DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai a. Sanksi Administratif; dan b. penerapan pengenaan Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
4.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
5.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 177);
6.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
7.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Garis Sempadan Bangunan pada Jalan Sepaku Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 485);
8.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 728); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara.
2.Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3.Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
4.Direktorat Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Dittrantibum adalah perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara yang melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.
5.Polisi Pamong Praja Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Pol PP OIKN adalah anggota pada Dittrantibum sebagai aparat Otorita Ibu Kota Nusantara yang diduduki oleh aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat, dan penegakan produk hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran produk hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.
7.Petugas adalah Pol PP OIKN, PPNS, anggota satuan perlindungan masyarakat, dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan pada Dittrantibum untuk melakukan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, serta bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9.Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan norma-norma lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12.Pelanggar adalah Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara.
13.Pelanggaran adalah tindakan Setiap Orang yang tidak patuh dan/atau tidak taat terhadap kewajiban dan/atau larangan yang diatur pada ketentuan tertib dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara.
14.Sanksi Administratif adalah instrumen hukum yang dapat dikenakan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.Teguran Lisan adalah bentuk Sanksi Administratif yang dinyatakan secara lisan oleh pejabat yang berwenang kepada Setiap Orang yang melakukan Pelanggaran.
16.Teguran Tertulis adalah bentuk Sanksi Administratif yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang kepada Setiap Orang yang melakukan Pelanggaran.
17.Pencabutan Izin adalah bentuk Sanksi Administratif berupa penarikan kembali atau pengakhiran keputusan berupa izin yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
18.Pembongkaran adalah bentuk Sanksi Administratif berupa proses penghancuran dan pengangkatan terhadap struktur bangunan/tiang/benda lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Denda Administratif adalah bentuk Sanksi Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi Setiap Orang yang melakukan Pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ke rekening kas negara.
20.Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat resmi dari Petugas atau tim satuan tugas kepada Pelanggar sebagai bukti Pelanggaran jika sanksi tidak dipatuhi serta ditandatangani oleh Petugas atau tim satuan tugas dan Pelanggar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

a.Sanksi Administratif; dan
b.penerapan pengenaan Sanksi Administratif.

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif.

Pasal 4

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

a.tingkat ringan, terdiri atas:
1. 1.Teguran Lisan; dan
2. 2.Teguran Tertulis;
b.tingkat sedang, terdiri atas:
1. 1.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
2. 2.penghentian sementara pelayanan umum;
c.tingkat berat, terdiri atas:
1. 1.penutupan lokasi;
2. 2.penutupan usaha;
3. 3.Pembongkaran bangunan;
4. 4.Pembongkaran sarana berjualan;
5. 5.penghentian tetap kegiatan;
6. 6.pembekuan kegiatan usaha;
7. 7.pembekuan izin;
8. 8.Pencabutan Izin;
9. 9.pemulihan fungsi ruang;
10. 10.pemulihan ke keadaan semula;
11. 11.Denda Administratif; dan/atau
12. 12.kerja sosial.

Pasal 5

Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa:

a.Teguran Lisan;
b.Teguran Tertulis;
c.penghentian sementara kegiatan;
d.penghentian tetap kegiatan;
e.penutupan usaha;
f.pembekuan izin
g.Pencabutan Izin;
h.Pembongkaran bangunan;
i.Pembongkaran sarana berjualan; dan/atau
j.Denda Administratif.

Pasal 6

Setiap pejalan kaki yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf c sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa:

a.Teguran Lisan;
b.Teguran Tertulis;
c.Denda Administrasi; dan/atau
d.kerja sosial.

Pasal 7

Setiap pejalan kaki yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa Denda Administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kerja sosial.

Pasal 8

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat

(2)dan ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa:
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran Tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pembekuan kegiatan usaha;
6. f.penutupan usaha;
7. g.pembekuan izin;
8. h.Pencabutan Izin;
9. i.Pembongkaran bangunan;
10. j.Pembongkaran sarana berjualan;
11. k.pemulihan ke keadaan semula;
12. l.Denda Administratif; dan/atau
13. m.kerja sosial.

Pasal 9

Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d sampai dengan huruf j sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa Denda Administratif atau kerja sosial.

Pasal 10

Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa Denda Administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kerja sosial.

Pasal 11

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat

(3)sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa Denda Administratif atau kerja sosial.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…