DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Daftar Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan, kelas jabatan untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan dan Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan kelas jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat dengan Nomor B/986/M.SM.04.00/2021 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 9 September 2021 dan surat Nomor B/154/M.SM.02.00/2023 perihal Persetujuan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 2 Februari 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
3.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

(1)Daftar Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga ini terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrasi; dan
3. c.Jabatan Fungsional. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III
(2)Daftar Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Setiap Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

(1)Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan serta penambahan jabatan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 9 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
(2)Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan dan kelas jabatan serta penambahan jabatan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi.

Pasal 5

(1)Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana pasal 3 ayat 1 dibayarkan mulai bulan Oktober 2021.
(2)Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana pasal 3 ayat 2 dibayarkan mulai bulan Maret 2023.

Pasal 6

Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan mulai Peraturan ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id

Pasal 8

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2023 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 748 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP, Paraf I Paraf II Paraf III DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

(1)(2) (3)

1.Kepala LKPP
2.Sekretaris Utama 16
3.Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 15 4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia 15 5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum 15
6.Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 16 7. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 15 8. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 15 9. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 15
10.Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 16 11. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan 15
12.Direktur Pengembangan Sistem Katalog 15 13. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 15 14. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 16
15.Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 15
16.Direktur Sertifikasi Profesi 15
17.Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 16
18.Direktur Advokasi Pemerintah Pusat 15
19.Direktur Advokasi Pemerintah Daerah 15
20.Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 15 LAMPIRAN I PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 21. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa 15
22.Inspektur 15 B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

(1)(2) (3) Jabatan Administrator 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara 12

2.Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga 12 Jabatan Pengawas
1.Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga 9
2.Kepala Subbagian Tata Usaha 9 Jabatan Pelaksana
1.Analis Akreditasi Lembaga Diklat 7
2.Analis Barang Milik Negara 7
3.Analis Berkas Sengketa 7
4.Analis Data dan Informasi 7
5.Analis Diklat 7
6.Analis Hukum 7
7.Analis Iklim Usaha dan Kerjasama 7
8.Analis Kerjasama Bilateral dan Regional 7
9.Analis Kerjasama Diklat 7
10.Analis Kinerja 7
11.Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7
12.Analis Pengembangan Kompetensi 7
13.Analis Perencanaan 7
14.Analis Perencanaan Anggaran 7
15.Analis Perencanaan dan Kerjasama 7
16.Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 7
17.Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7
18.Analis Permasalahan Hukum 7
19.Analis Protokol 7
20.Analis Satuan Pengawas Internal 7 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
21.Analis Sistem Informasi 7
22.Analis Tata Usaha 7
23.Bendahara 7
24.Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7
25.Penelaah Pengembangan Usaha 7
26.Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7
27.Penyusun Laporan Keuangan 7
28.Pengelola Rumah Tangga 6
29.Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik 6
30.Ajudan 6
31.Pengadministrasi Sertifikasi 6
32.Pengadministrasi Umum 6
33.Pengelola Barang Milik Negara 6
34.Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi 6
35.Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa 6
36.Pengelola Keuangan 6
37.Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 6
38.Pengelola Sertifikasi 6
39.Pengelola Situs atau Web 6
40.Pengelola Teknologi Informasi 6
41.Pranata Barang dan Jasa 6
42.Sekretaris 6
43.Pengelola Penyelenggaraan Diklat 6
44.Verifikator Anggaran 6
45.Verifikator Keuangan 6
46.Pengadministrasi Keuangan 5
47.Pengadministrasi Layanan Pengadaan secara Elektronik 5 C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

(1)(2) (3)

1.Analis Data Ilmiah Ahli Madya 11
2.Analis Data Ilmiah Ahli Muda 9 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
3.Analis Data Ilmiah Ahli Pertama 8
4.Analis Hukum Ahli Madya 11
5.Analis Hukum Ahli Muda 9
6.Analis Hukum Ahli Pertama 8
7.Analis Kebijakan Madya 12
8.Analis Kebijakan Muda 10
9.Analis Kebijakan Pertama 8
10.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 12
11.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 10
12.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8
13.Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya 12
14.Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda 10
15.Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama 8
16.Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
17.Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
18.Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8
19.Arsiparis Ahli Madya 11
20.Arsiparis Ahli Muda 9
21.Arsiparis Ahli Pertama 8
22.Arsiparis Penyelia 8
23.Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
24.Arsiparis Pelaksana/Terampil 6
25.Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
26.Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
27.Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8
28.Auditor Ahli Utama 14
29.Auditor Ahli Madya 12
30.Auditor Ahli Muda 10
31.Auditor Ahli Pertama 8
32.Manggala Informatika Ahli Madya 12
33.Manggala Informatika Ahli Muda 10
34.Manggala Informatika Ahli Pertama 8 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
35.Penata Laksana Barang Penyelia 9
36.Penata Laksana Barang Mahir 8
37.Penata Laksana Barang Terampil 7
38.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12
39.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10
40.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8
41.Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 12
42.Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10
43.Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8
44.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12
45.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10
46.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8
47.Perencana Ahli Madya 12
48.Perencana Ahli Muda 10
49.Perencana Ahli Pertama 8
50.Pranata Hubungan Masyarakat Madya 11
51.Pranata Hubungan Masyarakat Muda 9
52.Pranata Hubungan Masyarakat Pertama 8
53.Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8
54.Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 7
55.Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6
56.Pranata Keuangan APBN Penyelia 9
57.Pranata Keuangan APBN Mahir 8
58.Pranata Keuangan APBN Terampil 7
59.Pranata Komputer Ahli Utama 13
60.Pranata Komputer Ahli Madya 11
61.Pranata Komputer Ahli Muda 9
62.Pranata Komputer Ahli Pertama 8
63.Pranata Komputer Penyelia 8
64.Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
65.Pranata Komputer Pelaksana/Terampil 6
66.Pranata Komputer Pelaksana Pemula 5 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
67.Pustakawan Ahli Pertama 8
68.Sandiman Ahli Madya 12
69.Sandiman Ahli Muda 10
70.Sandiman Ahli Pertama 8
71.Statistisi Ahli Madya 11
72.Statistisi Ahli Muda 9
73.Statistisi Ahli Pertama 8
74.Widyaiswara Ahli Utama 14
75.Widyaiswara Ahli Madya 12
76.Widyaiswara Ahli Muda 10
77.Widyaiswara Ahli Pertama 8 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ttd HENDRAR PRIHADI jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA 9 SEPTEMBER 2021 A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

(1)(2) (3)

1.Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 15 2. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia 15 3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum 15 B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

(1)(2) (3) Jabatan Administrator 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara 12

2.Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga 12 Jabatan Pengawas
1.Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga 9 Jabatan Pelaksana
1.Analis Akreditasi Lembaga Diklat 7
2.Analis Barang Milik Negara 7
3.Analis Berkas Sengketa 7
4.Analis Data dan Informasi 7
5.Analis Diklat 7
6.Analis Hukum 7
7.Analis Iklim Usaha dan Kerjasama 7
8.Analis Kerjasama Bilateral dan Regional 7
9.Analis Kerjasama Diklat 7
10.Analis Kinerja 7 LAMPIRAN II PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
11.Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7
12.Analis Pengembangan Kompetensi 7
13.Analis Perencanaan 7
14.Analis Perencanaan Anggaran 7
15.Analis Perencanaan dan Kerjasama 7
16.Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 7
17.Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7
18.Analis Permasalahan Hukum 7
19.Analis Protokol 7
20.Analis Satuan Pengawas Internal 7
21.Analis Sistem Informasi 7
22.Analis Tata Usaha 7
23.Bendahara 7
24.Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7
25.Penelaah Pengembangan Usaha 7
26.Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7
27.Ajudan 6
28.Pengelola Barang Milik Negara 6
29.Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi 6
30.Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa 6
31.Pengelola Keuangan 6
32.Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 6
33.Pengelola Sertifikasi 6
34.Pengelola Situs atau Web 6
35.Pengelola Teknologi Informasi 6
36.Pranata Barang dan Jasa 6
37.Sekretaris 6
38.Pengelola Penyelenggaraan Diklat 6
39.Verifikator Anggaran 6
40.Pengadministrasi Keuangan 5
41.Pengadministrasi Layanan Pengadaan secara Elektronik 5 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

(1)(2) (3)

1.Analis Hukum Ahli Madya 11
2.Analis Hukum Ahli Muda 9
3.Analis Hukum Ahli Pertama 8
4.Analis Kebijakan Madya 12
5.Analis Kebijakan Muda 10
6.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 12
7.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 10
8.Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8
9.Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
10.Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
11.Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8
12.Arsiparis Ahli Madya 11
13.Arsiparis Ahli Muda 9
14.Arsiparis Ahli Pertama 8
15.Arsiparis Penyelia 8
16.Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
17.Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
18.Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8
19.Penata Laksana Barang Penyelia 9
20.Penata Laksana Barang Mahir 8
21.Penata Laksana Barang Terampil 7
22.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12
23.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10
24.Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 12
25.Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10
26.Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8
27.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 11
28.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 9
29.Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8
30.Perencana Ahli Madya 11 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
31.Perencana Ahli Muda 9
32.Perencana Ahli Pertama 8
33.Pranata Hubungan Masyarakat Madya 11
34.Pranata Hubungan Masyarakat Muda 9
35.Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8
36.Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 7
37.Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6
38.Pranata Keuangan APBN Penyelia 9
39.Pranata Keuangan APBN Mahir 8
40.Pranata Keuangan APBN Terampil 7
41.Pranata Komputer Ahli Utama 13
42.Pranata Komputer Ahli Madya 11
43.Pranata Komputer Ahli Muda 9
44.Pranata Komputer Ahli Pertama 8
45.Pranata Komputer Penyelia 8
46.Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
47.Pranata Komputer Pelaksana/Terampil 6
48.Pranata Komputer Pelaksana Pemula 5
49.Sandiman Ahli Madya 12
50.Sandiman Ahli Muda 10
51.Sandiman Ahli Pertama 8
52.Statistisi Ahli Madya 11
53.Statistisi Ahli Muda 9
54.Statistisi Ahli Pertama 8
55.Manggala Informatika Ahli Madya 12
56.Manggala Informatika Ahli Muda 10
57.Manggala Informatika Ahli Pertama 8 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ttd HENDRAR PRIHADI jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA 2 FEBRUARI 2023 A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

(1)(2) (3)

1.Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 16 B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

(1)(2) (3) Jabatan Pelaksana

1.Penyusun Laporan Keuangan 7
2.Pengelola Rumah Tangga 6
3.Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik 6 C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

(1)(2) (3)

1.Analis Data Ilmiah Ahli Madya 11
2.Analis Data Ilmiah Ahli Muda 9
3.Analis Data Ilmiah Ahli Pertama 8
4.Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya 12
5.Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda 10
6.Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama 8
7.Auditor Ahli Utama 14
8.Auditor Ahli Madya 12
9.Auditor Ahli Muda 10 10. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12 11. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10
12.Perencana Ahli Madya 12 LAMPIRAN III PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH jdih.lkpp.go.id I I Paraf I Paraf II Paraf III No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
13.Perencana Ahli Muda 10
14.Widyaiswara Ahli Utama 14
15.Widyaiswara Ahli Madya 12
16.Widyaiswara Ahli Muda 10 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ttd HENDRAR PRIHADI jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…