DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.Bantuan Hukum di lingkungan LKPP yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi LKPP. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah unit organisasi di Sekretariat Utama yang memiliki tugas dan fungsi pemberian bantuan hukum.
4.Penerima Bantuan Hukum adalah Pegawai LKPP dan unit organisasi.
5.Pegawai LKPP adalah seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan LKPP.
6.Kepala LKPP yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7.Permasalahan Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP, yang penyelesaiannya dilakukan baik litigasi maupun non litigasi.
8.Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan melalui pengadilan.
9.Non litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan di luar pengadilan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum oleh LKPP bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Bantuan Hukum Litigasi; dan/atau
b.Bantuan Hukum Non Litigasi. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII

Pasal 4

(1)Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
1. a.Pidana;
2. b.Perdata;
3. c.Tata Usaha Negara; dan
4. d.Pengujian peraturan perundang-undangan.
(2)Bantuan Hukum Litigasi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sepanjang berkenaan dengan tugas dan fungsi LKPP.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.Konsultasi Hukum; dan/atau
b.Pendapat Hukum.

BAB III

PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
(2)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi uraian singkat pokok Permasalahan Hukum dan dokumen yang berkenaan dengan Permasalahan Hukum.
(4)Dalam hal tertentu, permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
(5)Permohonan yang dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diikuti dengan permohonan tertulis.
(6)Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab menyiapkan materi atau memenuhi seluruh permintaan dokumen yang diminta oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dan dokumen yang berkenaan dengan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah lengkap, Penerima Bantuan Hukum diberikan Bantuan Hukum.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum dalam perkara tindak pidana hanya dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai saksi.
(2)Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal keterangan atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di LKPP dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai LKPP.
(3)Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum yang berstatus tersangka atau terdakwa berupa Konsultasi Hukum dan nasihat hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai tersangka atau terdakwa.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII

a.Penjelasan mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik dan/atau dalam proses pemeriksaan di badan peradilan;
b.konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
c.pendampingan kepada saksi di hadapan penyelidik/ penyidik dan/atau di badan peradilan;
d.mengoordinasikan dengan unit organisasi atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan; dan/atau
e.hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1)Bantuan Hukum dalam perkara perdata dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dengan status permasalahan yang:
1. a.akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan; dan/atau
2. b.telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan.
(2)Bantuan Hukum penyelesaian perkara perdata yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan di LKPP.
(3)Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan gugatan perdata terhadap LKPP.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…