DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2010-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan-perubahan mengenai kegiatan, sasaran kinerja, dan rencana strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang harus disesuaikan dengan Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2010-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan-perubahan mengenai kegiatan, sasaran kinerja, dan rencana strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang harus disesuaikan dengan Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); jdih.lkpp.go.id 2.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 3.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

(1)Perubahan parsial rencana strategis tahun 2013-2014 yang terdapat dalam tujuan strategis dan sasaran strategis merupakan indikator kinerja sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program yang akan dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dituangkan dalam Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Perubahan parsial rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan acuan bagi Satuan Organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menyusun Rencana Strategis LKPP Tahun 2014-2015. jdih.lkpp.go.id

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 1

1.Tugas Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2.Fungsi

a.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
b.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
d.Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
e.Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum serta penyelesaian sanggah.
f.Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 2 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala LKPP dibantu oleh Sekretaris Utama dan empat Deputi. Struktur organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan Satuan Organisasi Eselon II dapat dilihat pada Bagan 1. jdih.lkpp.go.id R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 3 Bagan 1. Struktur Organisasi LKPP Kepala LKPP p.13/5/08 Sekretariat Utama p.13/5/08 Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Biro Umum dan Keuangan Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Direktorat Sertifikasi Profesi Direktorat Pelatihan Kompetensi Direktorat Pengembangan Profesi Direktorat Iklim Pengembangan Usaha dan Kerjasama Internasional Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 4 B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan LKPP menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 khususnya terkait dengan bidang penyelenggaraan negara. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara sesuai dengan RPJMN ditekankan pada upaya: (1) peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (3) pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Ketiga upaya tersebut juga menjadi prioritas bagi LKPP, karena sangat terkait dengan mandat yang diberikan kepada LKPP yaitu memperbaiki dan memperkuat kebijakan dan tata kelola (governance) dalam bidang belanja negara (public expenditure) yang dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Upaya peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan oleh LKPP sesuai dengan fungsi dan mandat yang diberikan kepada lembaga yaitu untuk mengembangkan strategi dan kebijakan pengadaan serta mengembangkan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sangat terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi pengadaan serta pengembangan dan penerapan pengadaan secara elektronik, dan juga pelayanan hukum dan sanggah terkait dengan proses pengadaan. Dalam rangka pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara, dilakukan perbaikan kebijakan dan regulasi pengadaan secara terus menerus, dan penyediaan pelayanan hukum dan sanggah terkait dengan pengadaan, termasuk melalui fungsi monitoring dan evaluasi pengadaan serta pengembangan dan penerapan pengadaan secara elektronik. Pencapaian program dan kegiatan selama pelaksanaan RPJMN 2005- 2009 dapat dibagi dalam dua periode. Periode pertama adalah pencapaian jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 5 selama tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2005-2009, atau periode dimana kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah masih dilaksanakan oleh Bappenas, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun
1. 2007.Periode kedua adalah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dimana kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan oleh LKPP. Periode 2005 – 2007. Pada periode tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN, pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat birokrasi, serta sekaligus sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004, inisiasi dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik telah dilakukan pada tahun 2004 dan
2. 2005.Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, penggunaan layanan pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mulai diperluas pada tahun 2006 dan 2007. Hasil yang sudah dicapai adalah penyelenggaraan semi layanan pengadaan secara elektronik plus (e- procurement plus) untuk wilayah DKI Jakarta dan pelaksanaan beberapa paket pekerjaan tertentu secara elektronik di berbagai provinsi. Untuk memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dalam kurun waktu 2005 – 2007 juga telah dilakukan beberapa kali revisi terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dalam pengelolaan pengadaan yang berbasis kompetensi telah dilaksanakan ujian sertifikasi pengadaan. Selama kurun waktu 2005–2007 penyelenggaraan ujian sertifikasi pengadaan dilakukan sebanyak 2.504 ujian, dengan jumlah peserta 320.047 orang dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Jumlah peserta ujian yang dinyatakan lulus sebanyak 44.026 orang atau dengan tingkat kelulusan sebesar 13,76 persen. Klasifikasi tingkat kelulusan yaitu: 35.420 orang mendapatkan sertifikat L2 (80,45 %), 8.566 orang mendapatkan sertifikat L4 (19,46 %), dan hanya 40 orang yang mendapatkan sertifikat L5 (0,09%). Salah satu tonggak penting dalam bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah terjadi di penghujung tahun 2007 yaitu terbentuknya Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang khusus menangani hal-hal yang terkait jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 6 dengan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi serta terciptanya good governance dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, pada tanggal 6 Desember 2007, Pemerintah membentuk LKPP melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan LKPP adalah salah satu hasil dari reformasi dalam bidang keuangan negara/belanja pemerintah dan juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Periode 2008 – 2009. Pada periode ini, LKPP secara bertahap mulai menjalankan tugas dan fungsi. Pencapaian program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2009 adalah sebagai berikut:
3. 1.Dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, pencapaian program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan profesionalisme SDM pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:
a.Fasilitasi Sertifikasi Ahli Pengadaan. Kegiatan ini dilaksanakan merujuk pada Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (1) dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Pasal II butir 2 mengenai kewajiban bersertifikat bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia pengadaan. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut LKPP memfasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar bagi aparat di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pencapaian sampai dengan Desember 2009 sebanyak 107.717 orang telah dinyatakan lulus sebagai ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan rincian yang mendapatkan sertifikat L2 sebanyak 84.254 orang (78,22%), sertifikat L4 sebanyak 23.416 orang (21,74%) dan sertifikat L5 sebanyak 47 orang (0,04%). Jumlah tersebut tersebar dilebih dari seribu dua ratus Instansi Pusat dan Daerah. Pada periode tahun 2008 – 2009 terjadi peningkatan tingkat kelulusan peserta ujian sertifikasi pengadaan yaitu dari sebelumnya 13,7 persen (periode 2005 – 2007) menjadi 33,3 persen.
b.Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan. Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan ahli pengadaan bersertifikat di daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki ahli pengadaan jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 7 bersertifikat kurang dari 10 orang, LKPP memberikan bantuan khusus berupa pelatihan dan ujian sertifikasi. Pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan tersebut dilaksanakan di 8 daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu: Provinsi Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bangkalan, Gorontalo Utara, Madiun, dan Kota Serang.
c.Peningkatan Pelayanan Sistem Ujian Sertifikasi. Pelayanan sistem ujian sertifikasi meliputi penyusunan bank data soal ujian, penayangan informasi tentang pedoman penyelenggaraan ujian, jadwal pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil ujian, dan pengiriman sertifikat. Peningkatan pelayanan khususnya dilakukan dengan memperbaiki pemeriksaan hasil ujian, proses pengumuman hasil ujian, dan pengiriman sertifikat, yang pada awalnya membutuhkan waktu minimal 2 (dua) bulan, saat ini sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 (satu) bulan saja.
d.Peningkatan Sistem Database Ahli Pengadaan. Guna menyediakan data yang terkini dan akurat tentang ahli pengadaan di seluruh Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, LKPP senantiasa menyajikan data terkini untuk kebutuhan tersebut.
e.Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan dan Profesionalisme. Dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah tingkat dasar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pelatihan, LKPP telah melakukan kaji ulang terhadap modul pelatihan yang sudah ada dan mengkoordinasikan penyediaan instruktur untuk pelatihan tersebut. Disamping itu, LKPP menjajaki kerjasama dengan beberapa lembaga pelatihan dalam dan luar negeri. Selanjutnya untuk mewadahi para ahli pengadaan barang/jasa pemerintah LKPP memfasilitasi pembentukan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).
f.Penyusunan Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Untuk meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga Non Kementerian/SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP telah menyusun pedoman pembentukan ULP (melalui Peraturan Kepala LKPP No. 002/PRT/KA/VII/2009). Pedoman ini disusun untuk mendorong dan memberikan panduan dalam pembentukan ULP di jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 8 Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai amanat Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres 80 Tahun 2003. ULP dibentuk untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi, profesional dan terpadu sehingga akan menghemat sumber daya, lebih transparan, efisien, dan efektif serta proses dan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah mudah untuk dimonitor oleh para pihak yang berkepentingan. Kegiatan lain terkait dengan peningkatan kinerja birokrasi di bidang pengadaan yang dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2009 adalah (1) penyusunan master plan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) penyusunan modul pelatihan; (3) pelatihan instruktur – Training of Trainer (TOT) pengadaan barang/jasa pemerintah; (4) penyusunan konsep akreditasi lembaga pelatihan pengadaan; (5) penyempurnaan sistem informasi SDM pengadaan barang/jasa pemerintah; (6) penyusunan kerangka standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa pemerintah.
1. 2.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat salah satunya dilakukan melalui perbaikan manajemen pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang diwujudkan terutama melalui standarisasi prosedur operasi (standard operating procedures - SOP) bimbingan teknis, advokasi, pengaduan, dan sanggah, serta bantuan hukum. Penyusunan SOP dan sosialisasi dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir Tahun 2009.
2. 3.Pencapaian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta untuk mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terkait pengadaan adalah:
a.Pemberian Bimbingan Teknis dan Advokasi. Kepada semua pemangku kepentingan (pengelola pengadaan, aparat pengawasan, aparat penyidik, hakim pengadilan, perguruan tinggi, penyedia barang/jasa pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat) LKPP memberikan pelayanan berupa: (1) konsultasi pengadaan; dan (2) pendampingan/asistensi (advokasi). Jumlah layanan konsultasi pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah sebanyak lebih dari 28 ribu jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 9 layanan yang terdiri dari konsultasi melalui telepon/SMS, tatap muka, melalui surat, serta melalui forum pengadaan surat kabar Media Indonesia. Pendampingan oleh LKPP telah dilakukan kepada lebih dari 8 (delapan) instansi Pusat dan Daerah, tiga diantaranya telah selesai dan menghasilkan penghematan sebesar hampir Rp2 triliun sedangkan sisanya masih dalam proses.
b.Penyelesaian Sanggah Banding dan Penanganan Pengaduan. Rekomendasi penyelesaian sanggah dan sanggah banding LKPP sementara ini terbatas pada pemberian konsultasi dan rekomendasi terhadap sanggah banding yang disampaikan. Pelaksanaan pelayanan sanggah banding oleh LKPP rata-rata satu kasus per hari. Jumlah kasus yang telah ditangani hingga saat ini sebanyak 167 kasus. Sedangkan untuk penanganan pengaduan rata-rata terdapat 4 (empat) kasus per bulan dengan jumlah kasus pengaduan yang ditangani hingga saat ini sebanyak 51 kasus.
c.Penyelesaian Permasalahan Hukum. Penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dilaksanakan melalui pemberian bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli. Pemberian bantuan hukum hanya berupa pemberian pendapat hukum terhadap kasus sengketa kontrak serta sengketa antara pengelola dan auditor. Pelaksanaan tugas ini baru dimulai awal Februari 2009 dan hingga saat ini telah diselesaikan sebanyak 12 kasus. Untuk pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli, LKPP menjadi saksi ahli dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah di KPK, Pengadilan TIPIKOR, Kejaksaan, dan Kepolisian dengan jumlah kasus sebanyak 35 kasus. Selain itu LKPP juga diminta menjadi saksi ahli oleh KPPU dalam menangani 5 (lima) perkara persaingan usaha terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah.
1. 3.Dalam upaya memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan aparat birokrasi, dilakukan perbaikan regulasi dalam bidang pengadaaan, yaitu: 1) penyusunan draft revisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; 2) penyusunan draft Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 10 Penyusunan draft revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan draft RUU pengadaan barang/jasa Pemerintah dimaksudkan untuk memperbaiki kerangka pengaturan pengadaan barang/jasa agar lebih komprehensif dan jelas. Secara lengkap kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pengaturan pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah:
a.Harmonisasi Keppres 80/2003 dengan Guidelines JBIC ODA Loan. LKPP dan JICA telah mengharmonisasikan 12 isu yang selama ini merupakan permasalahan di dalam proses pengadaan. Terdapat 3 isu dari 12 isu yang belum berhasil diharmonisasikan karena memiliki perbedaan yang mendasar sehingga mempengaruhi peraturan, yaitu: ceiling amount for the amount of bid, preference margin and domestic preference and price negotiation during contract negotiation.
b.Penyusunan Draft Revisi Keppres 80 Tahun 2003. Arah revisi Keppres 80 Tahun 2003 meliputi tiga aspek, yaitu restrukturisasi sistematika pembahasan, penambahan aturan baru, dan klarifikasi terhadap beberapa klausul yang dianggap kurang jelas.
c.Penyusunan Naskah Akademik RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP berinisiatif mengubah status Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya menjadi Undang Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimulai dengan penyusunan draft RUU versi Pemerintah pada Tahun 2010. Untuk itu telah disusun naskah akademik RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
1. 4.Dalam upaya untuk mengurangi penyalahgunaan kewenangan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan berbagai kegiatan terkait dengan monitoring dan evaluasi pengadaan, perencanaan pengadaan serta pengembangan layanan pengadaan secara elektronik. Kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai antara lain:
a.Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi. Pada periode ini terdapat 150 instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah mengisi dan menyampaikan tabel monitoring evaluasi kepada LKPP. Berdasarkan tabel tersebut LKPP mempersiapkan database monitoring dan evaluasi pengadaan. Database ini selanjutnya akan terintegrasi dengan sistem electronic announcement dan layanan pengadaan secara elektronik. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 11
b.Penilaian Sistem Pengadaan Melalui Baseline Indicators Version 4 OECD. Sesuai kesepakatan Paris Declaration, dalam rangka harmonisasi sistem dan ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka sistem dan ketentuan yang berlaku di satu negara perlu diukur, dinilai dan dibandingkan dengan sistem dan ketentuan yang berlaku secara internasional. Berdasarkan keputusan OECD, Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara yang akan melakukan penilaian sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah terhadap sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berlaku secara internasional. Dalam hal ini LKPP telah melaksanakan self assessment government procurement country’s system untuk Tahun 2008. Berdasarkan baseline indicators version 4 sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah diukur dan dinilai dengan menggunakan 4 (empat) variabel utama, yaitu: Legislative and Regulatory Framework (PILLAR I), Institutional Framework and Management Capacity (PILLAR II), Procurement Operations and Market Practices (PILLAR III) dan Integrity and Transparency of the Public Procurement System (PILLAR IV). Berdasarkan penilaian yang diperoleh pada Tahun 2008, Indonesia mendapatkan nilai sebesar 66,7 persen. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan perolehan pada Tahun 2007 sebesar 62,0 persen.
c.Perencanaan Pengadaan RAPBN. Dalam rangka mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran dan belanja pembangunan maka diusulkan untuk memasukkan informasi mengenai rencana pengadaan pada sistem aplikasi RKAKL. Untuk itu Kementerian/Lembaga mulai tahun 2010 diwajibkan menyusun rencana pengadaan barang/jasa Pemerintah dan mencantumkannya dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) dengan mengacu pada buku Pedoman Perencanaan Pengadaan yang disusun oleh LKPP.
d.Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam rangka menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara lebih transparan, efektif, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif pemerintah mengembangkan dan memperkenalkan layanan pengadaan secara elektronik. Pengembangan layanan pengadaan secara elektronik sudah dilakukan di 36 LPSE yang terdiri dari 46 jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 12 Instansi. Jumlah paket yang sudah dilelang melalui layanan pengadaan secara elektronik secara nasional sampai dengan bulan Desember 2009 adalah 1.722 paket dengan jumlah anggaran Rp3.354.374.246.553,-. Evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LKPP secara umum menunjukkan bahwa LKPP dapat menyelesaikan sebagian besar program dan kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian sasaran RPJMN 2005–2009 maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Transisi LKPP 2008-2009. Selanjutnya, diperlukan adanya percepatan penyelesaian beberapa kegiatan prioritas terutama menyangkut penyusunan draft Revisi Keppres No. 80 Tahun 2003, dan draft RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Upaya yang akan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan tersebut adalah melalui pembahasan secara intensif di lingkungan internal dan eksternal LKPP. Hal lain yang perlu ditindaklanjuti adalah terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi (khususnya di bidang pengadaan) melalui peningkatan jumlah aparat birokrasi yang memiliki kompetensi bidang pengadaan. Tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan secara umum masih rendah, meskipun pada periode 2008 – 2009 terjadi peningkatan tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan dibandingkan periode 2005 –
1. 2007.Untuk itu langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat kelulusan antara lain adalah dengan meningkatkan standar pelatihan baik dari aspek lamanya pelatihan, kualitas instruktur (melalui sertifikasi instruktur), serta kualitas lembaga pelatihan (melalui akreditasi lembaga pelatihan). Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pemegang sertifikat pengadaan barang/jasa Pemerintah maka soal ujian perlu disusun sesuai dengan standar kompetensi. Periode 2011. Dalam upaya merealisasikan good governance, LKPP telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014. Visi LKPP adalah “Andal dalam Mewujudkan Sistem Pengadaan yang Kredibel”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi LKPP adalah “Mewujudkan Aturan Pengadaan yang Jelas, Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Andal, jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 13 Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Kepastian Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di LKPP, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi LKPP dan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 5 (tujuan) tujuan strategis dan 18 (delapan belas) sasaran strategis sebagai berikut. Tujuan 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
2. 1.Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
3. 2.Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
4. 3.Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya;
5. 4.Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya;
6. 5.Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa. Tujuan 2: Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
7. 1.Terfasilitasinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement;
8. 2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat; jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 14
9. 3.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa;
10. 4.Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional. Tujuan 3: Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional dan Bermartabat. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
11. 1.Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa pemerintah;
12. 2.Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
13. 3.Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel. Tujuan 4: Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
14. 1.Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran usaha kecil menengah dan penggunaan produk dalam negeri;
15. 2.Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan. Tujuan 5: Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
16. 1.Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP;
17. 2.Terpenuhinya SDM yang kompeten;
18. 3.Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif;
19. 4.Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP. Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran LKPP pada tahun 2011 adalah sebesar 75.92 persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp156.021.306.407 (seratus lima puluh enam miliar dua puluh satu juta tiga ratu enam ribu empat ratus tujuh rupiah). Capaian kinerja input tertinggi adalah pada Sekretariat Utama yaitu sebesar 86.33 persen, sedangkan capaian kinerja input terendah pada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sebesar 37.19 persen. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 15 Belum optimalnya capaian kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
20. 1.Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA LKPP tahun 2011 terdiri atas revisi SP-RKAKL sebanyak 5 kali, revisi DIPA sebanyak 6 kali dan revisi POK sebanyak 13 kali.
21. 2.Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) LKPP pada tahun 2011 baru sebanyak 137 orang atau 59 persen dari kebutuhan.
22. 3.Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagai contoh, sistem informasi bersama internal LKPP belum tersedia, jumlah kendaraan operasional, ruang kerja, ruang rapat dan gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara masih terbatas. Capaian kinerja sasaran (outcome) rata-rata sebesar 129.33 persen. Capaian kinerja tertinggi terdapat pada sasaran jumlah pengaduan dan sanggah banding pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang terselesaikan, sedangkan capaian terendah terdapat pada sasaran jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan. Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
23. 1.Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
24. 2.Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
25. 3.Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 16 Periode 2012. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bahwa pembentukan LKPP merupakan bagian dalam upaya agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta mengutamakan prinsip-prinsip persaingan usaha. Oleh karena itu, LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Untuk mengemban amanat dan tugas pembentukan lembaga, maka LKPP menetapkan visi pada periode perencanaan 2009-2014 yaitu: “Andal dalam Mewujudkan Sistem Pengadaan yang Kredibel”. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendukung capaian visi tersebut, ditetapkan sesuai misi LKPP yaitu: “Mewujudkan Aturan Pengadaan yang Jelas, Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Handal, Sumber Daya Manusia yang Profesional, dan Kepastian Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” Selanjutnya, LKPP menetapkan tujuan strategis yang merupakan kondisi yang diharapkan pada periode perencanaan 2009-2014. Capaian tujuan dan sasaran kinerja sampai akhir tahun 2012 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:  Tujuan Strategis 1 : Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Perkembangan Tujuan Strategis 1 pada tahun 2012 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 241,5 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 87,0 persen. Nilai rata-rata tersebut didukung terutama oleh sasaran strategis “Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I” dengan capaian sebesar 449,3 persen dan realisasi anggaran sebesar 87,1 persen, serta sasaran strategis “Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I” dengan capaian sebesar 286,7 persen dan realisasi anggaran sebesar 72,3 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran strategis tersebut dapat menggambarkan sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 17 Salah satu masalah dalam pelaksanaan pembangunan adalah masih ditandai adanya penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan. Oleh sebab itu, LKPP melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan melalui bimbingan teknis, advokasi, penyelesaian sanggah banding dan pengaduan, serta pendampingan. LKPP juga membangun whistleblowing system untuk mendorong pencegahan penyimpangan dan korupsi dalam bidang pengadaan. Sepanjang tahun 2012, LKPP telah melaksanakan bimbingan teknis pengadaan untuk 87 pihak, penanganan pengaduan dan penyelesaian sanggah banding sebanyak 1.842 rekomendasi, dan advokasi/ pendampingan sebanyak 14.843 rekomendasi. Dalam penanganan permasalahan sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan, LKPP telah memberikan sebanyak 215 rekomendasi, pemberian kesaksian ahli sebanyak 211 kasus. Khusus untuk mencegah dan mendorong pengungkapan penyimpangan pengadaan, LKPP telah melaksanakan pengembangan whistleblowing system melalui: (1) launching whistleblowing system Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta; (2) sosialisasi whistleblowing system di 9 (sembilan) provinsi; (3) tersedianya whistleblowing system di portal pengadaan nasional; (4) tersedianya whistleblowing system di 5 (lima) K/L/D/I; (5) pelatihan whistleblowing system pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 3 kali; (6) pelaksanaan whistleblowing system pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tindak lanjut terhadap 422 pengaduan.  Tujuan Strategis 2 : Mewujudkan Efektifitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang Dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Perkembangan Tujuan Strategis 2 pada tahun 2012 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 124,1 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 68,3 persen. Nilai rata-rata tersebut terutama dihasilkan oleh sasaran strategis “Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penyusunan Renja KL dan RKA-KL yang akurat” dengan capaian sebesar 170,7 persen dan realisasi anggaran sebesar 81,2 persen. Capaian tersebut jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 18 menunjukkan bahwa upaya tujuan strategis ini semakin mendekati kenyataan. Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah menghasilkan barang/jasa yang bermanfaat bagi publik dengan menggunakan anggaran negara yang efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang dilaksanakan LKPP dengan mengembangkan e- procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga diharapkan meningkatkan transparansi publik dalam bidang pengadaan. Selain itu, LKPP melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pengadaan agar sesuai tata kelola yang ditetapkan dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan ke depan. Melanjutkan rintisan pembentukan LPSE sejak tahun 2008, maka sampai akhir tahun 2012 LPSE yang telah dibentuk sebanyak 543 unit di 33 provinsi yang melayani 731 instansi. Melalui LPSE telah melelang paket pengadaan sebanyak 91.351 paket, dengan pagu senilai Rp150.509.029.000.000,-. Penghematan anggaran negara selama tahun 2012 melalui e-Procurement senilai Rp15.592.082.000.000,- atau sebesar 11,6 persen. LKPP juga telah mengembangkan aplikasi monev online yang lebih user friendly bagi pemangku kepentingan pengadaan, yaitu PA/KPA, ULP, PPK dan PPHP, serta masyarakat umum. Sistem Monev online akan terus dikembangkan sehingga kinerja pengadaan secara nasional dapat dimonitoring secara real time. Selanjutnya, LKPP mendorong agar instansi pemerintah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sampai akhir tahun 2012, sebanyak 70 K/L/D/I yang terdiri dari 23 Kementerian/Lembaga/Instansi dan 47 Pemerintah Daerah telah mengumumkan RUP melalui LPSE dan Portal Pengadaan. Untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan melalui sistem penunjukan langsung, LKPP mengembangkan e-katalog barang/jasa pemerintah. Dalam kurun waktu tahun 2012, LKPP melaksanakan kontrak payung dengan 53 ATPM/main delaer/dealer untuk kendaraan mobil, motor, bus dan truk. Total nilai transaksi pengadaan kendaraan dinas pemerintah melalui sistem penunjukan langsung pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1,658 triliun dengan volume 20.280 unit. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 19  Tujuan Strategis 3: Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional dan Bermartabat Perkembangan Tujuan Strategis 3 pada tahun 2012 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 98,6 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 72,6 persen. Nilai rata-rata tersebut terutama dihasilkan oleh sasaran strategis “Terciptanya jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel” dengan capaian sebesar 116,3 persen dan realisasi anggaran sebesar 78,8 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tujuan strategis tersebut semakin nyata dalam upaya mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi pengadaan barang/jasa. Hal ini hanya dapat terwujud jika proses pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan oleh personil yang secara teknis mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik- praktik terbaik yang ada. Dalam rangka mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan pelayanan publik dibidang pengadaan, maka peranan ahli pengadaan di instansi pemerintah menjadi sangat menentukan. Oleh sebab itu, sistem pembinaan dan pengembangan SDM pengadaan menjadi sangat penting. Upaya yang dilakukan LKPP dalam mewujudkan kapasitas SDM Pengadaan yang professional dan bermartabat, salah satunya dengan pemberlakuan sertifikasi dan pengembangan jenjang karier serta remunerasi kepada ahli pengadaan. Sampai akhir tahun 2012, SDM pengelola pengadaan yang bersertifikat adalah sebanyak 216.351 orang, melalui pelaksanaan ujian sertifikasi reguler dan non reguler, dan ujian sertifikasi berbasis komputer di K/L/D/I. Selanjutnya, dalam rangka pembinaan pelatihan pengadaan berbasis kompentensi, hingga akhir tahun 2012 telah tersedia 438 instruktur pelatihan pengadaan di seluruh Indonesia. LKPP juga mengembangkan program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi 5 (lima) program pelatihan, yaitu: (1) program pelatihan kompetensi umum pengadaan barang/jasa; (2) program pelatihan perencanaan dan pemilihan pengadaan barang/jasa; (3) program pelatihan manajemen kontrak; (4) program pelatihan pemilihan sistem pengadaan barang/jasa; dan (5) jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 20 program pelatihan bagi penyedia barang/jasa. Untuk menyebarluaskan program pelatihan pengadaan kepada para pemangku kepentingan, LKPP telah melakukan proses akreditasi/pemeringkatan terhadap 43 lembaga pelaksana pelatihan (LPP). Dalam rangka pengembangan karir ahli pengadaan barang/jasa, maka pada akhir bulan Desember 2012 telah ditetapkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya.  Tujuan Strategis 4 : Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif Perkembangan Tujuan Strategis 4 pada tahun 2012 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 177,8 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 64,8 persen. Nilai rata-rata tersebut terutama dihasilkan oleh sasaran strategis “Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan produk dalam negeri” dengan capaian sebesar 333,3 persen dan realisasi anggaran sebesar 62,1 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tujuan strategis ini semakin nyata, karena dengan adanya regulasi, kebijakan dan prosedur pengadaan yang jelas, mudah dipelajari dan dilaksanakan, dapat mendorong proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi semakin baik. Sebagai arah, panduan dan tatakelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada seluruh pemangku kepentingan, maka diperlukan tersedianya kebijakan nasional pengadaan yang sesuai dengan tuntunan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi. Selama tahun 2012, LKPP telah menyusun 11 (sebelas) regulasi/kebijakan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari 2 (dua) draft UU Pengadaan Barang/Jasa yaitu Naskah Akademik dan draft UU Pengadaan Barang/Jasa; 1 (satu) draft PP pengadaan barang/jasa; 1 (satu) draft PP Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 2 (dua) Surat Edaran; 2 (dua) jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 21 Peraturan Kepala dan 2 (dua) draft Peraturan Kepala. Selain itu, LKPP telah menyusun 8 (delapan) kajian di bidang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan tujuan strategis diatas, selanjutnya dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) sasaran strategis, yang diukur dengan menggunakan 22 indikator kinerja utama. Rata-rata tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis LKPP pada tahun 2012 adalah sebesar 156,3 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut meliputi hasil dari 16 (enam belas) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik atau capaian kinerja lebih dari 100 persen, dan 3 (tiga) sasaran strategis yang belum optimal atau capaian kinerja dibawah 100 persen. Kinerja anggaran LKPP pada tahun 2012 adalah sebesar 81,1 persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp 150.228.339.967 (seratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Sedangkan capaian kinerja anggaran berdasarkan sasaran strategis tahun 2012 adalah sebesar Rp98.594.044.808,- (sembilan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah) atau 77,4 persen dari anggaran yang tersedia Rp127.315.234.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Capaian kinerja sasaran strategis yang cukup tinggi sebesar 156,3 persen dan capaian kinerja anggaran sebesar 77,4 persen. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2012. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan anggaran masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya:
26. 1.Perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan lebih baik mengingat masih banyaknya langkah penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang menimbulkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
27. 2.Pola penyerapan anggaran masih menumpuk di akhir tahun, khususnya Triwulan IV;
28. 3.Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 22 LKPP yang berjumlah sebanyak 149 orang pada tahun 2012, masih jauh dari total kebutuhan PNS LKPP yang berjumlah 408 orang;
29. 4.Sarana dan prasarana untuk mendukung koordinasi pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, misalnya sistem informasi bersama internal LKPP yang terbangun belum mencakup seluruh kebutuhan. Berdasarkan hasil perkembangan tersebut, beberapa rekomendasi langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
30. 1.Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal LKPP dan lintas Unit Kerja Eselon I dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran;
31. 2.Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja menggunakan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja yang telah disusun;
32. 3.Memperbaiki kualitas perencanaan dan disiplin dalam pelaksanaan/penarikan anggaran sesuai dengan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) yang telah disusun;
33. 4.Perlunya penyusunan RUP bersamaan dengan penyusunan anggaran serta penyusunan rencana kegiatan bulanan; dan
34. 5.Mengembangkan bisnis proses internal LKPP berbasis teknologi informasi. C. Hasil Aspirasi Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang Publik, Layanan Publik, dan Regulasi Pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan bidang yang tidak hanya menjadi perhatian para pengelola pengadaan yang ada di lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi perhatian banyak pihak. Pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak terbatas pada lembaga pemerintah sebagai pihak yang melakukan belanja barang/jasa Pemerintah, dan pihak swasta yang menjadi penyedia barang/jasa Pemerintah. Banyak pihak lain yang juga sangat berkepentingan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan diantaranya merupakan key stakeholders.
35. 1.Instansi Pusat dan Daerah. Seluruh instansi pemerintah memiliki kepentingan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah, karena peran mereka sebagai: jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 23
a.Pengguna Anggaran yang harus melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam bentuk penyediaan barang/jasa publik, pelayanan umum, dan regulasi.
b.vocal point dalam regulasi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah, contoh: Kementerian Perindustrian mengeluarkan aturan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan mengenai tata kelola keuangan daerah.
1. 2.Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Kedua lembaga ini memiliki kepentingan dengan pengadaan karena terkait dengan kebijakan pengelolaan APBN termasuk didalamnya anggaran untuk belanja barang/jasa Pemerintah. Secara khusus hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan efisiensi, efektifitas dan tingkat penyerapan serta pencapaian sasaran program pembangunan nasional.
2. 3.Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum (contohnya antara lain KPK, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPK, BPKP, Itjen, PPATK, dan KPPU). Lembaga-lembaga tersebut memiliki kepentingan dengan LKPP terkait dengan upaya pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dan penyelamatan uang negara.
3. 4.Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengadaan barang/jasa Pemerintah juga terkait dengan Kantor Kementerian Negara PAN dan RB, karena terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, profesionalisme aparatur, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparatur pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. 5.Masyarakat (termasuk LSM seperti Indonesian Corruption Watch dan Indonesian Procurement Watch). Masyarakat memiliki peran sentral karena mereka adalah pembayar pajak dan sekaligus penerima manfaat dan pelayanan dari program serta kegiatan pembangunan yang disediakan oleh birokrasi melalui mekanisme belanja Pemerintah. Selain itu masyarakat juga memiliki peran pengawasan dalam upaya jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 24 pencegahan penyimpangan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dan penyelamatan uang negara.
5. 6.Aparatur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai pelaku proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang harus dibina dan dikembangkan keahlian dan karir mereka di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah maka para pengelola pengadaan di seluruh instansi pemerintah merupakan salah satu stakeholder kunci LKPP.
6. 7.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (termasuk didalamnya KADIN dan asosiasi pengusaha serta asosiasi profesi). Sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah maka penyedia barang/jasa Pemerintah membutuhkan iklim regulasi/kebijakan pengadaan yang kondusif, perlakuan yang adil, persaingan sehat serta memiliki akses untuk mendapatkan kepastian hukum.
7. 8.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga Diklat Pengadaan terkait dengan LKPP dalam perannya sebagai pihak yang menyelenggarakan pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
8. 9.Negara Donor dan Organisasi Internasional. Kedua pihak ini mempunyai kepentingan dengan LKPP terutama dalam rangka harmonisasi peraturan pengadaan nasional dengan internasional.
9. 10.Media Massa. Media massa merupakan mitra LKPP dalam memberikan informasi, sosialisasi, pemberitahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap LKPP secara umum adalah agar LKPP berperan besar dalam upaya efisiensi anggaran negara melalui pembaharuan tata kelola pengadaan barang/jasa Pemerintah. Secara lebih spesifik aspirasi 1 pemangku kepentingan terhadap LKPP dapat dikelompokkan kedalam fungsi/bidang yang ditangani oleh LKPP yaitu: 1 Aspirasi yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang disebutkan disini berasal dari pendapat yang dikemukakan dalam berbagai workshop, seminar, dan juga pendapat/aspirasi yang dikutip oleh berbagai media massa terkait dengan peran yang diharapkan dari LKPP jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 25
10. 1.Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan.
a.LKPP mampu mewujudkan regulasi/kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dapat diimplementasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
b.LKPP dapat menyempurnakan dan melengkapi peraturan pengadaan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.
c.LKPP dapat memperluas lingkup peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak hanya untuk belanja APBN/APBD tetapi mencakup juga belanja yang dilakukan oleh BUMN/BUMD dan lembaga publik yang lain (contohnya BP MIGAS, BLU/D, dan lain-lain), serta pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan swasta.
d.LKPP dapat menyusun strategi dan kebijakan yang andal dalam menghadapi perdagangan internasional.
e.LKPP dapat menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai payung hukum dalam kebijakan pengadaan.
f.LKPP dapat memberikan arahan dalam penyusunan pedoman pengadaan yang dibuat K/L/D/I dan badan usaha.
1. 2.Bidang Monitoring dan Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.
a.LKPP dapat mendorong seluruh instansi pemerintah menerapkan satu sistem pengadaan secara elektronik.
b.LKPP hendaknya dapat memberikan masukan dan feedback dalam penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah.
c.LKPP dapat memberikan pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
1. 3.Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan.
a.LKPP mampu mengangkat pekerjaan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai profesi yang membanggakan dan didukung oleh SDM yang profesional.
b.LKPP mampu menumbuhkembangkan profesionalisme melalui jenjang karir yang jelas dan terarah.
c.LKPP mampu mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 26
d.LKPP mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan uji kompetensi dengan jaminan mutu yang andal.
1. 4.Bidang Penanganan Permasalahan Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
a.LKPP dapat berperan besar dalam mencegah pelanggaran prosedur pengadaan.
b.LKPP dapat berperan besar dalam membantu menyelesaikan permasalahan sanggah dan sanggah banding dalam proses pengadaan.
c.LKPP dapat membantu mengatasi permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan.
d.LKPP dapat memberikan pendampingan selama proses pengadaan yang mendesak dan strategis.
e.LKPP dapat berperan lebih besar dalam membantu menyelesaikan pengaduan dalam proses pengadaan.
f.LKPP dapat lebih berperan memberikan bantuan hukum kepada pengelola pengadaan dan penyedia barang/jasa Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan hukum: sengketa kontrak, sengketa audit, perkara pidana, perdata, persaingan usaha, dan tata usaha negara.
g.LKPP dapat menyediakan saksi ahli untuk membantu memberikan penjelasan dan pemahaman dalam bentuk pendapat hukum yang digunakan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan kasus korupsi pengadaan dan persaingan usaha maupun kasus sengketa perdata dan tata usaha negara yang terkait pengadaan.
1. 5.Bidang Kesekretariatan.
a.LKPP mampu mendorong reformasi birokrasi.
b.LKPP mempunyai ukuran organisasi yang ramping (right sizing).
c.LKPP mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
d.LKPP mampu memberikan informasi pengadaan yang menarik kepada masyarakat. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 27 1.2 PERMASALAHAN DAN POTENSI A. Permasalahan Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pertama, masih banyak kasus penyimpangan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang ditemukan dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga pengawasan lainnya. Kasus korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah mencakup sekitar 80 persen dari seluruh kasus yang ditangani. Kedua, masih tingginya inefisiensi dan inefektifitas belanja negara. Bahkan besarnya inefisiensi tersebut diperkirakan berkisar antara 10 sampai dengan 40 persen. Ketiga, belum sinkronnya peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan peraturan terkait lainnya. Keempat, masih rendahnya pemahaman dan penerapan peraturan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan kelima, belum seluruh K/L/D/I mengimplementasikan sistem e-procurement. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, LKPP diberi tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan/regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam hal ini LKPP perlu melakukan identifikasi dan analisis SWOT untuk melihat potensi, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki/dihadapi. Selanjutnya LKPP menyusun visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran strategis serta program dan kegiatan. B. Potensi LKPP memiliki berbagai sumberdaya dan kemampuan yang dapat menjadi kekuatan internal organisasi. Setiap kekuatan internal yang dimiliki LKPP saat ini harus dapat dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal serta dijadikan sebagai modal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh LKPP adalah sebagai berikut.
1. 1.LKPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 merupakan satu-satunya Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dimana pimpinan LKPP bertanggungjawab kepada Presiden. Kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 28
a.Kewenangan untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
b.Kewenangan untuk menyusun peraturan, norma, standar, prosedur dan manual di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
c.Kewenangan untuk menentukan kebijakan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
d.Kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
e.Kewenangan untuk melakukan pengembangan sistem informasi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
f.Kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
1. 2.Pimpinan dan staf LKPP memiliki kompetensi, semangat dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugasnya dalam mengembangkan kebijakan/regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kesimpulan ini diperloleh berdasarkan hasil asesmen terhadap calon pegawai LKPP yang dilaksanakan pada saat proses seleksi/rekruitmen. C. Kelemahan Sebagai suatu sistem, saat ini pengadaan barang/jasa masih terdapat beberapa kelemahan terutama dalam aspek tansparansi, efektifitas dan efisiensi. LKPP sebagai sistem organisasi, juga memiliki kelemahan yang terkait dengan beberapa atribut yang berpotensi menghambat/menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengetahui kelemahan organisasi diharapkan LKPP dapat menemukan cara untuk mengeliminasi atau memperbaiki setiap kelemahan yang ada. Berdasarkan Evaluasi Kinerja Organisasi LKPP yang dilaksanakan pada bulan Juli 2009 diperoleh kesimpulan bahwa LKPP masih memiliki kelemahan dalam beberapa aspek organisasi, yaitu:
2. 1.Manajemen SDM;
3. 2.Pengukuran, analisis dan manajemen informasi kinerja;
4. 3.Sebagai lembaga baru, LKPP masih belum memiliki kelengkapan perangkat organisasi (norma/standar/prosedur dan manual); jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 29
5. 4.Sumberdaya manusia dalam jumlah yang belum memadai;
6. 5.Belum mempunyai payung hukum setingkat undang-undang.
7. 6.Koordinasi internal belum optimal;
8. 7.Nilai-nilai organisasi (corporate values) dan kode etik (code of conduct) belum terinternalisasi dengan baik. D. Peluang Peluang yang dimiliki oleh LKPP mencerminkan kondisi diluar organisasi LKPP yang dapat membantu pencapaian tujuan. LKPP harus mampu mengeksploitasi dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Peluang yang dimiliki LKPP tersebut adalah sebagai berikut.
9. 1.Kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang cepat, terjangkau dan berkualitas semakin meningkat. Kondisi ini menuntut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan proses perencanaan kebutuhan (need analysis) serta proses pengadaan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan peluang bagi LKPP untuk merumuskan kebijakan di bidang pengadaan yang sesuai dengan tuntutan tersebut. Selain itu, fungsi pengawasan (oversight) oleh LKPP menjadi semakin diperlukan agar proses pengadaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai (comply) dengan peraturan yang ada;
10. 2.LKPP mendapatkan dukungan yang sangat baik dari instansi pemerintah lainnya (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, dll), lembaga internasional dan dunia usaha dalam mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Indonesia, serta dalam penguatan kapasitas kelembagaan/organisasi. Dukungan dan kerjasama yang baik merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal;
11. 3.Pengembangan teknologi informasi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah memberikan peluang bagi LKPP untuk memperluas implementasi pengadaan secara elektronik; jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 30
12. 4.Meningkatnya anggaran negara yang harus dibelanjakan melalui pengadaan merupakan peluang bagi LKPP untuk berperan dalam meningkatkan efisiensi belanja negara;
13. 5.Pemahaman masyarakat dan para pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah masih relatif belum baik, sehingga masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini merupakan peluang bagi LKPP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah. E. Tantangan Tantangan yang dihadapi oleh LKPP merupakan kondisi yang berada diluar organisasi (eksternal) yang dapat menghambat/menghalangi pencapaian tujuan. Terhadap setiap tantangan yang dihadapi, LKPP harus menyiapkan strategi untuk memitigasi atau mengatasinya.
14. 1.Kompleksitas lingkungan pengadaan membuat tugas LKPP menjadi tidak mudah. Pertama, pengadaan di Indonesia melibatkan lebih dari 10 ribu entitas pengadaan, serta lebih dari 60 ribu pengelola pengadaan yang hanya sebagian kecil yang memperoleh pelatihan pengadaan secara memadai dan sebagian besar diantaranya tidak ditugaskan untuk menangani pengadaan dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat mencapai tingkat keahlian yang tinggi. Kedua, terdapat perbedaan pola yang sangat mencolok dalam hal kapasitas, struktur dan praktik pengadaan di berbagai entitas. Ketiga, dalam hal infrastruktur ekonomi, sekitar 10 persen kabupaten/kota masih terpencil dan belum terjangkau, dan di beberapa wilayah belum tersedia listrik atau kalaupun tersedia tingkat keandalannya masih rendah. Meskipun sudah terdapat 90 persen koneksi infrastruktur komunikasi dan informasi tetapi di banyak wilayah tingkat konektifitasnya masih rendah karena tingkat penggunaan yang sangat ekstensif sementara kapasitas koneksinya masih rendah. Selain itu sebagian besar penyedia barang/jasa terutama pengusaha kecil dan menengah belum mampu mengikuti proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
15. 2.Masih terdapat beberapa aspek dalam Perpres 106 Tahun 2007 yang perlu diklarifikasi agar terdapat persamaan persepsi diantara stakeholder jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 31 pengadaan didalam maupun diluar LKPP mengenai apa yang dimaksud oleh Perpres 106 Tahun 2007. Hal ini diperlukan mengingat masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam menginterpretasikan beberapa aspek regulasi. Selain itu peran LKPP dalam hubungannya dengan lembaga yang lain masih perlu diperjelas. Hal ini menjadi hambatan bagi LKPP untuk memantapkan perannya kedepan.
16. 3.Kemungkinan terjadinya kegagalan reformasi birokrasi yang salah satu konsekuensinya adalah tidak terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS dalam bentuk pemberian remunerasi dan tunjangan kinerja yang memadai, dapat mengancam upaya untuk mencegah terjadinya KKN dalam pengelolaan pengadaan. Hal ini merupakan isu yang penting bagi LKPP sebagai lembaga yang memiliki perhatian (concern) terhadap efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah. Tantangan yang ada pada LKPP adalah bagaimana LKPP merumuskan kebijakan pengadaan dan melakukan strategi pengawasan (oversight) dalam lingkungan yang kurang kondusif tersebut. Tentunya ini bukan merupakan hal yang mudah bagi LKPP.
17. 4.Peraturan yang tumpang tindih dan tidak mendorong proses pengadaan. Hal ini merupakan tantangan bagi LKPP untuk membuat peraturan- peraturan pengadaan yang tidak tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, serta LKPP dapat pula membuat penyelarasan dari peraturan- peraturan yang sudah ada dan tumpang tindih tersebut.
18. 5.Jenjang karir di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah belum jelas. Hal ini merupakan tantangan bagi LKPP untuk membuat jenjang karir di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga sistem karir pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat menjadikan pekerjaan pengelolaan pengadaan menjadi profesi yang membanggakan. F. Faktor Kunci Keberhasilan Unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal LKPP merupakan kondisi yang akan mempengaruhi eksistensi LKPP. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan LKPP maka dapat dirumuskan beberapa alternatif strategi umum untuk mencapai visi dan misi LKPP yaitu: jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 32
19. 1.Menggunakan kekuatan organisasi untuk memanfaatkan peluang.  LKPP menggunakan kewenangan untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan/regulasi; norma, standar, prosedur dan manual pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap hak mendapatkan pelayanan publik yang cepat, terjangkau dan berkualitas. Dengan terciptanya kebijakan/regulasi pengadaan barang/jasa yang konsisten, akuntabel serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan produk dalam negeri melalui: (1) perbaikan kerangka regulasi dan legislasi; (2) peningkatan kapasitas manajemen dan kerangka kelembagaan; dan (3) pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dapat menjamin integritas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan.  LKPP menggunakan kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dengan demikian permasalahan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diselesaikan.
20. 2.Memanfaatkan peluang untuk mengatasi tantangan.  LKPP dapat melakukan pengembangan teknologi informasi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini memberikan peluang bagi LKPP untuk memperluas penerapan pengadaan, monitoring-evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta ujian sertifikasi berbasis teknologi informasi. Kondisi ini dapat membantu mengurai kompleksitas lingkungan pengadaan yang terkait dengan masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengadaan, mengatasi perbedaan dalam hal kapasitas, struktur dan praktek pengadaan di berbagai entitas, serta mengatasi keterbatasan infrastruktur.
21. 3.Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang.  Sebagai lembaga baru LKPP masih belum memiliki kelengkapan perangkat organisasi (norma/standar/prosedur/manual) dan sumberdaya manusia dalam jumlah yang memadai. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan dukungan dari instansi Pemerintah lainnya (Kementerian jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 33 Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN dan RB dll) untuk pengembangan kapasitas organisasi.  Kelemahan sistem pengadaan barang/jasa yang belum transparan, efektif dan efisien, dapat diatasi dengan kewenangan LKPP untuk mengembangkan pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi.
22. 4.Mewaspadai dan mencegah tantangan sambil memperbaiki kelemahan yang ada.  Mewaspadai tantangan akan kompleksitas lingkungan pengadaan barang/jasa dengan cara membuat payung hukum setingkat undang- undang. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 34 Visi juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Dalam visi ini terkandung maksud bahwa LKPP berkeinginan untuk menjadi lembaga kebijakan pengadaan yang andal yaitu lembaga yang memiliki kualitas, kapabilitas atau kemampuan, serta otoritas untuk mengembangkan dan menghasilkan berbagai kebijakan/regulasi yang dapat mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang terpercaya di Indonesia. 2.2 MISI Sejalan dengan visi LKPP maka diperlukan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, serta bagaimana mencapainya dalam periode tertentu beserta indikator pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi LKPP. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LKPP. Misi LKPP adalah sebagai berikut: VISI LKPP: “ANDAL DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PENGADAAN YANG KREDIBEL” jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 35 2.3 TUJUAN Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh LKPP pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi organisasi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh LKPP. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, maka tujuan strategis LKPP dirumuskan pada Tabel 1. sebagai berikut: Tabel 1. Tujuan Strategis LKPP No Tujuan Strategis
23. 1.Mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa;
24. 2.Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
25. 3.Mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif. Pada perubahan kedua Renstra LKPP ini, Tujuan strategis mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang kredibel, telah direpresentasikan dalam nilai-nilai visi sehingga tujuan strategis ini ditransformasikan menjadi tujuan strategis yang baru yaitu mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan barang/jasa, tujuan strategis ini sejalan dengan alasan pembentukan LKPP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Tujuan utama (ultimate goal) yang akan dicapai adalah mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran negara ditandai dengan adanya penghematan belanja barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran belanja barang/jasa yang lebih baik dan tidak MISI LKPP: “MEWUJUDKAN ATURAN PENGADAAN YANG JELAS, SISTEM MONITORING DAN EVALUASI YANG ANDAL, SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, DAN KEPASTIAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 36 terakumulasi pada akhir tahun, serta berkurangnya penyimpangan pelaksanaan pengadaan. Peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran negara dalam pengadaan barang/jasa hanya dapat terwujud jika sistem pengadaan barang/jasa tersebut kredibel yang ditandai antara lain dengan tersedianya personil pengadaan yang kompeten dan professional, tersedianya kebijakan/regulasi dan prosedur pengadaan yang jelas, kondusif dan komprehensif, tersedianya dukungan infrastruktur teknologi informasi yang andal, terwujudnya kepastian hukum dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga tercipta bisnis proses pengadaan yang efektif dan efisien. Hal ini kan membuat penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dicegah dan dikurangi. Matriks Kinerja Tujuan Strategis Dapat dilihat pada Tabel 2. jdih.lkpp.go.id R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 37 Tabel 2. Matriks Kinerja Tujuan Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013 - 2014 Tujuan Strategis Indikator Satuan 2013 2014 Unit Kerja Penanggung Jawab
26. 1.Mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa; 1.1 Persentase penghematan penggunaan APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa; Persen 10 10 D.II 1.2 partisipasi penyedia dalam proses pengadaan Rata-rata jumlah penawaran per paket 3 3 D.II
27. 2.Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 2.1 Termanfaatkannya sistem pengawasan dalam proses pengadaan barang/jasa Kasus 100 200 D.IV 2.2 Indeks persepsi stakeholders terhadap peraturan/regulasi Indeks - Menentukan Baseline D.I 2.3 Jumlah K/L/D/I yang mengumumkan RUP K/L/D/I 50 300 k) D.II 2.4 Jumlah K/L/D/I yang menggunakan e- procurement K/L/D/I 600 600 k) D.II 2.5 Jumlah K/L/D/I yang memanfaatkan monev pengadaan K/L/D/I 100 250 k) D.II jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 38 Tujuan Strategis Indikator Satuan 2013 2014 Unit Kerja Penanggung Jawab
28. 3.Mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif. 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Indeks 75 75 Sekretariat Utama jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 39 2.4 SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan strategis LKPP tersebut di atas, maka sasaran strategis dirumuskan sebagai berikut: 2.4.1 Sasaran Strategis Tahun 2010-2012 A. Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah:
29. 1.Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya.
30. 2.Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya.
31. 3.Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi Lainnya.
32. 4.Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi Lainnya.
33. 5.Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa. B. Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Dalam rangka mewujudkan tujuan kedua, maka sasaran strategisnya adalah:
34. 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat.
35. 2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa.
36. 3.Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 40 C. Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional dan Bermartabat Dalam rangka mewujudkan tujuan ketiga, maka sasaran strategisnya adalah:
37. 1.Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
38. 2.Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
39. 3.Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel. D. Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif Dalam rangka mewujudkan tujuan keempat, maka sasaran strategisnya adalah:
40. 1.Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran usaha kecil menengah dan penggunaan produk dalam negeri.
41. 2.Terciptanya kebijakan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta. E. Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP Dalam rangka mewujudkan tujuan kelima, maka sasaran strategisnya adalah:
42. 1.Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP.
43. 2.Terpenuhinya SDM yang kompeten.
44. 3.Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif.
45. 4.Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP. 2.4.2 Sasaran Strategis 2013-2014 Sasaran Strategis dari setiap tujuan strategis LKPP tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut: jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 41 A. Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Negara yang Dibelanjakan Melalui Pengadaan Barang/Jasa Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan strategis ini adalah sebagai berikut:
46. 1.Terwujudnya kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif, efisien, bersaing, transparan, terbuka dan adil;
47. 2.Meningkatnya kapasitas, profesionalisme, dan martabat Sumber Daya Manusia pengadaan barang/jasa;
48. 3.Terwujudnya proses bisnis pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien;
49. 4.Terwujudnya peraturan perundangan, pedoman teknis, prosedur, dan standar pengadaan barang/jasa;
50. 5.Pengembangan sistem diklat dan karir, pembinaan profesi, dan penjaminan mutu kompetensi;
51. 6.Terwujudnya sistem perencanaan pengadaan, monitoring evaluasi, dan e-procurement. B. Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan strategis ini adalah sebagai berikut:
52. 1.Terwujudnya kepastian hukum dalam pengadaan barang/jasa;
53. 2.Pemberian bimbingan teknis, advokasi pengadaan barang/jasa dan rekomendasi penyelesaian sanggah banding/pengaduan;
54. 3.Terselesaikannya permasalahan sengketa kontrak/audit. C. Mewujudkan Birokrasi LKPP Yang Modern dan Responsif Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan strategis ini adalah sebagai berikut:
55. 1.Peningkatan dan pengembangan potensi dan kompetensi Sumber Daya Manusia LKPP;
56. 2.Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran LKPP;
57. 3.Peningkatan kualitas sistem informasi dan koordinasi internal; jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 42
58. 4.Meningkatnya layanan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di LKPP yang lengkap dan harmonis;
59. 5.Meningkatnya kualitas layanan eksternal LKPP. Sasaran Strategis dan Indikatornya dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4. Sedangkan Matriks Perubahan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis dapat dilihat pada Tabel 5. jdih.lkpp.go.id R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 43 Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis 2010 - 2012 No Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Indikator Satuan 2010 2011 2012 Unit Kerja Penanggung Jawab Tujuan Strategis 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 1 Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya Persentase Jumlah Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa, Persen 10 20 30 Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi 2 Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya Persentase Peningkatan Jumlah Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa, Persen 60 70 80 3 Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya Persentase Peningkatan jumlah pengaduan dan sanggah banding pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya yang terselesaikan. Persen 60 70 80 Direktorat Penyelesaian Sanggah 4 Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya Persentase Peningkatan jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan Persen 60 70 80 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum 5 Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa. Persentase Peningkatan jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan/persaingan usaha Persen 60 70 80 jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 44 No Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Indikator Satuan 2010 2011 2012 Unit Kerja Penanggung Jawab Tujuan Strategis 2: Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang Dibelanjakan Melalui Pengadaan Barang/Jasa 6 Terfasilitasinya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan e- procurement Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement Instansi 25 50 90 Direktorat e- Procurement Persentase layanan e-procurement yang memenuhi standar Persen - - - 7 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Instansi 6 21 41 Direktorat Perencanaan RABPN 8 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa Jumlah instansi yang mengimplementasikan pedoman monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Instansi 33 70 150 Direktorat Monitoring dan Evaluasi 9 Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional Jumlah layanan pengadaan secara elektronik Unit 500 - - Direktorat e- Procurement Jumlah LPSE yang memenuhi standar Unit 50 150 250 Tujuan Strategis 3: Meningkatkan Kapasitas SDM pengelola Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang profesionalisme dan bermartabat 10 Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Persentase pelayanan dalam pengembangan profesi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah Persen 10 35 55 Direktorat Pengembangan Profesi 11 Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Persentase dukungan pelayanan dalam pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah Persen 20 40 60 Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 45 No Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Indikator Satuan 2010 2011 2012 Unit Kerja Penanggung Jawab 12 Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel. Persentase pelayanan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah Persen 25 55 65 Direktorat Bina Sertifikasi Profesi Tujuan Strategis 4: Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif 13 Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah: Dok Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional UU 1  PP 1  Perpres 1  SE/Peraturan Kepala LKPP 3 4 2 14 Terciptanya kebijakan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta Jumlah peraturan perundangan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta: Dok Direktorat Kebijakan Pengadaan Khusus dan Hankam  PP 1  Perpres 1 15 Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan Jumlah pihak yang mendapat sosialisasi Pihak 5 5 5 Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum Tujuan Strategis 5: Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP Sekretariat Utama 16 Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP Reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP Kegiatan 1 BPOT 17 Terpenuhinya SDM yang kompeten Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai. Persen 60 80 100 BHKH Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan Persen 100 100 100 Pengurangan jumlah tenaga outsourcing Persen 10 15 18 Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif Persentase kegiatan kantor yang telah ada SOP-nya Persen 70 80 90 BPOT jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 46 No Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Indikator Satuan 2010 2011 2012 Unit Kerja Penanggung Jawab Persentase implementasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP Persen 40 50 60 19 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana % 70 75 80 BUK jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 47 Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis 2013-2014 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan 2013 2014*) Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6
60. 1.Mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa; 1.1 Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif, efisien, bersaing, transparan, terbuka dan adil 1.1.1 Persentase tersedianya data bagi berbagai tingkatan manajemen dalam rangka pengendalian agar pengadaan barang/jasa berjalan efektif Persen 15 75 k) Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan 1.1.2 Persentase partisipasi UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persen 10 15 Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 1.1.3 Tingkat ketersediaan informasi harga produk di e-catalogue Komoditas 5 5 Drektorat Pengembangan Sistem Katalog 1.2 Meningkatnya kapasitas, profesionalisme, pembinaan profesi, dan martabat SDM PBJ 1.2.1 Persentase K/L/D/I yang telah membentuk dan mengoperasionalkan Unit Layanan Pengadaan Persen 10 21 Direktorat Pengembangan Profesi 1.2.2 Persentase K/L/D/I yang mengusulkan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam ULPnya Persen 10 15 Direktorat Pengembangan Profesi 1.2.3 Jumlah peraturan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan profesi ahli PBJP Dok 4 - Direktorat Pengembangan Profesi 1.3 Terwujudnya proses bisnis PBJ yang efektif dan efisien 1.3.1 Jumlah LPSE yang memenuhi standar** LPSE 80 K) 280 K) Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1.3.2 Persentase K/L/D/I yang menerapkan e- Procurement Persen K/L 90 100 Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Persen Daerah 70 90 Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1.4 Terwujudnya peraturan perundangan, pedoman teknis, prosedur, standar PBJ 1.4.1 Jumlah peraturan perundangan-undangan dibidang pengadaan Dok 7 10 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum dan Direktorat Pengembangan Strategi dan jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 48 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan 2013 2014*) Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 Kebijakan Pengadaan Khusus 1.4.2 Jumlah Standar dan pedoman teknis pengadaan dalam rangka kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dok 2 2 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 1.5 Pengembangan sistem diklat dan penjaminan mutu kompetensi 1.5.1 Persentase pelatihan yang sesuai standar (pada LPP yang terakreditasi) Persen 10 10 Direktorat Pelatihan Kompetensi 1.5.2 Persentase instruktur yang mengajar sesuai standar Persen 60 70 1.5.3 Persentase peningkatan LPP Diklat PBJ yang terakreditasi Persen 30 30 1.5.4 Indeks keterandalan sistem penyelenggaraan ujian sertifikasi PBJP Persen 75 77 Direktorat Sertifikasi Profesi 1.6 Terwujudnya sistem perencanaan pengadaan, monev, e-procurement 1.6.1 Jumlah instansi Pemerintah yang difasilitasi e-Procurement (e-tendering) Instansi 600 k) 600 k) Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1.6.2 Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement (e-purchasing) Instansi 600 k) 600 k) Direktorat Pengembangan Sistem Katalog 1.6.3 Jumlah Aplikasi SPSE Aplikasi - 6 Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
61. 2.Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pelaksanaan Barang/Jasa; 2.1 Terwujudnya kepastian hukum dalam PBJ 2.1.1 Rasio pemberian keterangan ahli terhadap permintaan keterangan ahli rasio 1 1 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum 2.1.2 Persentase paket pekerjaan yang diadukan terhadap total paket pengadaan seluruh Indonesia Persen 10 10 Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan II 2.2 Pemberian bimbingan teknis, advokasi PBJ dan rekomendasi penyelesaian sanggah banding/ pengaduan 2.2.1 Persentase meningkatnya pelayanan bimbingan teknis dan advokasi yang terlayani Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan II Bimbingan Teknis pihak

(2013); 82 18,29 jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 49 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan 2013 2014*) Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 Pendampingan Persen
(2014)25 48,00 2.3 Terselesaikannya permasalahan sengketa kontrak/audit 2.3.1 Persentase rekomendasi yang diberikan terhadap permohonan yang masuk Persen 100 100 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

3.Mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif. 3.1 Peningkatan & pengembangan potensi dan kompetensi SDM LKPP 3.1.1 Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai kompetensi jabatan Persen 100 100 Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian 3.2 Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran LKPP 3.2.1 Opini BPK atas laporan keuangan Opini WTP WTP Biro Umum dan Keuangan 3.3 Peningkatan kualitas sistem informasi dan koordinasi internal 3.3.1 Proses Bisnis yang sesuai dengan SOP Proses Bisnis 60 75 Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 3.3.2 Indeks Kepuasan Pengguna Informasi internal dan eksternal Indeks 70 70 Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian 3.4 Meningkatnya layanan penyusunan dan penetapan peraturan perundang- undangan di LKPP yang lengkap dan harmonis 3.4.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Hukum Indeks 70 70 Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian 3.5 Meningkatnya kualitas layanan eksternal LKPP 3.5.1 Indeks kepuasan atas layanan sertifikasi profesi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah Indeks 80 80 Direktorat Sertifikasi Profesi 3.5.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Akreditasi LPP dan Fasilitasi Pelatihan Indeks 60 70 Direktorat Pelatihan Kompetensi 3.5.3 Indeks Kepuasan atas layanan bimbingan teknis dan advokasi PBJP Indeks 75 75 Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan II 3.5.4 Indeks Kepuasan atas layanan Indeks 75 75 Direktorat Advokasi dan jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 50 Tujuan/Sasaran Indikator Satuan 2013 2014*) Unit Kerja Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 rekomendasi sanggah banding Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan II Keterangan : k) = Kumulatif *) Prioritas Bidang 280 LPSE jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 51 Tabel 5 Perubahan Parsial Rencana Strategis LKPP Tahun 2013-2014 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/ jasa; Tetap 1.1 Terwujudnya kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif, efisien, bersaing, transparan, terbuka dan adil 1.1.1 Layanan pengadaan sesuai kebutuhan user.*) 1.1 Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif, efisien, bersaing, transparan, terbuka dan adil 1.1.1 Persentase tersedianya data bagi berbagai tingkatan manajemen dalam rangka pengendalian agar pengadaan barang/jasa berjalan efektif Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah; 06. Pengembang an Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3936 Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1.1.2 Persentase penghematan penggunaan APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa.*) 1.1.2 menjadi indikator tujuan Indikator : Indikator : 1.1.3 Rata-rata jumlah penawaran untuk setiap paket pekerjaan menjadi indikator tujuan jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 52 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1) Persentase penghematan penggunaan APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa; 1.2) Partisipasi penyedia dalam proses pengadaan 1.1.4 Jumlah K/L/D/I yang mengumumkan RUP menjadi indikator tujuan 1.1.5 Persentase paket lelang untuk usaha kecil 1.1.2 Persentase partisipasi UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penguatan kerangka kebijakan/regul asi pengadaan barang dan jasa pemerintah; 3933 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional 1.1.3 Tingkat ketersediaan informasi harga produk di e- catalogue Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah; 3940 Pengembangan Sistem Katalog 1.2 Terciptanya kebijakan PBJ yang jelas, kondusif dan komprehensif 1.2.1 Indeks persepsi stakeholders terhadap peraturan/regul asi pengadaan barang/jasa Pemerintah menjadi indikator tujuan jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 53 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.3 Meningkatnya kapasitas, profesionalism e, dan martabat SDM PBJ 1.3.1 Jumlah instansi Pemerintah yang telah membentuk dan mengoperasion alkan Unit Layanan Pengadaan. 1.2 Meningkatnya kapasitas, profesionalitas, pembinaan profesi dan martabat SDM PBJ 1.2.1 Persentase K/L/D/I yang telah membentuk dan mengoperasional- kan Unit Layanan Pengadaan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengadaan; 3938 Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1.3.2 Jumlah K/L/D/I yang mempunyai rencana mengimplement asikan jabatan fungsional ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah 1.2.2 Persentase K/L/D/I yang mengusulkan jabatan fungsional ahli pengadaan barang/jasa dalam ULPnya 1.3.3 Jumlah pemegang sertifikat yang masih aktif 1.2.3 Jumlah peraturan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan profesi ahli PBJP. 1.4 Terwujudnya proses bisnis PBJ yang efektif dan efisien 1.4.1 Jumlah LPSE yang memenuhi standar 1.3 tetap 1.3.1 Jumlah LPSE yang memenuhi standar Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah; 3932 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional1.4.2 Penerapan e- Procurement 1.3.2 Persentase K/L/D/I yang menerapkan e-Procurement jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 54 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.4.3 Jumlah instansi Pemerintah yang telah membentuk dan mengoperasion alkan Unit Layanan Pengadaan. Dihapus 1.5 Terwujudnya peraturan perundangan, pedoman teknis, prosedur, standar PBJ 1.5.1 Jumlah peraturan perundangan- undangan dibidang pengadaan umum.*) 1.4 tetap 1.4.1 Jumlah peraturan perundangan- undangan dibidang pengadaan Penguatan kerangka kebijakan/regul asi pengadaan barang dan jasa pemerintah 3935 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum 1.5.2 Jumlah peraturan perundangan pengadaan badan usaha/swasta dalam rangka KPS : - Perka/SE 1.4.2 Jumlah Standar dan pedoman teknis pengadaan dalam rangka kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 3934 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan 1.6 Pengembanga n sistem diklat dan karir, pembinaan profesi, dan penjaminan mutu kompetensi 1.6.1 Jumlah LPP yang melaksanakan pelatihan PBJP sesuai standar 1.5 Pengembangan sistem diklat dan penjaminan mutu kompetensi 1.5.1 Persentase pelatihan yang sesuai standar (pada LPP yang terakreditasi) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengadaan; 3930 Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 55 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.6.2 Jumlah peraturan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan profesi ahli PBJP. 1.5.2 Persentase instruktur yang mengajar sesuai standar 1.6.3 Indeks kepuasan atas layanan sertifikasi profesi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah 1.5.3 Persentase peningkatan LPP Diklat PBJ yang terakreditasi 1.6.4 Dokumen mutu sertifikasi profesi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah yang mendapatkan pengakuan pihak ketiga 1.5.4 Indeks keterandalan sistem penyelenggaraan ujian sertifikasi PBJP 3931 Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraa n Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1.7 Terwujudnya sistem perencanaan pengadaan, monev, e- procurement 1.7.1 Jumlah instansi Pemerintah yang difasilitasi e-Procurement (e-tendering). *) 1.6 tetap 1.6.1 tetap Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi 3932 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 56 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.7.2 Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement (e-purchasing). *) 1.6.2 tetap pengadaan barang/jasa Pemerintah; 3940 Pengembangan Sistem Katalog 1.7.3 Jumlah K/L/D/I yang menerapkan kinerja PBJP dihapus 1.6.3 Aplikasi SPSE 3932 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional 2 Mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang kredibel; Mengurangi dan Mencegah Penyim- pangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2.1 Terwujudnya kepastian hukum dalam PBJ 2.1.1 Persentase pemenuhan permintaan keterangan ahli PBJP tetap 2.1.1 Rasio pemberian keterangan ahli terhadap permintaan keterangan ahli Peningkatan pelayanan bimbingan teknis dan advokasi penanganan pengaduan dan permasalahan hukum serta rekomendasi penyelesaian sanggah dan sanggah banding 06. Pengembang an Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3937 Pemberian Saran, Rekomendasi dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa 2.1.2 Persentase rekomendasi sanggah banding yang ditindaklanjuti dihapus jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 57 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikator : Indikator : 2.1) Termanfaat- kannya sistem pengawasan dalam proses pengadaan barang/jasa 2.2) Indeks persepsi stakeholders terhadap peraturan/ regulasi; 2.3) Jumlah K/L/D/I yang mengumum- kan RUP 2.4) Jumlah K/L/D/I yang menggunakan e- procurement 2.5) Jumlah K/L/D/I yang memanfaatka n monev pengadaan 2.1.3 Persentase paket pekerjaan yang diadukan 2.1.2 Persentase paket pekerjaan yang diadukan terhadap total paket pengadaan seluruh Indonesia 3939 Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II 2.2 Pemberian bimbingan teknis, advokasi PBJ dan rekomendasi penyelesaian sanggah banding/ pengaduan 2.2.1 Jumlah pelayanan bimtek dan advokasi tetap 2.2.1 Persentase meningkatnya pelayanan bimtek dan advokasi yang terlayani 3929 Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I 2.2.2 Indeks Kepuasan atas layanan rekomendasi sanggah banding 2.3 Terselesaikan nya permasalahan sengketa kontrak/audit 2.3.1 Jumlah saran/pendapat/ rekomendasi sengketa kontrak/audit tetap 2.3.1 Persentase rekomendasi yang diberikan terhadap permohonan yang masuk 3937 Pemberian Saran, Rekomendasi dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa 2.3.2 Jumlah keterangan ahli terkait sengketa kontrak/audit dihapus jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 58 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif. Tetap 3.1 Peningkatan & pengembanga n potensi dan kompetensi SDM LKPP 3.1.1 Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai kompetensi jabatan 3.1 tetap 3.1.1 tetap Penguatan kelembagaan LKPP
01.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3925 Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Kepegawaian Indikator : Indikator : 3.1) Indeks Kepuasan Layanan 3.2 Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran LKPP 3.2.1 Opini BPK atas laporan keuangan. 3.2 tetap 3.2.1 tetap 3927 Pengelolaan Keuangan, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha 3.3 Penyempurna an fungsi dan struktur organisasi LKPP 3.3.1 Struktur organisasi, tata kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran. *) dihapus dihapus 3926 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana 3.4 Peningkatan kualitas sistem informasi dan koordinasi internal 3.4.1 Business process yang sesuai dengan SOP. 3,3 tetap 3.3.1 tetap 3.3.2 Indeks Kepuasan Pengguna Informasi internal dan eksternal 3925 Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Kepegawaian 3,4 Meningkatnya layanan penyusunan dan penetapan peraturan 3.4.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Hukum jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 59 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 perundang- undangan di LKPP yang lengkap dan harmonis 3,5 Meningkatnya kualitas layanan eksternal LKPP 3.5.1 Indeks kepuasan atas layanan sertifikasi profesi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengadaan; 06. Pengembang an Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3938 Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.5.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Akreditasi LPP dan Fasilitasi Pelatihan 3930 Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.5.3 Indeks Kepuasan atas layanan bimbingan teknis dan advokasi PBJP Peningkatan pelayanan bimbingan teknis dan advokasi penanganan pengaduan dan permasalahan hukum serta rekomendasi penyelesaian sanggah dan sanggah banding 3939 Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II 3929 Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 60 Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket Semula Menjadi Semula Menjadi Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5.4 Indeks Kepuasan atas layanan rekomendasi sanggah banding 3939 Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II 3.2 Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran LKPP 3.2.1 Opini BPK atas laporan keuangan. 3.2 tetap 3.2.1 tetap Penguatan kelembagaan LKPP 02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP 3928 Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 61 Berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 LKPP diberi tanggung jawab untuk mendukung Kebijakan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Kebijakan bidang Ekonomi khususnya Kebijakan Fiskal. Pada kebijakan Bidang Hukum dan Aparatur terdapat fokus prioritas l yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sasaran dari kebijakan ini adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang keberhasilannya dapat diukur dari meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi dari 2,8 menjadi 5,0. Sedangkan isu dari kebijakan ini yang terkait dengan LKPP adalah Penerapan e-procurement, dimana diharapkan instansi pusat dan daerah menerapkan kebijakan untuk menggunakan sistem e- procurement dalam pengadaan barang/jasa. Indikator kinerja di setiap instansi adalah persentase pengadaan barang/jasa yang menggunakan sistem e-procurement. Sasaran akhir pada tahun 2014 adalah bahwa di setiap instansi terdapat sedikitnya 75% dari paket pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem e-procurement. Selanjutnya sesuai dengan RPJMN 2010-2014 pada Kebijakan Bidang Ekonomi khususnya Kebijakan Fiskal, salah satunya diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara yang antara lain dilakukan melalui pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sasaran bidang ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 62 keuangan negara termasuk belanja barang/jasa Pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan. B. Strategi Nasional Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Strategi nasional terkait pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diimplementasikan melalui kebijakan yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) isu nasional yaitu:

a.Peningkatan penyelengaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
b.Peningkatan kualitas Pelayanan Publik; dan
c.Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Strategi LKPP dalam melaksanakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah melalui Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sasaran kegiatan ini adalah diterapkannya e-procurement di instansi pusat maupun daerah. Kegiatan prioritas, sasaran kegiatan prioritas, dan indikator kinerjanya diuraikan sebagai berikut.
1. 1.Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sistem E-procurement Nasional.
2. 2.Sasaran Kegiatan Prioritas: Terfasilitasinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penerapan e-procurement.
3. 3.Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas:
a.Jumlah instansi Pemerintah yang difasilitasi e-procurement.
b.Persentase layanan e-procurement yang memenuhi standar. C. Strategi Nasional Bidang Ekonomi Strategi nasional bidang ekonomi dalam RPJMN 2010 -2014 yang terkait dengan LKPP adalah pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Fokus Prioritas 3 (Pengelolaan Perbendaharaan Negara). Sasaran Fokus Prioritas 3 adalah meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait dengan pengelolaan jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 63 belanja barang/jasa Pemerintah. Kegiatan prioritas, sasaran kegiatan prioritas, dan indikator kinerjanya diuraikan sebagai berikut.
1. 1.Kegiatan Prioritas: Penyusunan kebijakan tentang pengadaan umum.
2. 2.Sasaran Kegiatan Prioritas:
a.Tersedianya, strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.
b.Tersosialisasikannya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.
1. 3.Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas:
a.Jumlah (rancangan) peraturan perundangan di bidang pengadaan.
b.Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan perundangan pengadaan. 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LKPP A. Kebijakan Prioritas Dalam rangka mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam 5 (lima) tahun kedepan LKPP menerapkan lima kebijakan prioritas, yaitu:
1. 1.Peningkatan pelayanan bimbingan teknis dan advokasi penanganan pengaduan dan permasalahan hukum serta rekomendasi penyelesaian sanggah dan sanggah banding;
2. 2.Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. 3.Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengadaan;
4. 4.Penguatan kerangka kebijakan/regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
5. 5.Penguatan kelembagaan LKPP. C. Program Indikatif Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah disampaikan pada Bab II, maka diperlukan program yang merupakan instrumen kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu program yang akan dilaksanakan oleh LKPP merupakan jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 64 intervensi kebijakan yang terdiri dari beberapa kegiatan yang disertai dengan estimasi kebutuhan anggarannya. Program yang akan dilaksanakan oleh LKPP terdiri dari satu program teknis dan dua program dasar yaitu:
6. 1.Program Teknis: Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
7. 2.Program Dasar
a.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP.
b.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP D. Penataan Aparatur
1. 1.Sumber Daya Manusia Untuk mencapai sasaran dan tujuan di atas, dibutuhkan sumber daya manusia dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai. Mengingat saat ini LKPP masih menghadapi keterbatasan jumlah pegawai, maka dalam dua tahun kedepan perlu perencanaan rekruitmen pegawai secara bertahap sehingga pada tahun 2014 seluruh formasi jabatan yang ada sudah dapat terisi dengan pegawai yang kualifikasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Meskipun LKPP perlu segera mengisi formasi yang masih kosong, rekruitmen tidak dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun melainkan harus dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai yang boleh direkrut dalam satu tahun. Selain itu jumlah pegawai yang direkrut juga harus disesuaikan dengan ketersediaan ruangan dan fasilitas kerja yang juga masih terbatas. Pada tahun 2010 LKPP merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan formasi yang akan diberikan oleh Kementerian Negara PAN dan BKN. Pada tahun 2010 telah direkrut sebanyak 63 orang dan tahun 2012 akan merekrut CPNS sebanyak 12 orang. Indikator kinerja penataan aparatur LKPP terkait dengan strategi nasional pengurusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain:
a.Persentase pejabat yang telah menandatangani pakta intergritas
b.Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN
c.Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif. jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 65
d.Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif.
1. 2.Ketatalaksanaan Berkenaan dengan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, LKPP dalam ketatalaksanaan mengimplementasikannya antara lain menyusun Standard Operating Procedure (SOP). Untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, selain ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai juga dibutuhkan mekanisme kerja dan prosedur kerja yang standar untuk menjamin efisiensi, efektifitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh LKPP baik yang sifatnya internal maupun eksternal. LKPP telah menyusun Standard Operating Procedure untuk beberapa kegiatan di unit kerja. Saat ini masih diperlukan tambahan penyusunan SOP dan terhadap SOP yang telah disusun masih perlu disempurnakan. Mulai tahun 2010 hingga 2012 direncanakan 70 persen sampai dengan 90 persen dari SOP yang sudah disusun akan diformalkan dalam bentuk Keputusan Kepala atau pejabat eselon satu lainnya. Pada tahun 2013 direncanakan seluruh SOP sudah diformalkan. Untuk implementasi SOP, LKPP juga akan melaksanakan secara bertahap, dan direncanakan pada tahun 2014 seluruh proses kerja (business process) di LKPP dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan. Penyusunan dan implementasi SOP ini sejalan dengan kebijakan pengusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014.
2. 3.Kelembagaan dan Struktur Organisasi Memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan serta kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, LKPP memerlukan kelembagaan dan struktur organisasi yang mampu dijadikan sebagai kendaraan (vehicle) yang akan menghantar LKPP pada tujuan dan sasaran yang diinginkan. Aspek kelembagaan yang perlu mendapat perhatian adalah memperjelas mandat yang diberikan kepada LKPP serta merumuskan hubungan kerja antara LKPP dengan lembaga lain. Organisasi LKPP perlu disesuaikan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan terhadap fungsi tertentu yang belum terakomodasi dalam jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 66 struktur yang ada. Fungsi yang perlu diakomodasi antara lain adalah terkait dengan bidang pengawasan internal (inspektorat) dan fungsi pelayanan pengadaan yang saat ini meskipun ada tetapi masih bersifat ad-hoc dan masih dirangkap oleh pejabat struktural. Selain itu sedang dipertimbangkan untuk menambah fungsi riset dan pengembangan serta membuat struktur dan sistem yang tepat untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal dalam kondisi geografis Indonesia yang cukup kompleks. Selain itu, adanya perubahan regulasi (salah satunya adalah undang-undang pengadaan) akan memiliki implikasi terhadap tugas dan fungsi LKPP saat ini, sehingga akan mengubah struktur yang ada. E. Indikasi Pendanaan LKPP akan melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di dalam Program, yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang ada di dalam program teknis yang juga dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan bahkan oleh Swasta/Masyarakat. Jenis kegiatan yang juga akan dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah kegiatan e-procurement, penyelenggaraan ujian sertifikasi, dan pelatihan pengadaan barang/jasa. Sedangkan kegiatan yang juga dapat dilaksanakan oleh swasta/masyarakat adalah pelatihan. Sumber dan jumlah pendanaan (indikatif) untuk membiayai program pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah selama lima tahun (2010 – 2014) dapat dilihat pada Tabel 6. Sedangkan untuk Matriks Pendanaan Program Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 6 Sumber dan Jumlah Pendanaan Program 2010-2014 SUMBER PENDANAAN TARGET PENDANAAN (Dalam Milyar Rupiah) Pemerintah
3. 1.Pusat
4. 2.Daerah 814 400* Swasta 250* Total Pendanaan 1.464 Keterangan: * angka perkiraan jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 67 Tabel 7 Matriks Pendanaan Program/Kegiatan LKPP Tahun 2014 Kode Uraian Program/Kegiatan/Output Tahun 2014 Anggaran (Rp) 106.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP 48.880.385.000 3925 Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Kepegawaian 2.748.000.000 3926 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tata laksana 2.568.100.000 3927 Pengelolaan Keuangan, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha 43.564.285.000 106.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP 76.043.000.000 3928 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 76.043.000.000 106.01.06 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 42.088.000.000 3929 Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I 1.897.250.000 3930 Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1.992.000.000 3931 Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6.332.000.000 3932 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional 12.319.000.000 3933 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional 1.057.000.000 3934 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan 1.705.000.000 3935 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum 2.606.000.000 3936 Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa 2.939.500.000 3937 Pemberian Bantuan, Nasehat, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa 2.369.000.000 jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 68 Kode Uraian Program/Kegiatan/Output Tahun 2014 Anggaran (Rp) 3938 Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2.768.000.000 3939 Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II 1.897.250.000 3940 Pengembangan Sistem Katalog 4.206.000.000 Total 167.011.385.000 jdih.lkpp.go.id LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH R e n c a n a S t r a t e g i s L K P P T a h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 4 69 Dalam rangka operasionalisasi rencana strategis LKPP 2010-2014, setiap tahun akan disusun rencana kerja (Renja) tahunan yang memuat rencana program, kegiatan, dan anggaran secara terperinci. Kinerja Deputi LKPP akan diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi LKPP juga dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan eksternal karena dapat memberikan informasi terkait dengan program dan kegiatan yang keluaran maupun hasilnya akan memberikan dampak berupa manfaat bagi mereka. Selain itu, masyarakat luas sebagi pembayar pajak juga dapat mengetahui dan turut mengontrol kinerja LKPP lima tahun mendatang. Sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah, rencana strategis LKPP tidak bersifat kaku mengingat kegiatan dan anggaran yang direncanakan sebagian masih bersifat indikatif. Oleh karena itu Renstra ini mengalami revisi dalam rangka penyesuaian perkembangan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi arah kebijakan maupun program dan kegiatan serta anggaran yang telah direncanakan. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…