Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Layanan Pengadaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.501 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN.
BAB I
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala ini adalah untuk memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dalam rangka pembentukan ULP dan pengaturan tata kerja organisasi ULP. BAB II PEMBENTUKAN, RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP Bagian Kesatu Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
BAB II
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.501 4
Pembentukan ULP bertujuan untuk:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5015
Bagian Kedua Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan ULP
Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.501 6
Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5017 Bagian Ketiga Ruang Lingkup Tugas Perangkat ULP
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen