DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 11

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pegawai dalam Struktur Organisasi OIKN. Hak Keuangan adalah hak yang diterima oleh pegawai dalam struktur organisasi di lingkungan OIKN berupa gaji, dan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai di lingkungan OIKN terdiri dari ASN, anggota TNI/POLRI, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan OIKN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pegawai dalam Struktur Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 2023, No.587 Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707);
8.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PEGAWAI DALAM STRUKTUR ORGANISASI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Hak Keuangan adalah hak yang diterima oleh pegawai dalam struktur organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara berupa gaji, dan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.587
8.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja ASN.
9.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
10.Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri dari ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.
(2)Pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini.

Pasal 3

(1)Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai dan/atau disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
1. a.pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan/atau
4. d.pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 4

Fasilitas lainnya bagi pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri dari fasilitas dan pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.587

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja bagi pegawai diberikan dengan memperhitungkan besaran Tunjangan Kinerja yang telah diterima dari instansi induk sebelum Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini diundangkan.

Pasal 7

Pajak penghasilan atas Hak Keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan Kelas Jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Perubahan Kelas Jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah:
1. a.mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau
2. b.mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja dan fasilitas lainnya ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 10

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2023, No.587 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2023 KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA ttd. BAMBANG SUSANTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA 2023, No.587

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…