005 - Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan Nilai 59.96 63.39 67.34 71.43 74,80 07.08.02.02.1 21 Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 Desa 5 18 320 1000 1000 1,200,000 7,560,00 0 25,200,0 00 26,393,8 50 27,713,5 42 - - - - - 88,067,392 07.08.02.02.2 31 Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi Modul Aplikasi 1 1 1 1 1 1,000,000 3,605,89 3 4,327,07 2 5,192,48 7 6,230,98 5 - - - - - 20,356,437 07.08.02.02.3 11 SDM PBJ dan Non-JF PBJ Orang 550 550 550 550 500 554,817 2,146,10 0 2,336,51 0 2,570,16 1 2,827,17 7 - - - - - 10,434,765 07.08.02.02.3 11 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 Lembaga 35 40 40 40 38 2,754,381 3,790,00 0 3,980,00 0 4,180,00 0 4,200,00 0 - - - - - 18,904,38 1 Lampiran 3 POHON KINERJA RENSTRA LKPP TAHUN 2025-2029 VISI Terwujudnya LKPP sebagai Penggerak Utama Transformasi Pengadaan yang Inklusif, Kredibel dan Berkelanjutan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 MISI
124. 1.Menguatkan transformasi tata kelola peningkatan kinerja pengadaan yang inklusif, kredibel, dan berkelanjutan.
125. 2.Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel TUJUAN 1 Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata Kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional TUJUAN 2 Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP IKSS 1: Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) IKSS 2: Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) IKSS 3: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi POHON KINERJA RENSTRA LKPP TAHUN 2025-2029 SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional IKSS 1: Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kinerja Pengadaan Melalui Transformasi Digital SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Dukungan Pengadaan Terhadap Arah Pembangunan Nasional SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan IKSP 1.1: Persentase digitalisasi proses pelaksanaan PBJ IKSP 1.2: Indeks kepuasan pengguna platform pengadaan nasional IKSP 1.3: Jumlah inovasi pengembangan platform pengadaan nasional IKSP 2.1: Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi IKSP 2.2: Persentase transaksi Produk ber- TKDN pada Pasar Digital Pengadaan IKSP 2.3: Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK IKSP 2.4: Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95% IKSP 2.5: Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40% IKSP 3.1: Persentase efisiensi paket konsolidasi IKSP 3.2: Skor efektivitas probity advice dan/atau advokasi Pengadaan Barang/Jasa IKSP 3.3: Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ SASARAN KEGIATAN 1.1 Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ Nasional IKSK IKSK 1.1.1: Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional (IKSP 1.2) IKSK 1.1.2: Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional (IKSP 1.1) IKSK 1.1.3: Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ SASARAN KEGIATAN 2.1 Meningkatnya Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMKK IKSK IKSK 2.1.1: Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dalam proses PBJ (IKSP 2.4) IKSK 2.1.2: Jumlah Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam Rangka Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ (IKSP 2.5) IKSK 2.1.3: Jumlah pemerintah daerah yang SASARAN KEGIATAN 3.1 Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan IKSK IKSK 3.1.1: Jumlah K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan (IKSP 3.3) pada K/L dan Pemda (1.1) IKSK 1.1.4: Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah (IKSP 1.1) IKSK 1.1.5: Jumlah kajian pengembangan, platform pengadaan nasional (IKSP 1.3) mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dalam proses PBJ (IKSP 2.4) IKSK 2.1.4 : Jumlah Pemerintah daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam Rangka Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ (IKSP 2.5) SASARAN KEGIATAN 1.2 Terselenggaranya Platform Pengadaan Nasional Dan Pengembangan Platform Pengadaan Nasional IKSK IKSK 1.2.1: Jumlah Layanan Pengembangan Platform Pengadaan Nasional (IKSP 1.3) IKSK 1.2.2: Jumlah Layanan Penyelenggaraan SPSE dan Sistem Pendukung (IKSP 1.2) IKSK 1.2.3: Jumlah Modul Aplikasi Integrasi Pasar Digital Pengadaan (IKSP 1.3) SASARAN KEGIATAN 2.2 Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK IKSK IKSK 2.2.1: Peningkatan jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital (IKSP 2.3) IKSK 2.2.2: Jumlah partisipasi UMKK yang terlibat dalam PBJ (IKSP 2.3) SASARAN KEGIATAN 3.2 Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa IKSK IKSK 3.2.1: Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (IKSP 3.1) IKSK 3.2.2: Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan kepada Kementerian/Lembaga (IKSP 3.2) IKSK 3.2.3: Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (IKSP 3.1) IKSK 3.2.4: Jumlah kegiatan probity advice yang dilakukan di Pemerintah Daerah (IKSP 3.2) IKSK3.2.5: Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemerintah Daerah (IKSP 3.2) SASARAN KEGIATAN 1.3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengadaan Pada K/L/Pemda IKSK IKSK 1.3.1: Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan (IKSP 1.1) SASARAN KEGIATAN 2.3

(2025)Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan IKSK IKSK 2.3.1: Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan (IKSP 2.2) IKSK 1.3.2: Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan pendampingan berbasis kajian evaluasi pelaksanaan PBJ (IKSP 1.1) SASARAN KEGIATAN 1.4 (2026-2029) Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan IKSK IKSK 1.4.1: Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan (IKSP 2.2) SASARAN KEGIATAN 2.4 Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan IKSK IKSK 2.4.1: Persentase rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP (IKSP 2.1) POHON KINERJA RENSTRA LKPP TAHUN 2025-2029 SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan IKSS 2: Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) SASARAN PROGRAM 4: Meningkatnya Kualitas Implementasi Regulasi PBJ SASARAN PROGRAM 5: Meningkatnya Kualitas SDM Dan Kelembagaan PBJ SASARAN PROGRAM 6: Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan IKSP 4.1: Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ IKSP 5.1: Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten IKSP 5.2: Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 IKSP 6.1: Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan SASARAN KEGIATAN 4.1 Tersedianya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa IKSK IKSK 4.1.1: Jumlah Rumusan Kebijakan Pengadaan Umum (IKSP 4.1) IKSK 4.1.2: Jumlah Rumusan Kebijakan Pengadaan Khusus (IKSP 4.1) SASARAN KEGIATAN 5.1 Terwujudnya SDM PBJ Yang Kompeten IKSK IKSK 5.1.1: Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda (IKSP 5.1) IKSK 5.1.2: Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi (IKSP 5.1) IKSK 5.1.3: Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan SASARAN KEGIATAN 6.1 Terselenggaranya Clearing House Pengadaan Yang Efektif IKSK IKSK 6.1.1: Jumlah Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan/menye-lenggarakan clearing house pengadaan (IKSP 6.1) IKSK 6.1.2: Jumlah Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/menye-lenggarakan clearing house pengadaan (IKSP 6.1) IKSK 4.1.3: Jumlah Rumusan Kebijakan terkait Pengadaan Berkelanjut an (IKSP 4.1) IKSK 4.1.4: Jumlah rekomenda si kebijakan pengadaan barang/jas a dalam kerja sama internasion al (IKSP 4.1) Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten (IKSP 5.1) IKSK 5.1.4: Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ (5.1) IKSK 5.1.5: Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ (IKSP 5.1) IKSK 5.1.6: Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan/atau Kepala UKPBJ (IKSP 5.1) IKSK 5.1.7: Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tematik PBJ (IKSP 5.1) IKSK 5.1.8: Jumlah Peserta Pelatihan Anti korupsi PBJ (IKSP 5.1) IKSK 5.1.9: Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ (IKSP 5.1) IKSK 5.1.10: Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (IKSP 5.1) IKSK 5.1.11: Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Non Pengelola PBJ (IKSP 5.1) IKSK 5.1.12: Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi SDM Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ dan Kepala UKPBJ (IKSP 5.1) IKSK 5.1.13: Indeks Kualitas Layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) (IKSP 5.1) IKSK 5.1.14: Persentase Layanan Penjaminan Mutu Pelatihan PBJ (IKSP 5.1) IKSK 5.1.15: Persentase Tersedianya Perangkat Pembelajaran Pelatihan PBJ (IKSP 5.1) SASARAN KEGIATAN 4.2 Tercapainya Desa Yang Memiliki Maturitas Pengadaan IKSK IKSK 4.2.1: Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan SASARAN KEGIATAN 5.2 Meningkatny a Kapabilitas UKPBJ IKSK IKSK 5.2.1: Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas SASARAN KEGIATAN 6.2 Meningkatnya Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan PBJ IKSK IKSK 6.2.1: Persentase Layanan PKA yang Optimal (IKSP 6.1) IKSK 6.2.2: Persentase Layanan LPS yang Optimal (IKSP 6.1) IKSK 6.2.3: Persentase Layanan Penanganan Pengaduan yang Optimal (IKSP 6.1) IKSK 6.2.4: Jumlah instansi/stakeholder yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan Minimal Level 2 (IKSP 4.1) minimal level 3 (IKSP 5.2) IKSK 5.2.2: Jumlah UKPBJ yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan - Proaktif (IKSP 5.2) penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ (IKSP 6.1) SASARAN KEGIATAN 4.3 Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus IKSK IKSK 4.3.1: Persentase pemenuha n pendampin gan PBJ khusus (IKSP 4.1) POHON KINERJA RENSTRA LKPP TAHUN 2025-2029 SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP IKSS 3: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai Evaluasi RB) SASARAN PROGRAM 7: Meningkatnya Efektivitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP IKSP 7.1: Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal IKSP 7.2: Nilai AKIP IKSP 7.3: Opini BPK SASARAN KEGIATAN 7.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi IKSK IKSK 7.1.1: Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4 (IKSP 7.1) IKSK 7.1.2: Indeks Pengelolaan Integritas (IKSP 7.1) IKSK 7.1.3: Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (IKSP 7.2) IKSK 7.1.4: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan (IKSP 7.3) SASARAN KEGIATAN 7.2 Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi IKSK IKSK 7.2.1: Indeks Kualitas Kebijakan (IKSP 7.1) IKSK 7.2.2: Indeks Reformasi Hukum (IKSP 7.1) IKSK 7.2.3: Skor komposit evaluasi kelembagaan (IKSP 7.1) IKSK 7.2.4: Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (IKSP 7.1) IKSK 2.2.5: Persentase rekomendasi yang SASARAN KEGIATAN 7.3 Terpenuhinya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran IKSK IKSK 7.3.1: Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja (IKSP 7.2) IKSK 7.3.2 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (IKSP 7.1) IKSK 7.3.3: Indeks maturitas SPIP (IKSP 7.1) IKSK 7.3.4 : Persentase Kesalahan Administratif pada Pengelolaan keuangan (IKSP 7.3) ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP (IKSP 7.1) IKSK 2.2.6: Indeks sistem merit (IKSP 7.1) SASARAN KEGIATAN 7.4 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas IKSK IKSK 7.4.1: Indeks Pelayanan Publik (IKSP 7.1) IKSK 7.4.2: Indeks keterbukaan informasi publik (IKSP 7.1) IKSK 7.4.3: Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM (IKSP 7.1) SASARAN KEGIATAN 7.5 Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Pelayanan Umum Internal IKSK IKSK 7.5.1: Hasil pengawasan kearsipan (IKSP 7.1) IKSK 7.5.2: Indeks tata kelola pengadaan (IKSP 7.1) IKSK 7.5.3: Indeks pengelolaan asset (IKSP 7.1) IKSK 7.5.4: Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan (IKSP 7.1) IKSK 7.5.5 : Indeks layanan keprotokolan (IKSP 7.1) IKSK 7.5.6: Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan SASARAN KEGIATAN 7.6 Terwujudnya Layanan Data yang Informatif IKSK IKSK 7.6.1: Indeks Pembangunan Statistik (IKSP 7.1) IKSK 7.6.2: Persentase Pemenuhan Data Prioritas (IKSP 7.1) Kerumahtanggaan (IKSP 7.1) SASARAN KEGIATAN 7.7 Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ IKSK IKSK 7.7.1: Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran (IKSP 7.1) IKSK 7.7.2: Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (IKSP 7.1) IKSK 7.7.3: Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran (IKSP 7.1) IKSK 7.7.4: Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa SASARAN KEGIATAN 7.8 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif IKSK IKSK 7.8.1: Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran (IKSP 7.1) IKSK 7.8.2: Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi (IKSP 7.1) IKSK 7.8.3: Indeks Cyber Security Maturity (CSM) (IKSP 7.1) IKSK 7.8.4: Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani (IKSP 7.1) SASARAN KEGIATAN 7.9 Terwujudnya Tata Kelola Pusdatin Dan SPBE Yang Akuntabel IKSK IKSK 7.9.2: Nilai SAKIP Pusdatin (IKSP 7.2) IKSK 7.9.2: Indeks SPBE (IKSP 7.1) IKSK 7.9.3: Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin (IKSP 7.1) Pemerintah (IKSP 7.1) Lampiran 4
1. a.VERTICAL ALIGNMENT METHODS (VAM) SASARAN STRATEGIS LKPP 2025-2029 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET VERTICAL ALIGNMENT METHOD (VAM) AKTIVITAS 2025 2026 2027 2028 2029 D1 D2 D3 D4 SET PUSDATIN PUSLAT INS 1 Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional 1.1 Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) Indeks 49.97 51.61 53.04 54.34 56.12 ● ● ● ○ ► ○ DEPUTI 1 Berperan dalam meningkatkan dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional melalui: - Peningkatan nilai transaksi pengadaan terhadap sasaran pembangunan transformasi ekonomi, dengan melaksanakan peningkatan pemahaman serta mendorong K/L/Pemda untuk meningkatkan nilai transaksi pengadaan barang/jasa berkelanjutan dan nilai transaksi pengadaan kepada pelaku UMK. - Meningkatkan tingkat persaingan penyedia UMKK dalam pengadaan dengan mendorong lebih banyak UMKK yang terlibat dalam SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET VERTICAL ALIGNMENT METHOD (VAM) AKTIVITAS 2025 2026 2027 2028 2029 D1 D2 D3 D4 SET PUSDATIN PUSLAT INS pengadaan barang/jasa pemerintah. DEPUTI 2 Berperan dalam meningkatkan kinerja pengadaan melalui transformasi digital dan meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional melalui: - Peningkatan digitalisasi proses pelaksanaan PBJ, sehingga diperoleh gambaran tentang tingkat adopsi teknologi digital dalam pelaksanaan PBJ, sekaligus mengidentifikasi kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. - Peningkatan kepuasan pengguna platform pengadaan nasional, yang merupakan tolok ukur untuk menggambarkan kinerja transformasi digital pengadaan. - Inovasi pengembangan platform pengadaan nasional, yang terus ditingkatkan untuk SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET VERTICAL ALIGNMENT METHOD (VAM) AKTIVITAS 2025 2026 2027 2028 2029 D1 D2 D3 D4 SET PUSDATIN PUSLAT INS peningkatan kinerja pengadaan melalui sistem yang terus dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. - Peningkatan transaksi produk ber-TKDN pada pasar digital pengadaan, sebagai upaya mendukung program pemerintah yang mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri. DEPUTI 4 Berperan dalam meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan melalui: - Peningkatan K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95%, sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada usaha dalam negeri yang berujung pada peningkatan ekonomi dalam negeri dengan melakukan upaya-upaya Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda. - Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET VERTICAL ALIGNMENT METHOD (VAM) AKTIVITAS 2025 2026 2027 2028 2029 D1 D2 D3 D4 SET PUSDATIN PUSLAT INS pengadaan untuk UMKK minimal 40%, sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi melalui Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda sehingga tercapai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa. - Peningkatan efisiensi paket konsolidasi, sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan pelaksanaan PBJ yang merupakan salah satu strategi dalam pengadaan baik di tahap perencanaan, persiapan pengadaan, maupun persiapan pemilihan. - Skor efektivitas probity advice dan advokasi, yang dilakukan melalui pendampingan dalam bentuk probity advice dan advokasi kepada K/L/Pemda. - Persentase K/L/Pemda yang mengalami SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET VERTICAL ALIGNMENT METHOD (VAM) AKTIVITAS 2025 2026 2027 2028 2029 D1 D2 D3 D4 SET PUSDATIN PUSLAT INS peningkatan nilai pengelolaan PBJ, yang merupakan salah satu indikator dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK. Diharapkan dengan adanya intervensi dari LKPP, hasil penilaian pada indikator ini akan meningkat.. SETTAMA Berperan dalam pengukuran capaian indikator PUSDATIN Berperan dalam koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola Pengadaan 2.1 Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) Predikat 59.96 64.82 68.77 72.86 77.50 ● ● ● ○ ► ○ DEPUTI 1 Berperan meningkatkan penerapan tata kelola pengadaan melaui peningkatan efektivitas implementasi regulasi PBJ. Hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan, peraturan, dan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah diterapkan dan dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan. sehingga dapat SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET VERTICAL ALIGNMENT METHOD (VAM) AKTIVITAS 2025 2026 2027 2028 2029 D1 D2 D3 D4 SET PUSDATIN PUSLAT INS dilihat apakah regulasi yang ada benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan, prinsip, dan arah kebijakan yang diinginkan dan mendorong kebijakan yang berkelanjutan, serta diharapkan implementasi regulasi PBJ tersebut dapat menghasilkan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran publik dan pelayanan publik. DEPUTI 3 Berperan meningkatkan penerapan tata kelola pengadaan melalui: - Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki SDM PBJ Yang Kompetan. Pemenuhan SDM PBJ yang kompeten terdiri dari pemenuhan JF PPBJ, pemenuhan PPK yang Kompeten, dan pemenuhan SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten. - Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3. Dalam rangka SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET VERTICAL ALIGNMENT METHOD (VAM) AKTIVITAS 2025 2026 2027 2028 2029 D1 D2 D3 D4 SET PUSDATIN PUSLAT INS mewujudkan UKPBJ sebagai PKP-BJ maka UKPBJ diamanatkan untuk melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui Model Kematangan UKPBJ yang merupakan sebuah model pengukuran tingkat kematangan untuk UKPBJ yang penilaiannya dilakukan terhadap 4 domain yaitu Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi. DEPUTI 4 Berperan meningkatkan penerapan tata kelola pengadaan melalui peningkatan Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan. Dimana diharapkan penyelesaian permasalahan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap K/L/Pemda, maupun melalui dukungan penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. SETTAMA Berperan dalam pengukuran capaian indikator SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET VERTICAL ALIGNMENT METHOD (VAM) AKTIVITAS 2025 2026 2027 2028 2029 D1 D2 D3 D4 SET PUSDATIN PUSLAT INS PUSLAT Berperan dalam melaksanakan pelatihan sumber daya manusia PBJ sehingga target peningkatan K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten dapat tercapai 3 Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi 3.1 Nilai reformasi birokrasi Predikat A A A A A ● ● ● ● ● ► ● ● ● ► SELURUH DEPUTI, SETTAMA, INSPEKTORAT, PUSDATIN, DAN PUSLAT - Pelaksanaan dan pencapaian RB SETTAMA & INSPEKTORAT - Pengukuran Nilai RB Keterangan : ● Penanggung Jawab Capaian ○ Pendukung Capaian ► Penanggung Jawab Pengukuran
2. b.VERTICAL ALIGNMENT METHODS (VAM) SASARAN PROGRAM LKPP 2025-2029 SASARAN PROGRAM SATUA N TARGET VERTICAL ALIGNMENT METHOD (VAM) AKTIVITAS 2025 2026 2027 2028 2029 D1 D2 D3 D4 SET PUSLAT PUSDATIN INS 1 Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital 1.1 Persentase digitalisasi proses pelaksanaan PBJ Persen 57 61 64 71 79 ● ► ○ DEPUTI 2 - Pelaksanaan dan pencapaian target indikator - Pengukuran capaian indikator PUSDATIN Berperan dalam koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 1.2 Indeks kepuasan pengguna platform pengadaan nasional Indeks 81.45 83.8 86.1 88.5 90 ● ► ○ DEPUTI 2 - Pelaksanaan dan pencapaian target indikator - Pengukuran capaian indikator PUSDATIN Berperan dalam koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 1.3 Jumlah inovasi pengembang an platform pengadaan nasional Inovasi 6 6 6 6 6 ● ► ○ DEPUTI 2 - Pelaksanaan dan pencapaian target indikator - Pengukuran capaian indikator PUSDATIN Berperan dalam koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 2 Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional 2.1 Nilai transaksi pengadaan terhadap sasaran pembanguna n transformasi ekonomi Persen 42 44 46 48 50 ● ► ○ ○ ○ ○ DEPUTI 1 - Perumusan strategi/ kebijakan dalam rangka meningkat- kan nilai transaksi pengadaan melalui peningkatan nilai transaksi pengadaan barang/ jasa berkelanjut- an dan nilai transaksi pengadaan kepada pelaku UMK. - Melaksana- kan Peningkat-an kapasitas Pelaku Usaha Dalam Negeri - Pengukuran capaian indikator DEPUTI 2 - Pengem- bangan SPSE dan sistem pendukun- nya untuk mendorong pengguna-an barang/ jasa berkelanjut- an dan pelibatan pelaku usaha UMK. - Penyediaan sistem monitoring pengguna-an barang/ jasa berkelanjut- an dan pelibatan pelaku usaha UMK untuk seluruh metode pengadaan. DEPUTI 3 - Pembina-an SDM PBJ untuk pengguna- an barang/ jasa berkelanjut an dan pelibatan pelaku usaha UMK. DEPUTI 4 - Melaksana- kan Pendam- pingan/ advokasi terkait pengguna-an barang/ jasa berkelanjut- an dan pelibatan pelaku usaha UMK. PUSLAT - Penyusun- an modul pelatihan terkait pengguna- an barang/ jasa berkelanjut an dan pelibatan pelaku usaha UMK. 2.2 Persentase transaksi produk ber- TKDN pada pasar digital pengadaan Persen 10 12 14 16 18 ○ ● ► ○ ○ DEPUTI 1 - Perumus- an strategi/ kebijakan dalam rangka mening- katkan keterse- diaan produk ber- TKDN. - Pening- katan kapasitas Pelaku Usaha TKDN untuk mena- yangkan produk-nya pada pasar digital pengada- an. DEPUTI 2 - Mengem- bangkan sistem pasar digital pengada-an untuk memfasili- tasi produk ber-TKDN. - Penyedia- an sistem monitor-ing produk ber- TKDN dalam pasar digital pengada- an. - Pengu- kuran capaian indikator. DEPUTI 3 - Pembina-an SDM PBJ untuk dapat mening- katkan belanja produk ber- TKDN pada pasar digital pengada- an. DEPUTI 4 - Pendam- pingan / advokasi kepada K/L/Pemda untuk meningkat- kan transaksi produk Ber- TKDN pada apasar digital pengadaan. 2.3 Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK Persen 11 12 13 14 15 ● ► ○ DEPUTI 1 - Melaksana- kan perumusan strategi/kebi jakan untuk meningkat- kan persaingan penyedia UMKK. - Peningkat-an kapasitas Pelaku Usaha TKDN untuk menayang- kan produknya pada pasar digital pengadaan. - Pengukur-an capaian indikator. DEPUTI 2 - Mengem- bangkan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendu- kungnya untuk dapat meningkat- kan persaingan penyedia UMKK. - Menyedia- kan sistem monitoring untuk melihat tingkat persaingan penyedia UMKK. 2.4 Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95% Persen 50 50.6 51.4 52.2 53 ○ ○ ○ ● ► DEPUTI 1 - Melaksana- kan perumusan strategi/kebi jakan kewajiban penerapan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95%. DEPUTI 2 - Menyedia- kan sistem monitoring untuk melihat penerapan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95%. DEPUTI 3 - Pembinaan SDM PBJ untuk dapat menerap-kan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95%. DEPUTI 4 - Pendam- pingan/ advokasi kepada K/L/Pemda untuk dapat menerap-kan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95%. - Pengukur-an capaian indikator. 2.5 Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40% Persen 95 95.3 95.6 95.9 96.2 ○ ○ ○ ● ► DEPUTI 1 - Melaksana- kan perumusan strategi/ke- bijakan kewajiban menerap-kan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40%. DEPUTI 2 - Menyedia- kan sistem monitoring untuk melihat menerap-kan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40%. DEPUTI 3 - Pembinaan SDM PBJ untuk dapat menerap-kan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40%. DEPUTI 4 - Pendam- pingan/ advokasi kepada K/L/Pemda untuk dapat menerap-kan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40%. - Pengukur-an capaian indikator. 3 Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan 3.1 Persentase efisiensi paket konsolidasi Persen 15 15 15 15 15 ○ ● ► DEPUTI 2 - Menyedia- kan SPSE untuk pelaksana- an konsolidasi jika dilaksana- kan melalui katalog/e- tendering. DEPUTI 4 - Melakukan pendamping- an kepada K/L/Pemda yang akan melakukan konsolidasi pengadaan. Konsolidasi pengadaan dapat dilakukan pada tahapan perencanaan yang dilakukan oleh PA/KPA, tahapan persiapan yang dilakukan oleh PPK, maupun pada tahap persiapan pemilihan yang dilakukan oleh UKPBJ. Kemudian, konsolidasi pengadaan dapat dilakukan melalui katalog elektronik maupun non- katalog elektronik. - Pengukuran capaian indikator. 3.2 Skor efektivitas probity advice dan advokasi Skor 100 100 100 100 100 ● ► DEPUTI 4 - Melakukan pendamping- an kepada K/L/Pemda) yang mengajukan permohonan untuk paket- paket pengadaan yang memenuhi kriteria, bersifat strategis dan bernilai relatif lebih besar dibanding-kan paket lainnya. - Pengukuran capaian indikator. 3.3 Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ Persen 10 10 13 13 16 ● ► ○ DEPUTI 4 - Melakukan berbagai upaya untuk meningkat- kan nilai dimensi PBJ pada SPI KPK di K/L/Pemda yang masuk ke dalam kategori rentan. Program yang akan dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan pendamping- an pada berbagai proses pengadaan, bimbingan teknis bagi pejabat pengadaan dalam memahami regulasi dan pencegahan korupsi, serta melakukan analisis permasalah- an korupsi yang didasarkan pada data pengelolaan PBJ pada SPI KPK. - Pengukur-an capaian indikator. PUSLAT - Penyusun-an modul dan melaksana- kan pelatihan terkait pencegahan korupsi pada pengadaan barang/ jasa pemerintah 4 Meningkatnya kualitas implementasi regulasi 4.1 Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ 3 3 3 3 3 ● ► DEPUTI 1 - Melaksanakan survey untuk pengukuran indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ sebagai sara untuk mengukur seberapa efektif kebijakan, peraturan, dan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah diterapkan dan dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan. - Pengukuran capaian indikator. 5 Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ 5.1 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten K/L/ Pemda 276 316 366 416 476 ○ ● ► ○ DEPUTI 1 - Melaksanakan perumusan strategi/ke- bijakan dalam mendukung pemenuhan K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten. DEPUTI 3 - Melakukan pembinaan serta pendamping- an kepada di K/L/Pemda untuk meningkat- kan jumlah SDM PBJ yang kompeten. - Pengukuran capaian indikator. PUSLAT - Penyusun-an modul dan melaksana- kan pelatihan untuk meningkat- kan jumlah SDM PBJ yang kompetan. 5.2 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 K/L/ Pemda 467 495 523 551 580 ○ ● ► DEPUTI 1 - Melaksana- kan perumusan strategi/kebi jakan dalam mendukung pemenuhan K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3. DEPUTI 3 - Melakukan pembinaan serta pendam- pingan kepada di K/L/ Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3. - Pengukuran capaian indikator. 6 Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan 6.1 Persentase efektivitas penyelesaian permasalaha n pengadaan Persen 7 11 15 19 23 ● ► DEPUTI 3 - Membangun kapabilitas K/L/Pemda agar K/L/Pemda dapat menyelesai- kan permasalah- annya secara mandiri ataupun dengan dukungan layanan yang dimiliki oleh Deputi Bidang Hukum & Penyelesaian Sanggah dalam hal ini adalah Pemberian Keterangan Ahli, Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak. - Pengukuran capaian indikator. 7 Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP 7.1 Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal Persen 59 62 65 69 73 ● ► ● ● SETTAMA - Pencapaaian Kinerja. - Pengukuran capaian indikator PUSDATIN, & INSPEKTORA T - Pencapaian Kinerja 7.2 Nilai AKIP Predikat Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik ● ● ● ● ● ► ● ► SELURUH DEPUTI, SETTAMA, INSPEKTORAT DAN PUSDIKLAT - Pencapaian Kinerja dan Anggaran SETTAMA & INSPEKTORAT - Pengukuran Nilai AKIP dan Opini BPK 7.3 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP ● ● ● ● ● ► ● ►
3. c.CROSSCUTTING DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTANSI LAINNYA SASARAN STRATEGIS LKPP 2025-2029 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NO. AKTIVITAS 1 Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional 1.1 Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) 1 Kementerian Keuangan: Integrasi sistem PBJ dengan sistem keuangan. 2 Kementerian Dalam Negeri: Koordinasi pemda dalam transformasi digital PBJ, Integrasi dengan sistem keuangan di Pemda, integrasi SPSE dengan data kependudukan, monitoring serta evaluasi penggunaan PDN dan keterlibatan UMKK di Pemerintah Daerah. 3 Kementerian Komunikasi dan Digital: Penguatan infrastruktur dan keamanan sistem digital PBJ. 4 Badan Siber dan Sandi Negara: Pengamanan dan sertifikasi keamanan SPSE. 5 Kementerian Hukum: Integrasi legalitas data perusahaan. 6 Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi: Pembinaan dan pengutan kapasitas UMKK untuk terlibat dalam PBJ, Digitalisasi UMKK. 7 Kementerian Perindustrian: Integrasi data Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengawasan dan pengendalian implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 8 Badan Riset dan Inovasi Nasional: Audit aplikasi umum terkait teknologi informasi dan komunikasi. 9 Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi: Integrasi data perizinan perusahaan. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NO. AKTIVITAS 10 Kementerian Pekerjaan Umum: Integrasi data peralatan pekerjaan konstruksi, SBU, dan data Pengalaman perusahaan. 11 Badan Pusat Statistik: Integrasi data KBLI dan KBKI. 12 Komisi Pemberantasan Korupsi: Pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), pencegahan korupsi. 13 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Integrasi data status kepesertaan BPJS TK. 14 Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan Katalog Elektronik:
  1. 1.Kementerian ESDM: terkait label hemat energi, dan integrasi data dengan Sistem Registrasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)
  2. 2.Kementerian Pekerjaan Umum: terkait kategori Konstruksi dan kurasinya
  3. 3.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: terkait kategori buku dan kurasinya
  4. 4.Kementerian Kesehatan: terkait kategori obat/alkes dan kurasinya
  5. 5.Kementerian Perindustrian: integrasi data pada siinas dan data tkdn
  6. 6.Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/BKKBN: terkait kategori sektoral (mobil MUYAN KB, BKB kit sama obat dan alat kontrasepsi) dan kurasinya
  7. 7.Kementerian Perhubungan: terkait kategori sektoral dan kurasinya
  8. 8.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan: terkait kategori sektoral dan kurasinya
  9. 9.Kementerian Pertanian: terkait kategori sektoral dan kurasinya
  10. 10.Kementerian Kelautan dan Perikanan : terkait kategori sektoral dan kurasinya SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NO. AKTIVITAS 2 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola Pengadaan 2.1 Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) 1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Integrasi strategi PBJ dalam RPJMN, koordinasi proyek prioritas dan KPBU, evaluasi efektivitas transformasi PBJ. 2 Kementerian Hukum: Pelaksanaan Harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang- undangan. 3 Kementerian Sekretariat Negara: Koordinasi lintas sektor PBJ dan kebijakan strategis nasional. 4 Kementerian Pekerjaan Umum: Koordinasi dalam penyusunan substansi peraturan terkait ketentuan pengadaan pekerjaan konstruksi. 5 Kementerian Keuangan: Kebijakan fiskal dan pembiayaan PBJ, Regulasi KPBU. 6 Kementerian Dalam Negeri: Pembinaan dan pengawasan PBJ di daerah, pembinaan SDM, organisasi pengadaan, dan tata kelola pengelolaan keuangan di desa. 7 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Koordinasi terkait pemilihan maturitas berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM), Data Sebaran keberadaan Bumdes, pembinaan sdm dan organisasi, pendamping desa. 8 Kementerian Perdagangan: Koordinasi pelaksanaan perjanjian kerjasama perdagangan. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NO. AKTIVITAS 9 Kementerian Luar Negeri: Koordinasi pelaksanaan kerjasama luar negeri yang terkait PBJ. 10 Kementerian Lingkungan Hidup: Koordinasi dan kerjasama terkait pengembangan pengadaan berkelanjutan. 11 Kementerian Pendayaaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi: Koordinasi pengelolaan SDM PBJ, penyusunan Kebutuhan (Anjab/ABK/Formasi) K/L/Pemda berdasarkan hasil rekomendasi kebutuhan yang dikeluarkan oleh LKPP, penyusunan regulasi tentang JF PPBJ. 12 Badan Kepegawaian Negara: Koordinasi terkait ketentuan tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan JF, permasalahan terkait JF PPBJ. 13 Lembaga Administrasi Negara: Penjaminan Mutu selaku Lembaga Pengakreditasi Lembaga Pelatihan PBJ, Pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran, Pemasok Perangkat Pembelajaran PBJ dalam rangka Corporate University Nasional. 14 Kementerian Dalam Negeri: Koordinasi dan harmonisasi peraturan yang diterapkan/diberlakukan untuk Pemda terkait SDM dan Organisasi PBJ. 15 Badan Nasional Sertifikasi Profesi: Koordinasi terkait sertifikasi kompetensi SDM PBJ. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NO. AKTIVITAS 16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan korupsi, rekomendasi sistemik tata kelola PBJ, dan pengembangan keuangan di desa. 17 Komisi Pemberantasan Korupsi: Pencegahan dan penindakan korupsi, rekomendasi sistemik tata kelola PBJ 18 Badan Pemeriksa Keuangan: Pemeriksaan kepatuhan dan rekomendasi perbaikan tata kelola PBJ 19 Kejaksaan Agung: Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum PBJ 20 Ombudsman: Pengawasan maladministrasi PBJ 21 Kepolisian Republik Indonesia: Koordinasi terkait penyelesaian permasalahan hukum PBJ. 22 PIHAK LAINNYA: Seluruh UKPBJ K/L/Pemda untuk melaksanakan pengembangan kompetensi SDM PBJ, tugas dan fungsi UKPBJ, dan clearing house pengadaan. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NO. AKTIVITAS 3 Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi 3.1 Nilai Reformasi Birokrasi 1 Kementerian Pendayaaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi: Regulator dan evaluator pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2 Kementerian Keuangan: Dukungan anggaran berbasis kinerja & nilai manfaat 3 Badan Kepegawaian Negara: Koordinasi terkait Penguatan manajemen ASN Internal LKPP 4 Lembaga Administrasi Negara: Koordinasi terkait pengembangan budaya kerja dan inovasi 5 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Pengawasan intern terkait pelaksanaan RB. 6 Badan Pemeriksa Keuangan: Pemeriksaan kepatuhan atas laporan keuangan di LKPP. 7 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Mitra perencanaan dan evaluator pencapaian kinerja LKPP. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Sasaran Strategis SS1. Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional IKSS IKSS-1. Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) Sasaran Program SP1. Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital SP2. Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional SP3. Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan IKSP IKSP1.1: Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan PBJ IKSP1.2: Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaaan Nasional IKSP1.3: Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional IKSP2.1: Persentase Transaksi Pengadaan Terhadap Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi IKSP2.2: Persentase transaksi produk ber-TKDN pada pasar digital pengadaan IKSP2.3: Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK IKSP2.4: Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95% IKSP2.5: Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40% IKSP3.1: Persentase efisiensi paket konsolidasi IKSP3.2: Skor efektivitas probity advice dan advokasi IKSP3.3: Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ Lampiran 5 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSS-1 : Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) INDIKATOR: Indeks Kinerja Pengadaan (IKP)
  11. 1.Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional
  12. 2.Indikator Kinerja Indeks Kinerja Pengadaan (IKP)
  13. 3.Definisi Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) merupakan suatu pendekatan dalam rangka menilai peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini mempunyai makna bahwa peningkatan kualitas kinerja pengadaan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Indikator kinerja pengadaan mengukur bagaimana kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam melaksanakan tugas fungsinya yang dapat meningkatkan kinerja pengadaan barang jasa yang kemudian dapat dilihat sebagai keterlibatan LKPP dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kineja pengadaan didapatkan dari:
4. a.Peningkatan kinerja pengadaan melalui transformasi digital. Transformasi digital merupakan pendorong utama efisiensi. Melalui transformasi digital proses yang sebelumnya dilaksanakan secara manual dapat diotomatisasi untuk mempercepat proses. Selain itu transformasi digital juga dapat meningkatkan transparansi. Hasilnya, pengadaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, yang langsung berkontribusi pada kinerja pengadaan yang lebih baik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
5. b.Peningkatan dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional Pelaksanaan dan hasil proyek prioritas nasional dapat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran dengan dukungan peningkatan kinerja pengadaan. Ini memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan efektivitas pengadaan secara keseluruhan.
6. c.Peningkatan kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan Regulasi dan prosedur jika diikuti dengan baik, akan mengurangi risiko penyelewengan dan peningkatan kepercayaan publik, yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan proyek-proyek pembangunan nasional. Indeks Kinerja Pengadaan diukur dari agregat pencapaian indikator kinerja sasaran program pembentuknya. MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pembentuk IKP adalah :
  1. 1.Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan PBJ.
  2. 2.Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaaan Nasional.
  3. 3.Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional.
  4. 4.Nilai Transaksi Pengadaan Terhadap Sasaran Pembangunan. Transformasi Ekonomi.
  5. 5.Persentase Transaksi Produk ber-TKDN pada Pasar Digital Pengadaan.
  6. 6.Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK.
  7. 7.Persentase K/L/Pemda yang menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN minimal 95%.
  8. 8.Persentase K/L/Pemda yang menerapkan Belanja Pengadaan untuk UMKK minimal 40%.
  9. 9.Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi.
  10. 10.Skor Efektivitas Probity Advice dan Advokasi.
  11. 11.Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ. Dari ke-sebelas IKSP di atas kemudian masing-masing diberikan bobot dengan metode paired comparison untuk menentukan besar pengaruh IKSP tersebut terhadap pencapaian IKP. Agregat/penjumlahan dari perkalian antara masing-masing bobot dengan masing-masing nilai IKSP di atas menjadi nilai IKP. Paired comparison dilakukan sebagai metode evaluasi atau pengambilan keputusan di mana sejumlah item dibandingkan satu lawan satu dalam setiap kombinasi yang mungkin, untuk menentukan mana yang lebih disukai, lebih penting, atau lebih baik menurut para JPT Madya, dengan membandingkan antara satu IKSP dengan IKSP lainnya. Secara hasil terlihat bahwa Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ, Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan Nasional, dan Persentase K/L/Pemda yang menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN >=95% menjadi tiga IKSP dengan bobot tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Fokus pada peningkatan kontribusi pengelolaan PBJ terhadap perbaikan Indeks Persepsi Korupsi mencerminkan upaya penguatan aspek kepatuhan dalam pelaksanaan pengadaan yang bersih dan berintegritas. Peningkatan kepuasan pengguna platform pengadaan nasional diarahkan untuk mendukung optimalisasi layanan digital pengadaan yang efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Sementara itu, dorongan terhadap belanja PDN merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran pengadaan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan kemandirian ekonomi nasional. Ketiga fokus tersebut dipandang krusial untuk mendukung terwujudnya kinerja pengadaan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.
  12. 4.Formula Tahapan-tahapan menghitung indeks:
7. a.Normalisasi Data Dikarenakan masing-masing IKSP di atas memiliki satuan yang berbeda, maka untuk menghasilkan Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama sebuah Indeks, harus dilakukan normalisasi data terlebih dahulu. 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖 ) (𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖 ) Keterangan: 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑖 = Data Normalisasi Indikator ke-i 𝑥𝑖 = Data Indikator ke-i 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖 = Data Paling Kecil Indikator ke-i 𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖 = Data Paling Besar Indikator ke-i
8. b.Pembobotan 𝑋𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋𝑖 =∑ 11 𝑖𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 ∑11 𝑖=1 𝑋𝑖 , dimana ij = 1, 2, 3, …, 11 dan 𝑖 ≠ 𝑗 Keterangan: ∑ 11 𝑖𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 adalah 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋𝑖 , dimana ij = 1, 2, 3, …, 11 dan 𝑖 ≠ 𝑗 ∑ 11 𝑖=1 𝑋𝑖 adalah 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋, dimana i = 1, 2, 3, …, 11 Adapun bobot hasil paired comparison untuk masing-masing IKSS di atas adalah : IKSP Pembentuk IKP Bobot Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan PBJ 9,09 Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaaan Nasional 12,73 Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional 6,82 Nilai Transaksi Pengadaan Terhadap Sasaran Pembangunan. Transformasi Ekonomi 1,36 Persentase Transaksi Produk ber-TKDN pada Pasar Digital Pengadaan 7,73 Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK 8,64 Persentase K/L/Pemda yang menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN >=95% 10 Persentase K/L/Pemda yang menerapkan Belanja Pengadaan untuk UMKK >= 40% 8,64 Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi 9,55 Skor Efektivitas Probity Advice dan Advokasi 9,09 Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ 16,36 TOTAL 100
9. c.Setelah dinormalisasi dan diketahui hasil pembobotan, masing-masing data tersebut dikalikan dengan bobot hasil paired comparison. 𝒙𝒏𝒐𝒓𝒎.𝒃𝒐𝒕𝒊 = 𝒙𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊𝒊 . 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕𝒙𝒊 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Keterangan: 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚.𝑏𝑜𝑡𝑖 = Data Setelah Normalisasi dan Pembobotan 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑥𝑖 = Bobot Hasil Paired Comparison Indikator ke-i
10. d.Indeks IKSS (IKP) 𝐼𝐾𝑃 = ∑ 11 𝑖=1 𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚.𝑏𝑜𝑡𝑖 , dimana i = 1, 2, 3, …, 11 Keterangan: IKP = Indeks Kinerja Pengadaan 𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚.𝑏𝑜𝑡𝑖 = Setelah Normalisasi dan Pembobotan Indikator ke-i Dengan demikian formula (rumus) menghitung IKP adalah: 𝐼𝐾𝑃 = 9,09(𝑋1 ) + 12,73 (𝑋2 ) + 6,82 (𝑋3 ) + 1.36 (𝑋4 ) + 7,73(𝑋5 ) + 8,64 (𝑋6 ) + 10 (𝑋7 ) + 8.64 (𝑋8 ) + 9,55 (𝑋9 ) + 9,09 (𝑋10 ) + 16,36 (𝑋11 )
  1. 5.Sumber data Data pencapaian masing-masing IKSP pembentuk IKP adalah dari data kinerja di level Indikator Kinerja Sasaran Program masing-masing unit eselon 1, yaitu: IKSP Pembentuk IKP Unit Eselon 1 Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan PBJ D2 Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaaan Nasional D2 Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional D2 Nilai Transaksi Pengadaan Terhadap Sasaran Pembangunan. Transformasi Ekonomi D1 Persentase Transaksi Produk ber-TKDN pada Pasar Digital Pengadaan D2 Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK D1 Persentase K/L/Pemda yang menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN minimal 95% D4 Persentase K/L/Pemda yang menerapkan Belanja Pengadaan untuk UMKK minimal 40% D4 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi D4 Skor Efektivitas Probity Advice dan Advokasi D4 Persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pengelolaan PBJ D4
  2. 6.Polarisasi Maximize
  3. 7.Penjelasan SMART • Specific: yang ingin dicapai adalah peningkatan Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) untuk mengukur kinerja pada tataran impact. IKP didapatkan dengan mengukur hasil kinerja 11 sasaran program di bawahnya. Dengan hasil penilaian IKP dapat diketahui sejauh mana kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah. • Measurable: target Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa angka yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya. Karena terdapat perbedaan satuan pada masing-masing IKSP maka dilakukan normalisasi data. Normalisasi data dilakukan sebagai langkah penting dalam proses pengukuran indikator yang terdiri dari formula-formula dengan satuan yang berbeda-beda. Proses ini bertujuan untuk menyetarakan skala antar variabel, sehingga hasil pengukuran dapat dibandingkan secara adil dan proporsional. • Achievable: IKP merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung dan tidak ada padanannya pada Renstra LKPP periode-periode sebelumnya. Penentuan besaran target sudah mempertimbangkan sumber daya dan program yang dimiliki organisasi untuk mencapai target tersebut. Setiap indikator kinerja pembentuknya sesuai dengan tugas dan fungsi Kedeputian yang ada di LKPP melalui target yang ditetapkan dalam masing-masing Indikator Sasaran Program. Target IKP akan secara otomatis tercapai ketika masing-masing target IKSP yang ada di lingkup Sasaran Strategis 1 tercapai. • Relevant: IKP disusun dengan kombinasi pendekatan top down dan bottom up, sehingga relevan dengan apa yang ingin dicapai organisasi dan relevan dengan apa yang dikerjakan oleh unit-unit kerja di bawah. IKP merupakan agregat dari IKSP yang dilaksanakan oleh Deputi 1 yang berperan dalam meningkatkan dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional. Deputi 2 dalam meningkatkan kinerja pengadaan melalui transformasi digital dan meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional. Serta Deputi 4 berperan meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan. • Time-Bound: IKP ini dicapai dalam periode tahunan. Data yang digunakan adalah data tahun berjalan dari setiap IKSP. Untuk menghitung nilai IKP yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan, maka setiap unit organisasi pemilik masing-masing IKSP harus memberikan data pada awal Januari tahun berikutnya. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
  4. 8.Periode Monitoring Tahunan
  5. 9.Target 2025- 2029 Target IKP 5 tahun 2025 2026 2027 2028 2029 49.88 50.90 52.33 53.65 60.00
  6. 10.Satuan Target Satuan IKP adalah Indeks dengan nilai minimum adalah 0 (nol) dan nilai maksimum adalah 100 (seratus). Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Sasaran Strategis SS2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan IKSS IKSS-2. Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) Sasaran Program SP4. Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ SP5. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ SP6. Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan IKSP IKSP4.1 : Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi PBJ IKSP5.1 : Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki SDM PBJ Yang Kompeten IKSP5.2 : Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki UKPBJ Yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 IKSP6.1 : Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSS-2 : Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) INDIKATOR : Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP)
  7. 1.Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan
  8. 2.Indikator Kinerja Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP)
  9. 3.Definisi Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) merupakan suatu pendekatan untuk menilai peningkatan penerapan tata Kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan tata Kelola pengadaan merupakan indikator untuk melihat bagaimana kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menyiapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik, melalui:
11. a.Meningkatnya kualitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah Regulasi memegang peranan strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui pengaturan yang jelas dan konsisten, regulasi memberikan kepastian hukum, mendorong keseragaman implementasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, regulasi juga berperan sebagai instrumen dinamis yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan nasional, perkembangan teknologi, dan tantangan global. Dengan demikian, peningkatan kualitas regulasi dan implementasinya merupakan prasyarat penting bagi penguatan tata kelola pengadaan.
12. b.Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan PBJ Sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan merupakan dua pilar utama dalam mendukung efektivitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas berperan sebagai pelaksana utama kebijakan pengadaan, yang tidak hanya memahami regulasi tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dengan konsisten dalam praktik sehari-hari. Di sisi lain, kelembagaan yang kuat dengan struktur yang jelas, proses kerja yang tertata, dan sistem pengawasan yang andal menjadi wadah yang memastikan fungsi-fungsi pengadaan berjalan secara terkoordinasi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Keterpaduan antara kapasitas SDM dan ketangguhan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem pengadaan yang adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, serta mampu menjaga integritas dan efisiensi dalam setiap tahapan proses pengadaan.
13. c.Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan. Permasalahan dalam pengadaan, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun indikasi pelanggaran, apabila tidak ditangani secara cepat, tepat, dan transparan, dapat MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama menghambat proses pengadaan, menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta berpotensi menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, kemampuan sistem dan institusi pengadaan dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif menjadi indikator keberfungsian tata kelola yang responsif dan akuntabel. Efektivitas ini mencakup kejelasan mekanisme penanganan, ketersediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, kapasitas aparatur dalam menganalisis dan memutuskan, serta kecepatan penyelesaian dengan tetap menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan terbangunnya sistem penyelesaian masalah yang efektif, tata kelola pengadaan akan semakin kokoh karena ditopang oleh proses yang adaptif, kredibel, dan berorientasi pada penyelesaian. IPTKP diukur dari agregat pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pembentuknya, yaitu:
  1. 1.Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ.
  2. 2.Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten.
  3. 3.Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3.
  4. 4.Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan. Dari ke-empat IKSP di atas kemudian masing-masing diberikan bobot dengan metode paired comparison untuk menentukan besar pengaruh IKSP tersebut terhadap pencapaian IKP. Agregat/penjumlahan dari perkalian antara masing-masing bobot dengan masing-masing nilai IKSP di atas menjadi nilai IPTKP.
  5. 4.Formula Tahapan-tahapan menghitung IPTKP:
14. a.Normalisasi Data Dikarenakan masing-masing IKSP di atas memiliki satuan yang berbeda, maka untuk menghasilkan sebuah Indeks, harus dilakukan normalisasi data terlebih dahulu. 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖 ) (𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖 ) Keterangan: 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑖 = Data Normalisasi Indikator ke-i 𝑥𝑖 = Data Indikator ke-i 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖 = Data Paling Kecil Indikator ke-i 𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖 = Data Paling Besar Indikator ke-i
15. b.Setelah dinormalisasi, masing-masing data tersebut dikalikan dengan bobot hasil paired comparison. 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚.𝑏𝑜𝑡𝑖 = 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑖 . 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑥𝑖 Keterangan: 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚.𝑏𝑜𝑡𝑖 = Data Setelah Normalisasi dan Pembobotan 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑥𝑖 = Bobot Hasil Paired Comparison Indikator ke-i
16. c.Pembobotan 𝑋𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋𝑖 =∑ 11 𝑖𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 ∑ 11 𝑖=1 𝑋𝑖 , dimana ij = 1, 2, 3, 4 dan 𝑖 ≠ 𝑗 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Keterangan: ∑ 11 𝑖𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 adalah 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋𝑖 , dimana ij = 1, 2, 3, 4 dan 𝑖 ≠ 𝑗 ∑ 11 𝑖=1 𝑋𝑖 adalah 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋, dimana i = 1, 2, 3, 4 Adapun bobot hasil paired comparison untuk masing-masing IKSP di atas adalah : IKSP Pembentuk IPTKP Bobot Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ 32 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten 32 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 21 Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan 15 TOTAL 100
17. d.Indeks IKSS (IPTKP) 𝐼𝑃𝑇𝐾𝑃 = ∑ 4 𝑖=1 𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚.𝑏𝑜𝑡𝑖 , dimana i = 1, 2, 3, …, 4 Keterangan: IPTKP = Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan 𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚.𝑏𝑜𝑡𝑖 = Setelah Normalisasi dan Pembobotan Indikator ke-i Dengan demikian formula (rumus) menghitung IPTKP adalah: 𝐼𝑃𝑇𝐾𝑃 = 32 (𝑋1) + 32 (𝑋2) + 21 (𝑋3) + 15 (𝑋4)
  1. 5.Sumber data Data pencapaian masing-masing IKSP pembentuk IPTKP adalah dari data kinerja di level Indikator Kinerja Sasaran Program masing-masing unit eselon 1 IKSP Pembentuk IPTKP Unit Eselon 1 Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ D1 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten D3 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 D3 Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan D4
  2. 6.Polarisasi Maximize
  3. 7.Penjelasan SMART • Specific : yang ingin dicapai adalah Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP). IPTKP didapatkan dengan mengukur hasil kinerja sasaran program dibawahnya. Dengan hasil penilaian IPTKP diharapkan dapat diketahui bagaimana kinerja LKPP dalam rangka menyiapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • Measurable: target Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya • Achievable: penentuan besaran target sudah mempertimbangkan sumber daya dan program yang dimiliki organisasi untuk mencapai target tersebut. Setiap indikator kinerja pembentuknya sesuai dengan tugas dan fungsi Kedeputian yang ada di LKPP melalui target yang ditetapkan dalam masing-masing Indikator Sasaran Program. IPTKP akan secara otomatis tercapai ketika masing-masing IKSP yang ada di lingkup Sasaran Strategis 2 tercapai.. • Relevant : IKP disusun dengan kombinasi pendekatan top down dan bottom up, sehingga relevan dengan apa yang ingin dicapai organisasi dan relevan dengan apa yang dikerjakan oleh unit-unit kerja di bawah. IPTKP merupakan agregat dari IKSP yang dilaksanakan oleh Deputi 1, Deputi 3, dan Deputi 4. • Time-Bound : IKP ini dicapai dalam periode tahunan. Data yang digunakan adalah data tahun berjalan.
  4. 8.Periode Monitoring Tahunan
  5. 9.Target 2025-2029 Target IPTKP 5 tahun 2025 2026 2027 2028 2029 59.96 63.39 67.34 71.43 74.80 10 . Satuan Target Satuan IKP adalah Indeks dengan nilai minimum adalah 0 (nol) dan nilai maksimum adalah 100 (seratus). Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Sasaran Strategis SS3. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP IKSS IKSS3. Nilai Reformasi Birokrasi Sasaran Program SP7. Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP IKSP IKSP7.1 : Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal IKSP7.2 : Nilai AKIP IKSP7.3 : Opini BPK Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSS3 : Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi INDIKATOR : Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
  6. 1.Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
  7. 2.Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi
  8. 3.Definisi Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi K/L ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu:
  9. 1.Dimensi RB General : kemajuan reformasi birokrasi K/L berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang.
  10. 2.Dimensi RB Tematik : upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.
  11. 4.Formula 1. Dimensi RB General Dimensi RB General terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. a) Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari:
18. i.sub komponen kualitas rencana aksi, serta ii. sub komponen implementasi rencana aksi. MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS UTAMA Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama b) Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: No Indikator Penilai SASARAN STRATEGIS 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif 1 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi* Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian Dalam Negeri 2 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi* Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 3 Transformasi Layanan Digital* Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik 4 Tingkat Maturitas SPIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 5 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 6 Nilai SAKIP Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 7 Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS 8 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE* Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian/Lembaga teknis terkait 9 Tingkat Digitalisasi Arsip Arsip Nasional RI 10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan 11 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Keuangan 12 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan* Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik 13 Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 14 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama 15 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik 16 Indeks Tata Kelola Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional 1 Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK) Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara 2 Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI) Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik *) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024. c) Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Komponen capaian sasaran strategis reformasi birokrasi dinilai dari capaian indikator-indikator sasaran reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut: No Indikator Penilai SASARAN STRATEGIS 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif 1 Indeks SPBE Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik 3 Capaian Akuntabilitas Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama 1 Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi 2 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik 3 Indeks BerAKHLAK Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur
  1. 2.Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Komponen Evaluasi RB Tematik K/L : Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada K/L dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi serta capaian indikator dampak RB Tematik. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: Kategori Nilai/ Angka Predikat Interpretasi AA >100 Sangat Memuaskan Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK A >80- 100 Memuaskan Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama A- Memuaskan dengan catatan Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan BB >70-80 Sangat Baik Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan B >60-70 Baik Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama CC >50-60 Cukup Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. C >30-50 Kurang RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. D 0-30 Sangat Kurang RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK Sumber : Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
  2. 5.Sumber data Hasil penilaian Kementerian PANRB pada tahun berjalan, atau menggunakan hasil tahun sebelumnya jika pada saat penyusunan LKJ belum terdapat hasil penilaian tahun berjalan
  3. 6.Polarisasi Maximize
  4. 7.Penjelasan SMART • Specific : yang ingin dicapai adalah Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi. • Measurable : target Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dinyatakan dalam bentuk Predikat yang diperoleh dari nilai kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya. • Achievable : penentuan target sudah mempertimbangkan pencapaian target tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan sumber daya dan program yang dimiliki organisasi untuk mencapai target tersebut. Pada tahun 2023 target Predikat Nilai RB adalah BAIK, sedangkan pada tahun 2024 target Predikat Nilai RB adalah SANGAT BAIK. LKPP menargetkan Predikat Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi untuk 5 tahun ke depan adalah SANGAT BAIK. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • Relevant : Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dijadikan indikator sasaran strategis organisasi berdasarkan kombinasi top down dan bottom up approach. Top down approach : berdasarkan tuntutan regulasi dari K/L Pembina. Bottom up approach : Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi didukung dengan apa yang dikerjakan oleh unit- unit kerja di bawah Setama. • Time-Bound : Nilai ini dicapai dalam periode tahunan, data yang digunakan adalah berdasarkan hasil penilaian tahun berjalan (t). Dalam hal belum terdapat hasil penilaian tahun berjalan (t), maka data dan/atau nilai yang digunakan adalah berdasarkan hasil penilaian tahun sebelumnya (t-1)
  5. 8.Periode Monitoring Tahunan
  6. 9.Target 2025- 2029 Target Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 5 tahun ke depan 2025 2026 2027 2028 2029 88.71 89.71 91.71 93.71 95.71
  7. 10.Satuan Target Satuan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah nilai sesuai regulasi yang berlaku. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama SP : Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital Indikator 1: Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan PBJ
  8. 1.Sasaran Program Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital
  9. 2.Indikator Kinerja Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan PBJ
  10. 3.Definisi Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan PBJ adalah indikator kinerja kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat transformasi digital dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Indikator ini menggambarkan proporsi pelaksanaan PBJ yang telah terdigitalisasi. Melalui pengukuran ini, diperoleh gambaran mengenai tingkat adopsi teknologi digital dalam proses pengadaan, sekaligus mengidentifikasi kemajuan maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Persentase digitalisasi dihitung melalui perbandingan antara total realisasi belanja pengadaan melalui pemilihan penyedia yang tercatat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan total Rencana Umum Pengadaan Pemilihan Penyedia yang tercatat pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP). Hasil perhitungan ini mencerminkan tingkat efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan PBJ secara digital. Transformasi digital telah memungkinkan percepatan proses pengadaan melalui sistem elektronik seperti SPSE dan E- Katalog, yang menyederhanakan tahapan administrasi, mempercepat waktu pemilihan penyedia, dan menurunkan biaya operasional. Di sisi lain, transparansi meningkat melalui ketersediaan data pengadaan secara daring, pemantauan real-time, serta keterbukaan informasi publik melalui portal seperti Inaproc, yang secara signifikan mengurangi potensi penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas. Selain itu, digitalisasi pengadaan juga mendorong implementasi kebijakan strategis nasional, seperti peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga semakin tinggi persentase digitalisasi menunjukkan semakin baiknya tata kelola PBJ yang modern dan berkelanjutan. Pengukuran digitalisasi ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan transformasi menyeluruh untuk mewujudkan sistem pengadaan yang efisien, MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama akuntabel, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, indikator ini juga merujuk pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penetapan Dokumen Rencana Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menetapkan arah kebijakan, target, dan tahapan strategis transformasi digital sebagai bagian integral dari reformasi sistem PBJ nasional.
  11. 4.Formula 𝑥 = 𝑎 𝑏 × 100% Keterangan: - 𝑎 = Total nilai realisasi belanja pengadaan melalui pemilihan penyedia yang tercatat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam tahun anggaran berjalan - 𝑏 = Total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemilihan Penyedia yang tercatat pada Aplikasi Sistem Informasi RUP dalam tahun anggaran berjalan - 𝑥 = Nilai Persentase Hasil
  12. 5.Sumber Data Database Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukungnya (SiRUP, E- Katalog)
  13. 6.Polarisasi Maximize
  14. 7.Penjelasan SMART • Specific: indikator ini secara spesifik mengukur tingkat transformasi digital dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan menilai proporsi realisasi belanja pengadaan yang dilakukan melalui pemilihan penyedia secara elektronik (SPSE), dibandingkan dengan total rencana pengadaan pemilihan penyedia yang tercatat dalam sistem RUP. Fokusnya adalah pada digitalisasi pelaksanaan PBJ, bukan hanya perencanaan atau pelaporan, sehingga memberikan gambaran langsung atas efektivitas penggunaan sistem elektronik dalam proses pengadaan. • Measurable: Pengukuran indikator dilakukan dengan formula kuantitatif yang jelas : 𝑥 = 𝑎 𝑏 × 100% di mana: ● a adalah total realisasi belanja pengadaan melalui pemilihan penyedia yang tercatat pada SPSE dan Sistem Pendukungnya ● b adalah total rencana umum pengadaan pemilihan penyedia yang tercatat pada RUP. ● x adalah nilai persentase hasil digitalisasi. Dengan formula ini, capaian digitalisasi dapat dipantau secara akurat dan dievaluasi berdasarkan data aktual. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • Achievable: Dengan formula ini, capaian digitalisasi dapat dipantau secara akurat dan dievaluasi berdasarkan data aktual. Target indikator ini ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam mengadopsi sistem digital. Target bertahap ditetapkan sebesar 57% pada tahun 2025 dan meningkat secara progresif hingga 79% pada tahun 2029, sejalan dengan pertumbuhan adopsi sistem SPSE, perluasan modul e-katalog, dan penguatan integrasi data pengadaan secara nasional. Penetapan target ini memperhitungkan peningkatan bertahap dari capaian sebelumnya, serta mempertimbangkan kesiapan infrastruktur teknologi, ketersediaan data, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan K/L/PD dalam mendukung implementasi digitalisasi PBJ secara menyeluruh. 2025 2026 2027 2028 2029 57% 61% 64% 71% 79% • Relevant: Indikator ini relevan dengan tujuan strategis pemerintah untuk memperkuat reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang/jasa. Digitalisasi PBJ mendukung kebijakan prioritas nasional, seperti pencadangan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, indikator ini selaras dengan mandat regulasi, seperti Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. • Time Bound: Indikator ini memiliki batas waktu yang jelas untuk pencapaian targetnya, yang ditetapkan secara tahunan. Sebagai contoh, target digitalisasi dimulai dari 57% pada tahun 2025, meningkat secara bertahap hingga 71% pada tahun 2029. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, seperti melalui laporan mingguan, untuk memastikan progres implementasi berjalan sesuai dengan rencana.
  15. 8.Periode Monitoring Bulanan
  16. 9.Target 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 57% 61% 64% 71% 79%
  17. 10.Satuan Target Persentase Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama SP 1 : Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital Indikator 2 : Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan Nasional
  18. 1.Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pengadaan Melalui Transformasi Digital
  19. 2.Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan Nasional
  20. 3.Definisi A. Platform Pengadaan Nasional
  21. 1.Platform Pengadaan Nasional (PPN) yang disebut sebagai INAPROC adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Layanan pada Platform ini meliputi (Sumber: Laporan Penyusunan Roadmap TI LKPP 2025 - 2029; Roadmap Telkom 2025 - 2027):
19. a.Manajemen Akun PPN;
20. b.Procurement Management & Information System yang mencakup sistem perencanaan dan sistem pemilihan penyedia, pengelolaan data pengadaan barang/jasa, layanan bantuan, pusat pembelajaran (learning center), dan pusat informasi (notification center, information center);
21. c.Vendor Management System yang mencakup data badan usaha/perorangan, manajemen produk, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa, pusat pembelajaran (learning center), layanan bantuan, dan pusat informasi (notification center);
22. d.Control & Admin Tools yang mencakup sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa, konfigurasi dan setting, dan sistem manajemen kontrak; dan
23. e.Pusat Informasi dan Layanan yang mencakup data dashboard dan pusat pengaduan.
  1. 2.Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan Nasional (PPN) atau INAPROC dipengaruhi oleh berbagai layanan yang mendukung pengelolaan pengadaan barang/jasa secara nasional. Platform yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyediakan layanan manajemen akun, sistem pengelolaan pengadaan yang terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pemilihan penyedia, manajemen data penyedia barang/jasa, pengelolaan kontrak, sistem monitoring dan evaluasi, hingga pusat informasi dan pengaduan. Selain itu, platform ini juga memberikan dukungan terhadap pengguna melalui berbagai saluran yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna. Seluruh layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Di sisi lain, laporan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nasional memberikan gambaran MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama menyeluruh mengenai kinerja pengadaan, yang menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Sinergi antara layanan yang tersedia dalam PPN dan hasil evaluasi PBJ Nasional memastikan bahwa platform ini tetap relevan, responsif terhadap kebutuhan pengguna, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa secara nasional. B. Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan Nasional Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan Nasional merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan kinerja Transformasi Pengadaan Digital. Indeks ini bertujuan untuk mengukur manfaat PPN bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) serta kualitas layanan pengadaan barang/jasa. Hasil pengukuran indeks ini digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan layanan dan performa SPSE, sehingga mampu memberikan manfaat bagi K/L/Pemda dalam meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa serta menghasilkan layanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian Indeks Kepuasan Pengguna PPN terdiri atas tiga (3) unsur utama, yaitu:
  2. 1.Kualitas Layanan Kualitas layanan mencerminkan sejauh mana platform PPN (INAPROC) mampu memberikan layanan yang andal, responsif, sesuai kebutuhan pengguna, dan mendukung proses pengadaan secara menyeluruh. Standar Kinerja/Komitmen yang digunakan: • Keandalan sistem: waktu uptime sistem minimal 99%, sistem tidak sering mengalami down/error saat proses pengadaan. • Responsif terhadap kendala teknis: waktu tanggap helpdesk <24 jam. • Kelengkapan layanan: seluruh fitur utama pengadaan (perencanaan, pemilihan, kontrak, monitoring) tersedia dan berfungsi konsisten. • Kesesuaian output: fitur dan layanan menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
  3. 2.Kemudahan Pengguna Kemudahan pengguna mengacu pada sejauh mana platform PPN dapat digunakan dengan mudah, intuitif, dan tidak membebani pengguna dalam menjalankan proses pengadaan. Standar Kinerja/Komitmen yang digunakan: • Antarmuka ramah pengguna (user interface): navigasi sederhana, tidak memerlukan pelatihan khusus. • Prosedur operasional minimal: pengadaan bisa dilakukan tanpa perlu proses manual tambahan di luar sistem. • Panduan dan dukungan tersedia: dokumentasi, tutorial, atau live help yang mudah diakses. • Aksesibilitas: dapat diakses melalui berbagai perangkat dan jaringan, termasuk koneksi terbatas.
  4. 3.Keamanan dan Privasi Keamanan dan privasi merujuk pada upaya sistem dalam melindungi data pengguna, mencegah akses ilegal, serta Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama menjamin kerahasiaan dan integritas informasi pengadaan. Standar Kinerja/Komitmen yang digunakan: • Keamanan akses: otentikasi dua faktor (2FA), manajemen peran pengguna (role-based access). • Privasi data: tidak ada kebocoran data pengguna, hanya data yang diperlukan yang dikumpulkan dan digunakan. • Audit trail: tersedia pencatatan aktivitas pengguna untuk keperluan akuntabilitas. • Sertifikasi keamanan: sistem memenuhi standar seperti ISO 27001 atau regulasi nasional terkait perlindungan data. Pengukuran indeks tersebut dilakukan melalui survei atau penyebaran kuesioner kepada pelaku pengadaan barang/jasa (sampling). Untuk mendukung dan memperkuat analisis hasil survei ini, kegiatan pengukuran indeks dapat disertai dengan wawancara, focus group discussion, seminar, dan/atau diseminasi.
  5. 4.Formula A. Pernyataan yang diukur dinilai menggunakan skala likert 1-5 : 1 = Sangat Tidak Baik 2 = Tidak Baik 3 = Netral 4 = Baik 5 = Sangat Baik B. Penentuan Jumlah Responden Dalam menentukan jumlah responden yang representatif untuk indikator ini, digunakan metode Krejcie dan Morgan. Metode ini didasarkan pada rumus berikut: 𝑁 . 𝑥 2 . 𝑃 . (1 − 𝑃) 𝑑 2 . (𝑁 − 1) + 𝑥 2 . 𝑃 . (1 − 𝑃) Keterangan : n = Jumlah Sampel N = Ukuran Populasi χ2 = Nilai Chi-Square pada tingkat kepercayaan 95% P = Proporsi populasi d = Margin of error C. Rumus nilai rata-rata setiap unsur (NRR) 𝑁𝑅𝑅 = ( 𝑎 𝑏 𝑥 𝑐 ) 𝑥 100 Keterangan : a: Total nilai dari semua jawaban untuk satu unsur. b: Total responden yang menjawab survei. c: Skor maksimum (5 pada skala Likert). D. Rumus Indeks Kepuasan Pengguna PPN 𝐼𝐾𝑃 𝑃𝑃𝑁 = 𝛴 𝑁𝑅𝑅 𝑑 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Keterangan: : IKP diubah menjadi skala 25–100. d = 3 (Kualitas Layanan, Kemudahan Pengguna, Keamanan dan Privasi). E. Kategori Indeks Kepuasan Pengguna PPN Hasil IKP dikategorikan seperti berikut:i: Rentang Nilai Kategori Predikat 88,31 - 100,00 A Sangat Baik 76,61 - 88,30 B Baik 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
  6. 5.Sumber Data Hasil Survei layanan PPN
  7. 6.Polarisasi Maximize
  8. 7.Penjelasan SMART • Specific: Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan PPN, evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan perlu dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna PPN. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap penyelenggaraan layanan PPN berdasarkan hasil survei yang mencakup tiga unsur utama, yaitu Kualitas Layanan, Kemudahan Pengguna, serta Keamanan dan Privasi. Hasil pengukuran ini juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. • Measurable: Indeks Kepuasan Pengguna PPN merupakan indikator kuantitatif yang dihitung menggunakan formula nilai rata-rata tertimbang dari tiga unsur utama, yaitu Kualitas Layanan, Kemudahan Pengguna, serta Keamanan dan Privasi. Nilai akhir dikonversikan ke skala dasar 25 untuk memudahkan interpretasi. Jenjang pencapaian ditentukan berdasarkan kategori nilai: Rentang Nilai Kategori Predikat 88,31 - 100,00 A Sangat Baik 76,61 - 88,30 B Baik 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 25,00 - 64,99 D Tidak Baik • Achievable: Peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna PPN ditetapkan secara bertahap berdasarkan tren pencapaian sebelumnya : 2023 2024 Ket 79,37 80,15 Rataan SKM 2025 2026 2027 2028 2029 81,45 83,80 86,10 88,50 90,00 Target ini didasarkan pada analisis kemampuan organisasi, sumber daya yang tersedia, dan prioritas perbaikan pada tiga unsur utama, serta mengacu pada Rencana Teknis Pengembangan Transformasi Pengadaan Digital yang dikembangkan bersama PT. Telkom Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 17 Tahun 2023, sehingga capaian ini realistis dan relevan untuk mendukung tujuan strategis. • Relevant: Indeks Kepuasan Pengguna PPN menjadi alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan transformasi pengadaan digital dalam meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah. • Time Bound: Indeks Kepuasan Pengguna PPN diukur secara tahunan menggunakan data tahun berjalan, dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan tiap semester. Pada tahun 2025, 2026, dan 2027, Indeks Kepuasan Pengguna PPN ditargetkan berada dalam kategori Baik, mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang konsisten. Pada tahun 2028 dan 2029, indeks ditargetkan meningkat ke kategori Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan transformasi layanan PPN yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna secara optimal. 8. Periode Monitoring Semester 9. Target 2025- 2029 2025 2026 2027 2028 2029 81,45 83,80 86,10 88,50 90,00 10. Satuan Target Skor (Rentang Nilai) Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama SP 1 : Meningkatnya Kinerja Pengadaan Melalui Transformasi Digital Indikator 3 : Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional
  9. 1.Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pengadaan Melalui Transformasi Digital
  10. 2.Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional
  11. 3.Definisi Dengan adanya kerjasama antara LKPP dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pengembangan aplikasi dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan melalui transformasi digital maka dibangun Platform Pengadaan Nasional. Platform Pengadaan Nasional (PPN) yang disebut sebagai INAPROC adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dimana aplikasi PPN mencakup:
24. a.Manajemen Akun PPN;
25. b.Procurement Management & Information System yang mencakup sistem perencanaan dan sistem pemilihan penyedia, pengelolaan data pengadaan barang/jasa, layanan bantuan, pusat pembelajaran (learning center), dan pusat informasi (notification center, information center);
26. c.Vendor Management System yang mencakup data badan usaha/perorangan, manajemen produk, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa, pusat pembelajaran (learning center), layanan bantuan, dan pusat informasi (notification center);
27. d.Control & Admin Tools yang mencakup sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa, konfigurasi dan setting, dan sistem manajemen kontrak; dan
28. e.Pusat Informasi dan Layanan yang mencakup data dashboard dan pusat pengaduan. Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional yang dihasilkan berdasarkan hasil pengembangan fitur pada Platform Pengadaan Nasional maupun hasil integrasi dengan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain.
  1. 4.Formula Jumlah modul aplikasi hasil pengembangan aplikasi MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
  2. 5.Sumber Data Laporan Pengembangan Aplikasi yang dibuat oleh Pengembang Aplikasi setelah pengembangan aplikasi dilakukan setiap tahun
  3. 6.Polarisasi Maximize
  4. 7.Penjelasan SMART • Specific: yang ingin dicapai adalah Jumlah inovasi berupa pengembangan aplikasi pada Platform Pengadaan Nasional (PPN) yang terdiri dari pengembangan pada Manajemen Akun PPN, Procurement Management & Information System dalam hal ini Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan aplikasi pendukung lainnya, Vendor Management System, Control & Admin Tools maupun Pusat Informasi dan Layanan. Dengan adanya inovasi pada aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengadaan pemerintah. • Measurable: target Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya. • Achievable: penentuan besaran target sudah mempertimbangkan pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan program yang dimiliki organisasi untuk mencapai target tersebut. • Relevant: Indikator Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional disusun untuk mengukur Sasaran Program Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital. Dengan terus dilakukan pengembangan inovasi pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan aplikasi pendukung lainnya, diharapkan dapat mendukung meningkatnya kinerja pengadaan. • Time Bound: Jumlah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional ini dicapai dalam 1 tahun. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, untuk memastikan progres implementasi berjalan sesuai dengan rencana. 2025 2026 2027 2028 2029 6 Modul 6 Modul 6 Modul 6 Modul 6 Modul
  5. 8.Periode Monitoring Bulanan
  6. 9.Target 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 6 Modul 6 Modul 6 Modul 6 Modul 6 Modul
  7. 10.Satuan Target Modul Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP 1 : Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ IKSP 2 : Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi IKSP 3 : Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK Indikator 2 : Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi
  8. 1.Sasaran Program Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
  9. 2.Indikator Kinerja Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi
  10. 3.Definisi Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi adalah indikator yang menilai kontribusi pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap tujuan pembangunan nasional. Lebih lanjut, persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi merujuk pada peningkatan jumlah dan proporsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang diarahkan untuk mendukung tujuan strategi nasional, khususnya terkait transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi mencakup beberapa aspek seperti pemberdayaan UMKK, pengadaan berkelanjutan, penerapan digitalisasi dan inovasi teknologi. Adapun nilai transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi merupakan jumlah atau nilai total pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam rangka pembangunan transformasi ekonomi. Arah pembangunan transformasi ekonomi berdasarkan RPJMN 2025-2029 terdiri dari 4 sasaran:
  11. 1.Iptek Inovasi dan produktivitas ekonomi
  12. 2.Penerapan ekonomi hijau dan transformasi digital
  13. 3.Integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global
  14. 4.Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Dari 4 sasaran diatas, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakah tools untuk mencapai tujuan kebijakan. Seperti diatur pada Perpres 12/2021 disebutkan bahwa pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan yang mempertimbangkan 3 (tiga) aspek yakni aspek lingkungan (hijau), aspek sosial (antara lain belanja pengadaan pemerintah kepada pelaku usaha UMK), MANUAL INDIKATOR KINERJA UMUM (IKU) KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama dan aspek ekonomi maka LKPP memiliki kontribusi dalam mendukung tercapainya : • Sasaran (1) Iptek, Inovasi dan Produktivitas yang memuat terkait pemberdayaan pelaku UMK melalui belanja pengadaan pemerintah kepada pelaku UMK (aspek sosial dalam pengadaan berkelanjutan) • Sasaran (2) Penerapan ekonomi hijau yang memuat aspek lingkungan melalui belanja pengadaan pemerintah kepada produk hijau sehingga jelas bahwa peningkatan nilai transaksi pengadaan kepada pelaku UMK dan nilai transaksi pengadaan berkelanjutan mendukung arah pembangunan ekonomi karena secara langsung memperkuat ekonomi lokal, mendorong pemerataan akses pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Belanja pemerintah yang diarahkan kepada UMK membantu menggerakkan sektor riil, meningkatkan daya saing usaha kecil, serta membangun kemandirian ekonomi nasional. Sementara itu, pengadaan berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, semakin tinggi persentase transaksi yang sejalan dengan sasaran pembangunan transformasi ekonomi, maka semakin optimal pula peran pengadaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
  15. 4.Formula Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi, dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut: Persentase = A B x100% Keterangan : A = Total dari transaksi pengadaan berkelanjutan + transaksi pengadaan dengan pelaku UMK B = Total dari RUP paket ber-tagging pengadaan berkelanjutan + RUP paket ber-tagging pengadaan dengan pelaku UMK
  16. 5.Sumber Data 1. Data pengadaan dan data lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP setiap akhir tahun periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
  17. 2.Laporan hasil penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah.
  18. 6.Polarisasi Maximize
  19. 7.Penjelasan SMART • Specific: IKSP Peningkatan Persentase Transaksi Pengadaan Yang Mendukung Sasaran Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Pembangunan Transformasi Ekonomi didukung oleh IKSK Persentase Rencana Pengadaan Berkelanjutan dalam SIRUP dengan Rincian Output PDA.131 - Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan dalam Sistem Pengadaan dan QDB.131 - Penerapan Pengadaan Barang/Jasa untuk Produk Ramah Lingkungan. Melalui Rincian Output Penerapan Pengadaan Barang/Jasa untuk Produk Ramah Lingkungan, pelaksanaan kegiatan salah satunya yaitu implementasi pengadaan berkelanjutan tentu akan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan permintaan barang/jasa ramah lingkungan oleh Kementerian/Lembaga. Proses implementasi pengadaan berkelanjutan biasanya mengutamakan barang dan jasa yang memenuhi kriteria ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal tersebut akan mendorong kementerian dan lembaga untuk lebih banyak melakukan transaksi dengan penyedia barang/jasa yang menyediakan produk-produk tersebut. Misalnya, produk yang memiliki sertifikasi hijau atau yang menggunakan energi terbarukan, material daur ulang, atau proses produksi yang minim polusi akan lebih diminati. Hingga pada akhirnya akan meningkatkan transaksi. Selanjutnya melalui Rincian Output Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan dalam Sistem Pengadaan, produk-produk berkelanjutan yang dimasukkan ke dalam katalog lokal akan memudahkan kementerian dan lembaga untuk mengakses dan memilih barang/jasa yang mendukung prinsip keberlanjutan. Hal ini otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap produk- produk ramah lingkungan, seperti barang daur ulang, produk hemat energi, atau barang yang menggunakan bahan baku berkelanjutan. Ketersediaan dalam katalog mempermudah proses transaksi, sehingga terjadi peningkatan volume permintaan. Pengadaan berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga secara integral memuat aspek sosial, salah satunya adalah pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK). Pemberdayaan pelaku UMKK dalam pengadaan pemerintah merupakan startegi efektif untuk meningkatkan inklusi ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pembangunan sosial yang adil dan merata. • Measurable: Peningkatan persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama pembangunan transformasi ekonomi, dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut: Persentase = A B x100% Keterangan : A = Total dari transaksi pengadaan berkelanjutan + transaksi pengadaan dengan pelaku UMK B = Total dari RUP paket bertagging pengadaan berkelanjutan + RUP paket bertagging pengadaan dengan pelaku UMK • Achievable: Capaian persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi pada Rencana Strategi periode Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut : 2020: - 2021: - 2022: 50% 2023: 57% 2024: 50% Target peningkatan persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi pada Rencana Strategi Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut : 2025: 42% 2026: 44% 2027: 46% 2028: 48% 2029: 50% Justifikasi penetapan target IKSP 2025-2029 dimulai dari 42% (tidak mengikuti angka baseline 50%) karena adanya efisiensi anggaran sehingga mengambil alokasi minimal wajib belanja barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMK-K). • Relevant: Indikator peningkatan persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi disusun dengan kombinasi top down dan bottom up approach, sehingga relevan dengan IKSK maupun RO yang dikerjakan oleh unit organisasi eselon II. IKSK yang mendukung indikator ini adalah Persentase Rencana Pengadaan Berkelanjutan dalam SIRUP dengan Rincian Output PDA.131-Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan dalam Sistem Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Pengadaan dan QDB.131 - Penerapan Pengadaan Barang/Jasa untuk Produk Ramah Lingkungan. • Time-Bound: Persentase transaksi pembelian produk berkelanjutan pada sistem pengadaan pemerintah diukur pada setiap akhir tahun periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan formula yang melibatkan data tahun berjalan yang diterbitkan oleh Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP. Ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun.
  20. 8.Periode Monitoring Tahunan
  21. 9.Target 2025-2029 2025: 42% 2026: 44% 2027: 46% 2028: 48% 2029: 50% 10 . Satuan Target Persen Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama SP :Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah Pembangunan Nasional Indikator 2 : Persentase transaksi Produk ber-TKDN pada Pasar Digital Pengadaan
  22. 1.Sasaran Program Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah Pembangunan Nasional
  23. 2.Indikator Kinerja Persentase transaksi Produk ber-TKDN pada Pasar Digital Pengadaan
  24. 3.Definisi Pasar Digital Pengadaan adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Saat ini, Pasar Pengadaan Digital yang diselenggarakan oleh LKPP adalah Katalog Elektronik. Katalog Elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, Penyedia, dan informasi lainnya. Aplikasi Katalog Elektronik dikembangkan oleh LKPP sehingga data yang terdapat di dalam aplikasi Katalog Elektronik dapat diperoleh dan diolah sesuai kebutuhan LKPP. Untuk rangka percepatan pengembangan Katalog Elektronik, LKPP bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan Pembangunan Nasional melalui belanja terhadap Produk Dalam Negeri, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian besar belanja pengadaan terhadap Produk Dalam Negeri. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan Katalog Elektronik serta mendukung program pemerintah yang mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri, telah dilakukan beberapa integrasi dengan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lainnya, salah satunya Integrasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ada pada aplikasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Dimana yang dihitung tidak terbatas pada penggunaan bahan baku, penggunaan jasa yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Dengan melakukan belanja pengadaan terhadap produk ber-TKDN yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan baku maupun jasa tenaga kerja termasuk tenaga ahli yang berasal dari dalam negeri, diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pembangunan nasional. Persentase transaksi Produk ber-TKDN pada Pasar Digital Pengadaan dihitung berdasarkan jumlah persentase transaksi E-Purchasing terhadap Produk Dalam Negeri yang memiliki Tingkat Komponen MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Dalam Negeri (TKDN) yang ditransaksikan melalui Katalog Elektronik pada tahun berjalan.
  25. 4.Formula 𝑥 = 𝑎 𝑏 × 100% Keterangan: 𝑎 = Jumlah Paket transaksi E-Purchasing terhadap Produk Dalam Negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditransaksikan melalui Katalog Elektronik pada tahun berjalan 𝑏 = Jumlah Total Paket transaksi E-Purchasing yang ditransaksikan melalui Katalog Elektronik pada tahun berjalan 𝑥 = Persentase Paket Transaksi E-Purchasing terhadap Produk Dalam Negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditransaksikan melalui Katalog Elektronik pada tahun berjalan terhadap otal Paket transaksi E-Purchasing yang ditransaksikan melalui Katalog Elektronik pada tahun berjalan
  26. 5.Sumber Data Database aplikasi
  27. 6.Polarisasi Maximize
  28. 7.Penjelasan SMART • Specific: Indikator ini secara spesifik mengukur jumlah persentase transaksi E-Purchasing terhadap Produk Dalam Negeri yang memiliki TKDN yang ditransaksikan pada Katalog Elektronik • Measurable: target Persentase transaksi Produk ber-TKDN pada Pasar Digital Pengadaan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya • Achievable: penentuan besaran target sudah mempertimbangkan pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan program yang dimiliki organisasi untuk mencapai target tersebut. Dengan tidak adanya lagi pembagian jenis Katalog dalam hal ini Katalog Nasional, Katalog Sektoral dan Katalog lokal, menjadi pertimbangan dalam penentuan target pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Terdapatnya penurunan target pada tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya, juga disebabkan karena adanya arahan presiden terkait fleksibilitas penggunaan produk ber-TKDN. 2020 2021 2022 2023 2024 2% 48% 45% 26% 26% 2025 2026 2027 2028 2029 10% 12% 14% 16% 18% • Relevant: Indikator Persentase transaksi Produk ber-TKDN pada Pasar Digital Pengadaan disusun untuk mengukur Sasaran Program Meningkatnya Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama dukungan pengadaan terhadap arah Pembangunan Nasional. Dengan meningkatnya persentase transaksi Produk ber-TKDN pada Pasar Digital Pengadaan diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dengan meningkatnya transaksi terhadap produk dalam negeri yang memiliki komponen dalam negeri. • Time Bound: Persentase transaksi Produk ber- TKDN pada Pasar Digital Pengadaan ini dicapai dalam 1 tahun anggaran dimulai dari awal tahun hingga akhir tahun anggaran. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, untuk memastikan progres implementasi berjalan sesuai dengan rencana.
  29. 8.Periode Monitoring Bulanan
  30. 9.Target 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 10% 12% 14% 16% 18%
  31. 10.Satuan Target Persentase Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP 1 : Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ IKSP 2 : Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi IKSP 3 : Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK Indikator 3: Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK
  32. 1.Sasaran Program Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
  33. 2.Indikator Kinerja Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK
  34. 3.Definisi Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK adalah tools yang digunakan untuk mengukur adanya upaya/usaha dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) terhadap paket pengadaan untuk pelaku UMKK. Persaingan yang dilakukan pelaku UMKK diwujudkan dalam bentuk penawaran terhadap paket pengadaan melalui sistem PBJP. Upaya/usaha yang diperhitungkan sebagai penawaran antara lain:
  35. 1.Jumlah pelaku UMKK yang melakukan penawaran pada proses e-tendering untuk pengadaan bagi pelaku UMKK
  36. 2.Jumlah pelaku UMKK yang melakukan penawaran pada proses pengadaan langsung untuk pengadaan bagi pelaku UMKK
  37. 3.Jumlah pelaku UMKK yang melakukan penawaran pada e-purchasing untuk pengadaan bagi pelaku UMKK Indikator ini digunakan untuk melihat gambaran sejauh mana tingkat persaingan yang terjadi, guna melihat apakah distribusi belanja pengadaan bagi UMKK sudah melalui proses kompetisi yang memadai. Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi pula tingkat persaingan di antara penyedia UMKK dalam mendapatkan paket pengadaan barang/jasa pemerintah. MANUAL INDIKATOR KINERJA UMUM (IKU) KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
  38. 4.Formula PTPPU = (PT + PP + P) X 100% PKTUMKK PTPPU : Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK PT : Jumlah pelaku UMKK yang menawar melalui proses e-tendering PP : Jumlah pelaku UMKK yang menawar melalui proses pengadaan langsung PK : Jumlah pelaku UMKK yang menayangkan produk pada Aplikasi E-Katalog PKTUMKK : Jumlah Paket Pengadaan Bagi UMKK Catatan: Dalam hal ini setiap pelaku UMKK hanya dihitung 1 (satu) kali untuk setiap metode pengadaan.
  39. 5.Sumber Data Sumber data diolah dari sistem PBJ meliputi:
  40. 1.Aplikasi SPSE yang mencakup data E-Tendering dan Pengadaan Langsung yang diperoleh dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP serta diukur setiap akhir tahun periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029
  41. 2.Aplikasi E-Katalog yang diperoleh dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP serta diukur setiap akhir tahun periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang diperoleh dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP serta diukur setiap akhir tahun periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029
  42. 6.Polarisasi Maximize
  43. 7.Penjelasan SMART • Specific: Penilaian Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK fokus pada aktivitas pelaku UMKK yang terjadi dalam sistem PBJ, guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas performa pelaku UMKK berupa penawaran terhadap kontrak PBJP untuk UMKK. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi isu yang menjadi kendala bagi pelaku UMKK dalam berpartisipasi dan/atau bersaing dalam sistem PBJP. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih relevan dan tepat sasaran bagi pelaku Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama UMKK, diantaranya program pelatihan, pendampingan, atau digitalisasi UMK-K agar bisa lebih kompetitif dalam sistem PBJP. Berdasarkan data pada profil pengadaan tahun 2023, jumlah paket pengadaan untuk UMKK sebanyak 2.294.616 atau sebesar 76,7% dari total paket melalui Penyedia. Untuk mencapai kenaikan persentase persaingan sebesar 1%, maka dibutuhkan penambahan sebanyak 22.946 pelaku UMKK yang melakukan penawaran dalam proses PBJ. • Measurable: Indikator Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK sangat dimungkinkan dengan menggunakan data-data yang ada dalam sistem PBJ yang akan diolah lebih lanjut. • Achievable: Besaran target dengan melihat data yang ada sangat menantang, namun dengan melalui kegiatan yang lebih berfokus pada peningkatan jumlah dan kompetensi pelaku UMKK, maka diharapkan terjadi adanya peningkatan persentase tingkat persaingan penyedia UMKK. 2020 2021 2022 2023 2024 N/A N/A N/A N/A N/A 2025 2026 2027 2028 2029 11% 12% 13% 14% 15% Proses pengukuran ini baru dilakukan pada periode rencana strategis 2025-2029. Penentuan besaran target tidak menggunakan pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya, namun demikian telah mempertimbangkan sumber data dan perhitungan proyeksi yang dimiliki organisasi untuk mencapai target tersebut. • Relevant: Pencapaian indikator Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK akan didukung oleh pelaksanaan kegiatan on boarding pelaku UMKK dan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Terkait dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional, maka meningkatnya persaingan penyedia UMKK dalam PBJ memberikan gambaran kompetensi/kemampuan pelaku UMKK dalam perekonomian nasional. Indikator Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK disusun dengan kombinasi top down dan bottom up approach, sehingga relevan dengan apa yang ingin dicapai dan relevan dengan apa yang dikerjakan oleh unit-unit kerja di bawah. Dalam hal ini, Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK disusun untuk mengukur sasaran program Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Kedeputian 1 yang mendukung Indeks Kinerja Pengadaan (IKP) Nasional. Persentase Tingkat Persaingan Penyedia UMKK dilihat dari beberapa aspek yaitu:
  44. 1.Jumlah Penyedia UMKK yang on-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital; dan
  45. 2.Peningkatan Jumlah Pelaku UMKK yang Terlibat dalam PBJ. Kedua aspek tersebut diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan Kedeputian 1 yang ada di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional dan Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum sesuai tupoksinya masing-masing. • Time-Bound: Penilaian indikator ini akan dilaksanakan setiap tahun, guna mendapatkan gambaran apakah terjadi peningkatan persaingan pelaku UMKK yang diperoleh dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP serta diukur setiap akhir tahun periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
  46. 8.Periode Monitoring Tahunan
  47. 9.Target 2025-2029 2025: 11% 2026: 12% 2027: 13% 2028: 14% 2029: 15% 10 Satuan Target Persen Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP:
  48. 1.Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk UMKK Minimal 40%
  49. 2.Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN Minimal 95% INDIKATOR 2 : Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN Minimal 95%
  50. 1.Sasaran Program Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
  51. 2.Indikator Kinerja Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN Minimal 95%
  52. 3.Definisi Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN Minimal 95% adalah indikator untuk menghitung berapa besar persentase K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95% selama satu tahun anggaran. Indikator ini menjadi salah satu pengukuran untuk menilai sasaran program Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ. Peningkatan ekonomi dalam negeri saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dalam negeri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah yang berfokus kepada belanja Produk Dalam Negeri (PDN). Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan pengadaan nasional yaitu meningkatkan penggunaan PDN. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 66 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) wajib menggunakan PDN, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Aturan tersebut juga diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan arahan belanja PDN minimal 95%. Dengan melakukan perhitungan persentase belanja pengadaan untuk PDN, maka dapat mempresentasikan besarnya dukungan pemerintah kepada usaha dalam negeri yang berujung pada peningkatan ekonomi dalam negeri. Oleh karenanya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target dimaksud melalui Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda sehingga tercapai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 95% belanja pengadaan barang/jasa untuk PDN. Adapun perhitungan final persentase belanja pengadaan barang/jasa PDN di K/L/Pemda pada setiap tahun anggaran dihitung setelah tahun anggaran selesai.
  53. 4.Formula Formula untuk masing-masing unsur Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 95% belanja pengadaan untuk PDN Jumlah K/L/Pemda *K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 95% belanja pengadaan untuk PDN adalah termasuk K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Dalam hal terdapat karakteristik belanja barang/jasa di K/L/Pemda yang tidak dapat dipenuhi oleh PDN maka dapat menggunakan non PDN, sehingga K/L/Pemda telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Adapun PDN dimaksud terdiri dari PDN ber- TKDN dan PDN non-TKDN.
  54. 5.Sumber data • Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 95% belanja pengadaan untuk PDN dapat diperoleh berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun perhitungan final realisasi belanja pengadaan PDN pada setiap tahun anggaran dihitung setelah tahun anggaran selesai. • Jumlah K/L/Pemda adalah jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang datanya diperoleh dari laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan diolah kembali oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Adapun perhitungan final jumlah K/L/Pemda pada setiap tahun anggaran dihitung setelah tahun anggaran selesai dan jumlah K/L/Pemda dapat berbeda setiap tahunnya apabila ada penambahan/pengurangan jumlah K/L/Pemda.
  55. 6.Polarisasi Maximize Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
  56. 7.Penjelasan SMART • Specific : Dengan adanya indikator ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan menciptakan budaya cinta produk PDN tidak hanya di tingkat instansi melainkan untuk setiap pelaku pengadaan. Dengan demikan diharapkan ekonomi nasional dapat tumbuh dan mensejahterakan masyarakat. Indikator kinerja ini adalah penyesuaian dari indikator pada periode tahun 2020-2024 yaitu Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 80% Belanja Pengadaan untuk PDN dan telah mencapai target setiap tahunnya. Untuk semakin mendorong penggunaan PDN di lingkungan pemerintah, pada periode 2025-2029 indikator sasaran program ditingkatkan menjadi Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 95% Belanja Pengadaan untuk PDN. Nilai persentase yang dimaksud diperoleh berdasarkan realisasi belanja pengadaan PDN dan jumlah K/L/Pemda pada setiap tahun anggaran dan dihitung setelah tahun anggaran selesai. • Measurable : Target K/L/Pemda yang menerapkan minimal 95% belanja pengadaan untuk PDN dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya (persentase) karena sumber data tersedia. Perhitungan target dihitung dari jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 95% belanja pengadaan untuk PDN dibagi dengan Jumlah K/L/PD pada tahun anggaran yang sama lalu dikalikan dengan 100%. Dengan begitu hasil yang diperoleh adalah persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN Minimal 95%. • Achievable : Pada tahun 2024 capaian K/L/Pemda yang menerapkan minimal 95% belanja pengadaan untuk PDN mencapai hingga lebih dari 45% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk itu, penentuan besaran target pada tahun 2025 merupakan target yang realistis mengingat sebagian besar kebutuhan barang/jasa K/L/Pemda dapat dipenuhi oleh PDN. Untuk lebih memastikan target bisa tercapai, penggunaan dukungan sumber daya yang ada pun turut dimaksimalkan, seperti pegawai pada unit organisasi, anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia, dll. • Relevant : Indikator Kinerja menjadi relevan dengan tujuan Sasaran Program yang akan dicapai yaitu meningkatnya realisasi belanja PDN pada K/L/Pemda, dimana dari pengukuran indeks ini dapat dilihat seberapa patuh K/L/Pemda terhadap aturan yang ada. Di mana dari persentase tersebut akan didukung dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yakni: o Meningkatnya Penggunaan PDN & Terlaksananya Pemberdayaan UMKK di Kementerian/Lembaga dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Kementerian/Lembaga Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ; dan o Meningkatnya Penggunaan PDN & Terlaksananya Pemberdayaan UMKK di Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ Sasaran kegiatan di atas mendukung untuk tercapainya target kinerja sasaran program dan sejalan dengan salah satu fungsi LKPP yaitu pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum untuk pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Hal tersebut untuk memastikan pelaksanaan PBJ dilakukan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. • Time Bound : Perhitungan final untuk pencapaian target Indeks ini akan dilakukan berdasarkan realisasi belanja pengadaan PDN dan jumlah K/L/Pemda pada setiap tahun anggaran, dan dihitung setelah tahun anggaran selesai. Adapun jumlah K/L/Pemda dapat berbeda setiap tahunnya apabila ada penambahan/pengurangan jumlah K/L/Pemda.
  57. 8.Periode Monitoring Tahunan
  58. 9.Target 2025- 2029 2025: 50,0% 2026: 50,6% 2027: 51,4% 2028: 52,2% 2029: 53,0%
  59. 10.Satuan Target Persen Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP :
  60. 1.Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk UMKK Minimal 40%
  61. 2.Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk PDN Minimal 95% INDIKATOR 1 : Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk UMKK Minimal 40%
  62. 1.Sasaran Program Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
  63. 2.Indikator Kinerja Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk UMKK Minimal 40%
  64. 3.Definisi Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk UMKK Minimal 40% adalah indikator untuk menghitung berapa besar persentase K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK Minimal 40% selama satu tahun anggaran. Indikator ini menjadi salah satu pengukuran untuk menilai sasaran program Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ. Peningkatan ekonomi dalam negeri saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dalam negeri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah yang berfokus kepada belanja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi (UMK-K). Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan pengadaan nasional yaitu meningkatkan peran serta UMK-K diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 65 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dinyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari usaha dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa K/L/Pemda. Oleh karenanya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target dimaksud melalui Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda sehingga tercapai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa. MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Adapun perhitungan final persentase belanja pengadaan barang/jasa untuk UMK-K di K/L/Pemda pada setiap tahun anggaran dihitung setelah tahun anggaran selesai.
  65. 4.Formula Formula untuk masing-masing unsur : 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾/𝐿/𝑃𝑒𝑚𝑑𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 40% 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑚 𝑈𝑀𝐾𝐾 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾/𝐿/𝑃𝑒𝑚𝑑𝑎 𝑥100% *K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K adalah termasuk K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal. Dalam hal terdapat karakteristik belanja barang/jasa di K/L/Pemda yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMK-K maka dapat dipenuhi oleh usaha non kecil, sehingga K/L/Pemda telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal.
  66. 5.Sumber data • Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dapat diperoleh berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun perhitungan final realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K pada setiap tahun anggaran dihitung setelah tahun anggaran selesai. • Jumlah K/L/Pemda adalah jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang datanya diperoleh dari laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan diolah kembali oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Adapun perhitungan final jumlah K/L/Pemda pada setiap tahun anggaran dihitung setelah tahun anggaran selesai dan jumlah K/L/Pemda dapat berbeda setiap tahunnya apabila ada penambahan/pengurangan jumlah K/L/Pemda.
  67. 6.Polarisasi Maximize
  68. 7.Penjelasan SMART • Specific : Dengan adanya indikator ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan menciptakan budaya cinta produk UMK-K tidak hanya di tingkat instansi melainkan untuk setiap pelaku pengadaan. Dengan demikan diharapkan ekonomi lokal dapat tumbuh dan mensejahterakan masyarakat. Indikator kinerja ini melanjutkan dari periode sebelumnya pada tahun 2020-2024 dan telah mencapai target setiap tahunnya. Untuk menciptakan pola kebiasaan belanja untuk UMK-K di lingkungan pemerintah, pada periode kali ini (2025-2029) indikator tersebut digunakan kembali. Nilai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K berdasarkan realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K dan jumlah K/L/Pemda pada setiap tahun anggaran. Jumlah realisasi pengadaan dan jumlah K/L/Pemda tersebut dihitung setelah tahun anggaran selesai. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • Measurable : Target K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya (persentase) karena sumber data tersedia. Perhitungan target dihitung dari jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dibagi dengan Jumlah K/L/PD pada tahun anggaran yang sama lalu dikalikan dengan 100%. Dengan begitu hasil yang diperoleh adalah persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk UMK-K Minimal 40%. • Achievable : Pada tahun 2023-2024 capaian K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K berturut-turut adalah 90%-95%. Untuk itu, Penentuan besaran target pada tahun 2025 merupakan target yang realistis mengingat terdapat penambahan K/L dari tahun lalu dan sebagian kebutuhan barang/jasa K/L/Pemda dapat dipenuhi oleh produk UMK-K. Untuk lebih memastikan target bisa tercapai, penggunaan dukungan sumber daya yang ada pun turut dimaksimalkan, seperti pegawai pada unit organisasi, anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia, dll. • Relevant : Indikator Kinerja menjadi relevan dengan tujuan Sasaran Program yang akan dicapai yaitu meningkatnya realisasi belanja UMK-K pada K/L/Pemda, dimana dari pengukuran indeks ini dapat dilihat seberapa patuh K/L/Pemda terhadap aturan yang ada. Dimana dari persentase tersebut akan didukung dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yakni: o Meningkatnya Penggunaan PDN & Terlaksananya Pemberdayaan UMKK di Kementerian/Lembaga dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ; dan o Meningkatnya PDN & Terlaksananya Pemberdayaan UMKK di Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ Sasaran kegiatan di atas mendukung untuk tercapainya target kinerja sasaran program dan sejalan dengan salah satu fungsi LKPP yaitu pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum untuk pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Hal tersebut untuk memastikan pelaksanaan PBJ dilakukan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. • Time Bound : Perhitungan final untuk pencapaian target Indeks ini akan dilakukan berdasarkan realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K dan jumlah K/L/Pemda pada setiap tahun anggaran, dan dihitung setelah tahun Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama anggaran selesai. Adapun jumlah K/L/Pemda dapat berbeda setiap tahunnya apabila ada penambahan/pengurangan jumlah K/L/Pemda.
  69. 8.Periode Monitoring Tahunan
  70. 9.Target 2025- 2029 2025: 95,0% 2026: 95,3% 2027: 95,6% 2028: 95,9% 2029: 96,2% 10. Satuan Target Persen Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP 1 : Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah IKSP 2 : Skor Efektivitas Probity Advice dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa IKSP 3 : Indeks Potensi Risiko Korupsi pada Pengadaan Indikator 1 : Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
  71. 1.Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan
  72. 2.Indikator Kinerja Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
  73. 3.Definisi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Konsolidasi pengadaan dapat dilakukan pada tahapan perencanaan yang dilakukan oleh PA/KPA, tahapan persiapan yang dilakukan oleh PPK, maupun pada tahap persiapan pemilihan yang dilakukan oleh UKPBJ. Kemudian, konsolidasi pengadaan dapat dilakukan melalui katalog elektronik maupun non-katalog elektronik. Konsolidasi pengadaan melalui katalog elektronik dilakukan melalui mekanisme negosiasi, negosiasi melalui kompetisi, mini kompetisi, atau konsolidasi untuk penayangan pada katalog elektronik. Sedangkan, konsolidasi pengadaan melalui non-katalog elektronik adalah konsolidasi pengadaan dengan metode Tender/Seleksi. Indikator Kinerja ini ditentukan dari nilai efisiensi yang diperoleh dari pelaksanaan konsolidasi yang dilakukan oleh K/L/Pemda baik yang melalui mekanisme katalog elektronik maupun non-katalog elektronik. Adapun nilai efisiensi tersebut dihitung sebagai berikut: %𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑢 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙−ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑢 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑥 100 Keterangan: • Total pagu anggaran awal adalah nilai pagu anggaran yang dianggarkan untuk pengadaan satu paket tertentu. Untuk konsolidasi melalui katalog elektronik, pagu anggaran awal merupakan potensi pembelian berdasarkan jumlah kebutuhan dikali dengan harga satuan awal produk. MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • Harga setelah konsolidasi adalah nilai pengadaan yang diperoleh setelah melalui proses konsolidasi. Untuk konsolidasi melalui katalog elektronik, harga hasil konsolidasi merupakan perkalian antara potensi pembelian berdasarkan jumlah kebutuhan dikali dengan harga satuan produk hasil konsolidasi. Dengan adanya penghitungan Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi di K/L/Pemda, dapat menjadi gambaran atas implementasi prinsip pengadaan efisien dan value for money di K/L/Pemda.
  74. 4.Formula Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi di K/L/Pemda dihitung dengan formula sebagai berikut: %𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑢 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙−ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑢 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑥 100 Keterangan: • Total pagu anggaran awal adalah total nilai pagu anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan paket yang akan dikonsolidasikan di K/L/Pemda. • Harga setelah konsolidasi adalah jumlah seluruh nilai pengadaan paket yang diperoleh setelah melalui proses konsolidasi.
  75. 5.Sumber Data Data primer yang dikumpulkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah.
  76. 6.Polarisasi Maximize
  77. 7.Penjelasan SMART • Spesific : Target yang ingin dicapai adalah Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi di K/L/Pemda. • Measurable : Target Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi di K/L/Pemda dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya. • Achievable : penentuan besaran target pada tahun 2025 merupakan target yang realistis mengingat banyaknya paket pengadaan barang/jasa pada K/L/Pemda yang dapat dilakukan konsolidasi. • Relevant : Indikator Kinerja menjadi relevan dengan tujuan Sasaran Program yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan. Dimana dari pengukuran indeks ini bisa dilihat seberapa patuh K/L/Pemda terhadap aturan yang ada. Di mana dari perhitungan Indeks tersebut akan didukung dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yakni Terselenggaranya advokasi pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga dan Terselenggaranya advokasi pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah kegiatan konsolidasi yang Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. • Time Bound : Perhitungan untuk pencapaian target Indeks ini akan dilakukan setiap tahun.
  78. 8.Periode Monitoring Tahunan
  79. 9.Target 2025-2029 Tahun 2025 : 15% Tahun 2026 : 15% Tahun 2027 : 15% Tahun 2028 : 15% Tahun 2029 : 15%
  80. 10.Satuan Target Persentase Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP 1 : Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah IKSP 2 : Skor Efektivitas Probity Advice dan/atau Advokasi Pengadaan Barang/Jasa IKSP 3 : Indeks Potensi Risiko Korupsi pada Pengadaan Indikator 2 : Skor Efektivitas Probity Advice dan/atau Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
  81. 1.Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan
  82. 2.Indikator Kinerja Skor Efektivitas Probity Advice dan/atau Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
  83. 3.Definisi Skor Efektivitas Probity Advice dan/atau Advokasi Pengadaan Barang/Jasa adalah indikator untuk menghitung seberapa besar Probity Advice dan/atau Advokasi yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh LKPP melalui direktorat yang bertanggung jawab untuk memberikan advokasi pengadaan kepada K/L/Pemda. Indikator ini menjadi salah satu pengukuran untuk sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Diharapkan melalui pemberian saran, pendapat, maupun rekomendasi melalui Probity Advice dan/atau Advokasi dapat meningkatkan kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan di K/L/PD. Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 2 Tahun 2021 beserta perubahannya pada Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Probity Advice adalah kegiatan pemberian pendapat atau saran yang dapat dilakukan oleh advisor (pihak yang mendampingi) kepada advisee (pihak yang didampingi) pada tiap tahapan pengadaan yang menerapkan prinsip probity sekaligus manajemen risiko yang bertujuan untuk mencapai value for money dalam pengadaan barang/jasa. Probity Advice merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang mengajukan permohonan untuk MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama paket-paket pengadaan yang memenuhi kriteria, bersifat strategis dan bernilai relatif lebih besar dibandingkan paket lainnya. Probity Advice dapat dilakukan pada beberapa atau semua tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Beberapa kegiatan dalam pelaksanaan probity advice diantaranya adalah penyusunan rencana yang termuat dalam Probity Advice Plan dan penyusunan laporan pelaksanaan probity advice yang termuat dalam Laporan Probity Advice. Selain pendampingan dalam bentuk probity advice, juga dilakukan pendampingan dalam bentuk pemberian advokasi baik tatap muka maupun secara daring. Advokasi dilakukan kepada K/L/Pemda baik yang mengajukan permohonan maupun dapat dilakukan atas inisiasi sendiri, melihat peta permasalahan dan potensi kebutuhan pemberian advokasi. Indikator Kinerja ini ditentukan dari nilai skor efektivitas Probity Advice dan/atau Advokasi Pengadaan Barang/Jasa kepada K/L/Pemda yang diukur dari sejumlah faktor, diantaranya:
  84. 1.Keakuratan keputusan yang diambil sehingga tidak ada sanggah dari peserta yang diterima. Hal ini menunjukkan keakuratan dan ketepatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh advisor dan advisee pada paket pengadaan yang didampingi. Keputusan yang diambil dapat mencerminkan saran dan masukan yang diberikan oleh advisor kepada advisee. Dengan tidak adanya sanggahan dari peserta yang diterima menjadi salah satu kriteria untuk menilai seberapa besar efektifitas probity advice yang dilakukan sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
  85. 2.Ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan yang didampingi sesuai dengan timeline yang ditentukan (Probity Advice Plan). Pengukuran dilakukan dengan membandingkan rencana dan aktual waktu selesainya tahapan akhir pengadaan yang didampingi. Ketepatan waktu tersebut menjadi salah satu kriteria untuk menilai seberapa besar efektifitas probity advice yang dilakukan untuk menilai kedisiplinan waktu pelaksanaan pengadaan.
  86. 3.Terselesaikannya seluruh pekerjaan pengadaan yang didampingi sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Probity Advice Plan. Pekerjaan yang dimaksud adalah tahapan pengadaan dimana bisa saja tidak semua tahapan pengadaan yang dilakukan pendampingan melainkan hanya beberapa tahapan pengadaan saja. Selesainya seluruh tahapan pengadaan menjadi salah satu kriteria untuk menilai seberapa besar efektifitas probity advice yang dilakukan sehingga tahapan pengadaan dapat diselesaikan. Dan/atau
  87. 4.Adanya rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi saat proses pendampingan. Hal ini sesuai Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama dengan salah satu tugas Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah yaitu memberikan rekomendasi dalam permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Adanya rekomendasi tersebut menjadi salah satu kriteria untuk menilai seberapa besar efektifitas probity advice yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan peraturan berlaku dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apabila salah satu dari kriteria di atas terpenuhi, maka probity advice yang dilakukan sudah dinilai efektif dan memiliki skor 100, namun apabila belum ada yang terpenuhi maka memiliki skor 0. Indikator ini menilai kriteria efektifitas pelaksanaan probity advice di atas dalam satu tahun anggaran dan skor final dihitung setelah tahun anggaran berakhir. Dengan adanya pengukuran skor efektivitas Probity Advice dan/atau Advokasi Pengadaan Barang/Jasa kepada K/L/Pemda, dapat memberikan gambaran atas keberhasilan dan keakuratan pelaksanaan Probity Advice dan/atau advokasi serta berhubungan kuat dengan kepatuhan K/L/Pemda dalam pelaksanaan pengadaan.
  88. 4.Formula Skor Efektivitas Probity Advice dan/atau Advokasi Pengadaan Barang/Jasa kepada K/L/Pemda dihitung dengan formula sebagai berikut: 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 = (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑥 100 Keterangan: • Jumlah pendampingan yang memenuhi kriteria adalah jumlah seluruh kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan di K/L/Pemda yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
29. a.Tidak terdapat sanggah dari peserta yang diterima pada paket pengadaan yang didampingi.;
30. b.Paket pengadaan yang didampingi berjalan sesuai dengan waktu dan timeline yang telah ditetapkan;
31. c.Pendampingan melalui probity advice dan/atau advokasi berjalan hingga pekerjaan selesai; atau
32. d.Sepanjang proses pendampingan, advisor mampu memberikan rekomendasi solusi atas permasalahan yang dihadapi advise. *Penjelasan masing-masing kriteria dapat dilihat pada bagian 3. Definisi. • Range skor : 0 atau 100. Skor 0 apabila tidak ada kriteria yang terpenuhi dan skor 100 apabila salah satu atau lebih kriteria terpenuhi. • Menilai kriteria efektifitas pelaksanaan probity advice dalam satu tahun anggaran dan skor final dihitung setelah tahun anggaran berakhir.
  1. 5.Sumber Data Data primer yang dikumpulkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah seperti: Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • Data sanggah pengadaan yang diperoleh dari direktorat yang membidangi sistem pengadaan; • Dokumen berisi pemberian rekomendasi atau advokasi; • Dokumen probity advice plan; dan • Laporan pelaksanaan probity advice.
  2. 6.Polarisasi Stabilize
  3. 7.Penjelasan SMART • Specific : Target yang ingin dicapai adalah Skor Efektivitas Probity Advice dan/atau Advokasi Pengadaan Barang/Jasa kepada K/L/Pemda. Indikator kinerja sasaran program ini disusun untuk mendukung pencapaian terhadap indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Kinerja Pengadaan. Dengan terlaksananya pemberian advokasi baik advokasi secara umum maupun melalui mekanisme probity advice secara efektif, maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah ikut serta dalam pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi prinsip, etika, dan tujuan pengadaan, serta dapat menjadi salah satu cara melaksanakan kepatuhan dalam pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sebagaimana tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni dalam pemberian saran, pendapat, rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penghitungan formula yang dilakukan telah secara spesifik mempertimbangkan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur efektivitas sebuah advokasi pengadaan barang/jasa, baik advokasi secara umum maupun advokasi melalui mekanisme probity advice, yaitu: • keakuratan dan ketepatan pengambilan keputusan ditandai dengan tidak adanya sanggah yang diterima (untuk probity advice); • ketepatan waktu penyelesaian berdasarkan timeline proses pengadaan (untuk probity advice); • terselesaikannya pekerjaan yang didampingi (untuk probity advice); dan/atau • tersampaikannya rekomendasi solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh advisee atau stakeholder (untuk probity advice dan advokasi). Pemenuhan salah satu indikator sudah dapat menggambarkan bahwa pemberian advokasi berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan ruang lingkup permasalahan yang diadvokasikan bisa berbeda-beda dan terdapat kemungkinan bahwa permintaan advokasi atau probity advice tidak dilakukan untuk seluruh tahap pengadaan (misalnya tidak sejak tahap perencanaan, tidak melewati masa sanggah). Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • Measurable : Target Skor Efektivitas Probity Advice dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa kepada K/L/Pemda dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya. Pada tahun anggaran sebelumnya, belum dilakukan pengukuran atas efektivitas pemberian advokasi dan probity advice. Namun, dapat dilakukan pengukuran efektivitas dari pemberian advokasi dan probity advice dengan melihat keberhasilan proses pemberian advokasi dari sejumlah indikator, yakni: • keakuratan dan ketepatan pengambilan keputusan ditandai dengan tidak adanya sanggah yang diterima (untuk probity advice); • ketepatan waktu penyelesaian berdasarkan timeline proses pengadaan (untuk probity advice); • terselesaikannya pekerjaan yang didampingi (untuk probity advice); dan/atau • tersampaikannya rekomendasi solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh advisee atau stakeholder (untuk probity advice dan advokasi). Dalam mengukurnya cukup melihat pemenuhan salah satu indikator untuk dapat menetapkan bahwa advokasi atau probity advice yang diberikan telah berjalan efektif. • Achievable : Penentuan besaran target pada tahun 2025 merupakan target yang realistis mengingat banyaknya paket pengadaan K/L/Pemda yang dapat diberikan probity advice dan/atau advokasi. Kemudian, target yang ditetapkan juga dapat tercapai mengingat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan probity advice dan advokasi mampu memenuhi kriteria-kriteria yang telah tertuang di atas. • Relevant : Indikator Kinerja menjadi relevan dengan tujuan Sasaran Program yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan. Dimana dari pengukuran indeks ini bisa dilihat seberapa patuh K/L/Pemda terhadap aturan yang ada. Di mana dari perhitungan Skor tersebut akan didukung dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yakni Terselenggaranya advokasi pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga dan Terselenggaranya advokasi pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah, dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah kegiatan Probity Advice dan/atau advokasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, dan jumlah kegiatan Probity Advice yang dilakukan di Pemerintah Daerah, dan jumlah kegiatan advokasi yang dilakukan di Pemerintah Daerah. Kemudian Indikator kinerja sasaran program ini mendukung pencapaian terhadap indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Kinerja Pengadaan. Dengan terlaksananya pemberian advokasi baik advokasi secara umum maupun melalui mekanisme Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama probity advice secara efektif, maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah ikut serta dalam pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi prinsip, etika, dan tujuan pengadaan, serta dapat menjadi salah satu cara melaksanakan kepatuhan dalam pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa. • Time Bound : Perhitungan untuk pencapaian target Indeks ini akan dilakukan setiap tahun dan cut off penarikan data akan dilakukan setiap akhir bulan untuk mendapatkan perhitungan terhadap capaian indikator kinerja sasaran program ini. Data yang ditarik setiap bulannya adalah data probity advice dan/atau advokasi yang terlaksana pada bulan tersebut.
  4. 8.Periode Monitoring Tahunan
  5. 9.Target 2025- 2029 Tahun 2025 : 100 Tahun 2026 : 100 Tahun 2027 : 100 Tahun 2028 : 100 Tahun 2029 : 100
  6. 10.Satuan Target Skor Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP 1 : Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah IKSP 2 : Skor Efektivitas Probity Advice dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa IKSP 3 : Persentase K/L/Pemda yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan PBJ Indikator 3 : Persentase K/L/Pemda yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan PBJ
  7. 1.Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan
  8. 2.Indikator Kinerja Persentase K/L/Pemda yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan PBJ
  9. 3.Definisi Persentase K/L/Pemda yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan PBJ merupakan sebuah perhitungan untuk mengukur tingkat kenaikan Nilai Pengelolaan PBJ di K/L/Pemda dimana akan diukur upaya dalam pencegahan korupsi khusunya dalam bidang PBJ. Nilai Pengelolaan PBJ tersebut merupakan salah satu dimensi pada SPI (Survey Penilaian Integritas) yang dilakukan survei oleh KPK. Dimana pada nilai ini akan menilai terhadap pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi dalam pengadaan barang/jasa, transparansi dalam proses tender, intervensi dari pihak tertentu dalam proses PBJ hingga kualitas output dari pengadaan yang telah dilakukan. Nilai ini menjadi indicator utama Survei pada pengelolaan PBJ dalam mengukur risiko korupsi dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh Instansi. Pada gambar dibawah dapat dilihat terhadap perhitungan untuk mendapatkan nilai pengelolaan pbj1 : Hasil survei kemudian akan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (Indeks <72,9) , Waspada (Indeks antara 73 – 77) serta Terjaga (indeks 78-100). Semakin tinggi nilai yang didapatkan maka akan mengindikasikan instansi akan mampu meminimalisir risiko korupsi. Dengan menggunakan range penilaian yang sama, maka pada range penilaian pada dimensi PBJ dapat dilihat sebagai berikut : Tabel Range Dimensi Internal Pengelolaan PBJ Interval Kategori Warna 0-3,6 Rentan Merah 3,61-3,79 Waspada Kuning 3,8-4,94 Terjaga Hijau MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Penentuan kategorisasi ini akan membantu dalam menentukan prioritas kebijakan ataupun intervensi untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang/jasa di instansi suatu Pemerintah. Dengan menggunakan tabel range pada dimensi internal pengelolaan PBJ, terdapat tren kenaikan jumlah K/L/Pemda yang berada pada kategori rentan pada dimensi internal PBJ. Tahun Jumlah K/L/PD yang disurvei Jumlah K/L/PD pada Kategori Rentan 2021 634 325 2022 624 357 2023 629 368 2024 641 374 Hal ini menandakan bahwa masih banyak instansi membutuhkan usaha yang lebih baik untuk meningkatkan serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. LKPP tepatnya di Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam mendukung program Pemerintah dalam mengurangi korupsi tepatnya di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan mengacu pada nilai dimensi PBJ SPI KPK sebagai salah tujuan lokus peningkatan kapasitas di K/L/Pemda. Dimana program yang akan dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan pada berbagai proses pengadaan, bimbingan teknis bagi pejabat pengadaan dalam memahami regulasi dan pencegahan korupsi, serta melakukan analisis permasalahan korupsi yang didasarkan pada data pengelolaan PBJ pada SPI KPK. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah pada pasal 69 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pemberian bibmbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Diharapkan dengan intervensi yang dilakukan oleh LKPP, maka nilai pengelolaan PBJ pada SPI setiap K/L/Pemda akan meningkat. Sehingga kategorisasi pada setiap K/L/Pemda tidak akan berada pada kategori Rentan (Merah) Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
  10. 4.Formula 𝑋 = Jumlah K/L/Pemda yang Nilai Dimensi PBJ naik 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾/𝐿/𝑃𝑒𝑚𝑑𝑎 𝑥100% X = Persentase K/L/Pemda yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan PBJ • Jumlah K/L/Pemda yang Nilai Dimensi PBJ naik, dimana K/L/Pemda yang akan dijadikan perhitungan didapatkan dari jumlah K/L/Pemda yang naik kategori pada tabel dimensi internal pengelolaan PBJ. • Serta jumlah K/L/Pemda yang akan dijadikan patokan merupakan berdasarkan jumlah K/L/Pemda di tahun N. Sebagai tambahan, apabila pada tahun berjalan tidak dilakukan survei Penilaian Integritas, maka akan dilakukan survei internal dengan menggunakan data nilai SPI pada tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan lokus peningkatan kapasitas
  11. 5.Sumber Data Data yang didapat berasal dari Data Survei Penilaian Integritas (SPI KPK) dan data survei internal.
  12. 6.Polarisasi Maximize
  13. 7.Penjelasan SMART • Spesific : Target yang ingin dicapai melalui indikator ini adalah persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai dalam pengelolaan PBJ. Indikator ini selaras dan didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Jumlah K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi”. IKSK tersebut diampu oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang memiliki peran dalam mendorong terbangunnya kapabilitas pencegahan korupsi di lingkungan K/L/Pemda, melalui penguatan integritas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pelaku pengadaan. Fokus peningkatan kapabilitas diarahkan pada K/L/Pemda yang berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (tahun N-1) memiliki nilai dimensi pengelolaan PBJ dalam kategori rentan (merah). Sementara dengan tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program akan mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional” yang diukur dengan Meningkatnya kualitas Kepatuhan pelaksanaan pengadaan. Pengukuran IKSP ini akan mendorong K/L/Pemda untuk bisa mematuhi regulasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga dengan meningkatnya nilai dimensi PBJ yang diukur melalui SPI menandakan bahwa proses pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda tersebut telah berjalan dengan baik dan patuh terhadap regulasi. Dengan adanya pengukuran terhadap IKSP ini, akan dapat dilihat K/L/Pemda yang perlu ditingkatkan pengelolaan PBJ, dikarenakan salah satu aspek penilaian dari SPI adalah masyarakat/stakeholder yang telah menggunakan jasa/telah melakukan transaksi dalam hal ini berkaitan dengan proses PBJ sehingga penilaian dari masyarakat/stakeholder terhadap pelaksanaan pengadaan di K/L/Pemda dapat dikatakan terbebas dari konflik kepentingan. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • Measurable : Target Persentase K/L/Pemda yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan PBJ dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya. Dimana objek yang akan dihitung adalah K/L/Pemda yang mengalami kenaikan kelas/mengalami peningkatan nilai dimensi PBJ yang kemudian akan dibagi dengan jumlah K/L/Pemda yang ada pada tahun N (berjalan). • Achievable : Penentuan besaran target pada tahun 2025 merupakan target yang realistis mengingat Persentase K/L/Pemda yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan PBJ yang baru akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut intervensi untuk meningkatkan nilai pengelolaan PBJ. Target 10% pada tahun 2025 didapatkan berdasarkan analisis terhadap data nilai rata-rata kenaikan nilai dimensi pengelolaan PBJ pada K/L/Pemda dari tahun 2021-2024 yang telah diolah dan disesuaikan berdasarkan range pada nilai SPI. • Relevant : Indikator Kinerja menjadi relevan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) “Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan” yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) berjalan sesuai dengan prinsip, peraturan, dan standar tata kelola yang baik, sehingga dapat meminimalisir risiko penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas public. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) berupa “Persentase K/L/Pemda yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan PBJ”. Indikator ini berfungsi sebagai indikator antara (intermediate indicator) yang menggambarkan perubahan positif dalam pengelolaan PBJ. Peningkatan nilai tersebut mencerminkan perbaikan pada aspek-aspek proses pengadaan barang/jasa baik dari sisi proses hingga SDM Pelaku Pengadaan. Semakin banyak K/L/Pemda yang menunjukkan peningkatan nilai dalam pengelolaan PBJ, maka semakin tinggi pula kemungkinan bahwa pengadaan di instansi tersebut dilakukan secara patuh dan sesuai regulasi. Dengan kata lain, peningkatan nilai pengelolaan PBJ menjadi fondasi penting dalam mendorong tercapainya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan, sebagaimana ditargetkan dalam sasaran strategis. Oleh karena itu, IKSP ini memiliki keterkaitan langsung dan mendukung secara substantif capaian IKSS yang telah ditetapkan. • Time Bound : Perhitungan untuk pencapaian target ini akan dilakukan setiap tahun. Dimana akan dilakukan pengolahan data pada bulan Desember pada tahun berjalan dengan melakukan koordinasi dengan KPK sebagai pemilik sumber data utama.
  14. 8.Periode Monitoring Tahunan
  15. 9.Target 2025-2029 Tahun 2025 : 10% Tahun 2026 : 10% Tahun 2027 : 13% Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Tahun 2028 : 13% Tahun 2029 : 16%
  16. 10.Satuan Target Persentase Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP 1 : Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ IKSP 2 : Persentase transaksi pengadaan yang mendukung sasaran pembangunan transformasi ekonomi IKSP 3 : Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK Indikator 1: Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ
  17. 1.Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Implementasi Regulasi
  18. 2.Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi PBJ
  19. 3.Definisi Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) adalah tools penilaian yang digunakan oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan, peraturan, dan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah diterapkan dan dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan. Indeks ini bertujuan untuk menilai apakah regulasi yang ada benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan, prinsip, dan arah kebijakan yang diinginkan dan mendorong kebijakan yang berkelanjutan, serta diharapkan implementasi regulasi PBJ tersebut dapat menghasilkan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran publik dan pelayanan publik. Lebih khususnya, IKU ini bertujuan mengukur efektivitas implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP yang meliputi: 1) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) Kebijakan Pengadaan Khusus; 3) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Berkelanjutan Nilai indeks dihasilkan melalui pengolahan data hasil survei yang dilakukan terhadap kebijakan tersebut di atas. Masingmasing survei dilakukan oleh setiap unit organisasi Eselon II di Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dengan menggunakan instrumen atau kriteria penilaian yang seragam untuk setiap kebijakan yang di survei.
  20. 4.Formula 𝐼𝐸 = (50% 𝑥 𝐷11) + (30% 𝑥 𝐷12) + (20% 𝑥 𝐷13) IE : Indeks efektivitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa D11 : Indeks Efektivitas kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah D12 : Indeks Efektivitas kebijakan Pengadaan Khusus MANUAL INDIKATOR KINERJA UMUM (IKU) KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama D13 : Indeks Efektivitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Berkelanjutan Penentuan pembobotan dalam pengukuran Indeks Efektivitas Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mempertimbangkan hal-hal berikut:
33. a.Indeks Efektivitas kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum) memiliki kontribusi langsung terhadap salah satu tujuan strategis LKPP (meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional), sehingga memiliki dampak yang luas dan menyentuh berbagai aspek dalam pelaksanaan pengadaan di tingkat pemerintahan secara nasional. Untuk itu, indeks tersebut mendapatkan bobot 50%.
34. b.Indeks Efektivitas kebijakan Pengadaan Khusus (Direktorat Pengembangan Kebijakan Khusus) fokus pada pengembangan kebijakan pengadaan untuk sektor yang memiliki kekhususan dan pengaturan pengadaan di luar APBN/APBD, sehingga bobotnya lebih rendah dibandingkan kebijakan umum, untuk itu indeks tersebut diberi bobot 30%.
35. c.Indeks Efektivitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Berkelanjutan (Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional) fokus pada standar internasional dan aspek keberlanjutan, serta memiliki peran penting yang bersifat fasilitatif dalam penguatan ekosistem pengadaan. Untuk itu, indeks tersebut mendapat bobot 20%. Pembobotan yang berbeda memungkinkan pengukuran efektivitas yang lebih proporsional dan mencerminkan pengaruh aktual dari setiap jenis kebijakan terhadap keseluruhan regulasi PBJ.
  1. 5.Sumber Data Sumber Data diperoleh dari hasil survei terhadap stakeholder yang menggunakan/menerima manfaat dari regulasi pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  2. 1.Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. 2.PJPK/Tim KPBU/Panitia Pengadaan/Badan Usaha;
  4. 3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/UKPBJ/Pemerintah Desa;
  5. 4.UKPBJ/Mitra Pembangunan/Pelaku Usaha/Asosiasi/Instansi Pembina; Kementerian/Lembaga lainnya.
  6. 6.Polarisasi Maximize
  7. 7.Penjelasan SMART • Specific : Penilaian Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi PBJ: o Kebijakan yang telah diterbitkan minimal 2 (dua) tahun dari waktu pengukuran; dan/atau o Kebijakan yang bersifat strategis atau kebijakan yang dirancang untuk Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama memberikan dampak jangka panjang dan mendasar terhadap tujuan besar yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, negara, atau lembaga. Indeks Efektivitas akan mengukur aspek tingkat pemahaman, keselarasan, dan implementasi dari para stakeholder terkait (telah tertuang dalam penjelasan sumber data). Ketiga aspek tersebut akan melihat lebih rinci terhadap perihal: o Pemahaman sangat penting karena kebijakan hanya akan efektif jika para pelaksana dan pemangku kepentingan memahami apa yang harus dilakukan. Pemahaman yang rendah menyebabkan implementasi yang buruk dan ketidakpatuhan. o Keselarasan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan strategis yang lebih besar dan tidak bertentangan dengan kebijakan lain, menciptakan sinergi yang mendukung efektivitasnya. o Implementasi adalah tahap kritis di mana kebijakan diterapkan dalam praktik. Tanpa pelaksanaan yang konsisten dan berkualitas, kebijakan tidak akan mencapai dampak yang diinginkan. • Measurable: Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ akan diukur melalui survei persepsi stakeholder terhadap implementasi regulasi pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan survei kepada berbagai stakeholder dimulai pada TW II s.d. TW IV tahun pengukuran oleh masing- masing direktorat pengampu, selanjutnya dilakukan analisis hasil survei di TW IV, dan diperoleh hasil pengukuran di TW IV. Kategori pengukuran Indeks efektivitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut: Kategori Pengukuran IE ≤ 0,25 Kurang 0,25 < IE ≤ 0,50 Cukup 0,50 < IE ≤ 0,75 Baik IE > 0,75 Sangat baik • Achievable : Besaran target sudah mempertimbangkan pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan sumber daya dan program yang dimiliki Kedeputian 1. 2020 2021 2022 2023 2024 - - - Baik Baik 2025 2026 2027 2028 2029 Baik Baik Baik Baik Baik • Relevant: Indikator ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan tujuan kebijakan PBJ Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama dan mengukur aspek-aspek yang penting bagi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi PBJ disusun dengan kombinasi top down dan bottom up approach, sehingga relevan dengan IKSK maupun RO yang dikerjakan oleh unit organisasi eslon II. Dalam hal ini, Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi PBJ disusun untuk mengukur sasaran strategis yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks penerapan tata kelola Pengadaan (IPTKP). Meningkatnya Indeks penerapan tata kelola Pengadaan dilihat dari beberapa aspek yaitu:
  8. 1.Meningkatnya kualitas implementasi regulasi
  9. 2.Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ
  10. 3.Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan Ketiga aspek tersebut diturunkan menjadi Sasaran Program Kedeputian yang ada di LKPP, yaitu Deputi 1, Deputi 3, dan Deputi 4 sesuai tupoksinya masing-masing. Lebih rinci, Indikator Sasaran Program ini akan didukung oleh Indikator Sasaran Kegiatan berikut:
  11. 1.Jumlah Rumusan Kebijakan Pengadaan Umum, Jumlah Rumusan Kebijakan Pengadaan Khusus;
  12. 2.Jumlah Rumusan Kebijakan terkait Pengadaan Berkelanjutan;
  13. 3.Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional;
  14. 4.Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan;
  15. 5.Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus; dan
  16. 6.Persentase instansi/Lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus • Time-Bound: Indikator ini diukur melalui survei yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  17. 8.Periode Monitoring • Tahunan
  18. 9.Target 2025- 2029 2025: Baik 2026: Baik 2027: Baik 2028: Baik • 2029: Baik
  19. 10.Satuan Target Predikat Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
  20. 1.IKSP-1 : Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten
  21. 2.IKSP-2 : Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 INDIKATOR 1 Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten
  22. 1.Sasaran Program Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan PBJ
  23. 2.Indikator Kinerja Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten
  24. 3.Definisi Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) maka diperlukan ASN yang akan mengisi jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi. Selanjutnya, Pasal 3 mengamanatkan bahwa ASN memiliki nilai dasar ASN sebagai berikut: a) berorientasi pelayanan; b) akuntabel; c) kompeten; d) harmonis; e) loyal; f) adaptif; dan g) kolaboratif. Kemudian, Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) terdiri atas: a) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa; b) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan c) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Pasal 74A ayat (2) disebutkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) wajib memiliki JF PPBJ sebagai Pokja Pemilihan. Selanjutnya pada Pasal 74A ayat (4) kewajiban sebagaimana ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:
  25. 1.sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  26. 2.sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP. Lebih detail dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan target pemenuhan JF PPBJ minimal 60%. Selain itu Pasal 1 angka 18c dan 18d, serta Pasal 75 ayat 3a Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang MANUAL INDIKATOR KINERJA UMUM (IKU) KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa sumber daya manusia di bidang PBJ wajib memenuhi standar kompetensi teknis yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi. Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan indikator kinerja Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten. Berkaitan dengan hal tersebut, Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur ketersediaan jumlah SDM PBJ di K/L/Pemda yang memiliki kompetensi teknis untuk menjalankan proses pengadaan barang/jasa dengan efektif dan efisien. Pada periode rencana strategis 2020-2024 pengukuran hanya mencakup Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ (JF PPBJ dan PPK). Dengan dimulainya periode rencana strategis tahun 2025-2029, serta perluasan jangkauan pembinaan terhadap SDM PBJ, maka untuk periode 2025-2029 pengukuran meliputi: • Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa meliputi JF PPBJ, PPK, dan Kepala UKPBJ; • Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan • Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa meliputi Mentor UKPBJ dan Advisor PBJ. Memperhatikan keberadaan Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ yang hanya berada di LKPP, maka komponen ini tidak disertakan ke dalam penghitungan indikator pada Sasaran Program. Pada periode pengukuran tahun 2025 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten diukur melalui jumlah K/L/Pemda yang telah melakukan pemenuhan JF PPBJ dan pemenuhan PPK yang Kompeten. Kompeten yang dimaksud dalam manual indikator ini adalah Kompeten dalam hal kompetensi teknis pengadaan barang/jasa. Pada periode pengukuran tahun 2026-2029 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten diukur melalui jumlah K/L/Pemda yang telah melakukan pemenuhan sebagaimana pengukuran pada tahun 2025 ditambah dengan pemenuhan: • Kepala UKPBJ yang kompeten (Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ); dan • Mentor UKPBJ dan Advisor PBJ yang kompeten (Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa). Terkait perolehan data masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut: Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
  27. 1.Jumlah K/L/Pemda yang telah melakukan pemenuhan JF PPBJ diperoleh dari jumlah keterisian JF PPBJ di setiap K/L/Pemda dibandingkan dengan jumlah kebutuhan JF PPBJ di setiap K/L/Pemda. Data jumlah keterisian JF PPBJ di setiap K/L/Pemda diperoleh dari jumlah salinan keputusan pengangkatan ke dalam JF PPBJ yang disampaikan oleh K/L/Pemda kepada LKPP. Sedangkan data jumlah kebutuhan JF PPBJ diperoleh dari total rekomendasi kebutuhan JF PPBJ di setiap K/L/Pemda yang diterbitkan LKPP.
  28. 2.Jumlah K/L/Pemda yang telah melakukan pemenuhan PPK yang kompeten diperoleh dari jumlah PPK yang Kompeten di setiap K/L/Pemda dibandingkan dengan jumlah kebutuhan PPK di setiap K/L/Pemda. Data “jumlah PPK yang kompeten di setiap K/L/Pemda” diperoleh dari jumlah ASN di setiap K/L/Pemda yang memiliki Sertifikat Kompetensi Okupasi PPK untuk PPK Tipe C, PPK Tipe B, dan PPK Tipe A. Sedangkan data Jumlah kebutuhan PPK di setiap K/L/Pemda diperoleh dari: • Asumsi sebanyak 40 orang (kebutuhan rata- rata minimal) bagi K/L/Pemda yang belum memiliki rencana aksi PPK dan belum tercantum dalam aplikasi Sirenaksi. • Jumlah kebutuhan PPK yang disampaikan pada aplikasi Sirenaksi bagi K/L/Pemda yang telah memiliki rencana aksi pemenuhan PPK.
  29. 3.Jumlah K/L/Pemda yang memiliki Kepala UKPBJ yang Kompeten, Mentor UKPBJ, dan Advisor PBJ di K/L/Pemda diperoleh dari Kepala UKPBJ yang lulus pelatihan Kepala UKPBJ, ASN yang lulus Pelatihan Pembentukan Mentor UKPBJ dan pelatihan Advisor PBJ yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan Kepala UKPBJ, Mentor UKPBJ, dan Advisor PBJ di setiap K/L/Pemda. Data jumlah kebutuhan Kepala UKPBJ yang kompeten, Mentor UKPBJ, dan Advisor PBJ di masing-masing K/L/Pemda diperoleh dari jumlah kebutuhan Kepala UKPBJ yang kompeten, Mentor UKPBJ, dan Advisor PBJ yang ditetapkan yakni masing-masing 1 (satu) orang di setiap K/L/Pemda. Pada tahun 2025 penghitungan indikator kinerja Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten, komponen Pemenuhan JF PPBJ memiliki bobot 90%. Sedangkan komponen pemenuhan PPK yang Kompeten memiliki bobot 10%. Penentuan bobot kedua komponen didasarkan pada ruang lingkup tugas JF PPBJ. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Sedangkan perbandingan masing-masing bobot komponen pada tahun 2026-2029 untuk penghitungan indikator kinerja Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten, adalah:
  30. 1.komponen pemenuhan JF PPBJ memiliki bobot 90%;
  31. 2.komponen pemenuhan PPK yang Kompeten memiliki bobot 9,5%; dan
  32. 3.komponen pemenuhan Kepala UKPBJ yang Kompeten, Mentor UKPBJ, dan Advisor PBJ memiliki bobot 0,5%. K/L/Pemda diharapkan dapat memenuhi keterisian SDM PBJ Kompeten sebesar minimal 50%. Hal ini dipengaruhi oleh pola pengukuran indikator yang memadukan beberapa komponen SDM PBJ. Di mana pengukurannya tidak hanya melihat target pemenuhan JF PPBJ pada K/L/Pemda sebagaimana tertuang dalam Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2022 yaitu minimal 60%. Namun juga, mempertimbangkan keterisian dari PPK yang kompeten, Kepala UKPBJ yang kompeten, Mentor UKPBJ dan Advisor PBJ. Perlu diperhatikan juga bahwa, pengukuran indikator ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pemenuhan kompetensi SDM PBJ di K/L/Pemda yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung tercapainya profesionalisme SDM PBJ.
  33. 4.Formula 1. Pada periode pengukuran tahun 2025 Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten (Minimal 50%) = S A A = ((B/B’)*90%) + ((C/C’)*10%)
  34. 2.Pada periode pengukuran tahun 2026-2029 Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten (Minimal 50%) = S A A = ((B/B’)*90%) + ((C/C’)*9,5%) + ((D/D’)*0,5%) Keterangan: • SA = jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten. Penggunaan batasan minimal 50% dikarenakan terdapat prosedur yang melibatkan entitas di luar kendali dari LKPP dalam tahapan pembentukan JF PPBJ sebagai variabel yang memiliki bobot signifikan di dalam persamaan penghitungan formulasi. • A = persentase SDM PBJ yang Kompeten pada K/L/Pemda. • B = jumlah keterisian JF PPBJ di K/L/Pemda dihitung dari jumlah salinan keputusan pengangkatan ke dalam JF PPBJ yang disampaikan kepada LKPP. • B’ = jumlah kebutuhan JF PPBJ diperoleh dari total rekomendasi kebutuhan JF PPBJ yang diterbitkan LKPP. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • C = jumlah PPK yang kompeten di setiap K/L/Pemda diperoleh dari jumlah ASN yang yang memiliki Sertifikat Kompetensi Okupasi PPK Tipe C, PPK Tipe B, dan PPK Tipe A. • C’ = kebutuhan PPK didapatkan dari Jumlah kebutuhan PPK di K/L/Pemda yang berasal dari: o Asumsi sebanyak 40 orang (kebutuhan rata- rata minimal) bagi K/L/Pemda yang belum memiliki rencana aksi PPK dan belum tercantum dalam aplikasi Sirenaksi. o Jumlah kebutuhan PPK yang disampaikan pada aplikasi Sirenaksi bagi K/L/Pemda yang telah memiliki rencana aksi pemenuhan PPK. • D= Jumlah Kepala UKPBJ yang kompeten, Mentor UKPBJ, dan Advisor PBJ diperoleh dari jumlah Kepala UKPBJ yang lulus pelatihan Kepala UKPBJ ditambah jumlah ASN yang lulus Pelatihan Pembentukan Mentor UKPBJ ditambah jumlah ASN yang lulus pelatihan advisor. • D’ = Total jumlah kebutuhan Kepala UKPBJ yang kompeten, Mentor UKPBJ, dan Advisor PBJ di masing-masing K/L/Pemda diperoleh dari jumlah kebutuhan Kepala UKPBJ yang kompeten, Mentor UKPBJ, dan Advisor PBJ yang ditetapkan yakni masing-masing 1 (satu) orang di setiap K/L/Pemda.
  35. 5.Sumber data • Data JF PPBJ yang dikelola Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan • Data Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dikelola Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan • Data PPK yang Kompeten melalui Sertifikasi Kompetensi Okupasi PPK Tipe C, PPK Tipe B, dan PPK Tipe A yang dikelola Direktorat Sertifikat Profesi • Jumlah kebutuhan PPK di K/L/Pemda yang berasal dari: o bagi K/L/Pemda yang belum memiliki renaksi PPK diasumsikan kebutuhan PPK pada instansinya sejumlah 40. o bagi K/L/Pemda yang telah memiliki renaksi PPK dan disampaikan melalui Sirenaksi, maka jumlah kebutuhan PPK merujuk pada renaksi PPK yang telah disampaikan tersebut. • Data Kepala UKPBJ yang lulus pelatihan Kepala UKPBJ yang dikelola oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP • Data ASN yang lulus pembentukan mentor UKPBJ yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan • Data ASN yang lulus pelatihan Advisor yang dikelola oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ. Advisor yang dimaksud merupakan ASN. Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama • Dalam rangka keseragaman, jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten disamakan dengan jumlah K/L/Pemda yang terdaftar di portal PPSDM.
  36. 6.Polarisasi Maximize
  37. 7.Penjelasan SMART • Specific: Indikator kinerja ini secara spesifik telah menargetkan kenaikan Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten. Indikator Kinerja Sasaran Program ini didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut: a.Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda
36. b.Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi
37. c.Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten
38. d.Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
39. e.Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi
40. f.Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi SDM Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ dan Kepala UKPBJ
41. g.Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ • Measurable: Target dalam indikator ini dapat terukur dengan satuan target jumlah K/L/Pemda. Terdapat dua variabel yang digunakan untuk menghitung Jumlah SDM PBJ yang Kompeten di tahun 2025, yaitu Jumlah JF PPBJ dan Jumlah PPK yang Kompeten. Di tahun 2026-2029 Jumlah Kepala UKPBJ yang Kompeten, Mentor UKPBJ, dan Advisor SDM ditambahkan sebagai variabel untuk menghitung Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten. Secara komprehensif, digunakan mekanisme rasio yang dapat memperlihatkan progres/capaian dari masing- masing variabel melalui perbandingan antara pemenuhan, realisasi (pembilang) dengan kebutuhan (penyebut) di masing-masing variabel • Achievable: Berdasarkan data realisasi tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut: 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi 100 156 155 264 Maka jumlah target 2025 – 2029 adalah: 2025 2026 2027 2028 2029 276 316 366 416 476 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Data tren capaian kinerja dengan based year tahun 2023 - 2024 adalah positif, oleh karena itu proyeksi target Tahun 2025 sampai dengan 2029 optimis dapat tercapai. Walau demikian, hal ini tetap menjadi tantangan karena dalam pelaksanaan pemenuhan SDM PBJ juga dipengaruhi oleh kebijakan dari instansi lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu penggunaan digitalisasi, kapasitas SDM internal LKPP serta kerja sama antar instansi senantiasa ditingkatkan secara berkala agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dan berdampak signifikan • Relevant: Indikator kinerja ini relevan dan sejalan dengan Nomenklatur, tugas dan fungsi Deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKPP. Sedangkan personel yang mendukung tercapainya kinerja ini tersebar dalam Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, Direktorat Sertifikasi Profesi dan Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP. Selain itu, penggunaan variabel dalam formulasi juga terkait dengan kebutuhan untuk pengukuran kinerja pada IKSP serta Sasaran Program yang diampu. • Time-Bound: Target indikator kinerja ini berlaku pada periode 2025-2029. Pengukuran capaiannya dilakukan setiap bulan, dengan menggunakan data bulan berjalan.
  1. 8.Periode Monitoring Tahunan
  2. 9.Target 2025- 2029 Tahun 2025 : 276 Tahun 2026 : 316 Tahun 2027 : 366 Tahun 2028 : 416 Tahun 2029 : 476
  3. 10.Satuan Target K/L/Pemda Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
  4. 1.IKSP-1: Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten
  5. 2.IKSP-2: Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 INDIKATOR 2 Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3
  6. 1.Sasaran Program Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan PBJ
  7. 2.Indikator Kinerja Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3
  8. 3.Definisi Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur ketersediaan unit kerja struktural di K/L/Pemda yang menjalankan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 75 ayat (1) menyebutkan menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk 1 (satu) UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. UKPBJ adalah unit kerja di K/L/Pemda yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (yang selanjutnya disebut PKP-BJ), yaitu sebuah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan PBJ di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 ayat (6) dalam rangka mewujudkan UKPBJ sebagai PKP-BJ maka UKPBJ diamanatkan untuk melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui Model Kematangan UKPBJ (yang selanjutnya disebut MK-UKPBJ). MK-UKPBJ merupakan sebuah model pengukuran tingkat kematangan untuk UKPBJ yang penilaiannya dilakukan terhadap 4 domain yaitu Kelembagaan, SDM, Proses, dan Sistem Informasi. Domain-domain tersebut didetailkan lagi ke dalam 9 variabel, yaitu Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, MANUAL INDIKATOR KINERJA UMUM (IKU) KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko dan Sistem Informasi. Setiap variabel tersebut memiliki 5 tingkat kematangan, yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, di mana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Dalam proses pemenuhan bukti dukung untuk mencapai level Proaktif, idealnya setiap pencapaian variabel berstatus Proaktif patut diperhitungkan sebagai capaian kinerja. Dari proses tersebut, pemenuhan variabel kematangan yang telah mencapai 8/9 perlu mendapatkan apresiasi karena dari sembilan variabel yang sudah mencapai tingkatan proaktif, hanya tersisa satu saja variabel yang perlu ditindaklanjuti melalui aktivitas verifikasi terhadap bukti dukung. Walaupun dengan adanya apresiasi, pemenuhan 9/9 tetap menjadi hal utama yang harus dicapai karena dampak dari pencapaian UKPBJ Level Proaktif ini berkorelasi positif dan signifikan terhadap substansi pengadaan barang/jasa itu sendiri dan juga ekonomi. Sehingga formula pencapaian indikator kinerja diukur dengan memperhitungkan total capaian jumlah UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 pada 9 variabel secara keseluruhan dan jumlah UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 pada 8 variabel di seluruh K/L/Pemda setiap tahunnya.
  9. 4.Formula Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3: Σ UKPBJ mencapai maturitas Level 3 (9/9) + Σ UKPBJ mencapai maturitas Level 3 (8/9)
  10. 5.Sumber data Dari Aplikasi SIUKPBJ yang dikelola Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (www.siukpbj.lkpp.go.id)
  11. 6.Polarisasi Maximize
  12. 7.Penjelasan SMART • Specific: Indikator kinerja ini secara spesifik telah menargetkan kenaikan Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3. Indikator Kinerja Sasaran Program ini didukung oleh dua
(2)Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 dan Jumlah UKPBJ yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan - Proaktif. • Measurable: Target dalam indikator ini dapat terukur dengan satuan target jumlah K/L/Pemda. • Achievable: Berdasarkan data realisasi tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut: 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama 290 319 382 439 Maka jumlah target 2025 – 2029 adalah: 2025 2026 2027 2028 2029 467 495 523 551 580 Data tren capaian kinerja dengan based year Tahun 2023-2024 adalah positif, oleh karena itu proyeksi target Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 optimis dapat dicapai. Walaupun demikian, hal ini tetap menjadi tantangan karena dalam pelaksanaan pemenuhan UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 juga dipengaruhi oleh keterbatasan atau barriers yang beragam dari masing- masing K/L/Pemda. Oleh karena itu, kapasitas SDM internal LKPP serta kerja sama antar instansi senantiasa ditingkatkan secara berkala agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dan berdampak signifikan. • Relevant: Indikator kinerja ini relevan dan sejalan dengan Nomenklatur, tugas dan fungsi Deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKPP. Sedangkan personel yang mendukung tercapainya kinerja ini tersebar dalam Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. • Time-Bound: Target indikator kinerja ini berlaku pada periode 2025-2029. Pengukuran capaiannya dilakukan setiap tahun, dengan menggunakan data tahun berjalan.

8.Periode Monitoring Tahunan
9.Target 2025-2029 Tahun 2025 : 467 Tahun 2026 : 495 Tahun 2027 : 523 Tahun 2028 : 551 Tahun 2029 : 580
10.Satuan Target K/L/Pemda Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
1.Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
2.Indikator Kinerja Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
3.Definisi Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas layanan penyelesaian permasalahan pengadaan yang diberikan oleh LKPP kepada K/L/Pemda. Dalam melaksanakan pengadaan, Kementerian/Lembaga/Pemerintah (K/L/Pemda) dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena keterbatasan kapabilitas menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, LKPP melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah memiliki layanan yang dapat membantu K/L/Pemda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap K/L/Pemda melalui Clearing House, maupun melalui dukungan penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dari penyelesaian permasalahan pengadaan yang dilakukan oleh K/L/Pemda, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah perlu membangun kapabilitas K/L/Pemda agar K/L/Pemda dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri maupun dengan dukungan layanan yang dimiliki oleh Deputi Bidang Hukum & Penyelesaian Sanggah dalam hal ini adalah Pemberian Keterangan Ahli, Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak serta Penanganan Pengaduan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dari penyelesaian permasalahan pengadaan yang dilakukan oleh K/L/Pemda, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah perlu membangun kapabilitas K/L/Pemda. Salah satunya adalah dengan mendorong K/L/Pemda agar dapat menyelesaikan permasalahan pengadaan secara cepat, tepat dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan pengukuran atas efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan dalam rangka mendorong K/L/Pemda menyelesaikan permasalahan pengadaan bak secara mandiri maupun dengan mendapatkan dukungan dalam penyelesaian permasalahan pengadaan. Berikut ini adalah faktor-faktor dari masing-masing layanan yang berkaitan untuk meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
1.Terselenggaranya Clearing House Pengadaan MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Clearing House Pengadaan merupakan forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh KL/Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif. Penyelenggaraan Clearing House yang efektif di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ditandai dengan pembentukan forum Clearing House Pengadaan melalui Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga atau Kepala Daerah masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
2.Layanan Pemberi Keterangan Ahli yang Optimal LKPP telah memiliki Pemberi Keterangan Ahli (PKA) yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Diharapkan kasus/perkara hukum dalam pengadaan yang membutuhkan keterangan ahli dapat segera ditindaklanjuti dengan ditugaskan dan diberikannya keterangan oleh PKA pengadaan yang ada di wilayah tersebut. Untuk membantu penyelesaian permasalahan pengadaan dibutuhkan pengukuran terhadap Layanan Pemberian Keterangan Ahli apakah sudah berjalan secara optimal atau tidak. Dengan adanya peningkatan kualitas layanan, diharapkan terhadap layanan Pemberi Keterangan Ahli dapat menjalankan fungsinya lebih baik.
3.Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang Optimal Dengan adanya pemberian layanan, diharapkan permasalahan para pihak yang bersengketa dapat diselesaikan atas kesepakatan para pihak serta tanpa melalui proses hukum/litigasi. Selain itu terhadap akta perdamaian yang telah disepakati akan dilakukan monitoring agar implementasi akta perdamaian tersebut dapat dijalankan sesuai dengan kesepakatan.
4.Layanan Penanganan Pengaduan yang Optimal Adanya pengaduan dari stakeholder pengadaan merupakan sebuah upaya pengawasan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyimpangan dalam pengadaan. Dalam hal ini, LKPP memberikan pendampingan, konsultasi serta monitoring terhadap penyelesaian pengaduan yang dihadapi oleh K/L/Pemda. Dengan harapan agar permasalahan dalam hal ini pengaduan dari stakeholder dapat diselesaikan.
4.Formula Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan % 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = (𝐴 + 𝐵) 2 A: K/L/Pemda yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan Clearing House Pengadaan B: Dukungan Penegakan Hukum & Penyelesaian Permasalahan PBJ Untuk mendapatkan capaian A dapat dijelaskan dengan rumus berikut : Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama 𝐴 = (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾/𝐿 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 + 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑑𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾/𝐿/𝑃𝑒𝑚𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑁 𝑥100% K/L/Pemda yang memenuhi kriteria adalah K/L/Pemda yang telah mengimplementasikan/menyelenggarakan Clearing House Pengadaan yang ditandai dengan pembentukan forum Clearing House Pengadaan melalui Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga atau Kepala Daerah masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Jumlah K/L/Pemda pada tahun N adalah jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang datanya diperoleh dari laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan diolah kembali oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Untuk mendapatkan capaian B dapat dijelaskan dengan rumus berikut : • Dimana komponen nilai pada Dukungan Penegakan Hukum & Penyelesaian Permasalahan PBJ berdasarkan capaian pada IKSK Persentase Layanan LPS yang Optimal, Persentase Layanan PKA yang Optimal serta Persentase Layanan Penanganan Pengaduan yang Optimal. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel berikut: Layanan Target Pada Tahun N Realisasi Pada Tahun N Capaian Layanan PKA yang Optimal 30% 33% 1,1 Layanan LPS yang Optimal 30% 27% 0,9 Layanan Penanganan Pengaduan yang Optimal 30% 30 1 Sehingga rumus untuk mendapatkan indicator B sebagai berikut : 𝐵 = (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝐾𝐴 + 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐿𝑃𝑆 + 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛) 3 𝑥100% Maka nilai Indikator B jika menggunakan contoh tabel diatas sebagai berikut: 𝐵 = (1,1 + 0,9 + 1) 3 𝑥 100% Akan mendapatkan nilai 100%. Nilai pada setiap indicator tersebut akan dimasukkan kedalam rumus utama untuk mendapatkan penilaian Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
5.Sumber Data Data didapatkan dari capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang berada dibawah IKSP ini yaitu data K/L/Pemda yang telah menyelenggarakan Clearing House berasal dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah serta data dukungan penegakan hukum & penyelesaian permasalahan PBJ yang berasal dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.
6.Polarisasi Maximize
7.Penjelasan SMART • Specific : Target yang ingin dicapai adalah Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan. Dimana untuk mencapai target ini didukung oleh Indikator Sasaran Kegiatan pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah dalam mendorong K/L/Pemda untuk menyelenggarakan Clearing House serta Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum dalam pemberian layanan PKA, LPS serta penanganan pengaduan untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan di K/L/Pemda. Indikator kinerja sasaran program ini disusun untuk mendukung pencapaian terhadap indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan. Dimana penyelesaian permasalahan pengadaan secara efektif merupakan salah satu prasyarat penting untuk memastikan pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Permasalahan yang tidak diselesaikan secara tuntas dapat menimbulkan risiko penyimpangan, keterlambatan, hingga potensi kerugian negara. Dengan meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan, maka hambatan dalam penerapan tata kelola yang baik dapat diminimalkan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan nilai Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP) secara menyeluruh. Sehingga dengan layanan yang dimiliki oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam membantu menyelesaikan permasalahan pengadaan di K/L/Pemda akan sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pengadaan yang lebih baik di K/L/Pemda terhindar dari permasalahan yang akan meminimalisir terjadinya korupsi di pengadaan. • Measurable : Target Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya. Pengukuran capaian pada 2 indikator yaitu Clearing House serta penyelesaian permasalahan pengadaan melalui layanan PKA , LPS serta penanganan pengaduan pengadaan akan berpengaruh terhadap capaian pada indikator kinerja sasaran program. Formulasi dalam penghitungan efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan juga telah merepresentasikan dua aktivitas penyelesaian permasalahan pengadaan, yaitu melalui Clearing House Pengadaan dan melalui layanan Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama PKA, LPS, dan penanganan pengaduan dimana masing- masing indikator memiliki cara pengukuran yang jelas dan sesuai dengan relevansinya dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. • Achievable : Penentuan besaran target pada tahun 2025 merupakan target yang realistis mengingat Clearing House Pengadaan, PKA, LPS, dan/atau pengaduan dapat terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pada K/L/Pemda. Pada periode renstra tahun 2020-2024, indikator kinerja sasaran program ini telah mengalami pergantian rumusan sebanyak 2x dimana pada tahun 2024 target pada indikator ini berada di angka 52% . Indikator ini sendiri akan didukung dengan program kerja yang telah dimasukkan sebagai target kinerja di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah serta Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum untuk menjalankan layanan yang dimilikinya. Sehingga capaian pada indikator ini akan sangat dipengaruhi oleh kinerja 3 Direktorat tersebut. • Relevant : Indikator Kinerja menjadi relevan dengan tujuan Sasaran Program yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan. Dimana dari pengukuran target ini dapat dilihat seberapa efektif penyelesaian permasalahan yang terjadi di K/L/Pemda. Baik itu diselesaikan secara mandiri atau pun mendapatkan dukungan dalam penegakan hukum atau penyelesaian permasalahan. Sesuai dengan pasal 71 – 77 pada Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja LKPP bahwa tugas dan fungsi dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah serta Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum relevan dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rumusan. • Time Bound : Perhitungan untuk pencapaian target Indeks ini akan dilakukan setiap tahun dimana akan dilakukan monitoring setiap bulan. Dimana cut off penarikan data akan dilakukan setiap akhir bulan untuk mendapatkan perhitungan terhadap capaian indikator kinerja sasaran program ini.
8.Periode Monitoring Bulanan
9.Target 2025-2029 Tahun 2025 : 59% Tahun 2026 : 62% Tahun 2027 : 65% Tahun 2028 : 69% Tahun 2029 : 73%
10.Satuan Target Persen Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP-1 : Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal Indikator 1 : Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal
1.Sasaran Program Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
2.Indikator Kinerja Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal
3.Definisi Persentase efektivitas tata kelola internal merupakan indikator yang menilai keberhasilan terhadap tata kelola internal dalam dukungan manajemen. Tata kelola internal yang dimaksud merupakan capaian kinerja kegiatan baik yang dilakukan secara mandiri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola internal maupun yang dilakukan dalam mendukung pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB). Keberhasilan indikator tata kelola internal ini dapat tercapai apabila seluruh indikator pembentuk persentase efektivitas tata kelola internal mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Indikator ini bersifat kuantitatif dengan menghitung konversi capaian indikator pembentuk persentase efektivitas tata kelola internal terhadap total nilai konversinya. Dalam hal adanya dinamika pada indikator pembentuk tersebut maka formula dapat disesuaikan kembali. Indikator pembentuk persentase efektivitas tata kelola internal terdiri dari agregat Indikator Kegiatan pada level Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu: Inspektorat 1. Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4;
2.Indeks Pengelolaan Integritas; Biro Hukum Sistem Informasi dan Kepegawaian
3.Indeks Kualitas Kebijakan;
4.Indeks Reformasi Hukum;
5.Skor komposit evaluasi kelembagaan;
6.Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi;
7.Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP;
8.Indeks sistem merit; Biro Perencanaan dan Keuangan
9.Indeks maturitas SPIP;
10.Nilai Kinerja Anggaran (NKA); MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Biro Hubungan Masyarakat dan umum.
11.Indeks Pelayanan Publik;
12.Indeks Kualitas Pelayanan Publik Berbasis HAM;
13.Indeks keterbukaan informasi publik;
14.Hasil pengawasan kearsipan;
15.Indeks tata kelola pengadaan;
16.Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan;
17.Indeks layanan keprotokolan;
18.Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan;
19.Indeks pengelolaan aset; Pusat Data dan Informasi.
20.Nilai Indeks Pembangunan Statistik;
21.Persentase Pemenuhan Data Prioritas;
22.Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran;
23.Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24.Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran;
25.Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26.Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran;
27.Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi;
28.Predikat Cyber Security Maturity (CSM);
29.Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani;
30.Nilai Indeks SPBE;
31.Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin. Terdapat beberapa kategori satuan pada 31 IKSK tersebut yang terdiri dari:

a.Persentase sebanyak 11 indikator.
b.Indeks atau nilai sebanyak 13 indikator.
c.Predikat 3 indikator.
d.Skor/nilai 4 indikator.
1. 4.Formula 1. Melakukan konversi nilai target masing-masing IKSK. Perhitungan dilakukan dengan diawali melakukan konversi nilai dari target yang ditentukan pada masing- masing IKSK. Nilai Konversi indikator didapatkan dengan Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama cara membagi nilai target masing-masing indikator dengan nilai tertinggi masing-masing indikator. Hasil pembagi tersebut kemudian dikalikan dengan nilai maksimal yaitu 10 untuk masing-masing indikator. Selanjutnya dilakukan pembulatan untuk hasil tersebut. Total Range Konversi Indikator merupakan penjumlahan keseluruhan indikator dengan nilai maksimal masing- masing indikator 10.
2. 2.Menghitung Persentase Efektifitas Tata Kelola Internal Persentase efektivitas tata kelola internal = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 100% Total Nilai Konversi Indikator merupakan penjumlah dari target pada masing-masing capaian indikator.
3. 5.Sumber Data Data capaian kinerja pembentuk pada masing-masing IKSK pada Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal.
4. 6.Polarisasi Maximize
5. 7.Penjelasan SMART • Specific: Dalam mencapai Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP dapat diukur melalui Indikator Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal di mana indikator ini menghitung 31 indikator pada level Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan di lingkup Sekretariat Utama serta Inspektorat dan Pusdatin. Selain 31 Indikator pembentuk IKSP ini terdapat Indikator pada level Sasaran Kegiatan lainnya yang mendukung IKSP kedua dan ketiga • Measurable: Indikator Persentase efektivitas tata kelola internal dinyatakan dalam bentuk persentase yang dapat dihitung dan diukur pencapaiannya dengan formulasi di atas. Karena terdapat perbedaan satuan seperti yang dikategorikan pada definisi maka perlu ada tahapan konversi target pada masing-masing IKSK, sehingga kemudian dapat dihitung ke dalam rumus. • Achievable: Penentuan dan perhitungan target telah menyesuaikan dengan bobot/range pencapaian pada masing-masing indikator pembentuk. • Relevant : Indikator Persentase efektivitas tata kelola internal telah kombinasi top down dan bottom up approach, sehingga relevan dengan apa yang ingin dicapai organisasi dan relevan dengan apa yang dikerjakan oleh unit-unit kerja di bawah. Dalam hal ini, Indikator Persentase efektivitas tata kelola internal disusun untuk mendukung sasaran strategis yaitu : Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP. Indikator ini telah menggambarkan kegiatan pengelolaan tata kelola internal yang terdiri dari koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LKPP yang menjadi sasaran kegiatan pada:
6. 1.Biro Perencanaan dan Keuangan;
7. 2.Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
8. 3.Biro Hubungan Masyarakat dan Umum; Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
9. 4.Inspektorat;
10. 5.Pusat Data dan Informasi. • Time-Bound : Indikator ini dapat dicapai dalam 1 tahun dengan catatan masing-masing indikator pembentuk telah menyampaikan capaian kinerjanya. Dalam hal terdapat capaian yang belum ditetapkan maka dapat menggunakan capaian tahun sebelumnya.
11. 8.Periode Monitoring Tahunan
12. 9.Target 2025- 2029 2025 2026 2027 2028 2029 59,66% 76,96% 81,26% 84,04% 88,49%
13. 10.Satuan Target Persentase Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP-2 : Nilai AKIP Indikator 2 : Nilai AKIP
14. 1.Sasaran Program Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
15. 2.Indikator Kinerja Nilai AKIP
16. 3.Definisi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan nilai hasil evaluasi aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan aturan yang mendasari pelaksanaan AKIP di lingkungan LKPP untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Dalam evaluasi AKIP, data dan informasi yang digunakan yaitu data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan dengan mengungkap isu penting pada evaluasi AKIP, yaitu:
17. 1.kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
18. 2.pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
19. 3.pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
20. 4.evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan impelentasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Mekanisme evaluasi AKIP dikelompokan dalam beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan LHE, reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP. Tahun 2019-2022, LKPP mendapatkan predikat ‘Baik’ pada pengukuran Nilai AKIP, dan pada tahun 2023- 2024 mendapatkan nilai “Sangat Baik”. Oleh karena itu, LKPP masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan catatan hasil reviu yang disampaikan oleh MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS UTAMA Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama Kementerian PANRB untuk meningkatkan kualitas capaian yang ditargetkan.
21. 4.Formula Akan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB yang telah diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori nilai sebagai berikut: Predikat Nilai Interprestasi AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja.Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu A >80- 90 Memuaskan Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Subkoordinator BB >70- 80 Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator B >60- 70 Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja CC >50- 60 Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja C >30- 50 Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat D >0-30 Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP
22. 5.Sumber Data Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun berjalan. Dalam hal hasil penilaian belum ditetapkan maka dapat menggunakan penilaian tahun sebelumnya.
23. 6.Polarisasi Stabilize
24. 7.Penjelasan SMART • Specific: Dalam mencapai Sasaran Program Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP dapat diukur melalui Indikator Nilai AKIP dimana indikator ini menghitung kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. • Measurable: Indikator Nilai AKIP dinyatakan dalam bentuk kualitatif dengan pencapaian sangat baik pada kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terus meningkat. • Achievable: Penentuan dan perhitungan target telah memperhitungan capaian tahun sebelumnya, sebagaimana pada definisi diatas. 2021 2022 2023 2024 Baik Baik Sangat baik Sangat baik • Relevant : Indikator Nilai AKIP telah kombinasi top down dan bottom up approach, sehingga relevan Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama dengan apa yang ingin dicapai organisasi dan relevan dengan apa yang dikerjakan oleh unit-unit kerja di bawah. Dalam hal ini, Indikator Nilai AKIP disusun untuk mendukung sasaran strategis yaitu: Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP. Indikator ini telah menggambarkan kegiatan pengelolaan tata kelola internal yang terdiri dari koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di seluruh unit organisasi di lingkungan LKPP. • Time-Bound : Indikator ini dapat dicapai dalam 1 tahun berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal hasil penilaian belum ditetapkan maka dapat menggunakan penilaian tahun sebelumnya. 8. Periode Monitoring Tahunan
25. 9.Target 2025- 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
26. 10.Satuan Target Predikat Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama IKSP-3: Opini BPK Indikator 3: Opini BPK
27. 1.Sasaran Program Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
28. 2.Indikator Kinerja Opini BPK
29. 3.Definisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap Peraturan perundang- undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sejak tahun 2016-2023, Laporan Keuangan LKPP mendapatkan opini ‘WTP’ pada pengukuran Opini BPK. Oleh karena itu, LKPP terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini tersebut
30. 4.Formula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:
31. 1.Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti- bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
32. 2.Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidak wajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidak wajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidak wajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan
33. 3.Tidak wajar (adversed opinion) Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
34. 4.Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) oleh Sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
35. 5.Sumber Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun sebelumnya (T-1)
36. 6.Polarisasi Stabilize
37. 7.Penjelasan SMART • Specific: Dalam mencapai Sasaran Program Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP dapat diukur melalui Indikator Opini BPK dimana indikator ini menilai kewajaran dalam laporan keuangan • Measurable: Indikator Opini BPK dinyatakan dalam bentuk kualitatif dengan pencapaian WTP dapat menunjukan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 2021 2022 2023 2024 WTP WTP WTP WTP • Achievable: Penentuan dan perhitungan target telah memperhitungkan capaian tahun sebelumnya, sebagaimana pada definisi diatas. • Relevant : Indikator Opini BPK telah kombinasi top down dan bottom up approach, sehingga relevan dengan apa yang ingin dicapai organisasi dan relevan dengan apa yang dikerjakan oleh unit-unit kerja di bawah. Dalam hal ini, Indikator Opini BPK disusun untuk mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP. Indikator ini telah menggambarkan kegiatan pengawasan terhadap tata kelola internal khususnya pada yang menjadi sasaran kegiatan pada Inspektorat. Selain itu, Indikator ini juga didukung oleh IKSK Persentase kesalahan administrasi pada pengelolaan Keuangan. • Time-Bound: Indikator ini dapat dicapai dalam 1 tahun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
38. 8.Periode Monitoring Tahunan Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI BPKeu D1 D2 D3 D4 Sestama
39. 9.Target 2025- 2029 2025 2026 2027 2028 2029 WTP WTP WTP WTP WTP
40. 10.Satuan Target Predikat KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd. SARAH SADIQA